Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah mix-methods research dengan penekanan pada evaluasi berorietasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kenyataan itu terjadi karena adanya instrumen penilaian program yang berbeda dengan pedoman rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan juga dukungan Kementerian Sosial yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana atau pendanaan, tetapi juga pedoman atau petujuk teknis program yang jelas dan konsisten antara konten yang satu dengan konten yang lainnya.

---

This thesis discusses about the Implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta. The study used a mix methods research with emphasis on goal oriented evaluation. The results showed that the implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta is not conducted as the aims. It is happened because of the different assessment instrument program with the program theory and also support of Social Affairs is not maximized. Therefore, the Ministry of Social Affairs should give maximum support, not only in the form of infrastructure or funding, but also the guiding or technical guidelines of program clearly and consistently between the content and the other content."

"Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial dan implementasi pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu melakukan analisa dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan serta penggunaan teori kewenangan dalam lingkup hukum administrasi negara. dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara atribusi berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika dan undang-undang pemerintah daerah kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza termasuk dalam urusan pemerintahan bidang sosial. kemudian secara delegasi pengaturannya diserahkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang menurut Perpres 24 tahun 2010 dan Perpres 46 tahun 2015 menteri yang dimaksud adalah menteri sosial. tetapi dalam implementasinya ada lembaga lain yaitu Badan narkotika nasional ikut melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza, kondisi ini tentunya dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan menurut undang-undang administrasi pemerintahan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan karena melaksanakan kewenangan diluar tujuan diberikannya wewenang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar lembaga untuk membahas bagaimana sebaiknya pelaksanaan rehabilitasi sosial apakah tetap mengikuti ketentuan undang-undang narkotika atau ada perjanjian kerjasama antar lembaga yang bersangkutan sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza.

---

This research focuses on the discussion on government authority in socialrehabilitation and implementation of addicts and drug abuse victims usingnormative juridical research method that is to analyze with regulation approach ingovernment administration and the use of authority theory within the scope ofstateadministrationlaw.from the results of research that has been done then theattribution based on the provisions of the narcotics laws and local governmentlaws government authorities in social rehabilitation of addicts and victims of drugabuse included in the affairs of social government. then the delegation arrangements submitted to the minister who organizes social government affairs,according to Perpres 24 of 2010 and Presidential Regulation 46 of 2015 the minister in question is a social minister. but in the implementation there is another institution that is the National Narcotics Agency participate in implementing the social rehabilitation function of addicts and drug abuse victims, this condition can certainly lead to potential overlapping of authority, and according to the law of government administration including the category of abuse of authority forexercising authority outside the purpose of granting authority. Therefore, interinstitutional coordination is needed to discuss how best to implement socialrehabilitation whether to follow the provisions of narcotics law or there is cooperation agreement between institutions concerned so that there is harmony in the implementation of social rehabilitation of addicts and drug abuse victims"

"World Drug Report, laporan tahunan United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dari sekitar 275 juta penduduk dunia atau 5, 6 % dari populasi global yang berusia 15-64 tahun menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA) sekali dalam hidup mereka. Sekitar 31 jutanya adalah penyalahguna narkoba yang mungkin memerlukan perawatan. Tanggung jawab terpenting dari pemberi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Panduan praktik klinis yang tertuang dalam clinical pathway merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas perawatan pada pasien. Clinical pathway adalah salah satu alat manajemen perawatan yang banyak dipakai oleh pemberi layanan kesehatan dimana clinical pathway berpotensi mengurangi variasi layanan yang tidak perlu sehingga dapat meningkatkan outcome klinis dan juga penghematan pemakaian sumber daya (finansial). Penerapan Clinical pathway pada terapi detoksifikasi penyalahgunaan NAPZA/adiksi berpotensi memberi peluang untuk meningkatkan kualitas perawatan dengan biaya yang sama. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan rumah sakit memanfaatkan suatu sistem yang dapat mengakomodasi penambahan variasi dalam perawatan dan memudahkan evaluasi pelayanan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sebuah prototipe clinical pathway berbasis elektronik untuk perawatan pasien penyalahguna NAPZA dengan berbasis web. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode prototipe dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pengguna sistem dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya prototipe sistem yang dapat memberikan informasi tingkat kepatuhan PPA dan merekam variasi yang ada selama perawatan s harus dikembangkan sesuai dengan komponen.

---

Th World Drug Report, 2018 annual report of the United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) states that in 2016 out of around 275 million world population or 5, 6% of the global population aged 15-64 years use narcotics, psychotropic substances and addictive substances others (drugs) once in their lives. Around 31 million are drug abusers who may need treatment. The most important responsibility of health care providers, especially hospitals, is to provide effective and safe care and patient care. The clinical practice guide contained in the clinical pathway is an effort to ensure the quality of care for patients. Clinical pathway is one of the care management tools that is widely used by health care providers where the clinical pathway has the potential to reduce unnecessary variations in services so that it can improve clinical outcomes and also reduce the use of resources (financial). The application of Clinical Pathways to drug abuse / addiction detoxification therapy has the potential to provide an opportunity to improve the quality of care at the same cost.Information technological advances allow hospitals to utilize a system that can accommodate additional variations in care and facilitate evaluation of services provided. The purpose of this research is to design and create an electronic-based clinical pathway prototype for the treatment of web-based drug users. System design is done by using a prototype method and data collection is done by interviewing system users and observations. The results of this study are the establishment of a system prototype that can provide information on the level of PPA compliance and record variations that exist during treatmente focus of this study is the freshman student of Faculty of Psychology at University of Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when "

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memenuhi hak atas kesehatan terkhusus hak rehabilitasi untuk korban narkotika. Lebih lanjut dilihat bagaimana peraturan yang ada dan persepsi dan pengalaman pihak penyedia layanan, pasien/korban, beserta keluarganya terhadap layanan rehabilitasi narkotika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada RSKO Jakarta dan Yayasan Karitas Sani Madani. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan terhadap rehabilitasi narkotika, serta diperlukan pengaturan khusus bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan rehabilitasi.

---

ABSTRACTThis research is about how implementation of rehabilitation based on Indonesian laws and regulations to fulfills the right to health especially for the drugs victim. Furthermore, it also examines the point of view and experiences from provider of rehabilitation service, patient victims, with their family regarding the drugs rehabilitation service. This research conducted with a socio legal method. The data is obtained through literary research and field research by interviewing and observing rehabilitation center for drugs abuse, which are Jakarta hospital for drugs addict Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta and drugs foundation Yayasan Karitas Sani Madani . The result of this research imply that specific regulations of the health assurance for drugs rehabilitation, is needed along with the specific regulations for the unfortunates ones to get the access of rehabilitation service."

"Penyebarluasan gambar seksual secara non-konsensual merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi dalam era digital ini. Masyarakat yang patriarkal mendorong adanya ketimpangan kekuasaan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan, hal ini lah yang kemudian melanggengkan praktik penyebarluasan terus terjadi. Selama ini, konsep revenge porn digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena ini dalam masyarakat, padahal konsep tersebut banyak menuai perdebatan karena tidak peka dan insensitif terhadap korban. Penulisan ini bertujuan ingin melihat bagaimana praktik penyebarluasan gambar seksual secara non konsensual dijelaskan sebagai sebuah bentuk Image-Based Sexual Abuse (IBSA) atau kekerasan seksual berbasis gambar. Melalui analisis dengan sudut pandang feminisme radikal dan juga analisa berdasar definisi IBSA dan kerugiannya oleh McGlynn dan Rackley, ditemukan bahwa penyebarluasan gambar seksual secara non-konsensual adalah sebuah kejahatan seksual berbasis gambar (IBSA) yang merugikan perempuan dan sangat berkaitan dengan adanya dominasi serta kontrol laki-laki terhadap perempuan dan tubuhnya.

---

The non-consensual dissemination of sexual images is one of the most common phenomena in this digital era. A patriarchal society encourages inequality of power and male domination of women. Hence the practice of dissemination continues up until now. The concept of revenge porn has been used to explain and understand the phenomena despite its insensitivity to the victims. This writing aims to see how non-consensual dissemination of sexual abuse as a form of Image-Based Sexual Abuse (IBSA). Through the analysis using radical feminism perspective and definition of IBSA by McGlynn and Rackley, the data findings show that the non-consensual dissemination of sexual images is a form of Image-Based Sexual Abuse (IBSA) that harms women and is closely related to male domination and control towards women."

"Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, ada sekitar 3,5 juta orang penyalahguna NAPZA di Indonesia dan usia rata-rata pertama kali menggunakan adalah 15 tahun (BNN, 2004). Salah satu faktor yang ikut berkontribusi adalah faktor keluarga (Depkes, 2001). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan lingkungan keluarga dengan perilaku penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional study, dengan tekhnik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian di lakukan pada klien rawat jalan di RSKO Jakarta dengan jumlah responden 79 orang, Metode pengumpulan data menggunakan angket yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil analisa univariat menunjukkan responden adalah Iaki-laki (93,7 %), usia saat ini > 25 tahun (54.4 %), pendidikan terakhir umumnya SMA (64,6 %) dan jenis NAPZA yang digunakan pertama kali sebagian besar adalah ganja / mariyuana (54,4 %). 54,4 % responden tinggal dilingkungan keluarga yang kondusif, usia pertama menggunakan terdapat 49,4 % dibawah 16 tahun dan tingkat penggunaan saat pertama mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan sebagian besar sudah pada tingkat ketergamungan (83,5 %). Sedangkan hasil uji bivariat dengan Chi-Square menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan usia pertama menggunakan NAPZA (p value=0,000; α = 0,05%), dengan OR 6,000 menunjukkan keluarga yang tidak kondusif berpeluang 6 kali dibandingkan keluarga yang kondusif dalam mempercepat seseorang mengkonsumsi NAPZA. tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan tingkat penggunaan NAPZA (p value=0,401; α = 0,05%). Disarankan perlunya keluarga menyadari bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga. Tindakan preventif dimulai dari lingkungan keluarga, perlunya keluarga melakukan deteksi awal penyalahgunaan NAPZA pada anak agar dapat meminimalkan penyalahgunaan NAPZA. Perlu dilakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas mencakup jumlah sumpel dan variabel serta desain penelitian. Sampel diharapkan lebih banyak dan menyebar di berbagai wilayah, dengan variabel yang banyak serta perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan cohor study."

"Tulisan akademis ini bertujuan untuk menganalisis potensi efek bumerang terhadap korban kekerasan seksual akibat dari informasi yang disampaikan dalam konten-konten dalam akun-akun penyintas kekerasan seksual kampus dalam echo chambers media sosial. Dengan menggunakan metode analisis konten, bentuk terjadinya potensi efek bumerang yang muncul diidentifikasi melalui representasi foto, comments, dan caption. Hasil analisis memperlihatkan bahwa respons dalam unggahan akun-akun tersebut berpotensi menimbulkan efek bumerang bagi korban akibat informasi yang disampaikan. Potensi lain juga ditemukan karena ketiadaan consent korban terhadap dinaikkannya unggahan dalam akun-akun tersebut. Guna memberikan ruang aman dan perlindungan bagi korban, beberapa strategi dan penguatan dari lingkungan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya efek bumerang bagi korban dan produser konten, yaitu akun-akun penyintas kekerasan seksual tersebut.

---

This academic paper aims to analyze the potential impact of sexual violence as a result of content in the accounts of survivors of campus sexual violence in social media echo chambers. By using the content analysis method, the potential form of the boomerang effect that appears is identified through the representation of photos, comments, and descriptions. The results of the analysis show that the responses in the uploads of these accounts may have a boomerang effect on the victims as a result of these errors and the lack of transparency in the delivery of information. Another potential is also found in the lack of notification of the victim's consent to uploads on these accounts. In order to provide a safe space and protection for victims, several strategies and continuing from the university environment are needed for a boomerang effect for victims and content producers, namely the accounts of survivors of sexual violence. "

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."