Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Suku Anak Dalam (SAD) memiliki pantangan dalam menggunakan pasta gigi. Tujuan: Mengidentifikasi perilaku dan kepercayaan dalam memelihara kesehatan gingiva pada Murid Sokola Rimba. Metode: Penelitian kualitatif etnografi dan kuantitatif desain cross-sectional. Hasil: Penyebab pantangan tidak menggunakan pasta gigi di sungai adalah takut hilangnya keberkahan dewa. Adat berpengaruh kuat pada kelompok anak dan perempuan. Mereka tidak memiliki kebebasan, terutama pendidikan. Rerata pengetahuan dan sikap untuk memelihara kesehatan gingiva buruk, sedangkan rerata tindakan memelihara kesehatan gingiva sedang. Kesimpulan: Kepercayaan SAD dalam membersihkan mulut berhubungan dengan perilaku kesehatan gigi mulut sehingga rerata status kebersihan mulut dan inflamasi gingiva sedang.

---

Background : Suku Anak Dalam ( SAD ) has a belief that using tooth paste is taboo.

Objective : Identify the behaviors and beliefs in maintaining gingival health within the students of Sokola Rimba.

Methods : Qualitative ethnographic and quantitative research with cross-sectional design.

Results : SAD's belief that using tooth paste in the river due to the fear of the loss of the God's blessing. It has strong influence in the group of children and women so that they do not have freedom, especially in education. The mean of knowledge and attitudes in maintaining gingival health is poor and oral health habits are moderate.

Conclusion : SAD belief related to oral cleaning and oral health behaviours affecting the mean of oral hygiene and gingival status being moderate."

"Latar Belakang: Prevalensi karies gigi di Indonesia 90% (2010). "Suku Anak Dalam" di pedalaman hutan Provinsi Jambi menganut paham animisme yang mempunyai pantangan menggunakan pasta gigi. Tujuan Penelitian: Mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan tindakan murid "Sokola Rimba" serta kaitannya dengan kepercayaan memelihara kesehatan gigi dan mulut terhadap risiko karies gigi. Metode: Deskriptif kualitatif etnografi dan kuantitatif cross-sectional dengan metode convenience sampling. Hasil Penelitian: Status karies gigi menurut indeks deft anak usia 5-10 tahun 5,18; indeks DMFT anak usia 5-10 tahun 4,59 dan remaja usia 12-18 tahun 16,53. Kesimpulan: Status karies gigi berkaitan dengan perilaku dan kepercayaan masyarakat "Suku Anak Dalam".

---

Background: Prevalence of caries in Indonesia is 90% (2010). "Suku Anak Dalam" in the jungle of Jambi Province believed in animism which prohibits the use of toothpaste. Objective: To identify the knowledge, attitudes, and practice "Sokola Rimba" students with its relation to the belief of maintaining dental and oral health on the risk of dental caries. Methods: Descriptive qualitative ethnographic and quantitative cross-sectional with convenience sampling method. Result: Caries status according to def-t index 5,18 children 5-10 years of age; DMF-T index of 4,59 children aged 5-10 years and adolescents aged 12-18 years are 16,53. Caries severity is related to the behavior and beliefs in "Suku Anak Dalam"."

"SummaryA nature conservationist's diary on her life among remote forest-based communities in Indonesia and on creating an alternative education system for them"

"Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut hukum waris barat (KUHPerdata) hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, menurut hukum adat Suku Melayu Jambi terbatas artinya hanya mewaris harta gono gini dan tidak mewaris harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak terkadang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, sehingga tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Adapun menurut Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah.

---

Laws regarding foster child inheriting rights in inheritance system in Indonesia is set in costomary law, Islamic law and Civil law. Every issue happens to be the based foundation applicable law and connected with existing laws. Purpose of this research is to know and understand the legal effect of adoption inheritance status tribe Melayu Jambi, Islamic law and statutory regulations of inheriting an adopted child to adoptive parents treasure. Methods used in the study of juridical normative and empirical legal. Type of data used in this study are primary and secondary data. Melayu Jambi tribal customary law is that if a child is removed from his own family environment so will result in legal relationships of children raised in his biological parents are not interrupted. If the children who come from different religious family environment with foster parents, the child after being taken will go into the religion of Islam, so the direct legal relationship with his biological parents disconnected. According to tribal customary law Melayu jambi adopted child can not be inheriting from the adoptive parents. To acquire the assets of his adoptive parent?s will be done through grants or wasiat. In Islamic legal status of the child of the foster child from his biological parents, did not break up blood of hasab thus inheriting from him biological parents. In the legislation that governed inheritance but can not be connected with the regulation which states the child does not terminate the appointment of blood betwen adopted children with biological parents so it can be interpreted to inheriting from his biological parents."

"ABSTRAKNama : NoralisaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Keselarasan Peran Bidan dan Dukun dalam Pandangan Suku AnakDalam SAD pada Masa Kehamilan, Persalinan, dan Nifas diKabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2018Angka kematian ibu dikalangan Suku Anak Dalam SAD sangat tinggi. Setiap tahun sejakTahun 2012 sampai Tahun 2017 terjadi satu kematian ibu. Penyebab utama adalah perdarahan daninfeksi, penyebab tidak langsung adalah faktor budaya dimana persalinan ditolong oleh dukun beranakdan tempat persalinan di pondok. Tujuan penelitian adalah untuk memotret keselarasan peran bidan dandukun dalam pandangan SAD pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Metode penelitian kualitatifdengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat tiga aktifitas SAD pada masakehamilan, persalinan, dan nifas yaitu cara perawatan diri dan cara mencegah terjadi bahaya kehamilan,persalinan, dan nifas, pemilihan tenaga penolong, serta upacara ritual, hal dominan yang mempengaruhiaktifitas selama kehamilan ,persalinan, dan nifas adalah pengalaman yang lalu, perasaan Saat Ini, anjurandan Pantangan , pusat kekuatan pengambilan Keputusan. SAD menyatakan bahwa bidan hanya memilikiperhatian yang positif dalam memberikan pelayanan kesehatan, sedangkan dukun mampu memberikantiga unsur inti pertolongan. Bidan menyatakan Sulit berkomunikasi dan jarang melakukan interaksidengan SAD, sedangkan dukun mampu berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan SAD. Dukunmenyatakan SAD memiliki kepatuhan terhadap tradisi dalam pemilihan penolong, sedangkan bidanmenjaga jarak dengan SAD. Menurut temenggung SAD akan memilih bidan sebagai penolong, apabiladukun tidak mampu lagi memberikan pertolongan.Kata kunci: peran bidan;peran dukun;Suku Anak Dalam SAD ;kehamilan;persalinan;nifas

---

ABSTRACTName NoralisaStudy Program Public Health SciensesTitle Alignment of the Midwife and Traditional Birth Attendent TBA inview Suku Anak Dalam SAD in Pregnancy, Delivery, and Postpartumat Tebo, Jambi 2018Maternal mortality rate among Suku Anak Dalam SAD is very high. Every year from 2012to 2017 there is one maternal death. The main cause is bleeding and infection, indirect cause is a culturalfactor where labor is helped by traditional birth attendants TBA and place of birth in the lodge. Theobjective of the study was to photograph the harmony of the role of midwives and TBA in the view ofSAD during pregnancy, maternity, and childbirth. Qualitative research method with ethnographyapproach. The results showed that there were three SAD activities during pregnancy, maternity, andchildbirth, namely self care and how to prevent the occurrence of danger of pregnancy, maternity, andchildbirth, the selection of rescue workers, as well as ritual ceremonies, dominant things that affectactivities during pregnancy, maternity, and childbirth are past experiences, current feelings, suggestionsand abstinences, centers of decision making power. SAD states that midwives have only positiveattention in providing health services, whereas TBA are able to provide three core elements of relief.Midwives say Difficult to communicate and rarely interact with SAD, while TBA are able tocommunicate and interact well with SAD. TBA claim SAD has adherence to tradition in helper election,while midwife keeps distance with SAD. According to the Chief of SAD the midwife will choose as ahelper, if the TBA is unable to provide help.Keywords midwife 39 s role TBA 39 s role Suku Anak Dalam SAD pregnancy maternity childbirth"

"Informasi menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia karena sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di kemudian hari. Dalam memenuhi kebutuhan informasi, setiap orang mempunyai perilaku pencarian yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pencarian informasi masyarakat rimba Makekal Hulu di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. Metode yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah studi dokumentasi di mana penulis mengumpulkan beberapa hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku pencarian informasi kemudian menganalis teori mana yang cocok digunakan untuk masyarakat rimba Makekal Hulu Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. Dari hasil analisis, temyata perilaku pencarian informasi masyarakat rimba Makekal Hulu Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi masih menggunakan pertolongan atau bantuan dari orang lain yang disebut dengan jenang. Setelah mendapatkan informasi barulah masyarakat rimba ini mengolah informasi terse but apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, barulah mereka mengakhiri proses pencarian informasi."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Penelitian ini mengkaji tentang peran dan hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin dalam meningkatkan partisipasi aktif Orang Rimba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2018. Orang Rimba adalah suku terasing yang mendiami wilayah pedalaman hutan, tetapi sebagian dari mereka sudah menetap di perkampungan. Jumlah Orang Rimba tidak signifikan, mereka terasingkan/terpinggirkan dalam politik dan masih sebatas menjadi objek politik. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPU Kabupaten Merangin telah berpartisipasi aktif dalam memberikan pendidikan politik bagi Orang Rimba, walaupun suara mereka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 menurun dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Merangin adalah tradisi Melangun Orang Rimba, konflik diantara Orang Terang dan Orang Rimba, dan dominasi Tumenggung (kepala suku) dalam menentukan preferensi politik Orang Rimba."