Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu akuisisi umumnya membutuhkan dana yang relatif besar. Skripsi ini membahas tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pembiayaan transaksi leveraged buyout. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni (1) batasan-batasan dan larangan-larangan pemberian kredit oleh bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait saat ini dan (2) implikasi hukum pembatasan pemberian kredit perbankan untuk pembelian saham perusahaan tertutup dalam rangka transaksi leveraged buyout. Bentuk penelitianini adalah yuridis-normatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan transaksi leveraged buyout belum diatur secara jelas dalam ketentuan perbankan di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian kredit untuk transaksi leveraged buyout dapat dilakukan oleh bank di Indonesia selama tujuan dari pemberian kredit adalah untuk pengembangan usaha.

---

An acquisition predominantly requires an extensive amount of funds. This paper discusses restrictions imposes by Indonesia's regulations on bank loans for leveraged buyout transactions in Indonesia. There are two concerning issues: (1) restrictions and bans on bank loans based on current legislations and (2) juridical implications on bank loans restriction for funding an acquisition of a private company in a leveraged buyout scheme. This research uses juridical-normative approach.This result of this research reveals that there is no distinctive law regulating bank loans for leveraged buyout transaction in Indonesia. It is concluded that leveraged buyout transaction is allowed to be funded by bank loans in Indonesia only if the objective of the acquisition is to expand the debtor's current business."

"[Skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yangterkait dengan leveraged buyout, baik mengenai peraturan yang berlaku untuktransaksi leveraged buyout di Indonesia, Singapura, Perancis, Australia, danAmerika. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitianyang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data-data sekunder, yaituperaturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapatdisimpulkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan aspek-aspek hukumyang terkait transaksi leveraged buyout., The purpose of this mini-thesis is to enrich the general knowledge on the subjectrelating to a few aspects of leveraged buyout, such as the regulations that can beimplemented on levereraged buyout in Indonesia, Singapore, France, Australiaand the USA, and issues relating to the leveraged buyout transaction. The types ofresearch method that has been used for the mini-thesis are normative-juridical andcomparative research by using secondary data, such as legislations and books.Based on the research, it can be said that on the matter of regulations that can beimplemented on levereraged buyout in Indonesia, Singapore, France, Australiaand the USA, is comprehensible.]"

"Skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan leveraged buyout, baik mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan target leveraged buyout, penerbitan obligasi dalam rangka leveraged buyout, maupun junk bond yang sangat terkait dengan pelaksanaan leveraged buyout. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai macam-macam perlindungan hukum yang diperoleh pemegang saham minoritas dan bahwa penerbitan obligasi oleh perusahaan objek leveraged buyout tidak tergolong sebagai penawaran umum.

---

The purpose of this mini-thesis is to enrich knowledge related to some aspects of leveraged buyout, such as the protection for minority shareholders of leveraged buyout target company, bond issuing in leveraged buyout framework, and also about junk bond that really related to leveraged buyout. Research method has been used for the mini-thesis is normative juridical by using secondary data, such as legislations and books. Based on the research, could be concluded some legal protections for minority shareholders and that the bond issuing by leveraged buyout object is not classified as public offering."

"Rencana merger PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENERGI) merupakan berita yang cukup menyita perhatian kalangan pasar modal. Selain besarnya nilai transaksi yaitu Rp 11.52 triliun berbagai aksi korporasi lainnya dari kedua perusahaan menjadikan rencana merger ini menjadi cukup fenomenal. Hal ini jugalah yang mendorong rasa ingin tahu penulis mengenai rencana tersebut. Walaupun pada akhirnya rencana ini secara resmi telah dibatalkan namun beberapa hal masih dapat dijadikan contoh kasus yang bermanfaat, terutarna dalam menerapkan beberapa teori yang berkaitan dengan penilaian perusahaan khususnya metode Adjusted Present Value (APV).Pembahasan karya akhir ini diawali dengan mencari nilai perusahaan ENERGI per 31 Desember 2006. Penilaian ini dilakukan dengan pertimbangan bila Lapindo Brantas Inc (LBI) salah satu anak perusahaan yang mengalami musibah luapan lumpur pada salah satu sumur galiannya didivestasi. Berdasarkan Iaporan keuangan per 30 Juni 2006 penulis membuat penyesuaian laporan keuangan bila LBI didivestasi kemudian membuat proyeksi laporan keuangan ENERGI per 31 Desember 2006. Selanjutnya penulis membuat proyeksi laporan keuangan selama sepuluh tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2016 dengan menggunakan model simulasi sehingga didapatkan nilai free cash flow setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode discounted cash flow, free cash flow tersebut di present value kan pada tingkat cost of capital dimana diasumsikan perusahaan seluruhnya didanai dengan modal sendiri (unlevered firm). Tidak ada terminal value karena setelah sepuluh tahun diasumsikan tidak ada lagi cadangan yang dapat diproduksi. Sehingga diperoleh nilai ENERGI sebesar Rp. 8.529.993.432.000 atau Rp 592 per lembar saham. Dengan demikian nilai transaksi yang direncanakan sebesar Rp. 11,52 triliun menjadi jauh lebih mahal dari nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena nilai Rp. 11,52 triliun belum memperhitungkan divestasi LBI.Kemudian pembahasan dilakukan terhadap transaksi leveraged buyout (LBO) yang terjadi bila BUMI mengambil alih ENERGI dengan struktur pendanaan sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga. Dalam karya akhir ini diasumsikan nilai transaksi sebesar niliai buku ENERGI per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 8.163.685.200.000. 90% pendanaan berasal dari pinjaman yaitu sebesar Rp. 7.347.316.680.000. sedangkan sisanya sebesar Rp. 816,368,520,000 didanai menggunakan modal sendiri. Dengan menggungakan metode Adjusted Present Value (APV) dapat diketahui nilai perusahaan setelah LBO yaitu sebesar nilai unlevered firm ditambah tax shield dikurangi bankcruptcy cost yang masing-masing sebesar Rp, 8.529.993.432.000. ; Rp. 1.286.597.767.000; dan Rp. 36.081.873.000 sehingga nilai perusahaan menjadi Rp. 9.780.509.327.000. Nilai tersebut terdiri dari nilai utang sebesar Rp. 7.347.316.680 dan nilai ekuitas sebesar Rp. 2.433.192.647.000. Dengan demikian terdapat nilai positif bagi investor ekuitas sebesar Rp. 1.616.824.127.000 dimana nilai awal ekuitas sebelum LBO Rp. 816.368.520.000 meningkat menjadi Rp. 2.300.793.644.000 setelah LBO.Sehingga dengan demikian disarankan agar BUMI meaakukan LBO terhadap ENERGI dengan komposisi pendanaan 90% nya berasal dari pinjaman pihak ketiga. Untuk itu pihak manajemen BUMI hares mampu mencari sumber-surnber yang mampu memberikan pinjaman dalam rangka LBO tersebut.

---

Merger plan between PT Bumi Resources Tbk (BUMI) and PT Energi Mega Persada Tbk (ENERGI) was very interesting news for the capital market society. Not just the large amount that involved in this transaction as mush as Rp 11.52 triliun, but also several corporate action from both company make this merger plan become so phenomenal. It also seems to be the reason of this thesis. Even though the merger was officially being canceled but it still left some item that can be a good sample for case study, especially for implementation of valuation theory more special for Adjusted Present Value (APV) method.

This thesis begins with the valuation of ENERGI per December 31, 2006. This valuation is performed with consideration that Lapindo Brantas Inc (LBI) the subsidiary of ENERGI which experiencing the mud flow accident is being divested. Based on financial statement per June 30, 2006 this thesis make any adjustment to accommodate the divestment of LBI and then based on this adjustment we can make the projection of financial statement for ENERGI per December 31, 2006. This thesis also makes the projected financial statement for the next ten years from 2007 until 2016 using the simulation method so that the free cash flow every year can be determined. The present value of free cash flow can be determined using the Discounted Cash Flow method with discount rate at cost of capital with assumption that the company only financed with equity (unlevered firm). This thesis do not calculate the terminal value since it is assumed that there would be no more deposit of oil and gas after ten years production. Then we get the value of the firm for ENERGI is Rp. 8.529.993.432.000 or Rp 592 per share. So the value of the merger that was planned to be Rp. 11,52 trillion seems to be very expensive. Possibly it happened because the divestment of LBI is not being considered.

After this, the thesis analyzed the leveraged buyout (LBO) transaction that could be happened if BUMI take over ENERGI with most of financing structure come from third party. It is assumed that the take over was using the book value of ENERGI per December 31, 2006 that is Rp. 8.163.685.200.000. 90% of this transaction is financed by loan that is Rp. 7.347.316.680.000. And the rest 10% is financed by equity as much as Rp. 816,368,520,000. Using the Adjusted Present Value (APV) method, the value of the firm after LBO can be calculate as the sum of unlevered firm value plus tax shield less bankruptcy cost that is Rp, 8.529.993.432.000. ; Rp. 1.286.597.767.000; and Rp. 36.081.873.000 so the value of the firm is Rp. 9.780.509.327.000. It consist of debt value Rp. 7.347.316.680 and equity value Rp. 2.433.192.647.000. It is clear that there is a positive value for the equity investor as much as Rp. 1.616.824.127.000 that comes from the difference between equity value before LBO Rp. 816.368.520.000 that increase to Rp. 2.300.793.644.000 after LBO.

So it recommended that BUMI should take over ENERGI using LBO method with 90% of financing structure comes from loan. The management of BUMI should find any sources from the third party to finance the LBO."

"Berdasarkan pemberitaan, diduga ada pihak yang ingin mengakuisisi perusahaan PT Jaya Pari Steel, Tbk, dan diduga hal ini akan didukung oleh para pemegang saham dan manajemen dari perusahaan tersebut, serta terlebih lagi terdapat kesempatan untuk melakukan akuisisi dengan teknik LBO. Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk membuat valuasi perencanaan akuisisi dengan teknik LBO. Skenario akuisisi perusahaan didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari 70 % hutang, dan 30 % ekuitas. Hasil valuasi menunjukkan bahwa akuisisi JRS adalah layak karena memberikan nilai NPV positif, dan IRR diatas bechmark.

---

Based on the news, we suspected there was investor wanted to acquire PT Jaya Pari Steel,Tbk, and we think it will be supported by the shareholders and managements, moreover there were chance to structure the deal using leveraged buyout technique. This objective of this theses is to conduct valuation on the company acquisition plan using LBO technique. The acqusition scenario will be financed using 70 % debt and 30 % equity. The final result showed that the acquisition plan is feasible because it will give a positive NPV, and IRR above bechmark."

"Dalam keadaan perekonomian global yang penuh daya saing seperti sekarang ini, diperlukan struktur perbankan yang sehat dan kuat agar bank lokal dapat bersaing dengan bank-bank asing. Penguatan struktur tersebut salah satunya dapat dicapai melalui konsolidasi perbankan. Sebagai stimulus agar bank-bank lokal terdorong untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan inisiatif dari bank itu sendiri, tanpa permintaan dari pihak otoritas, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif bagi bank yang melakukan merger. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang merger dan bentuk-bentuk insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, diserati studi kasus merger Bank Woori Indonesia dan Bank Saudara. Adapun pada merger tersebut insentif dalam rangka konsolidasi perbankan tidak digunakan oleh pihak bank, sebab keadaan bank telah sehat dan prima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

In this current global economic situation where competitiveness is very high, a strong as well as a healthy banking structure are required so that local banks can compete with foreign banks. One of the way to strengthen the bank structure can be achieved through the banking consolidation. As a stimulus in order to encourgae local banks to take a merger or consolidation action by their own initiative, without being asked by the authority, the Financial Services Authority (FSA) provided several incentives. This thesis will discuss further about the regulation governing merger and the regulation governing incentives on banking consolidation, along with a study case on the merger between Bank Woori Indonesia and Bank Saudara. In this merger, the incentives on banking consolidation were not used because the banks were already in a healthy and prime state. The type of this research is a normative juridical research with library research approach. Research sources include primary legal materials, secondary, and tertiary. For the data collection, this research uses the study document method which later anlyzed using qualitative methods."

"Kegiatan ekspor dan impor mengakibatkan terjadinya transaksi valuta asing terhadap Rupiah atau sebaliknya, sehingga menimbulkan kebutuhan bagi para pelaku usaha untuk meng-hedge posisinya kepada Bank. Lindung nilai (hedging) tersebut dapat dilaksanakan dengan transaksi derivatif. Salah satu bentuk dari transaksi derivatif tersebut adalah transaksi forward. Transaksi forward tersebut wajib didasarkan kepada suatu kontrak yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang transaksi derivatif. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) ketentuan hukum perbankan Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi forward antara Bank dan Nasabahnya untuk keperluan lindung nilai (hedging); (2) analisis pelaksanaan transaksi forward antara Bank T dan Nasabahnya untuk hedging; dan (3) perbandingan antara kontrak forward biasa dengan kontrak callable forward yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 859K/Pdt.Sus/2013. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahn di atas dengan menggunakan pasalpasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa transaksi lindung nilai dapat dilaksanakan dengan kontrak forward selama tidak terdapat unsur spekulatif di dalamnya.

---

Export and import businesses are involved the transaction of foreign currency to Rupiah or the reverse, so they affect those businessmen to hedge their position to Bank. The hedging can be implemented by derivative transaction. One of the forms of derivative transaction is forward transaction. The forward transaction must be based on a contract in accordance with Article 4 paragraph (4) Regulation of Bank Indonesia Number 7/31/PBI/2005 as already amended by Regulation of Bank Indonesia Number 10/38/PBI/2008 regarding Derivative Transaction.

This essay writing is made in order to answer some issues about: (1) Indonesian banking legal rules on regulating the implementation of forward transaction between Bank and Its Client for hedging purpose; (2) analysis of the implementation of forward transaction between Bank T and Its Client for hedging purpose; and the ratio between standard forward contract and callable forward contract which is meant in Supreme Court Decision Number: 859K/Pdt.Sus/2013.

This essay writing uses a research method of juridical normative which means that The Writer conduct the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this essay writing.

For the last, The writer conclude that hedging transaction can be implemented by a contract forward if there is no speculative elements inside it."

"Secara yuridis Bank Syariah di Republik Indonesia tidak dapat menerbitkan kartu kredit karena tidak dimungkinkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PB1/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan secara syariah kartu kredit pun tak dapat diterbitkan oleh bank syariah karena konsep kartu kredit bertentangan dengan konsepsi syariah tentang konsumsi dan hutang, terdapat benturan antara konsep kredit yang menjadi dasar bagi penerbitan kartu kredit dan konsep pembiayaan yang menjadi dasar bagi penyaluran dana bank syariah, terdapat benturan antara unsur-unsur kredit dan pembiayaan yang menyulitkan bagi penerbitan kartu kredit syariah, terdapat benturan antara konsep konsumsi (yang termasuk transaksi komersial) dan hutang (yang termasuk non komersial) pada konsepsi syariah dengan konsep konsumsi dan kredit pada konsepsi konvensional (yang tidak membedakan antara keduanya menjadi komersial dan non komersial)."