Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan mengenai tanggung jawabpemegang saham portofolio investasi yang dikaitkan dengan kasus prinsippiercing the corporate veil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitupenelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturanperundang-undangan dan putusan pengsdilan.sedangkan metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh dataprimer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan beberapa narasumber dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh datasekunder melalui alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. Data dalampenelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk databerupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkintentang keadaan atau gejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asasasashukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.Dalam kegiatan investasi , pemegang saham turut ikut berperan dalam kegiatanbaik dalam perusahaan maupun pasar modal. Kegiatan investasi yang semakinbesar dan semakin mudah untuk memasukiya, tidak sedikit pemegang sahammemilki saham dalam perusahaan dan terdapat kemungkinan pemegang sahammempunyai portofolio investasi. Hal tersebut dibentuk agar dapat mengetahuikumpulan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Namun hal ini dapat timbulpermasalah ketika pemegang saham dalam perseroan dikenakan prinsip piercingthe corporate veil yang mana prinsip tersebut membuat pemegang sahambertanggung jawab secara pribadi. Walaupun dalam prinsipnya, pemegang sahamhanya bertanggung jawab secara terbatas dalam suatu perseroan, salah satutindakannya yaitu pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum .Dengan menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini, dapat dipertanyakanmengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim mengenai penetapan prinsippiercing the corporate veil, serta keterikaitan, This study emphasizes on regulation regarding shareholders’ investment portfolioliability that related to the case of piercing the corporate veil principle. This studyis a normative juridical research that refer to legal norms which can be found onlegislation and court decision. Meanwhile, the method of research being used is aresearch interview with purpose to gain primary data using data collection toolwhich is interview with couple of sources, and literature research with purpose togain secondary data using data collection tool which is studies document. Thedata in this study being processed qualitatively which later on resulting in theform of descriptive-analytical data that useful to give data as accurately aspossible regarding the situation and phenomenon that exist, and analytical usefulto get legal principles which contained in positive law that applicable inIndonesia. In investment activities, shareholder also played a role both incorporate activities and the capital market activities. Investment activities thatincreasing and easier to enter it, not a little shareholder have shares in corporationand there’s a possibility shareholder have an investment portfolio. It is formed inorder to determine shares collection owned by shareholder. But, this thing cancause a problem when shareholder in a company charged with piercing thecorporate veil principle which makes shareholder held responsible personally.Although in principle, shareholder only have limited responsibility in a company,one of the action is shareholder doing act against the law. With using study casemethod in this study, it can be questionable regarding judges’ consideration andjudges’ decision about the establishment piercing the corporate veil principle, alsothat relevance cases if shareholder have investment portfolio.]"

"ABSTRAKSebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apasajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada, Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayarutangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan."

"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than a person and legalised by government ,with its property separated by that of owner, shareholder,board of directors and board of trutees...."

"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than person and legalised by government , with its property separated by that of owner, shareholder, board of directors and board of trustees..."

"Perusahaan adalah dua badan hukum terpisah satu dan lainnya. Tanggung jawab Holding Company dan Anak Perusahaan ditentukan oleh masing-masing kesatuan hukumnya dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanya sebatas harta yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sebagai badan hukum. Tuntutan hukum terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat diajukan kepada Holding Companynya dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal-hal tertentu,prinsip pertanggungjawaban terbatas badan hukum yang berlaku pada Holding Company dan Anak Perusahaan dapat ditembus dengan suatu doktrin piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permsalahan sebagai berikut,pertama, Sejauh mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai doktrin piercing the corporate veil?; kedua, Kriteria-kriteria apa saja yang dapat menyebabkan berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi Holding Company?; dan ketiga, Bagaimana implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa UUPT telah mengatur berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kriteria yang dapat menyebabkan diterapkannya doktrin tersebut yaitu tidak tercapainya status Anak Perusahaan sebagai PT dan Holding Company melakukan pengendalian yang sangat kuat pada Anak Perusahaan dan pengendalian tersebut menyebabkan Anak Perusahaan melakukan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan pihak ketiga. Adapun implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company berbeda-beda penerapannya di tiap negara namun terdapat suatu kesamaan yaitu jika Anak Perusahaan sangat dikendalikan oleh Holding Company dan pengendalian tersebut telah menyebabkan Anak Perusahaan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain atau melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga."