Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi pembiayaan mudharabah, perhitungan bagi hasil, dan pencatatan akuntansi pada BMT XYZ Jakarta serta menganalisisnya berdasarkan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan, yaitu dalam pengakuan kerugian dan kriteria calon mudharib serta perhitungan bagi hasil yang dihitung dari plafon pembiayaan. Sedangkan mengenai pencatatan akuntansi, seluruh pengakuan dan pencatatannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

---

The aim of this research is to explain the application of the suitability of the transaction, calculation of the profit sharing, and accounting records of Mudharaba Financing on BMT XYZ Jakarta. Beside that, the analysis of the suitability are described based on Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000, also The Regulation of Minister of Cooperatives Small and Medium Enterprises No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007.

The result of this research showed that there are a lot of mismatches in the application of the practice, such as in the recognition of loss and the criteria of the mudharaba candidates, also the calculation of the profit sharing which calculated based on total amount of the financing. While for the acoounting records, not only the recognition but also the records are complied with the regulation."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah pada KJKS BMT BUMi serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu SOP KJKS dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mudharabah serta Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan transaksi Simpanan dan pembiayaan mudharabah tersebut masih terdapat banyak ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena beberapa praktik operasional yang dimodifikasi oleh KJKS BMT BUMi antara lain penerapan perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela yang tidak berdasarkan saldo rata-rata serta pembiayaan mudharabah yang diterapkan berdasarkan estimasi pendapatan di awal akad.

---

This study aims to explain the application of the suitability of the transaction on Mudharaba Savings and Financing on KJKS BMT BUMi and analyze their suitability based on existing regulations, namely SOP KJKS and MUI Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 about saving deposit and MUI Fatwa DSN. 07/DSN-MUI/IV/2000 of financing is. The results of this study indicate that the application of the Deposit transaction and the financing is still a lot of mismatches. This occurs because some operational practices are modified by KJKS BMT BUMi include the application of the results of the calculation for Simpanan Sukarela and profit sharing of Mudharabah Financing is calculated by estimation profit in the beginning mudharaba agreement."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi deposito mudharabah pada koperasi syariah di Kota Depok serta membandingkannya dengan PSAK 105 dan DSN MUI No. 03/DSN- MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga koperasi syariah yang ada di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum praktik deposito mudharah telah sesuai dengan ketentuan DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. Akan tetapi, terdapat beberapa pengukuran dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 105 yang tidak dilakukan oleh kopsyah, yakni terkait pengklasifikasian dana deposito mudharabah, pengakuan kewajiban atas beban pada saat perhitungan bagi hasil deposito mudharabah, dan pengakuan piutang atas pendapatan yang belum dibagikan. Hal ini dikarenakan, beberapa transaksi kopsyah menggunakan sistem cash basis.

---

This thesis aims to analyze the computation of profit sharing and accounting treatment of Mudharabah Deposits of Islamic Cooperative at Depok City and compare to PSAK 105 and DSN MUI no. 03/DSN-MUI/IV/2000. This research used qualitative descriptive method with depth interview technique, observation, and documentation technique. This research used three samples of Islamic Cooperative at Depok City. The result of the research showed that generally the mudharabah deposit practice complies with DSN MUI no. 03/DSN- MUI/IV/2000. In the other hand, there are several measurement and disclosure which is regulated by PSAK 105 didn?t do by Islamic Cooperative, such as misclassification of mudharabah deposit fund, recognize liabilities when the cooperative has computed the profit sharing of mudharabah deposit, and recognize receivable of unearned revenue. This is because several transactions in Islamic Cooperative used cash basis principle."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel yang mempengaruhi bagi hasil tersebut yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah dan juga pendapatan margin murabahah benar mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah yang dilakukan dengan studi kasus pada BMT Taman Surga Jakarta. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap variabel-variabel tersebut, yaitu dengan metode uji regresi, dimana setiap variabel diuji baik secara bersamaan (simultan) maupun terpisah (parsial) agar terlihat pengaruh dari masing-masing setiap variabel. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa setiap variabel yang ada yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan juga margin murabahah secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah."

"This study aimed to analyze the implementation of mudaraba financing contract and its calculation methods for the profit and loss sharing within approach DSNMUI?s fatwa and sharia principles in BMT Al-Khairat Pekalongan. The results of this study aims to find answers to some questions in the problems and hoped to get the problem solving. Besides, the results of this study is expected to serve as the basis to fix any existing weaknesses in BMT "Al-Khairat" in the implementation of mudaraba financing contract. This study focuses on issues that became the center of public attention and customer BMT Al-Khairat namely the existence of the collateral policy related to fixed cost in the financing, the method of calculation for the profit and loss sharing, and capital policies. This study uses the approach of empirical juridical. The results of this study is that the collateral policy related to fixed cost in the financing of mudharabah contract is in accordance with DSN-MUI's fatwa, however this policy is not in accordance with the part of sharia principles. While the problems of the calculation method for the profit and loss sharing known that it?s not in accordance with DSN-MUI?s fatwa and sharia principles. And the problem of capital issues what is known that its policy is not flexible and are sticky, so in a certain condition, some mudharibs found some things that hurt the business. Good understanding of the concept of mudharabah caontract, implementation good monitoring and reporting systems, and innovating product of financing contract is part of the problem solving to be done by BMT Al-Khairat."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada deposan. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposan (shahibul maal) dengan bank syariah (mudharib). Di samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan antara return on equity (ROE) dan return on mudharabah deposit (ROMD) pada lima bank umum syariah yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan lima bank umum syariah, statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito mudharabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah (mudharib) dalam mengelola dana. metode revenue sharing merupakan metode bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariahdi Indonesia. Hasil perbandingan antara return on equity (ROE) dan return on mudharabah deposit (ROMD) menunjukkan bahwa ROE > ROMD, yaitu variance paling besar terdapat pada Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%.

---

The purpose of this study was to determine the calculation for the deposits mudharabah for the depositor. The study was conducted to find out about the revenue sharing between depositors (shahibulmaal) by Islamic banks (mudharib). In addition, this study also wanted to compare the return on equity (ROE) and return on mudharabah deposit (ROMD) at five Islamic banks namely, Bank Muamalat Indonesia, Bank SyariahMandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Bukopin. The data usedin this studyin the form of annual reports and financial statements ofthe five Islamic banks, Islamic banking statistics of Bank Indonesia.These results indicate that mudharabah deposits in Islamic banks tends to fluctuatedepending on theprofitsof Islamic banks(mudharib) in managing the funds. Revenue sharing method is a method used by Islamic banks in Indonesia. The results ofthe comparison between the return on equity(ROE) and return on mudharabah deposit (ROMD) shows that the ROE > ROMD, the greatest variance contained in Bank Syariah Mandiri with 61.46%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan.

---

This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."