Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas JasaKeuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajerinvestasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sekarang ini, KPDdiatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan PortofolioEfek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Sebelum adanya peraturantersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai KPD secara jelas.Adanya kondisi tersebut menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan KPD tidaksesuai dengan tujuannya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitianyuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus KPD PT.Askrindo, para manajer investasi melakukan pelanggaran dan kejahatan dalammengelola KPD tersebut. Namun dalam hal ini OJK memberikan sanksi yangberbeda kepada para manajer investasi tersebut. Sebagai pengawas OJK dituntutuntuk dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya secara baik sehingga terciptaperlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan KPD., This thesis reviews about condition of supervision conducted by The FinancialServices Athority (OJK) towards Investment Managers in managing SecuritiesPortfolio Management For Individual Investor (Discretionary Fund). Nowadays,discretionary fund regulated by The regulation of V.G.6 regarding SecuritiesPortfolio Management Guidelines for Individual Investor. Prior to the existence ofthe regulation, there is no regulation governing the discretionary fund clearly. Thecondition causes some parties take advantage of the discretionary is notaccordance its purpose. This thesis is based on a normative juridical research. Theresult showed that the case of the discretionary of PT. Askrindo, the investmentmanagers conducted infringement and crimes in managing the discretionary fund.Nevertheless, in this case the OJK provides a different sanction to the investmentmanagers. As supervisor, OJK is required to be able to carry out its tasks properlythus created protection and legal certainty in the management of the discretionaryfund.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank sebagai agen penjual dalam pemasaran produk investasi unit Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan hukum bagi manajer investasi ketika agen penjual bertindak melebihi kapasitasnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan. Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan ini, bank sebagai agen penjual mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual produk investasi berupa unit Kontrak Pengolaan Dana yang dilaksanakan oleh bank berdasarkan info memo yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perjanjian Kerjasama Penjualan pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dan terlepas dari Kontrak Pengelolaan Dana. Apabila agen penjual berhasil memasarkan produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana, maka barulah dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Namun ternyata penggunaan agen penjual dalam pemasaran Kontrak Pengelolaan Dana dapat menimbulkan masalah hukum baru. Tanggung jawab Agen Penjual yang tidak diatur dan dibatasi oleh regulator pasar modal mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Penjualan menjadi sangat penting peranannya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Agen Penjual secara terperinci.

---

This thesis discusses Selling Agreement between Investment Manager as the issuance and the management of the Discretionary Fund and Bank as Selling Agent of Discretionary Fund, and the legal protection for Investment Manager when Selling Agent fortress it's capacity as stated in Selling Agreement. In this Selling Agreement, Securities Company as Investment Manager represent by Bank as their investment product's Selling Agent, therefore Bank obliged to sell the investment product such as Discretionary Fund based on The Info Memo issued by Investment Manager. Discretionary Fund is made by the Investment Manager and the investor after the Selling Agent managed to sell the Discretionary Fund. Currently, Discretionary Fund is one of the most rapidly growing forms of investment. Essentially, Selling Agreement is an independent contract, separated and detached from Discretionary Fund. The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for further more the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. Where in practise, another legal issue still arise from Discretionary Fund's managed by selling agent. The capital market regulation does not explicitly address the marketing and selling activities of Discretionary Fund by selling agent, and caused Discretionary Fund Unit Selling Agreement have an important role to regulate the work scope and responsibility activity of selling agent."

"Sejak diperkenalkannya reksa dana berbentuk KIK melalui UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana berkembang sangat pesat. Reksa dana dirancang khusus bagi investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Investor yang memiliki dana membeli saham di dalam reksa dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang ahli dan profesional untuk mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada investor. Seiring dengan krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak Agustus 1997, perkembangan reksa dana juga terkena imbas dan mengalami pasang surut. Data per Januari 2002 terdapat 11 reksa dana yang dibubarkan oleh Bapepam, hal ini dikarenakan selain tidak mendatangkan keuntungan bagi investor dan berkurangnya nilai investasi, juga karena ada sebab lain yang lebih penting yaitu adanya pelanggaran peraturan pasar modal oleh manajer investasi. Dengan bubarnya reksa dana tersebut, sebagian besar investor menanggung kerugian. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana milik investor, manajer investasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan investasi reksa dana. Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana hubungan hukum antara manajer investasi dengan investor reksa dana serta sejauh mana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara manajer investasi dan investor ternyata terdapat suatu hubungan pemberian kuasa. Mengenai tanggung jawab manajer investasi terhadap investor sudah diatur secara terperinci dalam UUPM, Peraturan Bapepam dan KIK. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasarmodal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untukmenghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalamPortofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasikolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrakinvestasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalahManajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bankuntuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan. Praktekyang berlaku saat ini adalah bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan langsungmelalui Manajer Investasi akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkanoleh Manajer Investasi sedangkan bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaanmelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank akan mematuhi prinsipmengenal nasabah yang diterapkan oleh APERD. Terdapat wacana bagi ManajerInvestasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh APERDdalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabilahal tersebut dilaksanakan, dengan demikian terdapat beberapa hal yang perludipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan PrinsipMengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek ReksaDana, agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan olehManajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran notaris sebagai profesipenunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam penyusunan akta KontrakInvestasi Kolektif tetapi juga untuk memastikan bahwa telah diaturnya perlindunganinvestor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif. Tanggung jawab notaris tidak hanya termasuk pada keabsahan dankeotentikan akta yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yangdimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentukkontrak investasi kolektif tersebut, termasuk diantaranya penerapan prinsip mengenalnasabah yang diterapkan bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ke dalamkontrak investasi kolektif.

---

AbstractThis thesis discusses about one of the investment alternatives for investor in capitalmarket, which is mutual fund. Mutual fund is a vehicle used by the InvestmentManager to gather funds from the public for investment in a Securities Portfolio.According to Capital Market Number 8 Year 1995, mutual fund can be organized asa company and collective investment contract. The legal form that will be discussedon this thesis is collective investment contract. The positive development relatedwith mutual fund industry is that the Investment Manager may appoint a SellingAgent / Bank to distribute the mutual fund and to do a subscription and/orredemption of a Participation Unit on behalf of the Participation Unit Holder. Currentimplementation is that for investor who buys a Participation Unit directly from theInvestment Manager, he / she will comply the KYC Principles applied by theInvestment Manager while for investor who buys a Participation Unit through theSelling Agent, he / she will comply the KYC Principles applied by the Selling Agent.There is a plan for the Investment Manager to ask on customer profile that obtainedby APERD / Bank in identifying, verifying and monitoring the customer?stransaction. If this idea will be implemented, then there are several matters that needto be considered so that it will not be contradicted with what have been implementedby the Investment Manager or with the Selling Agent appointed by the InvestmentManager. In this case, the role of notary as the capital market supporting professionalis not only for the establishment of Collective Investment Contract but also to makesure the legal protection for investor as a Participation Unit Holder in mutual fund inform of collective investment contract. Their responsibility includes not only on theaccurate and authenticity of the deed but also on the validity of the information thatrelated with the mutual fund in form of collective investment contract, including theimplementation of the KYC Principles into the deed."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis praktik audit pada akun terkait portofolio investasi syariah Reksa Dana SBF, salah satu Reksa Dana syariah dibawah manajer investasi PT M dan Bank Kustodian J yang diaudit oleh KAP RTS. Analisis prosedur audit portofolio Reksa Dana didasarkan pada pelaksanaan prosedur aktual kemudian dilakukan analisis kesesuaian prosedur tersebut dengan teori dan standar audit terkait. Hasil analisis prosedur audit atas portofolio investasi menunjukkan terdapat defisiensi pelaksanaan audit. Pada tahap pertama pelaksanaan audit, Penulis menemukan defisiensi secara substansial prosedural. Sedangkan pada pelaksanaan audit selanjutnya, Penulis menemukan defisiensi prosedural pada uji substantif atas akun terkait portofolio investasi Reksa Dana SBF.

---

The ultimate purpose of this internship report is to analyze practical audit of sharia investment portfolio of SBF Fund which owned by Investment Manager PT M and Custodian Bank J, audited by KAP RTS. The analysis is started by explaining KAP RTS real practical audit for sharia portfolio investment and compare to the related theory and audit standard.

This analysis result to the several deficiencies finding. In the first audit phase, We found substancial procedural deficiency. Whereas in the further audit procedure, We found several procedural deficiencies related to substantive test regarding sharia investment portfolio."

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."