Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi menjelaskan bagaimana pengaturan tentang wilayah adat yang meliputi tanah ulayat dan hutan adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat terhadap wilayah tersebut sebagai subjek hukum negara secara limitatif dan diskriminatif. Penjelasan tersebut disusun secara kronologis, dimana diurutkan dari peraturan perundang-undangan masa kolonial hingga peraturan terkini yang saat ini berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan dan pengakuan yang memadai bagi terselenggaranya hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat bahkan cenderung mencederai hak-hak konstitusional tersebut.

---

This thesis does explanations concerning to Indonesian legislation that specifically ruled about adat territories including their collective rights over customary land and forest. Conceive legal status, duties, and rights of Masyarakat Hukum Adat in various relevant legislations. This research concluded that Indonesian legislation gave the collective rights of Masyarakat Hukum Adat to their adat territories but ruled it by conditional recognitions. Consequently, this conditional recognition has abandoned Masyarakat Hukum Adat’s constitutional right and bring them to suffering."

"makalah ini disampaikan dalam seminar tentang revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI tanggal 28-30 september 2005 di makassar"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru yang menciptakan peluang baru bagi daerah setempat namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar bagi Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, bersifat preskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Rumusan permasalahan yag diangkat yakni bagaimana pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak ulayat mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan formal terhadap Masyarakat Hukum Adat masih terbatas. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait masih membutuhkan penyelarasan dan harmonisasi yang lebih komprehensif. Pada pembangunan IKN Nusantara, upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak ulayat mereka belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah Masyarakat Hukum Adat yang tidak mendapatkan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, serta dalam UU IKN yang sama sekali tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

This thesis aims to analyze the legal protection of customary land of Indigenous People in the development of the IKN Nusantara in the East Kalimantan. The background of the research is the challenges faced by the Indigenous People in East Kalimantan amid the development of the IKN Nusantara. Using the doctrinal and prescriptive research approach, and data collection conducted through literature review, this research addresses the recognition and protection of Indigenous Law Communities in East Kalimantan Province. It also explores how the Indonesian legal system safeguards their customary rights in the face of the challenges posed by the development of the IKN Nusantara. The findings indicate that, despite the issuance of Regional Regulation No. 1 of 2015 on Guidelines for Recognition and Protection of Indigenous People by the East Kalimantan Provincial Government, formal recognition of Indigenous People remains limited. Moreover, relevant legislation requires further alignment and comprehensive harmonization. In the development of the IKN Nusantara, efforts to protect Indigenous Law Communities and their customary rights are not yet optimal. This is apparent as numerous Indigenous People are not receiving sufficient and equitable compensation, and the IKN Law lacks clauses addressing the safeguarding of the customary rights of Indigenous People."

"[Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah kekayaan warisan budaya yangmenceminkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan suatu bangsa dan masyarakatadat. Setiap bangsa memiliki kekayaan EBT masing-masing, terutama negaranegaraberkembang, dimana Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yangkaya akan keanekaragaman hayati luar biasa (mega biodiversity). EBT rentanterhadap penyalahguaan (misappropriation dan misuse) terutama dari negaranegaramaju karena memiliki potensi ekonomi, sehingga penting agar dapatsegera terbentuk suatu sistem perlindungan EBT di Indonesia. Pendekatan yangumum diaplikasikan untuk perlindugnan EBT adalah melalui rezim hukum HKIkonvensional yang bersifat individualistis sehingga tidak sesuai untukdiaplikasikan pada EBT. Penulisan ini akan mengkaji efektifitas praktikperlindungan EBT di Indonesia;Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflectsupon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples.Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especiallydeveloping countries, in which Indonesia is included as one of the countries withmega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developedcountries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesiaadopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices forTCE protection is through the intellectual property law regime with individualisticcharacteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing willanalyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia;Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflectsupon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples.Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especiallydeveloping countries, in which Indonesia is included as one of the countries withmega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developedcountries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesiaadopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices forTCE protection is through the intellectual property law regime with individualisticcharacteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing willanalyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia, Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflectsupon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples.Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especiallydeveloping countries, in which Indonesia is included as one of the countries withmega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developedcountries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesiaadopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices forTCE protection is through the intellectual property law regime with individualisticcharacteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing willanalyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia]"

"Apa yang dimuat didalam buku ini pada umumnya adalah sama dengan isi pidato pada tahun 1941. Pada tanggal 31 Maret 1941, penulis sebagai gurubesar Iuarbiasa di Fakultas Hukum di Jakarta menguraikan pidato permulaan (inaugurele rede) tentang Hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat. Pidato itu diucapkan dalam bahasa Belanda. Namun, risalah ini bukan salinan semata-mata dari pidato tersebut, melainkan disana-sini telah ditambah atau diubah."