Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum masuknya Hukum Persaingan Usaha, Penerbangan Niaga Berjadwal merupakan Industri jasa yang menseparasi kelas sosial konsumennya. Hanya kalangan menengah keataslah yang sanggup mengaksesnya. Hal ini karena belum dikenalnya prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dimana penetapan tarif diserahkan kepada Pelaku Usaha sehingga Para pelaku usaha melakukan eksploitasi harga. Dengan Masuknya Undang-Undang 5 Tahun 1999, penetapan tarif berhasil dikembalikan kepada Pemerintah dan tarif jasa penerbangan ini berhasil dikendalikan oleh badan regulator. Kemudian, masuknya regulasi persaingan usaha juga membawa pengaruh terhadap Perilaku Pelaku Usaha yang digambarkan melalui Penegakan Hukum persaingan Usaha melalui putusan KPPU yang melibatkan Pelaku Usaha Pada Industri ini. Skripsi Ini menganalisa pengaruh masuknya hukum persaingan usaha pada regulasi penetapan tarif dan perilaku pelaku usaha pada Industri jasa penerbangan niaga berjadwal di Indonesia.

---

Before The Competition Policy was regulated, Scheduled Commercial Airlines was a Service which separated social stratum of its consumers. Only the high end social classes which could afford it. This Condition happened because the principles of fair competition on business actors on this sector was not recognized. By that time The Government give its authority to business actors which finaly exploited the price. By the regulation of UU No 5/1999 this condition was succeed to overcome. The Pricing Authority was returned to the government and the price was controled by its regulator agency. The Competition law regulation also give significant effect on Business Actor’s conduct in This Industry which can be seen by the enforcement of Competition law in this Industry. This thesis analize The implication of Competition law regulation on the Pricing regulation and business actor’s conduct on scheduled Commercial Airlines in Indonesia. "

"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini jasa angkutan udara di Indonesia mengalami perkembangan baik dari segi jumlah perusahaan angkutan udara maupun dart segi jumlah penumpang. Meningkatnya jumlah perusahaan angkutan udara telah memicu persaingan diantara para pelaku usaha jasa angkutan udara. Persaingan terjadi pada penetapan harga I tarif tiket pesawat yang sangat rendah pada perusahaan angkutan udara. Apakah penetapan harga/tarif tiket pesawat yang sangat murah telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada perusahaan angkutan udara. Bagaimanakah upaya pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi terjadinya persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara, Kerangka teori yang digunakan adalah teori persaingan usaha tidak sempurna, pendekatan rule of reason, analisis ekonomi terhadap hukum dan teori perbuatan melawan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkulan udara dan mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan KPPU dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara.Metode penelitian yang digunakan adalah metade penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perusahaan angkutan udara, anggota KPPU, Pengurus INACA, Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan, dan beberapa penumpang. Data sekunder di peroleh dart Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, peraturan perundang-undangan dibidang angkutan udara, buku-buku, makalah, laporan penelitian, jumal, majalah dan koran. Keseluruhan data tersebut di analisis secara kualitatif.Ada 3 ukuran dan pendekatan rule of reason yang digunakan dalam menganalisis apakah penetapan harga 1 tarif yang sangat rendah pada perusahaan angkutan udara telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yaitu : tujuan penetapan harga, kekuatan pangsa pasar dan akibat yang ditimbulkan dart penetapan harga. Tujuan penetapan harga ! lard yang sangat rendah oleh perusahaan angkulan udara berbeda antara perusahaan angkutan udara pendatang baru dengan perusahaan angkutan udara pendatang lama. Tujuan bagi perusahaan angkutan udara pendatang baru adalah meraih dan mempertahankan penumpang, sedangkan bagi perusahaan angkutan udara lama Tujuannya untuk mengimbangi perusahaan pendatang bare.Dalam dua tahun terakhir pasar rote penerbangan Jakarta-Makassar dikuasai ofeh perusahaan angkutan udara pendatang bare yaitu PT. Lion Air. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penetapan harga atau tarif yang sangat rendah adalah tersingkirnya 2 perusahaan angkutan udara lama yaitu PT. Pelita Air dan PT. Merpati Nusantara Airlines. Upaya pemerintah dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara adatah menetapkan beberapa peraturan undang-undangan di bidang angkutan udara dan melakukan pengawasan keselamalan dan keamanan penerbangan. Pengawasan dilakukan dengan 3 cara yaitu inspeksi mendadak, survey berkelanjutan dan audit Upaya KPPU dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara adalah memberikan saran kebijakan kepada pemerintah, melakukan kajian dibidang transportasi dan melakukan pertemuan rutin dengan perusahaan angkutan udara.Kesimpulan dari hasil penelilian ini adalah beberapa perusahaan angkutan udara yang menetapkan harga I tarif tiket pesawat yang sangat rendah atau jual rugi telah menyingkirkan atau mengurangi jurnlah frekuensi penerbangan beberapa perusahaan pesaingnya (Predatory Pricing). Perusahaan yang mengalami kerugian akibat terjadinya praktek predatory pricing belum berani melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemerintah dan KPPU telah melakukan upaya untuk mengatasi predatory pricing pada perusahaan angkutan udara. Seyogianya perusahaan angkutan udara yang merasa tersingkir berani melaporkan kepada pemerintah dan KPPU. Pemerintah dan KPPU sebaiknya bersikap lebih aktif dalam mengatasi praktek predatory pricing."

"

Kebijakan Ruang Udara Terbuka memberikan kebebasan kepada maskapai asing untuk beroperasi di wilayah suatu negara. Kebijakan ini juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.  Dalam penyelenggaraan jasa transportasi udara oleh pihak asing di Indonesia, berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), nyatanya bidang transportasi merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan, yang artinya penyelenggaraan penerbangan harus memenuhi komposisi Penanam Modal Asing Maksimal 49% dengan Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah mengenai implementasi kebijakan ruang udara terbuka yang diterapkan di Indonesia jika melihat aturan pelaksanaannya sama saja dengan mekanisme penanaman modal asing di Indonesia yang berlaku umum serta bagaimana implementasi kebijakan ruang udara terbuka tersebut bagi industri penerbangan Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan di Indonesia sejatinya bukanlah Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang mengindahkan campur tangan pemerintah dalam operasional angkutan udara oleh pihak ketiga. Konsep Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan Indonesia nyatanya merupakan perjanjian bilateral antar negara yang bersifat kontraktual dan diimplementasikan sebagai penanaman modal asing. Implementasi Kebijakan Ruang Udara Terbuka (Open Sky Policy) dalam industri penerbangan sipil di Indonesia menghasilkan dua pengaruh. Pertama, Pengaruh Masuk, dimana maskapai asing yaitu AirAsia Indonesia menjadi perusahaan PMA di Indonesia. Kedua, Pengaruh Keluar, yaitu bergabungnya Garuda Indonesia dalam aliansi penerbangan dunia, yaitu SkyTeam.

 

---

Open Sky Policy provides freedom to foreign airlines to operate in the airspace of a country. This policy is contained in the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. In the procedure of air transportation services by foreign parties in Indonesia, based on the Negative List of Investment (DNI), the transportation sector is an Open Business Sector with Requirements, which means that airlines must meet the composition of Maximum Foreign Investor 49% with the national capital owner must remain greater than the overall foreign capital owner (single majority). The problem is about the actual implementation of the open sky policy implemented in Indonesia if the implementation rules are the same as the generally accepted foreign investment mechanism in Indonesia and what are the impacts of the Open Sky Policy for the economic growth of Indonesian air transportation. The research method used in this study is juridical normative. The results of this study are the Open Sky Policy implemented in Indonesia is actually not an Open Sky Policy which heeds government interference in air transport operations by third parties. The implication of the Open Sky Policy implemented by Indonesia in fact is a bilateral agreement between countries that is contractual in nature and implemented as foreign investment. The implementation of the Open Sky Policy in the civil aviation industry in Indonesia has two effects. First, Entry Influence; AirAsia Indonesia as a PMA company in Indonesia. Second, Outgoing Influence; the joining of Garuda Indonesia in the world aviation alliance, namely the SkyTeam.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum persaingan usaha mengenaipenetapan harga dan kartel melalui tinjauan yuridis terhadap Putusan No.15/KPPU-I/2019 Dan Putusan Pengadilan Negeri 365/Pdt. Sus-KPPU/2020/PnJkt.Pst Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan dataprimer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Para Terlapor dalamkasus ini telah melakukan perjanjian melalui concerted action (meeting of theminds) sehingga memenuhi unsur penetapan harga dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak memenuhi unsur kartel dalam pasal 11.

---

This Thesis Defense will analyze the use of Indonesian Antitrust Laws regarding Price fixing and Cartel Allegations through Decision Number 15/KPPU-I/2019 and State Court Decision Number 365/Pdt. Sus-KPPU/2020/Pn Jkt.Pst . This research uses the juridicial normative method and also secondary data. Research found that Para Terlapor in this case is guilty of using price fixing through concerted action

(meeting of the minds), therefore fulfilling article 5 in Law Number 5 year 1999. This case however does not fulfil article 11 in in Law Number 5 year 1999."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaan kegiatan CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan secara umum. Garuda Indonesia, sebagai salah satu entitas penyedia jasa penerbangan di Indonesia, telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan menerapkan program CSR yang berkelanjutan di bawah nama "Garuda Indonesia Peduli". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh CSR association pada customer satisfaction dan brand loyalty, dengan mempertimbangkan brand identification dan persepsi service quality yang dimiliki konsumen. Sampel penelitian ini adalah pengguna jasa penerbangan Garuda Indonesia 6 (enam) bulan terakhir. Data diolah dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap brand identification, sedangkan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand identification. Namun, brand identification tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Di sisi lain, service quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction, dan terhadap brand loyalty. Hasil penelitian juga menunjukkan service quality tidak meningkatkan pengaruh CSR pada brand identification dan customer satisfaction.

---

Based on the laws and regulations in Indonesia, the implementation of corporate social responsibility (CSR) is an obligation that must be carried out by companies in general. Garuda Indonesia, as one of the flight service provider in Indonesia, has carried out the obligation by implementing sustainable CSR program under the name of "Garuda Indonesia Cares".

This study aims to analyze the effect of CSR on customer satisfaction and brand loyalty, by considering consumer’s brand identification and perception of service quality. Data for this research were collected from Garuda Indonesia consumers, specifically those who used Garuda Indonesia flight services in the last 6 (six) months. They were then analyzed using Structural Equation Modelling method.

The result of this research shows that service quality does not have significant effect on brand identification, whilst CSR has positive effect on brand identification. However, this identification does not affect customer satisfaction significantly. Meanwhile, service quality proved to have positive effect on customer satisfaction, and on brand loyalty (via customer satisfaction). Furthermore, the results showed that service quality does not enhance CSR effect on brand identification and customer satisfaction."

"Dalam penelitian ini, penulis berupaya menunjukan bagaimana Analytic Netwwork Process (ANP) yang merupakan kombinasi PEST Analysis (Politic, Economy, Social and Technology Factors) sebagai drivers terhadap Five Forces of Competition (Michael Porter), dapat digunakan untuk melakukan asesmen terhadap seleksi jalur penerbangan internasional yang merefleksikan sintesis aspek Benefits, Opportunities, Costs dan Risks. Kompleksitas dalam menentukan jalur penerbangan internasional memerlukan model yang mampu melakukan evaluasi berbagai faktor atau elemen dari dimensi yang berbeda. Dimensi-dimensi tersebut diperlukan untuk membangun urutan berdasarkan aspek yang paling berpengaruh atau paling dominan dalam melakukan asesmen dalam kerangka pembukaan jalur penerbangan baru Jakarta -- Manila, Jakarta - Mumbai (Bombay) dan Surabaya - Hongkong.ANP terdiri dari empat jenis dimensi yang disebut Control Hierarchy yaitu : Benefits, Opportunities, Costs dan Risks. Setiap dimensi tersebut merupakan filter untuk menakar masing-masing elemen atau cluster dalam PEST. Untuk membangun cluster dan elemen dalam model ANP, penulis menggunakan drivers terhadap Five Forces of Competition (Porter) yaitu PEST ditambah dengan E (Environment) menjadi PESTE. Elemen E merupakan rujukan dari Stephen Shaw dalam " Airline Marketing and Management " yang merupakan elemen total dalam melakukan potret terhadap lingkungan tugas terutama perusahaan penerbangan.Hasil final menunjukan bahwa jalur penerbangan baru yaitu Surabaya - Hongkong lebih ataktif dibandingkan dengan Jakarta - Manila atau Jakarta - Mumbai. Hal ini konsisten dengan berbagai inforrnasi yang penulis peroleh sebelumnya berkaitan dengan elemen yang menjadi dasar pertimbangan yang mengarah bahwa Surabaya - Hongkong lebih potensial dibandingkan Jakarta - Manila ataupun Jakarta - Mumbai.

---

In this research, the author has tried to take effort as to show how Analytic Network Process (ANP) that constitutes combination of PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological Factors) having function as drivers against Five Forces of Competition (Michael Porter), can be used in order to carry out assessment against selection of international airline route that reflects synthesis of aspects of Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Complexity in determining the best of international airline route needs a model that is capable to evaluate several factors or elements from different dimension. Such dimensions are needed in order to establish sequence based on the most influencing or the most dominant aspect in conducting assessment in the framework to open new international route for Jakarta - Manila, Jakarta Mumbai (Bombay) and Surabaya - Hongkong.

Analytic Network Process consists of four types of dimensions called Control Hierarchy i.e : Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Each of such dimensions constitutes filter that can be used to measure each element or cluster in PEST.

In order to establish cluster and element in ANP model, the author has used drivers against Five Forces of Competition (Porter) i.e., PEST added by E (Environment) to become PESTE. The element of E constitutes a reference from Stephen Shaw in "Airline Marketing and Management" that constitutes total element in conducting portrait against the scope of duty mainly airline industry.

The final result shows that the best choice i.e., Surabaya --- Hongkong is considered as more attractive if compared with Jakarta - Manila or Jakarta - Mumbai. This case is consistent with several information obtained previously by the author relating to the element becoming basis of consideration leading to the opinion that Surabaya - Hongkong is more potential if compared with Jakarta - Manila or Jakarta-Mumbai."

"Persaingan dalam dunia bisnis penerbangan semakin bergejolak akhir-akhir ini. Strategi "low cost airline" atau strategi berkonsep murah menjadi tren yang sedang naik daun. Namun yang jelas Pemerintah Indonesia sampai detik ini belum pernah mengumumkan adanya Low Cost Airline.Kebijakan pemerintah di bidang angkutan udara membawa dampak positif dan negatif bagi industri penerbangan. Sisi positif ditandai dengan peningkatan sisi pelayanannya karena adanya persaingan yang ketat, operasi yang lebih efisien dan efektif, serta harga tiket yang relatif murah sehingga bisa dinikmati konsumennya dan tidak hanya terbatas konsumen lama tetapi juga konsumen baru. Istilah Garuda, membidik pasar menengah ke bawah. Sedang sisi negatifnya adalah apabila manajemen maskapai penerbangan tidak mampu bertahan dengan situasi bersaing, maka kemungkinannya hanya dua, pertama, perusahaan tidak akan mampu bersaing dalam pasar, yang kedua apabila dipaksakan, faktor kenyamanan dan keselamatan konsumen dapat diabaikan. Kecenderungan yang terjadi di pasar adalah tarif yang ditawarkan kepada pelanggan jauh berada di bawah publish fare. Kondisi ini terjadi karena keadaan pasar airline business saat ini adalah penawaran lebih besar daripada permintaan. Penawaran disini dimaksudkan banyaknya perusahaan penerbangan yang masuk pasar, sedangkan permintaan seat dan space lebih kecil dari seat dan space yang tersedia. Akibatnya timbul persaingan yang tajam dan tidak sehat di antara perusahaan penerbangan dalam menentukan tarif yang akan diberlakukanya dari segi produk, promosi dan saluran distribusi hampir semua perusahaan penerbangan yang beroperasi baik di domestik maupun di dunia internasional, memiliki pola yang hampir sama. Hal ini menyebabkan perusahaan penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional melakukan kebijakan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif batas atas, sehingga pemerintah mengambil tindakan menetapkan tarif referensi.Inovasi dan diversifikasi usaha juga dapat menjadikan perusahaan tetap bersaing dan bermain dalam pasar. Inovasi dilakukan terhadap penetapan tarif, untuk itu Garuda melakukan product differentiation & innovative pricing (multiple-price) berdasarkan customer value setiap sub-classes dengan tujuan Garuda dapat mengambil lebih banyak surplus produsen dengan sub-classes jika dibanding single price. Pola Nub & Spoke memungkinkan perusahaan penerbangan mengurangi atau menekan biaya operasinya dengan cukup signifikan: Dengan demikian mampu meningkatkan efisiensi dan menawarkan pelayanan angkutan udara kepada para konsumennya dengan harga yang cukup murah. Diversifikasi juga dilakukan Garuda dengan membuat produk citilink. Citilink dari Garuda merupakan product differentiaton yang bertujuan untuk membidik pasar menengah ke bawah menjadi strategi yang baik dalam meningkatkan performance perusahaan.Pada dasarnya Regulasi di bidang angkutan udara niaga berjadwal yang mengetengahkan masalah penyelenggaraan udara, penetapan tarif dan juga kebijakan persaingan dapat dikatakan cukup memadai dan merespon keinginan masyarakat. Deregulasi yang terjadi pada kebijakan penyelenggaraan angkutan udara dan penetapan tarif membuka kompetisi di udara, sehingga menciptakan iklim kondusif bagi industri penerbangan itu sendiri. Sementara kebijakan persaingan merupakan suatu pendekatan baru dalam sistim hukum kita, oleh karena itu dapat dimaklumi apabila substansi dan cara pemecahannya masih diperlukan pengalaman dan pemahaman baik dari dunia usaha, pemerintah dan lembaga penegak hukum."

"Pada penghujung abad 20 dan menjelang abad 21, terasa bahwa dunia saat ini semakin global dan semakin transparannya batas-batas wilayah antar negara. Berkembangnya teknologi canggih dan sistem informasi, menjadikan negara-negara dan perusahaan di dunia ini dituntut untuk lebih adaptif dalam berpartisipasi di kancah internasional. Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan internasionalpun tidak lepas dari dampak perkembangan dunia saat ini, ditambah pula kondisi perekonomian dan desakail politik dunia, mengharuskan Garuda Indonesia untuk tetap bertahan. Namun demikian, teknologi eanggih saja tidaklah cukup untuk bersaing di percaturan internasional, sehingga Garuda Indonesia memandang perlu juga untuk membenahi sistem manajemennya guna menunjang strategi bisnisnya. Untuk i ulah Garuda Indonesia merasa perlu menerapkan TQM sebagai sistem manajemennya untuk membenahi proses manajemennya. Tinjauan analisis penerapan TQM di Garuda Indonesia terutama membahas pada model TQM-GA secara global dan fleksibel bagi seluruh unit .kerja, dan berkaitan dengan penerapan TQM di fungsi-fungsi utama per.usahaan seperti Operasi & Awak Pesawat, Teknik, dan Pemasaran & Penjualan. Pengkajian ini didasarkan pada aplikasi TQM yang sudah ada di perusahaan, hasil riset, dan teori-teori yang mendukung, seperti ISO 9000, TQM jepang, TQM Amerika Serikat, value chain, service quality gap, assessment dan reward dan lain-lain. Berdasarkan hat tersebut, maka disusunlah model penerapan TQM di Garuda Indonesia, dan bagaimaria unit Operasi dengan crew, Teknik, dan Pemasaran, mempersiapkan diri untuk mengaplikasikan TQM. Tujuan penerapan TQM di seluruh unit, adalah untuk diarahkan pada pencapaian objektif perusahaan yang dapat diukur melalui QCDSM (Quality, Cost, Delivery, Safety, Morak, yang aplikasinya melalui penerapan konsep TQM, Policy & Activity Management (PAM), Proyek Kendall Mutu (PKM), Gugus Kendall Mutu (GKM), Suggestion System (SS), dan alat-alat manajemen Iainnya. Namun TQM akan dapat diterapkan dengan balk jika dilandasi faktor-faktor komitmen Top Manajemen dan seluruh karyawan, leadership, dikiat yang konsisten, penghargaan yang memotivasi, dan standarisasi di set uruh proses yang ada. Sebagai akhir pembahasan, disampaikan bahwa Garuda Indonesia harus segera mengadopsi ISO 9000 yang berkaitan dengan jasa yaitu ISO 9004-2, sehingga Garuda Indonesia dapat memenuhi standar pelayanan internasional bagi kepuasan pelanggan. Disamping itu, Top Manajemen sebagai penanggung jawab penuh manajemen kualitas di perusahaan harus turut andil secara nyata dan menjadi teladan, sebab komitmen akan tanggung jawab mi tidak dapat dimandatkan. Saran yang dapat menjadi masukan adalah disusunnya organisasi manajemen kualitas di tiap-tiap unit, sebagai kepanjangan tangan Lembaga Pengendalian Kualitas GA, dan menjadikan masalah kualitas sebagal agenda rapat keseharian di set uruh level perusahaan. "

"ABSTRAKBisnis penerbangan di Asia tengah dalam tahapperkembangan yang pesat setelah sebelumnya mengalamikelesuan pasca tragedi World Trade Center pada 11 September2001. Di Indonesia perkembangan bisnis penerbangan inimerupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Hal iniditandai dengan kemunculan maskapai-maskapai denganpenawaran tarif jauh lebih rendah daripada yang ditawarkanmaskapai penerbangan reguler. Maskapai penerbangan yangbaru ini disebut dengan istilah budget airlines atau lowcost carriers. Kehadiran low cost carriers mengakibatkanadanya shifting market dari angkutan darat dan laut keangkutan udara. Dampaknya juga dirasakan sesamapenyelenggara angkutan udara niaga, baik sesamapenyelenggara low cost carriers maupun regular airlinesyang telah lama beroperasi dengan tarif dan fasilitasreguler. Dampaknya dirasakan pula oleh konsumen selakupengguna jasa. Kondisi bisnis penerbangan yang disemarakilow cost carriers mempunyai potensi yang mengarah padatindak predatory pricing, yang dilarang menurut HukumPersaingan Usaha Indonesia. Skripsi ini mencoba untukmenganalisa kegiatan ekonomi low cost carriers, denganmenggunakan Adam Air sebagai kasus studi. Hal-hal yangdiperhatikan selain penyelenggaraannya berkenaan denganpasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, juga denganmemperhatikan segi efisiensi bisnis, kelaikan penerbangan,standar keamanan dan keselamatan penerbangan, kebijakanpemerintah di bidang tarif udara dan pengawasan pelakuusaha di bidang penyelenggara angkutan udara niaga. Daripenelitian yang sudah dilakukan akhirnya diperolehkesimpulan bahwa perang tarif low cost carriers dengankasus studi Adam Air tidak melanggar pasal 20 Undang-UndangNo.5 Tahun 1999, karena tidak menimbulkan monopoli danpersaingan usaha tidak sehat."