Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai asuransi Tenaga Kerja yang diatur diIndonesia, khususnya dalam hal jenis risiko yang dipertanggungkan dan persyaratan pengajuan klaim. Selanjutnya, akan dibandingkan dengan peraturan yang ada di Filipina mengenai topik yang sama. Kemudian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan apakah yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina dalam pemberian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai teori jenis risikoyang dapat diasuransikan serta persyaratan pengajuan klaim berdasarkan hukum asuransi, yang kemudian akan diterapkan terhadap implementasi dalam peraturan mengenai asuransi tenaga kerja yang terdapat di Indonesia dan di Filipina.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak berpihak kepada TKI sehingga menyulitkan TKI ketika ingin mengajukan klaim asuransi.Dikarenakan terdapat beberapa jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi yang sulit pembuktiannya, maka ketika TKI ingin mengajukan klaim terkait risiko tersebut, perusahaan asuransi seringkali menolaknya. Secara normatif Filipina lebih baik dari Indonesia, karena membentuk OWWA. Dengan adanya OWWA, pengajuan klaim atas risiko-risiko atau hak-hak OFW yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi umum dapat diproses karena OWWA menyediakan asuransi dengan benefit atau manfaat yang tidak umum diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut.

---

ABSTRACTThis study discusses the Employment Insurance regulated in Indonesia, especially in terms of types of risks insured and claim filing requirements. Furthermore, it will be compared with the existing regulations in the Philippines on the same topic. Then, the main problem analysed in this study are the issues faced by Indonesia and the Philippines in providing protection against Overseas Employment. Apart from that, this study discusses the theory on types of risksthat can be insured as well as the requirements of filing a claim under the insurance law, which will then be applied to the implementation in the regulations concerning migrant workers insurance in Indonesia and in the Philippines. This study uses normative juridical research, while data analysis uses the qualitative method. From these results it can be concluded that the Indonesian Labor insurance can not be implemented optimally because there are some rules that were unfavorable to the migrant workers making it difficult for them to file an insurance claim. Because there are several types of risks insured by the insurance company that are difficult to prove, it causes the insurance companies to often reject it when the migrant workers filed a claim related to the risk. Requirements filing a claim that are also borne by the workers to complete became an obstacle because recruitment companies should also be required to assist in completing the required documents. Philippines is normatively better than Indonesia, as it has the OWWA. With the OWWA, filing claims for risks or OFW rights that can not becovered by insurance companies can be processed because OWWA provides insurance with benefits that are not commonly provided by insurance companies."

"Penelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk. terhadap PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas mengenai peraturan-peraturan terkait yang ada dalam proses pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah bank terhadap lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan asuransi. Mengingat bahwa industri lembaga keuangan diatur secara ketat di Indonesia, tentunya terdapat berbagai macam pengaturan terkait proses pengambilalihan ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan pengaturan-pengaturan yang berlaku terkait dengan pengambilalihan oleh bank terhadap lembaga keuangan non bank (perusahaan asuransi) dan menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Tbk. telah melakukan pengambilalihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This research tries to analyze PT Bank Mandiri Tbk.?s Acquisition of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Issue in this thesis is to explain regulations regarding acquisition process which a bank does to a non-bank institution, especially insurance company. Considering financial industry is a highly regulated industry in Indonesia, there are various regulations regarding this acquisition process. This research is a normative-juridical research, using primary and secondary data. This research shows related regulations regarding non-bank institution acquisition by bank and shows that PT bank Mandiri Tbk. had acquired PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia in accordance with existing regulations."

"Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatuperjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuatdalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggunghanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapatdikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan parapihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukantersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidakdimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untukkepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenaibagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat denganperjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaankuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggungasuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalahtersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yangterdapat pada klausula baku dalam formulir permohonanasuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga padaakhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukumpara pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkanpada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuaidengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik.Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalamperjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatasatau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjangdisepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan denganketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaanlembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentangberakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan denganhukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan denganasas kebebasan berkontrak."

"Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan sebuah imbalan berupa premi yang harus dibayarkan. Perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan merupakan salah satu jenis perjanjian asuransi yang dibutuhkan dan telah biasa dilakukan dalam praktik bisnis khususnya pada bidang pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Salah satu klausul yang ditemukan dalam perjanjian kredit pembiayaan tersebut adalah klausul yang mewajibkan debitur sebagai pemilik barang jaminan untuk mengasuransikan barang tersebut dan mencantumkan Bank sebagai penerima manfaat dalam polisnya. Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab permasalahan yaitu bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi tersebut beserta kedudukan apa saja yang dapat diduduki oleh bank sesuai dengan prinsip insurable interest dan bagaimana kesesuaian antara Majelis Hakim menerapkan tersebut dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan Putusan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian asuransi. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat asas utmost good faith pada perjanjian asuransi dengan objek barang jaminan melekat kepada seluruh pihak dan ditemukan bahwa bank memiliki tiga posisi yang mungkin diduduki dalam perjanjian asuransi dengan model ini yaitu sebagai tertanggung, penerima manfaat, dan/atau sebagai penerima kuasa untuk mengasuransikan. Serta juga ditemukan kekeliruan dan ketidaktepatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan pada perkara yang diputus dalam putusan No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menilai unsur pelanggaran prinsip utmost good faith dan telah salah dalam memposisikan bank dalam perjanjian tersebut sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan berdasar menolak klaim yang diajukan oleh tertanggungnya.

---

An insurance agreement is an agreement that aims to transfer risk from the insured to the insurer with a reward in the form of premiums that must be paid. Insurance agreements with collateral objects are one type of insurance agreement that is needed and has been commonly carried out in business practices, especially in the field of financing carried out by banks. One of the clauses found in the financing credit agreement is a clause that obliges the debtor as the owner of the collateral to insure the goods and lists the Bank as the beneficiary in the policy. This research was conducted to discuss and answer the problems, namely how the application of the principle of utmost good faith in the insurance agreement along with what positions can be occupied by the bank in accordance with the principle of insurable interest and how the suitability of the Panel of Judges applying it in its legal considerations so as to obtain the verdict in Court Ruling Number 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and Court Ruling Number 300/Pdt/2020/PT.Mdn with the laws and regulations and principles applicable in insurance agreements. To answer these problems, the author uses a research method with a juridical-normative approach and uses data obtained based on the results of literature studies and examines the provisions in the laws and regulations that apply to insurance agreements. The results of the analysis found that there is a principle of utmost good faith in the insurance agreement with the object of collateral attached to all parties and it was found that the bank has three positions that may be occupied in the insurance agreement with this model, namely as the insured, beneficiary, and / or as the recipient of the power of attorney to insure. It was also found that mistakes and inaccuracies were made by the Panel of Judges in formulating considerations and rulings in the cases decided in decisions No. 15/Pdt.G/2019/PN.Mdn and No. 300/Pdt/2020/PT.Mdn. The Panel of Judges has not been careful in assessing the elements of violation of the principle of utmost good faith and has been wrong in positioning the bank in the contract so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which has properly and reasonably rejected the claim submitted by the insured."

"P.T. Asuransi Jasa Indonesia meluncurkan produk asuransi baru. Perlu kiranya ditelaah bagaimana kedudukan produk tersebut terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan didukung pula oleh keterangan yang diberikan melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa tertanggung dalam produk di atas adalah bank atau lembaga keuangan. Polis ini karena nilai pertanggungan yang besar direasuransikan ke luar negeri. Sebagian besar isi polis masih sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam negeri dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ketentuan bidang asuransi di Indonesia ketinggalan dalam mengantisipasi pertumbuhan usaha asuransi."