Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Berdasarkan analisis pada putusan perkara putusan perkara nomor 01, majelis hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum dan unsur-unsur actio pauliana, hanya saja dalam pembuktian unsur kerugian seharusnya perbuatan debitur merugikan karena hanya menguntungkan kreditur tertentu saja, Kemudian pada analisis putusan perkara nomor 02, masih permasalahan dalam penerapan hukumnya, terutama karena hakim terlalu berpatokan pada 'titel recht' milik tergugat, dan tidak melihat pada barang bukti lainnya yang menunjukkan adanya indikasi bahwa debitur bertujuan merugikan kreditur lainnya. Pengaturan Actio pauliana di Indonesia secara materil sama dengan di Belanda, hanya berbeda secara formil. Tetapi Indonesia bisa banyak belajar dari Pengaturan Actio pauliana di Amerika Serikat yang lebih membantu kurator dan pengadilan dalam menangani pembatalan perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditur.

---

This thesis discusses the analysis of judicial consideration from the judge in the Court Judgement 01/ Pdt.Sus.Actiopauliana/ 2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst and 02/ Pdt.Sus .Actiopauliana/ 2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst under the UUK-PKPU.dan comparison between the regulation ofActio pauliana in Indonesia and the regulation of Actio paulianain the Netherlands and the United States. This research is a normative juridical research. The type of the research is explanatory.Actio pauliana is a statutory rights that are granted to a creditor through a curator to apply to the court for avoidance of all the action that are voluntarily done by the debtor towards the assets of the debtor that by such actions the debtors realize the debtors would harm the rights of the creditors.

Based on the analysis of court judgement number 01, the judge has applied the law and the elements of actio pauliana properly, but when proving the element of loss , the debtor action should be proven to have harm the creditors because his action gave benefit just to certain creditors, so that other creditors harmed. Then in the analysis fromcourt judgement number 02, there are still many problems in implementing the law, especially since the judge is too focused on the "title recht", and did not look at other evidence that indicates the debtor has real intents to harm the creditors right. The regulation of Actio pauliana in Indonesia is materially the same as in the Netherlands, differ only formally. But Indonesia can learn a lot from the regulation of Actio pauliana in the United States because it is more pratical for curator and judges in handling the avoidance of debtor action which intent to harm the creditors."

"Actio Pauliana adalah hak yang diberikan Undang-undang kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan krebitor. Pokok permasalah penulisan ini adalah bagaimana pengaturan actio pauliana di Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pengadilan niaga nomor 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst apakah telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembatan utang. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut menunjukan bahwa pengaturan mengenai Actio Pauliana sebagai perlindungan terhadap kreditor dalam hukum kepailtan di Indonesia telah dilindungi dengan baik walaupun majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan. Dengan demikian dibutuhkan sosialisasi kepada penegak hukum dan masyarakat akan adaanya Actio Pauliana ini.

---

Actio Pauliana is a right by law for any creditors to file a request to the court through a curator on nullifying any nonobligatory acts of debtor towards the asset which known by the debtor would cause such loss to the creditor.

This thesis seeks to learn about the regulation underlying the Actio Pauliana in Indonesia as well as analyzing the Judges? considerations on the Commercial Court Judgment number 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst to see if the judgment has met Law Number 37/2004 regarding Insolvency and Suspension of Debt Payment Obligation.

The analysis shows how the regulation of Actio Pauliana as a creditor protection under Indonesian insolvency law is well-applied within the judgment though the Judges did not explain further the elements of article used in. Thus, it is suggested the principle of Actio Pauliana shall be introduced to law enforcement officer and also the society."

"Setelah diputus pailit maka pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta tersebut untuk membayar utang debitor pailit secara proporsional. Untuk melindungi kreditor maka UUKPKPU menentukan bahwa tindakan debitor pailit yang merugikan budel pailit atau kreditor dapat dibatalkan, yaitu melalui gugatan actio pauliana. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pertimbangan-pertimbangan kurator dalam melakukan gugatan actio pauliana dan pelaksanaan putusan atas perkara actio pauliana yang memenangkan pihak kurator. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan.

---

After pleading of bankruptcy by court, then the management and settlement on the estate of debitor done by curator of bankruptcy under the supervision of a supervisory judge with the main purpose is to use the sale proceeds to pay the debts of debitor proportionally. To protect creditors then the Indonesia's Bankruptcy Law determine the act of debitor which adverse the creditor that can be undone through an actio pauliana lawsuit. Based on those issues then the problems that will be examined in this thesis are the curator of bankruptcy's consideration in the actio pauliana lawsuit and the execution of an actio pauliana’s verdict that won by the curator of bankruptcy. The writing methodology that used in this thesis is literature study."

"Skripsi ini dirancang guna menganalisis penerapan actio pauliana berkaitan dengan perkara pada Putusan No. 01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Mks jo. Putusan No. 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan No. 74PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Herry yang telah dinyatakan pailit, dianggap telah mengalihkan aset sebanyak 16 tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukum formil dan materiil terhadap gugatan actio pauliana utamanya menekankan pada kapasitas mengajukan suatu gugatan oleh Kurator dan juga akibat hukumnya. Kurator dalam perkara a quo mengajukan gugatan dengan berdasarkan Surat Permohonan Kurator kepada Hakim Pengawas No. 398/Kurator-LFSZP/VIII/2013 tertanggal 03 September 2013. Dengan menganalisis pertimbangan hakim dan juga bukti dan keberatan yang diajukan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator dalam perkara ini sepatutnya mendapatkan izin dari Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan yang pada umumnya berbentuk surat penetapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam putusan a quo ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim luput terhadap jangka waktu pengalihan aset dimana terdapat pengalihan aset yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, yakni antara Herry dengan Tergugat III melalui AJB No. 192/2011 dan No.193/2011, dimana hal ini tidak sejalan dengan Pasal 42 UUK PKPU. Majelis Hakim juga akan lebih tepat apabila dapat menguraikan mengenai kapasitas Kurator dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU.

---

This thesis is created to analyze the implementation of actio pauliana related to case in Decision No.01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Mks jo. Decision No.118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 o.DecisionNo.74PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Herry, who has been declared bankrupt, is deemed to have transferred assets, namely 16 lands and buildings with Freehold Titles. The issue to be examined is the application of formal and material law to actio pauliana lawsuit, mainly focusing on the capacity to file a lawsuit by the Bankruptcy Receiver and the legal consequence. The Bankrupty Receiver in this case filed a lawsuit based on the Bankruptcy Receiver’s Request Letter to the Supervisory Judge No. 398/Kurator-LFSZP/VIII/2013 dated September 3, 2013. By analyzing the judge's considerations and also the evidence and objections submitted by referring to the provisions of the legislation through Law Number 40 of 2007 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, the Bankrupty Receiver in this case should obtain permission from the Supervisory Judge before filing a lawsuit, which generally takes the form of a determination letter. The research method used in this study is normative juridical with a descriptive research typology. The author concludes that in this decision, it was found that the Panel of Judges overlooked the timeframe for asset transfer, where there was a transfer of assets made within a period of more than 1 (one) year, between Herry and Defendant III through AJB No. 192/2011 and No.193/2011, which is not in line with Article 42 of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The Panel of Judges would also be more appropriate if they could elaborate on the capacity of the Bankrupty Receiver in filing a lawsuit as stipulated in Article 69 paragraph (5) of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

"

"Skripsi ini dirancang guna menganalisis penerapan actio pauliana berkaitan dengan perkara pada Putusan No. 01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Mks jo. Putusan No. 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan No. 74PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Herry yang telah dinyatakan pailit, dianggap telah mengalihkan aset sebanyak 16 tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukum formil dan materiil terhadap gugatan actio pauliana utamanya menekankan pada kapasitas mengajukan suatu gugatan oleh Kurator dan juga akibat hukumnya. Kurator dalam perkara a quo mengajukan gugatan dengan berdasarkan Surat Permohonan Kurator kepada Hakim Pengawas No. 398/Kurator-LFSZP/VIII/2013 tertanggal 03 September 2013. Dengan menganalisis pertimbangan hakim dan juga bukti dan keberatan yang diajukan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator dalam perkara ini sepatutnya mendapatkan izin dari Hakim Pengawas terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan yang pada umumnya berbentuk surat penetapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam putusan a quo ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim luput terhadap jangka waktu pengalihan aset dimana terdapat pengalihan aset yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, yakni antara Herry dengan Tergugat III melalui AJB No. 192/2011 dan No.193/2011, dimana hal ini tidak sejalan dengan Pasal 42 UUK PKPU. Majelis Hakim juga akan lebih tepat apabila dapat menguraikan mengenai kapasitas Kurator dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU.

---

This thesis is created to analyze the implementation of actio pauliana related to case in Decision No.01/Pdt.Sus/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga.Mks jo. Decision No.118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 o.DecisionNo.74PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Herry, who has been declared bankrupt, is deemed to have transferred assets, namely 16 lands and buildings with Freehold Titles. The issue to be examined is the application of formal and material law to actio pauliana lawsuit, mainly focusing on the capacity to file a lawsuit by the Bankruptcy Receiver and the legal consequence. The Bankrupty Receiver in this case filed a lawsuit based on the Bankruptcy Receiver’s Request Letter to the Supervisory Judge No. 398/Kurator-LFSZP/VIII/2013 dated September 3, 2013. By analyzing the judge's considerations and also the evidence and objections submitted by referring to the provisions of the legislation through Law Number 40 of 2007 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, the Bankrupty Receiver in this case should obtain permission from the Supervisory Judge before filing a lawsuit, which generally takes the form of a determination letter. The research method used in this study is normative juridical with a descriptive research typology. The author concludes that in this decision, it was found that the Panel of Judges overlooked the timeframe for asset transfer, where there was a transfer of assets made within a period of more than 1 (one) year, between Herry and Defendant III through AJB No. 192/2011 and No.193/2011, which is not in line with Article 42 of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The Panel of Judges would also be more appropriate if they could elaborate on the capacity of the Bankrupty Receiver in filing a lawsuit as stipulated in Article 69 paragraph (5) of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

"

"Dalam skripsi ini dibahas mengenai analisis yuridis sengketa Nomor 118K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga.MKS serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan actio pauliana. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan hukum formil actio pauliana terkait tolak ukur perhitungan jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dinyatakan dalam hal perbuatan yang dibatalkan dan penerapan hukum materil yang membahas pembuktian syarat-syarat actio pauliana oleh kurator beserta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Selain itu, dalam hal terjadinya actio pauliana seringkali terdapat kepentingan pihak ketiga yang telah beriktikad baik dimana haruslah dilindungi sehingga dibahas pula mengenai perlindungan yang didapat bagi pihak ketiga yang telah beriktikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga dan kasasi akan lebih tepat jika lebih mempertimbangkan dan menguraikan mengenai terpenuhinya keseluruhan syarat actio pauliana dan masing-masing transaksi yang dilakukan oleh Debitor dengan para pihak terkait. Perlindungan yang didapat bagi pihak ketiga yang beriktikad baik berupa dapat mendapat kedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

In this thesis discussed about juridical analysis case number 118K Pdt.Sus Pailit 2015 Jo. 01 Pdt.Sus Actio.Pauliana 2014 PN.Niaga.MKS as well protection for third parties with good faith in actio pauliana decision. The problem to be studied is the application of formal law on actio pauliana related to the benchmark of the one year period before the bankrupt decision is declared in the case of the aborted action ,and also the application of material law which analyze curator proving the fullfillments of actio pauliana requirements along with the judges 39 considerations in deciding the case. Besides that, in the occurrence of actio pauliana there are often third parties with good faith that must be protected so that it is also discussed about what protection is gained for third party with good faith. The research method used in this research is juridical normative with descriptive research typology.

The author concludes that in the judges 39 ruling at the commercial court and cassation court level it would be more precise to consider and elaborate more on each of the transactions conducted by the debtor and related parties. Protection that is gained by third party with good faith is to be concurrent creditor. "

"Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan hanya Actio Pauliana pleh kurator, sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim. Adanya beberapa putusan Actio Pauliana menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara Actio Pauliana dengan alasan kewenangannya merupakan Pengadilan Negeri.

---

Legal action in the form of transfer of assets by Debtor Bankruptcy may be requested cancellation to the court. Cancellation is called actio Pauliana provided for in Article 41 through Article 50 of Law No. 37 of 2004. However, in practice it is not easy to request cancellation of the debtor to the court legal action. From some of the submissions only actio Pauliana pleh curator, to date, only a handful have been granted by the judge. The existence of several decisions of the Commercial Court declared actio Pauliana unauthorized actio Pauliana examine cases on the grounds its authority is the District Court."

"Para ahli sepakat bahwa bahan untuk penulisan Actio Pauliana ini sangal jarang. Konsep Actio Pauliana sudah lama dikenal, baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, St). 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348). Dalam tulisan ini Penulis akan lebih memfokuskan uraian Actio Pauliana dalam hubungannya dengan Perkara Kepailitan, sehingga nantinya tulisan ini dapat diharapkan memberi surnbangan kepada para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator dalam memutus dan menangani Actio Pauliana ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan Actio Pauliana itu ? 2. Kapan suatu perbuatan debitur dapat dianggap sebagai perbuatan curang atau beritikad tidak baik, sehingga merugikan para kreditur dan oleh karenanya dapat diajukan permohonan Actio Pauliana ? 3. Langkah-langkah apakah yang harus ditempuh oleh Kurator ketika mengetahui adanya perbuatan/tindakan debitur yang merugikan kreditur ? 4. Yurisdiksi peradilan manakah yang memeriksa dan memutus permohonan Actio Pauliana? 5. Apakah proses pemeriksaan permohonan Actio Pauliana tunduk pada jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari seperti dalam proses pemeriksaan permohonan pailit? 6. Apakah ada kewajiban untuk diwakili oleh Penasihat Hukum seperti disyaratkan dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1998 mengenai permohonan pernyataan pailit? Apakah hambatan/kesulitan dalam proses Actio Pauliana ?"

"Pejabat pembuat akta tanah atau yang disebut dengan PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga memiliki kewenangan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang diterbitkan untuk dapat dijadikan alat bukti yang kuat di Pengadilan. Seperti tindakan hukum actio pauliana kepada PT. Jabatex yaitu debitur pailit yang digugat oleh tim kurator PT. Jabatex (dalam pailit), atas terbitnya akta jual beli yang merupakan aset PT. Jabatex (dalam pailit). Tindakan hukum ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hak kreditur akibat dari PPAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadikan kreditur ialah pihak yang dirugikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis prinsip kehati-hatian yang tepat untuk dapat diterapkan PPAT dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencegah adanya tindakan hukum actio pauliana, sehingga penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban untuk mendapatkan pertanggungjawaban PPAT dalam gugatan actio pauliana yang mana dapat menimbulkan sanksi bagi PPAT yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini.

---

Land Deed Making Officer or what is called PPAT is an official appointed by the Head of BPN so that it has an important authority to guarantee legal certainty, order and legal protection through authentic deeds that are issued or issued to be used as strong evidence in court. Like actio pauliana's legal action to PT. Jabatex is a bankrupt debtor sued by the creditor, for the issuance of the sale and purchase deed which is the asset of PT. Jabatex in bankruptcy. This legal action often occurs in the implementation of the protection of creditor rights as a result of PPAT that does not apply the principle of caution that makes the creditors who are harmed in the bankruptcy process. The purpose of this research is to find the appropriate precautionary principle that can be applied by PPAT in carrying out its duties and functions in preventing Actio Pauliana legal actions, so this research uses responsibility theory to obtain PPAT accountability in Actio Pauliana lawsuits which can give rise to sanctions for PPAT who in the form of administrative sanctions, civil law sanctions and criminal law sanctions. The form of this research is doctrinal research using the statutory approach, conceptual approach, historical approach, and case approach which are used as case studies in this research."

"Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya dengan PT Bank PMRSA. Perkawinan keduanya dilangsungkan setelah Debitor Pailit dinyatakan pailit sebagaimana dalam suatu Putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyatan kepailitan dan dimasukkan sebagai boedel pailit akibat tindakan actio pauliana dari Kurator, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepala PT Bank PRMSA selaku pihak ketiga tersangkut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum untuk selanjutnya dibuat suatu interpretasi terhadap suatu peraturan hukum. Adapun tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam dari suatu gejala. Hasil analisa menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW terhadap harta bersamanya dengan Debitor Pailit adalah melanggar ketentuan dalam UU PKPKU, sehingga tindakan actio pauliana yang dilakukan oleh Kurator adalah tepat, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT Bank PRMSA adalah dengan memberikannya kesempatan untuk tampil sebagai Kreditor Konkuren atau dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap piutang yang dimilikinya kepada Debitor Pailit.

---

This research discusses the actions taken by the Curator in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. The decision was caused by legal action conducted by RSW as the legal wife of DH as a bankrupt debtor related to marital property with a Mortgage to pay off its debt to PT Bank PMRSA. The marriage was held after the bankrupt debtor is declared bankrupt in a court decision. The purpose of this research was to determine the status of marital property obtained after the decision to declare bankruptcy and was included as a bankruptcy property due to actio pauliana by the curator, also the legal protection that the head of PT Bank PRMSA as the third party in this matter. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used, which is a study by referring to legal norms or principles to further make an interpretation of a legal rule. The research typology used in this research is explanatory research, which describes or explains more deeply of a symptom. The results of the analysis show that the legal actions taken by RSW against the assets together with the Bankrupt Debtor violate the provisions in the PKPKU Law, so the actions of actio pauliana taken by the Curator are appropriate, and the legal protection that can be given to PT Bank PRMSA is by giving it the opportunity to appear as a creditor. Concurrent or may request compensation for account receivables calculated from the Bankrupt Debtor."