Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis discusses the role of National Logistics Agency in managing rice trade system in New Order era. Scarcity of basic commodities and the number of famine that occurred in the beginning of Soeharto reign caused the establishment of National Logistics Agency. In New Order era, National Logistics Agency was the only food agency which strived to maintain the availibility, overcome scarcity, stabilize price and distribute the rice to the entire region. In implementing duties, National Logistics determined two policies such as basic pricing polic and minimun price. Nevertheless, food shortage still occurred. Moreover, there was corruption done by National Logistics Agency?s officials. The food shortage finally resolved in 1984 along with the achievement of self-sufficiency. This thesis uses historical research method and the rules of scientific writing.

---

Skripsi ini membahas peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengatur tata niaga beras pada masa Orde Baru. Kelangkaan bahan pokok dan banyaknya kelaparan yang terjadi pada awal pemerintahan Soeharto menyebabkan terbentuknya Bulog. Pada masa Orde Baru, Bulog adalah satu-satunya badan pangan yang berupaya untuk menjaga ketersediaan, mengatasi kelangkaan, menstabilkan harga serta mendistribusikan beras ke seluruh wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bulog menetapkan dua kebijakan yaitu kebijakan harga dasar dan harga maksimum,Meskipun demikian, masalah kekurangan pangan masih terjadi. Terlebih lagi, adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh petinggi Bulog. Masalah kekurangan pangan baru terselesaikan pada 1984 seiring dengan tercapainya swasembada. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. "

"Radio merupakan salah satu media yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Untuk itulah, radio digunakan sebagai salah satu media perjuangan rakyat. Ketika Orde Baru muncul, banyak bermunculan radio siaran non-pemerintah di Jakarta. Pemerintahan Orde Baru pun mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur radio. Salah satunya PP No. 55 Tahun 1970 yang didalamnya terdapat larangan sebagai alat kegiatan politik bagi radio siaran non-pemerintah dan dilarang membuat berita. Hal tersebut menimbulkan dinamika dalam dunia radio siaran di Jakarta. Dinamika tersebut dapat dilihat pada perkembangan Radio Arief Rachman Hakim dari tahun 1970 hingga 1998.

---

Radio is a medium that can convey information quickly. For this reason, the radio is used as a medium of mass struggle. When the New Order emerged, many emerging non-government radio stations in Jakarta. New Order government also issued a number of policies to regulate radio. One of these PP. 55 of 1970 in which there is a ban on political activity as a tool for non-government broadcast radio and banned from making news. This raises the dynamics in the world of radio broadcasting in Jakarta. The dynamics can be seen in the development of radio Arief Rachman Hakim from 1970 to 1998."

"Surat Kabar Kampus (SKK) Salemba sebagai sebuah entitas dari pada pers mahasiswa yang hidup pada masa Orde Baru muncul ketika situasi sosial politik dan dunia kemahasiswaan di Indonesia sedang dalam masa ““pengawasan”” dan ““pembinaan”” akibat dampak pecahnya peristiwa Malari 1974. Koran mahasiswa yang digawangi oleh sekelompok mahasiswa UI ini merupakan sebuah koran mahasiswa yang berani mengangkat suara-suara kritis mahasiswa dan berbagai kalangan elemen masyarakat Indonesia dari ““ruang hampa”” ditengah rezim Orde Baru yang otoritarian. Salemba menjadi sebuah media yang bukan sekedar penerbitan mahasiswa biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari tampilan dan isi koran Salemba semasa dia terbit dari tahun 1976-1980. Melalui metode penelitian kualitatif dalam perspektif historis (metode sejarah) dibantu dengan menggunakan pendekatan ilmu komunikasi yaitu content analysis, kajian ini berupaya memahami suara-suara kritis yang muncul dari Salemba. Terlihat bahwa substansi isi Salemba menjadikan pemerintah Orde Baru sebagai sasaran kritik utama mereka dengan mendukung arus gerakan mahasiswa yang mulai riuh pada medio 1977-1978 dan mengangkat isu-isu sensitif dengan telanjang tanpa sensor dari awak redaksi Salemba. Keberanian Salemba dalam membingkai fakta dan segala keresahan mahasiswa di tengah sistem otoritarianisme tersebut ternyata menjadikan koran Salemba dicari sekaligus dibenci. Dicari oleh para pembaca setia dan dibenci oleh penguasa.

---

Salemba Newspapers as an entity of the student press are living under the New Order emerged as the political and social situation in the world of student affairs Indonesia is in the "control" and "guidance" due to the impact of the outbreak of 1974 Malari incident. Student newspaper fronted by a group of UI students is a student newspaper that dared raised critical voices among students and various elements of Indonesian society from the "vacuum" in the middle of the authoritarian New Order regime. Salemba into a medium that is not just a regular student publications. This can be seen from the appearance and content of the newspaper while he rises from the Salemba 1976-1980.

Through qualitative research methods in historical perspective (historical method) assisted with communication science approach, namely content analysis, this study seeks to understand the critical voices that emerge from Salemba. Seen that the substance of the content Salemba make New Order government as their main target of criticism by supporting current student movement that began in mid 1977-1978 boisterous and raised sensitive issues with naked without censorship of editorial crew Salemba. Salemba courage in framing the facts and all the student unrest in the middle of the authoritarian system apparently makes Salemba searchable newspaper once hated. Wanted by the loyal readers and hated by the authorities. "

"Pada masa Orde Baru terjadi berbagai peristiwa penting yang melibatkan interaksi antara Islam dan Kristen di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Para pemimpin dari kedua belah pihak terlibat dalam pergumulan. H.M. Rasjidi muncul sebagai tokoh intelektual Muslim yang memberikan pandangannya mengenai hubungan kedua agama. Tesis ini membahas pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde baru. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemikiran H.M. Rasjidi, bagaimana Rasjidi melihat relasi Islam dan Kristen serta bagaimana pandangan Rasjidi mempengaruhi wacana relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip-arsip, karya-karya H.M. Rasjidi yang tersebar dalam bentuk buku, makalah, dan artikel di media massa, serta pemberitaan media massa sezaman.  Pendekatan yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens yang memandang adanya dualitas struktur. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan H.M. Rasjidi dipengaruhi oleh struktur Islam dan Barat. Adapun pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde Baru adalah terjadinya penyebaran agama Kristen kepada orang-orang Islam dengan menyalahgunakan diakonia. Selain itu terjadi kesalahpahaman orang Kristen terhadap orang Islam yang menyebabkan umat Kristen selalu menghalangi keinginan umat Islam untuk menerapkan Syariat Islam. Rasjidi menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai  kebebasan menjalankan suatu agama dalam satu komunitas tanpa diganggu oleh upaya penyebaran agama lain. Pandangan Rasjidi memiliki pengaruh baik di kalangan Muslim maupun non Muslim.

---

During The New Order Era, there were various important events involving the interaction between Islam and Christianity in Indonesia. These events reflect the tension and mistrust between the two religions. Numerous leaders from both religions took part in the struggle. H.M. Rasjidi emerged as a Muslim intellectual figure who gave his views on the relationship between the two religions. This thesis discusses Mohammad Rasjidi's views on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia during the New Order era. The problem raised in this research is how the background of H.M. Rasjidi's thinking, how Rasjidi saw the relationship between Islam and Christianity and how Rasjidi's views influence the discourse on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. This study uses historical methods consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography. This thesis takes sources from archives and literature written by Mohammad Rasjidi, in the form of books, papers, and articles in the mass media, as well as mass media reports. This study uses a structuration approach from Anthony Giddens which views the duality of structure. This research found that H.M. Rasjidi’s view was influenced by Islamic and Western structures. According to H.M. Rasjidi, the interaction between Islam and Christianity in New Order era was characterized by the abuse of diakonia in order to spread Christianity among Muslims. In addition, there was miscommunication between Christians and Muslims. In addition, there were misunderstandings between Muslims and Christians  which caused Christians to always hinder the wishes of Muslims to implement Islamic law. Rasjidi upholds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi uphelds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi's views had influenced both Muslims and non-Muslims."

"Siaran radio tuah suara murni (TSM) bagian dari program kampanye hak-hak perempuan yang dilakukan HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) yang dimulai pada tahun 1995 di Perbaungan. Namun 1997, menjelang Pemilu, radio itu diberedel karena tidak memiliki izin. Saat ini ,Radio TSM berada di frekuensi AM .Mereka pernah mengurus izin untuk pindah frekuensi tetapi tidak berhasil,tanpa alasan yang jelas...."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas dinamika pembentukan Perusahaan Umum Perum Husada Bhakti sebagai penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia masa Orde Baru di tahun 1984 mdash;1992. Pelaksanaan asuransi kesehatan di Indonesia masa Orde Baru sebelumnya dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan BPDPK atau dikenal dengan sebutan Askes Asuransi kesehatan sejak tahun 1968. Namun, BPDPK dalam perkembangannya mengalami permasalahan terkait posisinya sebagai badan khusus di bawah Departemen Kesehatan dan permasalahan krisis keuangan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka BPDPK berubah status hukum menjadi bentuk Perusahaan Umum Perum . Perum Husada Bhakti dibentuk pada tahun 1984 untuk menggantikan BPDPK sebagai penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia. Perubahan status hukum tersebut turut memberikan berbagai usaha pembenahan sistem berupa perubahan sistem dari reimbursement fee for service menjadi managed care. Melalui perubahan sistem asuransi kesehatan tersebut Perum Husada Bhakti semakin berkembang hingga akhirnya pada 1992 beralih bentuk menjadi Persero Terbatas PT Asuransi Kesehatan Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses about the dynamics of Public Corporation Perum Husada Bhakti 39 s formation as the provider of health insurance in Indonesia during the New Order period in 1984 1992. The implementation of health insurance in Indonesia during the New Order was administered by the Health Care Fund Management Body BPDPK as known as Askes Asuransi Kesehatan since 1968. However, BPDPK in its development, faces problems are related to its position as a special agency under the Ministry of Health. Beside that, it has financial crisis problems. To overcome these problems BPDPK changed the legal status into a Public Company Perum . Perum Husada Bhakti was formed in 1984 to replace BPDPK as a health insurance provider in Indonesia. The changes in legal status also provide various efforts to revamp the system, from reimbursement fee for service to managed care. Through the change in the health insurance system Perum Husada Bhakti keep growing up. Finally in 1992, it shifts into Limited Persero PT Indonesia Health Insurance. "

"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis. Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

---

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.

To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.

The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.

At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically."