Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi religiusitas dan sekularisme kandidat dan fundamentalisme religius terhadap keputusan memilih. Lebih spesifik lagi, peneliti ingin mengetahui faktor apa yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap keputusan memilih, antara persepsi religiusitas dan sekularisme kandidat atau fundamentalisme religius. Responden penelitian ini adalah remaja akhir dan dewasa muda yang tinggal di Jabodetabek. Setiap orang mendapatkan artikel yang berisi wawancara terhadap kandidat sebagai manipulasi persepsi religiusitas dan sekularisme. Hasilnya Sekularisme kandidat lebih bisa meramalkan keputusan memilih dibanding religiusitas kandidat. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas dan sekularisme bila dihadapkan dengan kandidat yang religius memilki kemungkinana satu kali lebih besar untuk memilih kandidat tersebut dibandingkan bila dihadapkan dengan kandidat yang tidak religius, This study trying to see the effect of religiosity and secularisme perception of candidate and religios fundamentalism on voting decision. Spesiffically, researcher want to see which variable has the greater effect on voting decision. The responden of the research was late teenager and young addult that already has voting participation right in Jabodetabek area. Every responden was given an article about an interview of a candidate and potensial voter. There were two kind of article, the first was an interview with secular candidate and the other one was with religios candidate. The result show secular attribute is preferable than the religios one. The respondent that has high religius fundamentalisme will choose the religius candidate. some one with high fundamentalisme has one time odd to choose the religius candidate more than some one with low fundamentalisme.]"

"[ABSTRAKReligiusitas adalah unsur keberagamaan yang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang diwarnai oleh nuansa kebertuhanan. Di dalam antropologi salah satu cara memeriksa pemaknaan religiusitas bagi pemeluk agama atau kepercayaan adalah melalui perhatian terhadap praktik-praktik dalam diskursus pemeluk agama atau kepercayaan tersebut. Cara ini merupakan kritik bagi antropologi intepretatif yang menyebutkan simbol agama sebagai satu- satunya wahana pemberi makna religiusitas bagi pemeluknya. Salah satu organisasi kepercayaan yang berada di Indonesia yaitu Paguyuban Sumarah menjalankan sebuah praktik spiritual guna memaknai religiusitasnya. Upaya ini melalui sujud sumarah yang diyakini oleh warganya sebagai cara guna memaknai kebersatuan manusia dengan sang pencipta (manunggal). Untuk dapat memaknai kemanunggalan tersebut di dalam praktik sujud, paguyuban sumarah melakukan latihan bersama yang diselenggarakan secara gradual. Pada latihan bersama warga diminta untuk mengikuti kaidah dan ajaran yang terdapat di dalam paguyuban guna mencapai tujuan yaitu memaknai kemanunggalan terhadap Tuhan. Di sini terlihat bahwa usaha menumbuhkan pemaknaan akan Tuhan harus di lalui dengan melaksanakan kaidah-kaidah di dalam praktik sujud guna membangun emosi keagamaan yang berfungsi membentuk struktur disposisi tubuh dan jiwa pada perilaku warga. Dalam tradisi sumarah, proses kontemplasi intelektual dan proses manunggal tak dapat dipisahkan dari latihan dalam praktik sujud sumarah.

---

ABSTRACTReligiosity is an element of diversity that manifested in various sides of human life which shape by shades of Godliness. In anthropology a one way to check the meaning of religiosity to religion or belief is through pay the attention to practices in their discourse of the religion or belief. This way is a criticism of interpretative anthropology which mentions religious symbols as the sole vehicle for giving significance to its adherent?s religiosity. One of the belief organization's in Indonesia, namely the Sumarah run a spiritual practice in order to make sense of religiosity. This effort through Sujud Sumarah believed by its citizens as a way to make sense of human oneness with the creator (unified). To understand the oneness in the practice of prostration, Sumarah community conduct joint exercises gradually. In the joint exercises, the residents were asked to follow the rules and teachings contained in the community in order to achieve the objectives that make sense of oneness of God. Here can see the effort to grow the meaning of God must be passed to implement the rules in the practice of sujud in order to build a functioning religious emotions form the structure of the disposition of the body and soul on the behavior of citizens. In the Sumarah tradition, intellectual contemplation process and unified process cannot be separated from the exercise in practice of Sujud Sumarah., Religiosity is an element of diversity that manifested in various sides of human life which shape by shades of Godliness. In anthropology a one way to check the meaning of religiosity to religion or belief is through pay the attention to practices in their discourse of the religion or belief. This way is a criticism of interpretative anthropology which mentions religious symbols as the sole vehicle for giving significance to its adherent’s religiosity. One of the belief organization's in Indonesia, namely the Sumarah run a spiritual practice in order to make sense of religiosity. This effort through Sujud Sumarah believed by its citizens as a way to make sense of human oneness with the creator (unified). To understand the oneness in the practice of prostration, Sumarah community conduct joint exercises gradually. In the joint exercises, the residents were asked to follow the rules and teachings contained in the community in order to achieve the objectives that make sense of oneness of God. Here can see the effort to grow the meaning of God must be passed to implement the rules in the practice of sujud in order to build a functioning religious emotions form the structure of the disposition of the body and soul on the behavior of citizens. In the Sumarah tradition, intellectual contemplation process and unified process cannot be separated from the exercise in practice of Sujud Sumarah.]"

"ABSTRAKAgama merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia dimana hal ini menyangkut sila ke-1 dari Pancasila Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada , individu yang menganggap dirinya adalah seseorang yang religius akan merasa lebih dekat dengan kandidat yang memiliki kesamaan agama dengan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan religiositas dengan sikap terhadap kandidat pada pemilih pemula dalam pilkada. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan alat ukur Central Religiosity Scale CRS Huber Huber, 2012 dan Attitude towards Candidate Scale ATCS Jain, 2014 . Responden dalam penelitian ini berjumlah 130 mahasiswa Psikologi UI yang termasuk kriteria pemilih pemula usia 17-23 tahun, belum pernah atau baru satu kali menggunakan hak suara . Dari hasil penelitian ini, terbukti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiositas dengan sikap terhadap kandidat pada pemilih pemula.

---

ABSTRACTReligion is one of the most important thing for Indonesian people where religion concerns the 1st precept of Indonesian Pancasila namely lsquo Belief in the One Supreme God rsquo . In the concern of election, one who asume him or herself as a religious person will be closer to the candidate with the same religion as them. This research aimed to examn the relationship between religiosity and attitude towards candidate among early voters. The measurement used in this study are Central Religiosity scale CRS Huber Huber, 2012 and Attitude towards candidate scale ATCS Jain, 2014 . Respondents in this study are 130 collage student from Psychology UI with a characteristic of early voters age 17 23, haven rsquo t used or have only used their vote 1 time in election . The result showed that there is a significant relationship between religiosity and attitude towards candidate among early voters."

"Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman demikian salah satunya mendorong penerapan budaya kolektivisme di mana tercermin melalui semangat gotong royong. Selain itu, Indonesia turut dipandang sebagai negara beragama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara religiusitas dan kolektivisme pada emerging adulthood. Studi kuantitatif korelasional dilaksanakan terhadap sebanyak 241 partisipan yang merupakan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, berusia 18-25 tahun, minimal telah menempuh pendidikan SMA/SMK sederajat, serta penganut salah satu dari enam agama yang sah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan kolektivisme memiliki hubungan positif yang signifikan pada emerging adulthood. Individu dapat membangun religiusitas sebagai sarana memupuk budaya gotong royong dan mengeksplorasi identitas melalui penerapan budaya kolektivisme.

---

Indonesia is a counry rich in ethnic, religious, racial and cultural diversity. Such diveristy encourages the application of a culture of collectivism, which is reflected through the spirit of gotong royong. In addition, Indonesia is also seen as a religios country. This study aims to examine the relationship between religiosity and collectivism in emerging adulthood. A quantitative correlation study was conducted on 241 participants who were citizens of the Republic of Indonesia, aged 18 – 25 years, had at least a high school education, and adhered to one of the six legal religions in Indonesia. The results showed that religiosity and collectivism have a significant positive relationship in emerging adulthood. Individuals can build religiosity as a means of fostering a culture of gotong royong and exploring identity through the application of a culture of collectivism."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan seorang perempuan sebagai bupati untuk pertama kalinya di provinsi Bali yang dikenal memiliki budaya patriarki kuat. Selain itu terdapat kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan hasil akhir dari pemilukada Tabanan 2010, dimana kandidat yang di dalam survei prapemilukada memiliki elektabilitas tertinggi karena dinilai sebagai figur pemimpin yang baik oleh masyarakat, pada hasil akhir pemilukada Tabanan berhasil dikalahkan oleh kandidat perempuan yang pada saat survei hanya memiliki elektabilitas sebesar 5,7 persen, namun diusung oleh partai yang berbasis di daerah itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh faktor partai politik dan faktor kandidat terhadap perilaku memilih dalam pemilukada Tabanan, 2010. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan skunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden, sehingga tingkat kepercayaannya 95% dan margin of errornya 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pemilukada Tabanan 2010, faktor identifikasi partai politik terutama identifikasi pemilih dengan PDIP berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di daerah itu. Di lain sisi, faktor figur cukup berpengaruh namun bukan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tabanan dalam pemilukada 2010. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih dapat diaplikasikan dalam kasus pemilukada Tabanan 2010. Tesis ini juga membantah tesis Yudistira Adnyana yang menemukan bahwa faktor kandidat atau figur merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih di Bali dan faktor partai politik sangat lemah.

---

The thesis is directed by the election of a woman as a head of district in Bali for the first time,which has been regarded as a Province in a strong patriarchy culture. Beside that,there is a huge diference between the results of the former research with the result of this Tabanan local election,where the candidate that is proven as the one with the highest electability,for it's good leadership in the society, was being defeated by the women candidate that only scored 5.7% electability on the survey,that was also done to answer how the political party and candidate factors affect the result of Tabanan local election.

As the theoritical basis, this research uses voting behavior theory, especialy the phsycological approach. The method that is being used in this research is the quantitative method. It's an explanatory research with a primary and secondary data usage. The sample used in this research is 400 respondents,hence it's confident interval is 95% and 5% margin of eror.

Data found in the field showed that in Tabanan local election 2010,the factor of political party identification among the society-especially the one with PDIPaffects the voting behavior. Meanwhile,the factor of figure personal attribute affects but not as the main factors in the voting behavior of Tabanan local election.

The theoritical implication shows that the phsycological approach in voting behavior may be applied in Tabanan Regent General Election in 2010. This thesis also denied the Yudistira Adnyana's thesis. He found that the candidate factors or figure factors are the main factors determining/affecting the voting behavior in Bali,and so the political factor contributes in a small amount."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jenama politik kandidat dengan perilaku memilih, dengan fokus pada pemilihan umum atau politik. Penelitian ini dilakukan kepada dewasa muda sebanyak 278 orang dengan partisipan dengan rentan usia 18-25 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik demografis partisipan. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan dengan menerapkan pearson correlation untuk mengevaluasi hubungan antara jenama politik kandidat dan perilaku memilih. Penelitian ini juga menggunakan partial correlation untuk mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang mungkin memiliki hubungan tersebut, seperti seberapa sering melihat postingan, sejak kapan melihat sosial media mengenai Ganjar Pranowo, dan rasa dekat dengan partai politik PDI-P. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan jenama politik kandidat dan perilaku memilih pemilih, dengan implikasi yang relevan dalam konteks politik dan pemilihan umum.

---

This research aims to test the hypothesis that there is a positive and significant relationship between candidate political brand and voting behavior, focusing on general elections or political contexts. The study involved 278 young adults with participants ranging from 18 to 25 years old. Descriptive and inferential analyses were employed in this research. Descriptive analysis was conducted to provide an overview of the demographic characteristics of the participants. Furthermore, inferential analysis was utilized by applying person correlation to evaluate the relationship between candidate political brand and voting behavior. Additionally, partial correlation was used to explore additional variables that may influence this relationship, such as the frequency of viewing posts, the duration of exposure to social media content about Ganjar Pranowo, and the sense of closeness to the PDI-P political party. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the influence of candidate political brand on voters' behavior, with relevant implications in the political and general election context."

"Industri halal dunia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi di Indonesia sendiri perkembangan industri halal relatif lebih lambat dibandingkan negara-negara Islam lain. Saat ini Indonesia merupakan konsumen produk makanan halal terbesar di dunia, akan tetapi hal tersebut belum menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk makanan halal. Pada sektor makanan cepat saji di Indonesia, merek restoran cepat saji asing pun masih lebih mendominasi dibandingkan restoran cepat saji lokal. Beragamnya restoran cepat saji di Indonesia baik lokal maupun asing membuat konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor yang akan menentukan produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji mana yang akan dikonsumsi. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah religiusitas, animosity atau rasa kebencian, serta etnosentrisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, animosity, dan etnosentrisme konsumen Muslim Indonesia terhadap penilaian produk dan pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Sampel pada penelitian ini adalah konsumen Muslim Indonesia yang minimal berusia 17 tahun dan mengetahui restoran cepat saji asal Amerika Serikat di Indonesia. Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan software Lisrel 8.5.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa animosity dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Akan tetapi pada penelitian ini, etnosentrisme tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Penelitian ini juga menunjukkan etnosentrisme dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap animosity, serta religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap etnosentrisme. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa etnosentrisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penilaian produk, namun demikian variabel animosity tidak berpengaruh signifikan pada penilaian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Terakhir, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat.Industri halal dunia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi di Indonesia sendiri perkembangan industri halal relatif lebih lambat dibandingkan negara-negara Islam lain. Saat ini Indonesia merupakan konsumen produk makanan halal terbesar di dunia, akan tetapi hal tersebut belum menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk makanan halal. Pada sektor makanan cepat saji di Indonesia, merek restoran cepat saji asing pun masih lebih mendominasi dibandingkan restoran cepat saji lokal. Beragamnya restoran cepat saji di Indonesia baik lokal maupun asing membuat konsumen Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor yang akan menentukan produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji mana yang akan dikonsumsi. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah religiusitas, animosity atau rasa kebencian, serta etnosentrisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, animosity, dan etnosentrisme konsumen Muslim Indonesia terhadap penilaian produk dan pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Sampel pada penelitian ini adalah konsumen Muslim Indonesia yang minimal berusia 17 tahun dan mengetahui restoran cepat saji asal Amerika Serikat di Indonesia. Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan software Lisrel 8.5.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa animosity dan religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Akan tetapi pada penelitian ini, etnosentrisme tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Penelitian ini juga menunjukkan etnosentrisme dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap animosity, serta religiusitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap etnosentrisme. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa etnosentrisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penilaian produk, namun demikian variabel animosity tidak berpengaruh signifikan pada penilaian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Terakhir, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian produk makanan atau minuman dari restoran cepat saji asal Amerika Serikat.

---

The global halal industry is currently experiencing rapid growth, yet it is a contradictory for Indonesia of which its development of halal industry is relatively slower than other Islamic countries. This also includes the halal food sector in which Indonesia has become the largest consumer market but it still not able to become the main producer. Moreover, in terms of the fast food sector, the existence of foreign fast food restaurant still dominates the market. The various fast food restaurants in Indonesia both local and foreign make Indonesian consumers face many factors in determining from which fast food restaurant they should buy the foods or beverages. Some of these factors include the religiosity, animosity, as well as ethnocentrism.

This research aims to analyze the influence of religiosity, animosity and ethnocentrism towards the product judgment and the purchase of food or beverage products from US fast food restaurants among Indonesian Muslim consumers. The sample of this research was Indonesian Muslim consumers who are at least 17 years old and aware of the US fast food restaurants in Indonesia. The data then was processed using the Structural Equation Modelling SEM method with Lisrel 8.5.1 software.

The result shows that the animosity and religiosity have significant negative effect on the purchase of US fast food restaurants rsquo products. However, in this study, ethnocentrism has no significant effect on US fast food restaurants rsquo products purchase. This study also shows that ethnocentrism as well as religiosity has a significant positive effect on animosity, and religiosity also has a significant positive effect on ethnocentrism.

In addition, this study also found that the ethnocentrism has a significant negative effect on product judgment, while animosity has no significant effect on product judgment. Lastly, the results of this research also show that product judgment has a significant positive effect on US fast food restaurants rsquo products purchase."

"ABSTRAKReligiusitas diartikan sebagai kewajiban yang mengikat. Memberikan sejumlah harta kepada orang lain berdonasi merupakan salah satu sikap altruis yang dianjurkan oleh setiap agama manapun sehingga setiap penganut agama dianjurkan untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan Tuhan melalui kitab suci pada tiap-tiap agama. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh religiusitas terhadap perilaku donasi. Metode yang digunakan penulis adalah experimental dengan modifikasi dictictator game. Dimensi religiusitas yang dipakai antara lain Organizational Religious Activity ORA , Non Organizational Religious Activity NORA , dan Intrinsic Religiousity IR . Hasil menunjukkan bahwa semua dimensi religiusitas secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku donasi. Selain itu, penganut Islam, Kristen, Katholik, Budha memiliki kecenderungan untuk berdonasi di lembaga filantropi yang sesuai dengan agama mereka, penganut Hindu memiliki kecenderungan yang sama antara lembaga filantropi religius dan sosial sedangkan penganut Atheis dan Agnostik cenderung untuk mendonasikan uangnya di lembaga filantropi yang tidak terafiliasi dengan agama manapun

---

ABSTRACTReligiosity is define as binding obligations. Giving is one of the altruistic attitudes advocated by almost all religion, so religious believers are recommended to do what God has told through the scriptures in each religion. This research aims to investigate the influence of religiosity on donation behaviour. The methodoly used by the author is experimental method, by modifying dictator game exeperiment. The dimensions of religiosity used are Organizational Religious Activity ORA , Non Organizational Religious Activity NORA , and Intrinsic Religiosity IR . The results show that all dimensions of religiosity have a significant positive effect on giving behavior. In addition, adherents of Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism have a tendency to engage in religious philanthropic institutions, Hindus have the same tendency between religious and social philanthropy institutions while Atheists and Agnostics have a tendency to split their money in non religious philanthropic institutions "

"Data statistik menunjukkan bahwa aborsi cukup banyak dilakukan di Indonesia. Selain itu survey yang diadakan majalah Femina juga menunjukkan kecenderungan mulai diterimanya aborsi pada sebagaian wanita. Hal tersebut terasa janggal bila dikaitkan dengan pandangan yang selama ini beredar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sedangkan diketahui agama melarang tidakan aborsi. Untuk itu peneliti merasa perlu melihat hubungan antara religiusitas dan sikap terhadap aborsi pada wanita. Religiusitas yang dimaksud adalah religiusitas intrinsik (cara beragama yang memikirkan komitmen terhadap agama dengan seksama dan memperlakukannya sebagai tujuan akhir) dan religiusitas ekstrinsik (cara beragama yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi).Penelitian dilakukan pada wanita muslim karena masih terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Islam mengenai hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh pada janin, yaitu sebelum janin berumur 120 hari, sehingga kemungkinan wanita muslim akan memiliki sikap terhadap aborsi yang lebih bervariasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode nonprobability sampling, yaitu teknik incidental sampling. Untuk mengukur religiusitas intrinsik dan ekstrinsik digunakan teijemahan dari Religious Orientation Scales yang dikembangkan oleh Allport dan Ross. Sementara itu sikap terhadap aborsi diukur dengan skala sikap terhadap aborsi yang disusun dengan teknik konstruksi Likert. Adapun seluruh analisis data dilakukan dengan piranti lunak Statistical Package for Social Science (SPSSj^br Windows release 6.0.Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas intrinsik dan sikap terhadap aborsi (r = -.46, p = .00). Semakin komitmen terhadap agama dipikirkan dengan seksama dan diperlakukan sebagai tujuan akhir, semakin unfavorable sikap terhadap aborsi. Religiusitas ekstrinsik juga berhubungan negatif secara signifikan dengan sikap terhadap aborsi (r = - .32. p = .00). Aitinya semakin agama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, semakin unfavorable sikap terhadap aborsi. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan negatif antara religiusitas intrinsik dan sikap terhadap aborsi signifikan lebih kuat daripada hubungan negatif antara religiusitas ekstrinsik dan sikap terhadap aborsi (t = 1.70, p<.05)."

"Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI dan POLRI dilarang memilih dalam pemilihan umum, sementara UUD 45 menjamin hak untuk memilih dalam pemilihan umum bagi semua warga negara Indonesia (yang sudah berusia 18 tahun atau lebih) dan dalam prinsip hak asasi manusia, hak memilih merupakan hak setiap individu sebagai warga negara. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut: (a) Mengapa terjadi pelarangan hak untuk memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri? (b) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum?, (c) Bagaimana persepsi anggota TNI dan Polri dalam menyikapi hak memilih mereka? (d) Bagaimana Hak memilih anggota TNI dan Polri dalam perspektif hak asasi manusia?, dan (e) Apa yang sepatutnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam pemenuhan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri pada pemilihan umum?Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan historis dan deskriptif,, dilakukukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Informan berasal dari anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil, sedangkan narasumber dipilih dari dari kalangan TNI dan Polri, peneliti, akademisi, anggota DPR, dan praktisi hak asasi manusia. Janis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan purposive sampling dan wawancara terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: a) Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan terjadi mulai pemilu ke-2, yaitu pemilu tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997 dan pemilu 1999, sebagai konsekuensi atas diangkatnya perwakilan TNI dan Polri dalam legislatif; b) Persepsi masyarakat dan persepsi anggota TNI dan Polri terhadap hak memilih anggota TNI dan Pohi beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai argumen; c) Dalam perspektif hak asasi manusia bahwa hak memilih anggota TNI dan Polri adalah hak asasi individu TNI dan Polri sebagai warga negara yang harus diberikan. Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan UUD 45. Hasil penelitian menyarankan bahwa: a) Perlu merevisi undang-undang yang membatasi hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dan menyiapkan mekanismelperaturan pelaksananya; b) Perlu mempercepat proses reformasi TNI dan Polri; c) Perlu regulasi tegas untuk mencegah pemanfaatan hierarki komando yang mengarahkan orientasi politik anggota TNI.; dan d) perlu diberikan pendidikan politik, demokrasi, hukum dan hak asasi menusia yang balk kepada anggota TNI dan Polri.

---

General elections as a tool for community to provide their political rights to vote and elected which conducted in a direct, general, free, and secret manner. As arranged in article 22E paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraphs (1), (2) and (3) of Human Rights Law 1999, article 25 of International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). The right to vote and elected as a rights for Indonesia citizens without any discrimination, according to regulation in article 27 paragraph (1) and article 281 paragraph (2) of National Constitution 1945. Although, in Indonesia has law which limitate the right to vote for military and police officials as follows: article 145 of Law No. 12 Year 2003 on General Elections for House of Representative and Regional People's Representative Council, article 102 of Law No. 23 Year 2003 on Regional Government, article 28 paragraph 2 of Law No. 2 Year 2002 of Indonesia Police, article 39 paragraph 4 Law No. 34 Year 2004 on Indonesia Military. Based on that, hoisted questions as follows: (a) why it has restrictions on the right to vote for military and police officials? (b) how the community perceptions on the right to vote for military and police officials? (c) how the military and police officials perceptions in order to response their right to vote? (d) how the right to vote for military and police officials in human rights perspective? (e) what should House of Representative perform as legislative agency and government as executive agency in regulate of the right to vote for military and police officials in general elections?

This research has using qualitative descriptive type which conducted by library and field research. The informants are from military officials, police officials and civil community, subsequently the resources elected from military, police, researchers, academicians, house of representative members, and human rights practitioners. The type of data which used is composed from secondary and primary data which obtained by using sampling purposive and focus interview.

According to this research could be summarized that: a) Limitations of the right vote for military and police officials in general election started from second general elections in 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 and 2004. That limitations as consequence on elected as House of Representative members from military and police officials; b) a variety of community perception on the right to vote for military and police officials, there are some agree and disagree with many reasons; c) diverse military and police view on the right to vote, there are some agree and disagree with many reasons; d) in human rights perspective that the right to vote for military and police officials as individual rights also a citizens that have to given. The limitations of the right to vote for military and police officials aligned with article 22E paragraph (2), article 27 paragraph (1), article 28 paragraph (1) and article 281 paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraph (1), (2) and (3) of Human Rights Law No. 39 Year 1999, and article 25 of 1CCPR. Therefore, it needed efforts to response the right to vote for military and police officials are: a) the right to vote for military and police officials should arranged immediately in a policy which prepared by government; b) to process shortly of military and police reforms and to prepare clear and legal regulations; c) to put attention on welfare from military and police officials; d) should have stern regulations to prevent using of commando hierarchy which deliver to the political orientation for military and police officials; e) to give a good political, democracy, legal and human rights education for military and police officials."