Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini pertama menjelaskan perkembangan dan pengaturan kebebasan dalam menangkap ikan di laut bebas yang tercantum di dalam UNCLOS 1982, kemudian skripsi ini juga menjelaskan serta menganalisa mengenai kewajiban lain dalam kebebasan menangkap ikan di laut bebas yaitu kewajiban negara untuk mnegadopsi tindakan yang bertalian terhadap warga negaranya untuk konservasi wilayah laut bebas dan kewajiban negara untuk bekerjasama secara regional dalam pengelolaan serta konservasi wilayah laut bebas. Selanjutnya dalam skripsi ini akan membahas penerapan ketentuan hukum internasional dalam pengelolaan serta konservasi perikanan wilayah laut bebas di negara Indonesia serta membahas bagaimana praktik negara Indonesia dalam memanfaatkan serta tindakan konservasi perikanan laut bebas.

---

This research explains the development and regulations of the freedom of high seas fisheries as stipulated at UNCLOS 1982. Then this research analyzes the national measures for high seas fisheries and the duty of cooperate with regional fisheries management with another states to manage and conserve the high seas fisheries. Then this research analysed the implementation of the international regulations about fisheries on the high seas and its duty in Indonesia and also the practise and application of high seas fisheries in Indonesia."

"Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) adalah fenomena global yang secara terus-menerus menimbulkan ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dan itu terjadi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional tetapi juga di laut lepas. Skala penangkapan ikan IUU di laut lepas semakin kuat, mengingat fakta bahwa laut lepas adalah daerah yang sangat luas yang tidak tertutup, dengan pengawasan, pemantauan, dan penegakan yang lemah. Situasi ini memfasilitasi praktik penangkapan ikan ilegal untuk terus terjadi tanpa intervensi. RFMO sebagai organisasi regional yang menangani isu-isu mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas menjadi salah satu platform terkuat dalam menegakkan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU fishing. Namun, konservasi dan pengelolaan RFMO harus diikuti oleh kemauan dan komitmen serius dari anggota dan non-anggota untuk mematuhi dan menerapkan langkah-langkah yang diadopsi oleh RFMO tertentu. Jika instrumen dan langkah-langkah hukum internasional yang diadopsi oleh RFMO dilaksanakan secara konsisten dan efektif, masalah IUU memancing di laut lepas dapat diselesaikan.

---

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is a global phenomenon that continually poses a major threat to the sustainability of fisheries resources, and it occurs not only in national jurisdictions but also in the high seas. The scale of IUU fishing in the high seas is getting stronger, given the fact that the high seas is a vast area that is not covered, with weak supervision, monitoring and enforcement. This situation facilitates illegal fishing practices to continue to occur without intervention. RFMO as a regional organization that handles issues concerning the conservation and management of open sea fisheries is one of the strongest platforms in enforcing measures to prevent, hinder, and eliminate IUU fishing. However, conservation and management of RFMO must be followed by a serious willingness and commitment from members and non-members to comply with and implement the steps adopted by certain RFMO. If the instruments and international legal measures adopted by RFMO are implemented consistently and effectively, the problem of IUU fishing in the high seas can be resolved."

"Praktik scientific whaling atau penangkapan ikan paus dengan tujuan penelitian ilmiah yang dilakukan Jepang di wilayah Antartika melalui Program JARPA II telah banyak menimbulkan kritik di dunia Internasional. Hal ini berakhir pada tahun 2014 dengan keluarnya Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Whaling in the Antarctic antara Australia v. Jepang dengan intervensi dari Selandia Baru yang menyatakan bahwa praktik JARPA II tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pada skripsi ini akan diteliti mengenai kesesuaian praktik penangkapan ikan paus di laut bebas oleh suatu negara dengan peraturan internasional terkait mengenai whaling serta efektifitas putusan tersebut terhadap upaya konservasi dan manajemen stok ikan paus di masa depan.

---

Japan scientific whaling program in the Antarctic or known as JARPA II has evoke many critics over its practices. It resulted in the International Court of Justice Whaling in the Antarctic Judgement between Australia v. Japan: New Zealand intervening at 2014 that stated the program is not in accordance with the international law regarding whaling and that the program must be stopped immediately. This thesis will examine the conformity of whaling practice in the high seas by a country with the international regulations regarding whaling and the judgment effectiveness on the conservation and management of whales stock in the future."

"Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum ada harmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya dan implementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi dari hak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpang tindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalah cerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum dilindungi sepenuhnya.

---

Freedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It creates international obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However, there is inconsistency between Indonesia international obligation with its national law and the implementation in society. It can be reflected by many discriminative national laws that degrading the essence of the right to freedom of religion and beliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration in interfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefs has not yet been fully protected in Indonesia."

"Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen penting demokrasi. Dalam rangka memperoleh keserasian yang dimaksud, adakalanya kemerdekaan pers harus dibatasi untuk mencegah ekses kebebasan. Kemerdekaan pers sebagai wujud hak asasi manusia mensyaratkan pembatasan hukum yang sesuai dengan kaidah hak asasi manusia dan konstitusi, di antaranya dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan absah tertentu necessary for a legitimate aim, seperti untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, dan tanpa merusak esensi hak. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kemerdekaan pers di Indonesia oleh hukum positif yang berlaku telah cukup menyelaraskan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban dalam aspek pembatasan peliputan, aksesibilitas informasi publik, independensi lembaga regulasi pers, keleluasaan partisipasi pers oleh swasta, dan kebebasan aktivitas jurnalistik. Sedangkan porsi nilai kebebasan masih belum dapat bersanding secara ideal dengan nilai ketertiban dalam aspek jaminan konstitusional kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi dan konsekuensi atas pencemaran nama baik pejabat atau negara. Untuk mengusahakan keselarasan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban yang lebih menyeluruh dalam menegakkan kemerdekaan pers, diajukan saran untuk melakukan reformasi legislasi demi meminimalisasi kriminalisasi pers dan mempertegas rumusan jaminan konstitusional bagi kemerdekaan pers untuk mencegah penyelewengan terhadapnya.

---

The consonance of freedom and order as an antinomy or a pair of values is imperative to achieve peace as one of the objectives of law. The harmony between the two values in the realm of democracy that is occupied by Indonesia as a state that abides to the rule of law can be acquired by the Peoples Consultative Assembly through its legislative capacity, which governs, among others, press freedom as a crucial element to democracy. To obtain said consonance, press freedom may sometimes need to be limited in order to prevent an excess of freedom. Inasmuch as press freedom is a manifestation of human rights, legal restrictions upon it must be imposed according to the conditions prescribed by human rights principles and the constitution, namely a justified necessity to accomplish a legitimate aim, such as to protect the rights and freedoms of others, and the exclusion of restrictions jeopardizing the essence of the right concerned.

This research finds that the legal regulation of press freedom in Indonesia has rather succeeded in harmonizing the two aforementioned values in the aspects of reporting restrictions, public information accessibility, independence of the press regulatory body, press participation of private parties, and freedom of journalism activities. On the other side, order is more dominant than freedom in the aspects of existing constitutional guarantee for press freedom and freedom of expression and penalties for libelling officials or the state. Finally, a reassessment of the current constitutional guarantee for press freedom and a legislative reform aimed at minimizing press criminalization may prove to be effective in facilitating a more holistic coherence between freedom and order in the preservation of press freedom."

"Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai Desember 2012 di Tegal, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji aspek perikanan meliputi : armada dan teknik penangkapan, daerah penangkapan, komposisi hasil tangkapan dan CPUE ( Catch per unit effort ); aspek biologi yang meliputi sebaran frekuensi panjang, hubungan panjang berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, ukuran pertama kali tertangkap, ukuran pertama kali matang gonad,fekunditas dan diameter telur, Indeks Kematangan Gonad, Musim memijah dan kebiasaan makan. Metode pengumpulan sampel yaitu diambil secara acak dari hasil tangkapan pukat cincin mini dan jaring insang. Hasil penelitian menunjukkan sebaran frekuensi panjang ikan tongkol batik hasil tangkapan pukat cincin mini 13-55 cm dengan modus 25 cm, hasil tangkapan jaring insang 22-49 cm dengan modus 37 cm. Pertumbuhan bersifat isometrik. Nisbah kelamin dalam kondisi seimbang. Ukuran pertama kali matang gonad = 33,7 cm. Ukuran pertama kali tertangkap (Lc) dengan pukat cincin = 31,75 cm, sedangkan Lc dengan jaring insang = 38,85 cm. Fekunditas ikan tongkol batik berkisar 225.760 ? 2.601.500 butir telur, diameter telur berkisar antara 0,11? 0,65 mm, paling banyak pada ukuran 0,44 mm. Pola pemijahannya adalah memijah beberapa kali (partial spawner). Musim memijah ikan tongkol batik di Laut Jawa pada bulan Juni sampai Agustus. Ikan tongkol batik tergolong ikan karnivora yang mangsanya meliputi berbagai jenis ikan dan moluska.

---

The study conducted from January to December 2012 in Tegal, Central Java. The purpose of this study to assess the fisheries aspects that include : fleet and fishing techniques, fishing ground, catch composition and CPUE ( Catch Per Unit Effort ); and aspects of biology that includes the length frequency distribution, length weight relationship, sex ratio, gonad maturity level, length at first capture, length at first maturity, gonad size, fecundity and egg diameter, Gonado Somatic Index, spawning season and food habits. Samples were collected random from the catches of mini purse seiner and gill nets.

The results showed that the distribution frequencies of kawakawa (tongkol batik, Euthynnus affinis) was caught by mini purse seine were 13-55 cm, with mode 25 cm, and those was caught by gill net were 22-49 cm, with mode 37 cm. Growth was isometric. Sex ratio was in equilibrium condition. The length at first capture of mini purse seine was = 31.75 cm, length at first capture of gill net was = 38.85 cm, length at first maturity = 33.7 cm. Fecundities of kawakawa were 225,760 - 2,601,500 eggs, egg diameter ranged from 0.11 - 0.65 mm, mode 0.44 mm. Spawning pattern was partial spawner. The spawning season of kawakawa in the Java Sea in June to August. kawakawa was classified as carnivores that the prey various types of fish and mollusks."

"ABSTRAKAktivitas transshipment di laut lepas semakin meningkat, mencapai hampir 40% dari semuanya transshipment di dunia, dan aktivitas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Satu Di sisi lain memberikan efisiensi bagi pelaku usaha perikanan, namun di sisi lain lebih memudahkan Praktek IUU Fishing. Penulis berpendapat bahwa dampak negatif pemindahan muatan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat aktor. Stok ikan di laut lepas cenderung berpindah muatan yang mendorong penangkapan ikan yang tidak memperhatikan unsur kelestarian. RFMO sebagai entitas yang diberi mandat untuk melestarikan stok perikanan laut bebas untuk menetapkan peraturan tentang pemindahan muatan di laut lepas, tetapi setiap RFMO memilikinya regulasi yang berbeda. Peneliti berfokus pada dua RFMO yang relevan Indonesia yaitu IOTC dan WCPFC yang dibandingkan dengan RFMO yang merupakan regulasi transfer muatannya terbaik, SEAFO. Peneliti juga menganalisis peran Indonesia dalam dua RFMO khususnya dalam konteks transshipment. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber relevan (Kementerian, Asosiasi Perikanan, dan Satgas 115). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam regulasi transshipment di laut lepas sebagai upaya konservasi stok ikan. Hasil dari studi ini adalah dari IOTC dan WCPFC mengizinkan kegiatan transshipment berdasarkan jenis kapal dan masih ada kekurangan perizinan, pelaporan dan pengawasan. Terakhir regulasi kedua RFMO sebenarnya mendorong peningkatan praktik transshipment di tengah laut dan tidak kurangi itu. Indonesia mendukung penuh larangan transshipment di laut lepas mengadvokasi hal itu di forum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwadalam upaya menjaga stok ikan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha, RFMO disarankan untuk mengizinkan jenis kapal tertentu untuk melakukan kelebihan muatan, Namun, harus dibarengi dengan mekanisme monitoring dan pelaporan yang ketat dengan target yang tertata setiap kapal transships di pelabuhan pada akhirnya. Praktek terbaik diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum yang mempengaruhi kinerja RFMO untuk melindungi stok ikan di laut lepas.ABSTRACTTransshipment activity on the high seas is increasing, accounting for nearly 40% of all transshipment in the world, and this activity has both advantages and disadvantages. One On the other hand, it provides efficiency for fishery business actors, but on the other hand it makes it easier for IUU Fishing Practices. The author argues that the negative impacts of transshipment are greater than the gains for actors. Fish stocks in the high seas tend to shift cargo which encourages fishing that does not pay attention to the element of sustainability. RFMO as an entity that is mandated to conserve the stocks of open sea fisheries to establish regulations regarding the transfer of cargo on the high seas, but each RFMO has different regulations. The researcher focuses on two RFMOs that are relevant to Indonesia namely IOTC and WCPFC which are compared to RFMO which is the best cargo transfer regulation, SEAFO. Researchers also analyzed Indonesia's role in the two RFMOs, especially in the context of transshipment. This research is a normative juridical study with data obtained from literature studies and interviews with relevant sources (Ministry, Fisheries Association, and Task Force 115). The aim of the research is to identify best practices in the regulation of transshipment in the high seas for the conservation of fish stocks. The results of this study are that the IOTC and WCPFC allow transshipment activities by ship type and there is still a lack of licensing, reporting and supervision. Finally, the second RFMO regulation actually encourages increased transshipment practices in the middle of the sea and does not reduce it. Indonesia fully supports the ban on transshipment on the high seas and advocates for this in international forums. The conclusion of this study is thatIn an effort to maintain fish stocks and accommodate the needs of business actors, it is recommended that RFMOs allow certain types of vessels to be overloaded, however, this must be accompanied by a strict monitoring and reporting mechanism with a structured target for each transships vessel at the port in the end. Best practices are in place to prevent violations of laws affecting the performance of RFMOs to protect fish stocks in the high seas."