Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas sistem di masyarakat dalam mengalihkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan sistem jual putus. Pencipta merupakan pihak yang mengalihkan hak atas suatu ciptaan biasanya merasa dirugikan karena pengalihan tersebut menghilangkan hak ekonomi pencipta untuk selamanya kepada pihak lain, seringkali pihak lain tersebut adalah seorang produser. Timbul pro kontra di masyarakat terkait permasalahan ini. Melihat permasalahan yang terjadi, untuk lebih melindungi hak ekonomi pencipta, diadakan suatu perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2002 kemudian dicabut oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dimana pada akhirnya praktek jual putus menjadi dilarang.

---

This study is focusing on the system in community for assigning the economic right of work with Sold Flat or Flat Payment system. The author who assigns the right of his/her work often feels disadvantaged because the assignment makes the author lost his/her right for good and become producer’s. There’s pro and cons about this. Because of the issues, then to protect the economic right of the author, Law Number 19 Year 2002 regarding copyright has been revised with Law Number 28 Year 2014 which saying that the Flat Payment of Sold Flat system is becoming illegal."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pengaturan hak cipta terhadap aransemen musik menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC 2002) sudah diatur mengenai karya musik atau lagu. Namun hanya sebatas pemberian definisi atas karya musik atau lagu tersebut. Aransemen musik sendiri tidak diatur dalam batang tubuh UUHC 2002. Aransemen musik diatur dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002 yang menyebutkan bahwa aransemen musik merupakan satu kesatuan yang utuh dengan karya musik atau lagu. Padahal karya musik atau lagu merupakan Ciptaan si Pencipta. Sehingga perlindungan yang diberikan adalah hak cipta. Arasemen musik sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari karya musik yang dilakukan pada proses perekaman. Oleh sebab itu, aransemen musik merupakan bagian dari karya rekaman. Karya rekaman sendiri dilakukan oleh Pelaku (artis, musisi, dan perusahaan rekaman), maka perlindungan yang diberikan adalah hak reproduksi dan performing rights. Dari sini tampak kesalahan konsepsi pengaturan karya musik dalam UUHC 2002 dan kerancuan dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002. Penelitian ini juga menyarankan perlunya revisi UUHC 2002, khususnya untuk bagian karya musik dan revisi pada bagian Penjelasan Resmi Pasal12 butir (1) hurufd UUHC 2002.

---

This thesis discusses the analysis of copyright regulation over musical arrangement prevailing The Law No. 19 Year of 2002 concerning Copyright. This research is doctrinal research. This research indicates that under the Law No. 19 year of 2002 on Copyright (UUCH 2002) regulates musical works or song. However merely on the definition of the musical works or song itself Musical arrangement itself is not regulated in the corpus of UUHC 2002. Musical arrangement is regulated in the Official Elucidation of Article 12 point (1) (d) UUHC 2002 stated that the musical arrangement is a unified whole with the musical works or song. However musical works is created by the Author. Thus, the protection granted to musical works is copyright. Musical arrangement is the enhancement of musical works that is created in the recording process. Therefore, musical arrangement is part of recording works. Recording works itself is performed by the Performers (artist, musician, and recording label), therefore, the protection for musical arrangement is reproduction rights and performing rights. This research suggests to revise the UUHC 2002, especially the part of musical works and revised section on the Official Elucidation of Article 12 par.1 (d) UUHC 2002."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola tempatperdagangan yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-undang No. 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dua hal yang menjadi pokok permasalahanpenelitian ini ialah mengenai bagaimanakah latar belakang munculnyapertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan dalam Undangundangtersebut dan juga apakah secara teoritis rumusan Pasal 114 tersebut sudahtepat atau tidak. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana PengelolaTempat Perdagangan, Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentangHak Cipta ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatifyang diarahkan pada hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teorikebijakan/politik kriminal serta teori pertanggungjawaban pidana dan kesalahansebagai unsur tindak pidana. Penelitian ini menggali latar belakang munculnyapertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan melalui naskah akademik,risalah sidang perumusan undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,serta pendapat dari ahli hukum hak cipta. Kemudian akan menganalisis unsurkesalahan (kesengajaan) dalam rumusan Pasal 114 sebagai ketentuan pemidanaanpengelola tempat perdagangan melalui teori pertanggungjawaban pidanadikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum pidana.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss about the criminal responsibility of commercial venue?smanagement, which is regulated under Article 10 and Article 14 of Law Number28 Year 2014 on Copyright. The two main problems of this study are thebackground on the emergence of criminal responsibility of commercial venue?smanagement under Law Number 28 Year 2014 and whether Article 114 istheoretically correct. In this study, the method used is the normative juridicalliterature in perspective of positive law which is then associated with the theoryon political criminal policy and the theory on criminal responsibility and liabilityas elements of crime. This study seeks for the background on criminalresponsibility of commercial venue?s management through academic draft,minutes of Law Number 28 Year 2014 and opinions from experts on copyrightlaw. Furthermore, this study will analyze the liability element under Article 114as the criminalization provision of commercial venue?s management through thecriminal responsibility theory, which is then associated with opinions fromcriminal law experts."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum bagi Simbol Keagamaan dan penggunaannya untuk tujuan komersial berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pro dan kontra dari studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu ciptaan yang disajikan di dalam penulisan ini menjadi wacana yang menarik untuk dibahas dan dianalisa dari perspektif hukum ekonomi, mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia. Dengan menggunakan simbol keagamaan, maka sebuah karya cipta akan semakin menarik dan berdaya jual, sehingga menambah nilai komersial suatu Ciptaan, dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi melalui perlindungan hukum di bidang Hak Cipta atas ciptaannya. Namun hal menjadi penting adalah perlu untuk diperhatikan tentang pembatasan tentang Hak Cipta, dalam kaitan dengan penggunaan simbol keagamaan karena penggunaannya yang tidak pantas dapat menimbulkan atau menyinggung rasa keagamaan umat beragama tertentu. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu karya cipta yang terjadi di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection in the field of copyright, namely the legal protection for Religious Symbols and their use for commercial purposes under the law No. 19 year 2002 about Copyrights. Pros and cons of the case studies the use of religious symbols in a creation that is presented in writing this into an interesting discourse to be discussed and analyzed from the perspective of economic law, given that one purpose of law is to give happiness to human being.

By using religious symbols, then a copyrighted work will become more attractive and empowered to sell, thereby increasing the commercial value of a work, and is expected to bring economic benefits through legal protection in the field of Copyrights on Creation. But it is important to consider about the restrictions on Copyright, in relation to the use of religious symbols because their use can lead to inappropriate or offensive taste of certain religious faiths. Therefore in this thesis will also be discussed on a case study the use of religious symbols in a copyrighted work that occurred in Indonesia."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

---

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."

"Skripsi ini membahas mengenai Fiksasi yang merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam perlindungan Hak Cipta. Doktrin Fiksasi mensyaratkan sebuah ciptaan harus berwujud nyata (tangible) dalam arti dapat dilihat, didengar, dan direproduksi kembali. Sebuah Ide tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta sehingga ide tersebut harus disalurkan kedalam suatu media. Namun ada sebuah ciptaan yang dapat didengar namun tidak dapat direproduksi kembali, yaitu ceramah atau pidato spontan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan doktrin Fiksasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dengan Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual dalam hal perlindungan terhadap karya cipta ceramah. Setelah melakukan analisis, pengaturan doktrin Fiksasi dalam UUHC tidak melindungi suatu Ceramah yang bersifat spontan dan belum di Fiksasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses Fixation is one of the absolute requirement for Copyright Protection. To be qualified as fixation Under Law no. 28 Year 2014 concerning Copyright Law, a work must be fixed in tangible medium of expression that can be seen, heard or reproduced. A mere idea, on the other side, needs to be fixed in a form of media to obtain copyright protection. However, there is a work that can be heard but can not be reproduced, namely spontaneous speech or lecture.

This study discusses the compability of fixation doctrine under Copyright Law to International Agreement of Intellectual Property Rights regarding protection of speech. The author concludes that the fixation doctrine under Copyright Law does not protect spontaneous and unfixed speeches. The method used in this thesis is the method of literature.

"

"Pelanggaran atas penggunaan potret candid dapat merugikan objek dalam sebuah potret tersebut. Pelanggaran tersebut dapat berupa penggunaan sebuah potret untuk keperluan komersialisasi tanpa izin dari objek dalam potret tersebut. Pelanggaran atas penggunaan potret candid ini menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hak moral yang berupa hak privasi atas orang yang dipotret. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai perlindungan hak moral terhadap objek potret candid berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia serta kedudukan objek potret candid yang digunakan untuk keperluan komersialisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek potret atau orang yang dipotret dapat dikatakan tidak memiliki hak moral atas potret dirinya. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memberikan perlindungan yang berupa hak privasi atas potret dirinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tidak menjelaskan mengenai objek potret yang seperti apa yang diindungi oleh Undang-Undang. Hal ini sangat berbeda dengan perturan Undang-undang Hak cipta yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan objek potret berdasarkan kesadaran objek tersebut. Akan tetapi objek potret candid masih mendapat perlindungan terhadap hak privasinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya seperti UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik. Pengaturan mengenai Hak Cipta Potret seharusnya dibuat tersendiri dengan mengutamakan hak moral yang berupa hak privasi atas objek potret sehingga objek potret tetap terlindungi.

---

Infringement of candid potrait may occur in a potrait. The infringement may be made by using portraits for commercial purposes without the permission of the objects in the portrait. Infingement of the use of candid potrait raises the issue of protecting moral rights in the form of privacy rights over the person being potrait. In this research the authors want to examine the protection of moral rights of the person of the candid potrait based on the Copyright Law Indonesia and the position of person of the candid potrait that being used for commercialization purposes under Copyright Law Number 28 Year 2014. This research is prescriptive with juridical normative approach. The object of the portrait or the person being photographed can be said to have no moral right over his portrait. However, in Copyright Law Number 28 Year 2014, provides protection in the form of a right of privacy over its portrait as has been ruled by Article 12. However, Copyright Law No. 28 Year 2014 does not specify what kind of portrait objects that are protected by the law. This is very different from the previous copyright Law Number 19 Year 2002 which regulates the protection of portrait objects based on the awareness of the object. However, the object of candid rsquo s potrait are still protected against their privacy rights under other laws and regulations, such as the Constitution Law Year 1945, the Human Rights Law and the Electronic Information and Transaction Law. The arrangement on the Copyright of the Portrait should be made in isolation by prioritizing the moral rights in the form of a right of privacy over the portrait object so that the portrait object remains protected. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implikasi dari larangan untuk mencatatkanciptaan logo yang digunakan sebagai merek atau lambing organisasi sebagai hakcipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta No.28Tahun 2008. Diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik, pencatatan, danpembatalan Hak Cipta dan juta karakteristik, pendaftaran, penghapusan, danpembatalan Merek. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai logosecara mendalam, seperti mengenai definisi, sejarah, jenis-jenis, serta karakteristiklogo. Logo sendiri dapat dilindungi oleh dua perlindungan, yakni Hak Cipta danMerek yang kemudian persilangan tersebut lebih dikenal sebagai titik singgungperlindungan HKI. Nantinya, akan diberikan contoh kasus untuk memperlihatkanmasalah yang timbul dari titik singgung antara Hak Cipta dan Merek.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implications of the prohibition to record the type ofcreation that is used as trademark logo or emblem of the organization as acopyright as stated in Article 65 of the Copyright Law of 28 of 2008. Begins witha discussion of the characteristics, recording, and cancellation of Copyright andalso the characteristics, registration, abolition, and cancellation Brand. Thenproceed with in-depth discussion of the logo, such as the definition, history, types,and characteristics of the logo. The logo itself can be protected by two protection,the Copyright and Trademark later this cross is known as cross protection of IPRprotection. Later, it will be given a case to demonstrate the problems that arisefrom the cross protection between Copyright and Trademark."