Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencantuman klausula baku telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku ini bertujuan untuk menyetarakan posisi pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan perjanjian yang mereka buat. Pada perkembangannya, pencantuman klausula baku memang tidak bisa dihapuskan karena praktis dan efisien. Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan erat dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia karena di dalamnya terdapat larangan pencantuman klausula baku tentang pemberian surat kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bersinggungan erat dengan ketentuan perjanjian di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melihat kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dengan penelitian ini, penulis mencoba mengupas bagaimana pengaturan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta penegakan hukum yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut agar pengaturan mengenai persinggungan aturan ini dapat diimplementasi secara selaras pada prakteknya.

---

Inclusion standard clause has been regulated in article 18 of the Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. Those standard clause purposed to equalize position of entrepreneur and consumer in the making of agreement that the two sides involve. Afterwards, standard clause can not to be deleted because of its efficiency and practicable. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection has a big correlation with consumer finance agreement and fiduciary security because there is restriction of inclusion standard clause on letter authority provision from consumer to enterpreneur for the imposition of dependent rights, fiduciary rights or guarantee rights on the goods that consumer buy by deferred payment. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on

Consumer Protection has related with provision about agreement in Indonesia’s Civil Code and Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security. The writer analyze Indonesia’s Supreme Court’s Desicion No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 that has related with inclusion Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection by seeing law facts and another related regulations. By this, the writer is trying to open clearly how harmonization article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection with Consumer Finance Agreement and how law enforcement in this Indonesia’s Supreme Court desicion. So that, in practice the regulation about this intersection can be implemented harmoniously.;"

"Makalah ini berusaha untuk mengkaji dampak berbeda dari transaksi merger dan akuisisi (M&A) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengakuisisi di berbagai kondisi pasar. Makalah ini mencakup tinjauan literatur yang meliputi teori kesepakatan M&A, motif, dan temuan empiris sebelumnya terkait kinerja perusahaan setelah transaksi M&A. Data yang digunakan terdiri dari 162 transaksi merger dan akuisisi yang telah selesai dalam periode 2012 hingga 2021 dari perusahaan yang terdaftar di pasar negara berkembang (India, Malaysia, dan Taiwan) serta negara maju (Belgia, Belanda, Luksemburg (Benelux), Jerman, dan Inggris). Kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan earnings per share (EPS). Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan Wilcoxon signed-rank test. Studi ini menunjukkan bahwa transaksi M&A memberikan dampak kinerja keuangan yang serupa pada perusahaan di pasar negara berkembang dan negara maju. Terdapat efek positif yang signifikan secara keseluruhan terhadap ROA dan ROE perusahaan yang mengakuisisi pasca-transaksi M&A. Namun, EPS dari perusahaan yang mengakuisisi menurun setelah transaksi M&A.

---

This paper tries to examine the differential impact of merger and acquisitions (M&A) transactions on acquiring firms' financial performance across different market conditions. It includes literature review that encompasses M&A deals theory, motive, and prior empirical findings on a firm's performance after an M&A transaction. Using data of 162 completed merger and acquisitions transactions in the period 2012 to 2021 from listed companies in emerging markets (India, Malaysia, and Taiwan) and developed countries (Belgium, Netherlands, Luxembourg (Benelux), Germany, and the United Kingdom). Financial performance is measured using return on asset (ROA), return on equity (ROE), and earnings per share (EPS). The data were analyzed by the following statistical methods: descriptive statistics, normality test, and hypothesis test using Wilcoxon signed-rank test. This study presents evidence that M&A transactions lead to a similar financial performance impact on a firm's in emerging markets and developed countries. There is an overall significant positive effect found for acquirer firms’ ROA and ROE post-M&A deals. Whereas, EPS of acquiring firms deteriorated after M&A transactions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Objek perusahaan ini adalah perusahaan transportasi pelayaran yang beroperasi di Negara Asia Pasifik dan terdaftar di Bursa selama periode penelitian yaitu tahun 2009-2013. Faktor-faktor yang diuji pengaruhnya terhadap struktur modal perusahaan adalah profitabilitas, tingkat pertumbuhan, ukuran perusahaan, tangibilitas aset, likuiditas, operating leverage dan tax benefit. Estimasi model yang dilakukan dengan menggunakan metode generalized methods of moment. Dari hasil regresi yang dilakukan, semua faktor menunjukan pengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

---

This aim of this study is to explore the impact of firm?s factors toward capital structure. This study seeks to examine the effect of several factors on capital structure in the period of 2009 to 2013. The firm?s factors that are being explored are profitability, growth, size, asset tangibility, liquidity, operating leverage and tax benefit. This Generalized methods of moment regression is being employed in the model estimation. The finding reveals that all of factors play an important role in influencing capital structure."

"ABSTRAKLaporan ini fokus mengeksplorasi analisis keuangan dan dua metode yang berbeda dari valuasi untuk memahami valuasi ARB Corporation dalam bisnis otomotif dengan menggunakan asumsi empiris. ARB adalah produsen terkemuka dan distributor 4 x 4 aksesoris di Australia, yang memiliki dominan pasar di Australia dan beberapa cabang di negara lain. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan akan dibahas dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan untuk asumsi dalam valuasi. Dalam menganalisis valuasi, laporan ini akan mempertimbangkan 2 dua metode perhitungan valuasi yang berbeda, valuasi DCF dan multiple valuation. Dari perhitungan tersebut kami akan mempertimbangkan metode valuasi mana yang menguntungkan bagi perusahaan untuk pertimbangan nilai IPO mereka. Komponen yang paling penting dalam analisis ini adalah PDB tingkat pertumbuhan terminal, WACC dan Beta. Dari laporan ini menunjukkan multiple valuasi lebih cocok untuk perusahaan karena mempertimbangkan perusahaan lain dalam pasar otomotif dibandingkan DCF valuasi yang menggunakan asumsi bias .

---

ABSTRACTThis report is focused with exploring financial analysis and two different method of valuation in order to understand ARB Corporation value in automotive manufacture business by using empirical assumption. ARB is the leading manufacturer and distributor of 4 x 4 accessories in Australia, which has dominant market in Australia and few store branches in other country. Internal and external factor which affect company performance will be discussed in this report which later will be used for assumption in valuation. In analyzing valuation, this report will consider 2 two different calculation valuation method, DCF Valuation and multiple valuation. From the calculation we will consider which valuation method is profitable for company to use for their IPO value consideration. The most important component for this analysis is GDP terminal growth rate, WACC and Beta in. Findings of this report indicates multiple valuation is more suitable for company since it is consider their competitor in the market rather than DCF Valuation which use assumption that can be bias."

"Keuntungan dan likuiditas perusahaan sektor manufaktur dapat dilihat melalui faktor keuangan dengan menghitung rasio keuangan perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara perputaran kas (CCC), rasio hutang (DR) dan ukuran penjualan (LOS) terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 136 perusahaan dari sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Analisis Hasil dari penelitian ini terdapat hubungan signifikan positif CCC terhadap likuiditas dan tidak terdapat hubungan signifikan CCC terhadap profitabilitas.

---

Manufacturing companies profitability and liquidity in indonesia were affected by financial factors which can be measured from financial ratio. The aim of this research is to analyze the influence Cash Conversion Cycle (CCC), Debt Ratio (DR) dan Lof Of Sales (LOS) toward profitability and liquidity. 136 manufacturing companies which listed in BEI from 2010-2014 selected as the sample of the research. The analysis method is multipe regression. The result of this research is that CCC have positive significant influence towards liquidity and is statistically insignificant towards profitability"

"Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya serta status tanah yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses pembubaran yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT Tahun 2007 dilanjutkan dengan proses Likuidasi. Tanah milik perseroan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan status hak sehingga dapat dimasukan ke dalam boedel likuidasi untuk dilakukan proses perubahan dari harta tetap menjadi harta yang likuid sehingg dapat dibagikan kepada pemegang saham.

---

Limited Liability Company as a legal entity can have rights, obligations and  own property like human being. The Company has a period of establishment, and if the period has expired it can be extended or dissolved. When the Company Law was issued in 1995 and 2007, all company was obliged to adjust its articles of association. If there is a company that have an expired period of establishment and also has asset that never been registered at the local Land Office, this condition need some attention and  it is necessary to analyze the legal status of the company itself and the process of dissolution as well as the status of the land owned. To answer these problems the author uses a normative juridical research method. The first dissolution process is to adjust the articles of association with the 2007 Company Law, and followed by the liquidation process. The Company also need to register their property to obtain the status of land ownership so it can be included in the liquidation list to transfer from the fixed asset to liquid assets and distributed to shareholders."

"Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban Notaris untuk memeriksa profil perusahaan. Kewajiban memeriksa profil perusahaan tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang, dalam hal ini jika penghadap tidak beritikad baik, Notaris tidak mengetahui perubahan data terakhir perseroan yang sebenarnya, dan berakibat Notaris digugat, dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta aktanya menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kewajiban pemeriksaan profil perusahaan sebelum pembuatan akta terkait perseroan terbatas oleh Notaris menurut ketentuan yang berlaku, peran dan tanggung jawab Notaris terkait pemeriksaan profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum kelalaian Notaris yang tidak memeriksa profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas adalah dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan diberikan sanksi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, kemudian dalam hal lain Notaris LR dikenakan secara perdata karena menyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemengang Saham PT AN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ke dalam akta, kemudian secara administratif, karena tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Notaris semaksimal mungkin menggunakan sarana-sarana yang sudah disediakan, dalam rangka mengambil keputusan apakah dapat dilanjutkan untuk dibuatkan akta atau tidak. Notaris sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan profil perseroan walaupun belum ada peraturan yang normatif.

---

There is no legal regulation regarding the obligation of a Notary to inspect a company’s profile. The obligation to inspect a company’s profile is not regulated in the legislation, in this case if the appearer does not have a good intention, the Notary would not know the company’s actual latest data changes, and caused the Notary to be sued, declared to have committed acts against the law and the deed is null and void. The problem in this research is concerning the obligation to inspect a company’s profile before making a deed related to a limited liability company by a Notary under the applicable regulations, the roles and liabilities of a Notary regarding the inspection of a company’s profile in making a limited liability company deed based on the Supreme Court Decision Number 1330 K/Pdt/2020. This research uses normative juridical, with explanatory analysis typology and uses secondary data. The results showed that the legal consequences of a Notary's negligence in not checking the company profile in making a deed of limited liability company can be declared as an unlawful act, if it fulfills the elements as stipulated in Article 1365 and is given other sanctions in accordance with the Law of Notary Profession and the Notary Code of Ethics, and Notary LR can be imposed civilly because of stating an act against the law namely holding the General Meeting of Shareholders of AN LLC which is not corresponds with the Limited Liability Law into the deed. The next liability is administratively, because it does not comply Article number 16 clause (1) letter a of the Law of Notary Profession and for Article number 3 point 4 of the Notary Code of Ethics. Based on that, Notaries as much as possible make use of the facilities that have been provided, in order to make a decision on whether it can be continued to make a deed or not. It is best for Notaries to conduct an inspection of a company's profile although the normative regulation hasn’t been issued.

"

"Dalam Putusan Nomor 08/Kppu-L/2018 terjadi peningkatan harga yang signifikan yang membuat konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga tersebut. Dugaan pelanggaran perkara a quo adalah penetapan harga pada jasa freight container atau uang tambang kontainer pada rute Surabaya menuju Ambon pada bulan September 2017 sampai dengan tahun 2018, dugaan pelanggaran dalam perkara a quo berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Rumusan penelitian adalah Apakah Surat Penyesuaian Tarif merupakan perjanjian penetapan harga yang dilarang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Apakah kewenangan KPPU sudah cukup kuat untuk melakukan pembuktian perjanjian Penetapan harga dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data p sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan Dalam Putusan Nomor 08/KPPU- L/2018 terkait kewenangan KPPU belumlah cukup kuat untuk melakukan pembuktian perjanjian Penetapan harga. Karena dalam Perkara a quo yang menyatakan tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya dampak yang ditimbulkan atas adanya kesepakatan harga, namun cukup hanya dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Padahal Surat Penyesuaian Tarif Freight Container bukan merupakan perjanjian penetapan harga yang dilarang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

In Sentence Number 08/Kppu-L/2018 there was a significant increase in prices which made consumers very sensitive to these price changes. Alleged violations of the a quo case are price fixing on freight container or container mining services on the Surabaya route to Ambon in September 2017 up to 2018, alleged violations in the a quo case are related to the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999 The research formula is whether the Tariff Adjustment Letter is a prohibited pricing agreement based on Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999, and whether the KPPU's authority is strong enough to prove the price fixing agreement in Sentence Number 08/KPPU-L/2018. Methods The research was conducted normative juridical using secondary p data sourced from primary and secondary legal materials. From the research results found in Sentence Number 08/KPPU-L/2018 related to the authority of KPPU is not strong enough to prove the price fixing agreement. Because in the a quo Case which states that there is no need to further prove the impact caused by the price agreement, it is sufficient to prove the fulfillment of the elements contained in Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999. Whereas the Freight Container Tariff Adjustment Letter is not a price determination agreement that is prohibited based on Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung awab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen khususnya jika pelaku usaha tersebut telah mengadakan perjanjian alih daya dengan pihak lain/perusahaan lain dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal adanya perjanjian alih daya dengan pihak/perusahaan lain maka tanggung jawab pelaku usaha dapat dialihkan kepada pihak/perusahaan lain tersebut.

---

This mini-thesis discusses about the businessman responsibility of consumer loss especially when he/she has an agreement with another party regarding outsourcing. The problem then will be analysed and associated with the Supreme Court Verdict No. 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using secondary data, such as legislations and books. The result of this research indicates that if an agreement between a businessman and a third party applied than the responsibility regarding the consumer loss shall be carried by the third party."