Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Muhammadiyah pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru pemerintah berupaya melakukan pembaruan pendidikan dengan mengeluarkan Rancangan Undang Undang Pendidikan Nasional (RUU PN). Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dalam sosial dan pendidikan mengkritik Rancangan Undang Undang tersebut. Muhammadiyah menilai Rancangan Undang Undang Pendidikan Nasional tidak sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara 1988(GBHN 1988). Untuk itu, Muhammadiyah ingin pemerintah merevisi RUU PN.

---

This thesis discusses about Muhammadiyah on New Order. On New Order, Goverment published The Bill of National Education (RUU PN). Muhammadiyah as religious organization in social dan education field criticized RUU PN. Muhammadiyah argued that RUU PN was not in accordance with Garis Besar Haluan Negara 1988 (GBHN 1988). For that, Muhammadiyah wanted Government to revised RUU PN."

"ABSTRAK

Muhammadiyah telah menjadi bagian dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh Muhammadiyah telah menjadi bagian penting dalam Perumusan Dasar Negara pada sidang BPUPKI hingga PPKI. Pancasila yang menjadi hasil titik temu sejak sidang-sidang pra kemerdekaan kemudian dibawa dan dijadikan alat kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru melalui kebijakan penetapan Asas Tunggal Pancasila bagi seluruh Ormas di Indonesia. Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya tegas menyuarakan politik Islam, menyikapi asas tunggal dengan menerimanya melalui Muktamar ke-41 di Surakarta.

---

ABSTRACT

Muhammadiyah has become part of the history of the Indonesian nation. Muhammadiyah figures have become an important part in the formulation of the State at the hearing BPUPKI to PPKI. Pancasila which is the result of the intersection since the pre-independence sessions were then taken and used as a tool of power in the New Order government through policy-setting Asas Tunggal Pancasila principle for all CSOs in Indonesia. Muhammadiyah which since its inception assertive political voice of Islam, addressing the single principle to receive it through the 41st congress in Surakarta.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap isu presidential threshold selama pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017. PKS pada awalnya mendukung adanya presidential threshold sebesar 20%, kemudian ditengah pembahasan PKS merubah sikapnya dengan mendukung tidak adanya threshold dalam Pemilu 2019 mendatang. Penelitian ini ingin mengetahui alasan perubahan sikap tersebut dengan menggunakan teori pilihan rasional dengan pendekatan orientasi partai politik office seeking dari Kaare Strom. Penelitian ini menunjukkan 0% presidential threshold merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi PKS sebagai partai politik. Dengan 0% presidential threshold, PKS dapat mencalonkan kader dari internal sebagai calon presiden. Kondisi tersebut didukung oleh soliditas struktur dan disiplin organisasi yang dimiliki oleh PKS. Dengan mencalonkan kader dari internal, struktur PKS dipastikan akan bekerja secara all out. Kepentingan elektoral menjadi faktor lain bagi perubahan sikap PKS. Dalam Pemilu 2019, PKS memiliki target untuk meraih 12% suara. Hal tersebut membuat PKS mencoba memanfaatkan potensi coattail effect untuk menambah perolehan suara. Teori yang dipergunakan relevan dengan studi kasus ini. Dalam teori pilihan rasional, terdapat perilaku partai politik dengan orientasi office seeking. Partai politik dengan orientasi seperti ini akan berusaha untuk memaksimalkan kontrol mereka atas jabatan politik. Dengan menguasai jabatan politik, partai politik akan berusaha mendapatkan jabatan strategis di dalam pemerintahan.

---

ABSTRACTThis study discusses the underlying factors of the change of PKS attitude towards presidential threshold issue during 2017 election bill discussion. PKS initially supported the 20% of the presidential threshold, but then changed its attitude by supporting disclosure of thresholds for the upcoming 2019 elections. This study aims to find out the reason of the attitude change by analyzing data obtained using rational choice theory and office-seeking concept from Kaare Strom. The result shows that 0% of the presidential threshold is the most favorable choice for PKS as a political party. With presidential threshold by 0%, PKS can nominate its cadre as presidential candidate. Supported by the solidity of the structure and discipline of the organization, nominating cadres of PKS surely make its structure to work optimally. Other factor for changes in PKS attitude is its electoral interests. In the 2019 election, PKS has set a target of 12% of the vote. This triggers PKS to try to utilize the potential coattail effect to increase vote approval. Theory used in this research is relevant to this case study, such as theory of seeking, policy-seeking, vote seeking. Political parties with agreements like this will try to regulate their control of political office. By occupying political office, political parties will find it difficult to obtain strategic positions within the government."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelaksanaan pendidikankebangsaan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Ditengah-tengahpudarnya kepedulian generasi muda akan nilai-nilai kebangsaan. Fokus penelitianini adalah pemberdayaan civil society dalam pelaksanaan pendidikan kebangsaandi Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Puslaksuspeta. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan datapenelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Jumlahinforman penelitian adalah 8 orang. Hasil penelitian menjelaskan bahwapelaksanaan pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh PemudaMuhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Puslaksuspeta sebagai civil society.Penelitian ini menggunakan teori civil society Larry Diamond sebagai acuandalam merumuskan karakteristik civil society. Larry Diamond mengemukakankonsep civil society yang memiliki ciri-ciri Organized Social Life that isVoluntary, Self Generating, Self Supporting, Autonomous form the State, Boundby Legal Order or Set of Shared Rules. Pemberdayaan civil society seyogyanyadilakukan dengan pelaksanaan semua ciri-ciri tersebut dan pelaksanaanpendidikan kebangsaan merupakan manifestasi konkrit dalam pemberdayaan civilsociety. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pendidikankebangsaan di masing-masing civil society; Pemuda Muhammadiyah, PemudaPancasila dan Puslaksuspeta dengan model pemberdayaan civil society yang dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat

---

ABSTRACTThis study was motivated by the phenomenon of national educationimplementation carried out by non-governmental organization. Amid fadingconcerns the younger generation will be national values. This research focus is theempowerment of civil society in the implementation of national education inMuhammadiyah Youth, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta. This study used aqualitative approach with descriptive methods. Research data collection is done byin-depth interviews and documentation. The number of informants research is 8people. Discussion The study describes the implementation of national educationconducted by the Muhammadiyah Youth, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta ascivil society. This study uses the theory of civil society Larry Diamond as areference in formulating the characteristics of civil society. Larry Diamond arguesthat the concept of civil society has the characteristics of Organized Social Lifethat is Voluntary, Self Generating, Self Supporting, Autonomous form the State,Bound by Legal Order or Shared Set of Rules. Empowerment of civil societyshould be done with the implementation of all of these characteristics and theimplementation of national education is a concrete manifestation of theempowerment of civil society. Conclusions This study describes theimplementation of national education in each of the civil society; PemudaMuhammadiyah, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta with civil societyempowerment model that was developed in the activities of civil societyorganizations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem reward terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas XYZ PSPD FKK Universitas XYZ dengan jumlah responden sebanyak 55 pegawa. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus. Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan generalized linier model diperoleh hasil bahwa sistem reward yang digunakan di PSPD FKK Universitas XYZ secara umum mendapatkan penilaian sedang dari pegawai yang menjadi responden. Kinerja pegawai secara umum juga berada dalam kategori sedang sedangkan untuk aspek seperti keterampilan interpersonal memiliki nilai baik. Variabel sistem reward terdiri dari dimensi sistem gaji bonus manfaat promosi pengembangan diri interaksi sosial lingkungan kerja keamanan pekerjaan kewenangan kendali kebebasan variasi kerja beban kerja kepentingan kerja pengakuan dan umpan balik. Sedangkan untuk variabel kinerja terdiri dari dimensi pengetahuan komunikasi kualitas kerja manajerial inisiatif keterampilan interpersonal kreatifitas kemampuan dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Dimensi pada sistem reward yang berpengaruh terhadap dimensi kinerja yaitu dimensi interaksi sosial terhadap dimensi kemampuan manajeria.l Dimensi variasi kerja terhadap dimensi pengetahuan komunikasi dan kemampuan manajerial. Dimensi beban kerja terhadap inisiatif Dimensi pengakuan dan umpan baik terhadap pengetahuan.

---

The aim of this study is to describe the effect of reward system on employee's performance. The research was conducted at the Medical Education Program Faculty of Medicine and Health University of XYZ Jakarta. Census method was used to collect 55 employees as respondents. Reward system dimensions consist of salary bonus benefits promotion development opportunity social interaction work condition job security authority control autonomy work variety workload work importance recognition and feedback. Employee's performance dimensions consist of knowledge communication quality performance managerial skill initiative interpersonal skill creativity judgment and problem solving. Based on the results of statistical analysis it can be concluded that Social interaction effect the managerial skills dimension. Dimension of work variety which influence knowledge communication and managerial skills dimensions. Dimension of workload effect the dimensions of initiative as well as the dimensions of recognition and feedback influence the dimensions of knowledge."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengaruh yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan dengan pembentukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peran pemerintah terhadap kebijakan rencana dan strategi pendidikan nasional, hal ini tak lepas dari fungsinya dalam memberikan jaminan perlindungan pendidikan yang layak untuk warga negara, adanya putusan tersebut bukan berarti penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerintah daerah lepas tangan begitu saja untuk mengembangkan RSBI/SBI tetapi justru harus lebih berperan lagi, sepanjang dalam prakteknya tetap memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi karena sejatinya tujuan awal dikembangkannya RSBI/SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar internasional/dunia tetapi tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan negara serta budaya lokal. Penulisan tesis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

This thesis discusses how the role of government in an effort to advance education in Indonesia in accordance with the constitutional mandate of Article 31 of the 1945 Constitution and the Law on National Education System and also analyze how the interpretation of the Constitutional Court in the Judicial Article 50 Paragraph (3) of the Law Number 20 Year 2003 on National Education System, As well as the effects that arise as a result of the decision. With the decision of the Constitutional Court No. 5/PUU-X/2012 on National Education System, relating to the establishment of international school or international school directly and indirectly affect the role of government to plan policies and national education strategy. it is not separated from its function in providing protection guarantee a decent education for citizens, the ruling does not mean the state officials in this case the government and/or local governments just hand off to develop RSBI/SBI but it should be more involved again, all in practice taking into account the legal reasoning of the Constitutional Court because his initial goals developed RSBI/SBI is to produce graduates who have the competence to international standards/ world but still maintain high values ​​of the nation and the state as well as local culture.

The thesis using research methods of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach)."