Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan mengambil konteks diskusi perkembangan gerakan agraria, studi ini ingin menjelaskan upaya komunitas petani dalam meningkatkan daya tahan hidup di Hutan Negara berbasis kapital sosial. Studi kasus pada komunitas petani Moro-Moro di Register 45, Mesuji. Adapun kapital sosial dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek, yakni kapital sosial komunitarian, jaringan dan institusional. Lewat pendekatan studi kualitatif, pertama dari aspek kapital sosial komunitarian Moro-Moro memperlihatkan kemampuan menciptakan kapital sosial dengan didasari oleh sejarah kemunculan sebagai sebuah komunitas yang spontanitas; kedua dari aspek kapital sosial jaringan Moro-Moro menunjukan kemampuan untuk mengembangkan jaringan yang kemudian berkontribusi pada penguatan internal dan penggalangan dukungan dari berbagai stakeholder untuk bertahan di Register 45; ketiga secara institusional kapital sosial Moro-Moro dapat berkembang karena ada pembiaran atas kondisi Register 45 dan sementara Moro-Moro kemudian berkembang menjadi kampung. Bahkan berangsur-angsur negara mulai menunjukan keberpihakan meskipun legalitas menduduki tanah belum kunjung juga didapatkan. Secara teoritis studi ini memperlihatkan bahwa kapial sosial komunitarian ternyata mampu menjadi landasan untuk mengembangkan kapital sosial lebih lanjut yang kemudian mampu berkontribusi pada peningkatan sosial ekonomi komunitas petani.

---

By taking the context of the discussion of the development of the agrarian movement, this study want to explain the efforts of the farming community in improving survival in the State Forest-based social capital. Case studies on the farming community Moro-Moro in Register 45, Mesuji. The social capital in this study viewed from three aspects, namely the communitarian social capital, networks and institutional. Through a qualitative study approach, the first of the communitarian social capital aspects of Moro-Moro demonstrate the ability to create social capital based on the historical emergence as a community of spontaneity; then second, from the aspect of social capital networks Moro-Moro show the ability to develop a network which then contribute to the strengthening of internal and raising support from various stakeholders to survive in register 45; third, institutional of Moro-Moro social capital can develop because there is negligence on the condition register 45 and while Moro-Moro developed into the village. Even the state gradually began to show partiality though legality occupied land has not yet well established. Theoretically, this study shows that social kapial communitarian was able to form the basis for further developing social capital that is then able to contribute to the socio-economic improvement of the farming community."

"ABSTRAKKonflik kehutanan umumnya dikarenakan adanya ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam, tumpang tindih, administrasi penggunaan tanah yang kurang baik, dan penegakan hukum yang lemah.Konflik penggunaan tanah dapat mengganggu tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan menyebabkan meningkatnya kebutuhan tanah yang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik penggunaan tanah.Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan HTI Register 45 yang buruk sebagai aspek yang paling berpengaruh terhadap adanya potensi konflik. Buruknya pengelolaan akan mendorong masyarakat untuk menggunakan tanah-tanah perkebunan yang tidak digarap untuk kepentingan pribadinya. Ditinjau dari aspek sosial, HTI yang berpotensi konflik tinggi adalah masyarakat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi dan penguasaan lahan pertanian yang sempit. Ditinjau dari aspek fisik, Kawasan yang berpotensi konflik adalah kawasan yang memiliki tanah yang belum digarap, memiliki aksesibilitas yang baik dan memiliki harga tanah yang tinggi.

---

ABSTRACT

Forestry conflict are generally due to the inequality of control over land and natural resources, overlapping, chaotic administration of land use, and weak law enforcement.

Land use conflicts in the plantation sector can interfere with development goals national. On the other hand, population growth and poverty lead to increased land requirements that become factors causing land use conflicts.

The results showed HTI management register 45 bad as the most influential aspects against any potential conflict. Poor management will encourage people to use the estate lands are not cultivated for personal use. Judging from the social aspect, HTI high conflict potential is communities with a high population density, high levels of poverty and narrow agricultural land tenure. Judging from the physical aspect, which potentially conflict area is the area that has not been tilled land, has good accessibility and has a high land prices."

"Perubahan fungsi dari suatu wilayah pertanian di kawasan transmigrasi menjadi suatu wilayah perkotaan baru mengakibatkan berubahnya pola transportasi di Kecamatan Mesuji Timur, sehingga perlu dilakukan perencanaan terhadap sistim transportasinya. Bangkitan Perjalanan merupakan tahap awal dari suatu perencanaan transportasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model bangkitan perjalanan pada wilayah Kecamatan Mesuji Timur.Pengumpulan data untuk mengkalibrasi model bangkitan perjalanan dilakukan dengan survey data primer melalui kuesioner terhadap sejumlah rumah tangga yang dipilih secara acak, perhitungan lalu-lintas di lapangan serta data sekunder.Model disagregat produksi perjalanan orang berbasis rumah (home based trip production) yang dihasilkan merupakan fungsi dari jumlah anggota keluarga dan penghasilan rata-rata keluarga, sementara variabel kepemilikan kendaraan tidak disertakan dalam model karena variable tersebut mempunyai korelasi yang tinggi terhadap variabel penghasilan rata-rata keluarga serta tidak signifikan terhadap model produksi perjalanan.Model tarikan perjalanan (trip attraction) berbasis bukan rumah (non home based trip) terkait dengan perjalanan barang atau komoditi dan merupakan fungsi dari luas tanam sawit, luas tanam padi dan luas tanam karet.

---

Transformation of the function of agricultural region in transmigration areas into a new urban areas results in changes in transport patterns in The East Mesuji Sub-District. Hence, it is required to develop transportation planning in such area. Trip generation is the initial phase of the transportation planning.The purpose of this research is to develop trip generation model of The East Mesuji Sub-District.The calibration process of the model is performed with primary data survey through a questionnaire to a number of households which were randomly selected, as well as traffic counting in the field and secondary data.Disaggregated model of the home based trip production generated in this research is a function of the number of family members and the family average income, while vehicle ownership variables could not be included in the model since it has high correlation to the family average income variable and it is not significant to the trip production model.The non home-based trip attraction model generated in this research is related to the goods or commodities movement and it is a function of the acreage of oil palm, rice and rubber planting area."

"Membangun agribisnis di daerah transmigrasi pada hakekatnya adalah membangun sebuah sistem. Karena agribisnis sebagai suatu sistem dibangun oleh beberapa sub sistem yang saling berhubungan, yaitu sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir dan sub sistem penunjang dimana keterkaitan yang terjadi antara sub sistem bersifat agregatif. Oleh karena itu sejak awal perlu direncanakan pula pengembangan industri hulu sampai hilir dalam pengembangan pengelolaan tanaman pangan sebagai kegiatan usaha agnbisnis di kawasan transmigrasi. Mengingat berbagai keterbatasan yang akan dihadapi di masa depan, perlu strategi penanganan yang menyeluruh dan perlu pembenahan pada semua sub sistemnya sehingga ke depan nanti mampu menciptakan peluang usaha yang dikembangkan dan mekanisme sistem tersebut dan agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasanr.Penelitian yang dilaksanakan di kawasan transmigrasi Mesuji Atas II G ini berujuan untuk menyusun formulasi altematif strategi bagi pengembangan usaha agobisnis tanaman pangan dan pengembangan peluang usaha di masa depan, yang dilakukan dengan pendekatan analisis Dynamic Scenario. "

"Hutan mangrove Blanakan memiliki daya tarik wisata seperti memiliki jenis mangrove dan fauna yang beranekaragam, tempat pelelangan ikan terpadu, penangkaran buaya, upacara Nadran dan Sisingaan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, jumlah wisatawan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, daya dukung fisik kawasan wisata seperti membatasi jumlah maksimal pengunjung yang datang perlu diperhitungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kawasan ekowisata berdasarkan aspek biofisik, sosial, dan ekonomi; daya dukung fisik kawasan wisata; dan membuat strategi pengembangan ekowisata. Metode penelitian yang digunakan adalah mix method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi biofisik ini ditinjau dari jenis-jenis mangrove yang didominasi oleh Avicennia marina, indeks keanekaragaman fauna mangrove masuk dalam kategori sedang, indeks vegetasi kerapatan mangrove lebat, kondisi amenitas yang masih harus diperbaiki, serta aksesibilitas yang kurang memadai dan perlu diperbaiki. Keberadaan kawasan ekowisata mangrove Blanakan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat Blanakan. Masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya di kawasan ekowisata ini dengan berperan sebagai penyedia jasa wisata, keamanan, kebersihan, penyelenggara budaya, dan penanaman mangrove. Indeks kepuasan pengunjung dalam kategori kurang puas. Berdasarkan analisis daya dukung fisik kawasan wisata, jumlah pengunjung yang datang belum melampaui batas daya dukung fisik kawasan wisata. Strategi pengembangan ekowisata adalah membuat program-program wisata, melibatkan masyarakat setempat di lokasi wisata, membuat dan memperbaiki sarana dan prasarana, memperbaiki aksesibilitas, mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat di bidang ekowisata, membuat tata tertib wisata.

---

Blanakan mangrove forest has good tourist attractions such as having various types of mangroves and fauna, integrated fish auction sites, crocodile breeding, Nadran and Sisingaan ceremonies. Based on tourist visits data, the number of tourists from year to year has increased. This is feared to cause environmental damage. Therefore, to avoid further damage, efforts on limiting the physical carrying of tourist areas. This study aims to analyze the condition of the ecotourism area based on biophysical, social and economic aspects; physical carrying capacity of tourist areas and make a strategy for developing ecotourism. The method of the research is quantitative and qualitative methods. The result showed that the types of mangrove dominated by Avicennia marina, the index of mangrove fauna diversity was in the moderate category, vegetation induction of dense mangrove density, the facilities and infrastructures still had to be repaired, and inadequate accessibility and needed repairs. The existence of the Blanakan mangrove ecotourism area creates new jobs for the Blanakan community. Many people depend their lives on this ecotourism area by acting as a provider of tourism services, security, cleanliness, cultural organizers, and planting of mangroves. The visitor satisfaction index in the category was less satisfied. Based on the analysis of the physical carrying capacity of the tourist area, the number of visitors who come has not exceeded the physical carrying capacity of the tourist area. The strategy are make tourism programs, involve the local community in tourist sites, create and improve facilities and infrastructure, improve accessibility, provide guidance and training to the community in the field of ecotourism, make tourism rules."

"Pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat di kawasan permukiman dapat menyebabkan ketidakseimbangan air tanah, sehingga memerlukan upaya konservasi untuk menjaga keseimbangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan kegiatan konservasi air tanah masih membutuhkan pedoman untuk menjadikan kawasan permukiman berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi tata kelola konservasi berbasis keberlanjutan keseimbangan air tanah di wilayah permukiman. Metode analisis menggunakan uji statistik, System Dynamics, Multidimensional Scaling, dan Interpretive Structural Modeling. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wilayah studi berstatus tidak berkelanjutan dengan daya dukung lingkungan defisit air, dimana aspek sosial berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan konservasi air tanah. Model yang dibuat menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan konservasi air tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk merumuskan strategi konservasi air tanah perlu mengacu pada penilaian status daya dukung lingkungan, keberlanjutan kawasan, dan keterlibatan masyarakat. Perumusan strategi jangka pendek berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perumusan kebijakan tata kelola, jangka menengah bertujuan untuk meningkatkan dukungan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, dan jangka panjang bertujuan untuk membentuk lembaga sosial untuk meningkatkan koordinasi/kerjasama pemangku kepentingan.

---

Overuse by people in residential areas can cause an imbalance in groundwater, so conservation efforts are needed to maintain the balance. The problem in this research is that people implementing groundwater conservation activities still need guidelines to make residential areas sustainable. This study aims to formulate a conservation governance strategy based on the sustainability of groundwater balance. Methods of analysis using statistical tests, System Dynamics, Multidimensional Scaling, and Interpretive Structural Modeling. The study results show that the two study areas have unsustainable status with a water deficit environmental carrying capacity, where social aspects significantly affect the implementation of groundwater conservation. The model created produces recommendations for groundwater conservation management strategies. This study concludes that formulating a groundwater conservation strategy refers to assessing the status of environmental carrying capacity, area sustainability, and community involvement. The short-term strategy formulation focuses on community empowerment and the formulation of governance policies, the medium-term aims to increase government support in reducing dependence on groundwater, and the long-term aims to form social institutions to improve stakeholder coordination and cooperation."

"Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan ruang di Batam yang berubah.Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang dan bagaimana kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sehubungan dengan perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung.Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini apabila dilihat dari sifatnya merupakan penelitian eksploratoris dimana penelitian yang menjelajah sebuah SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013 tentang perubahan peruntukkan tanah sehingga mengubah pula rencana tata ruang yang telah berlaku di Batam serta berdampak bagi kedudukan warga selaku pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang statusnya menjadi tidak pasti.Adapun simpulan dari permasalahan bahwa SK Menhut tersebut mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku khusus di Batam terutama terkait dengan aturan rencana tata ruang di Batam sebagai daerah industri dan mengenai kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sama dengan pemegang hak atas tanah di atas tanah Negara dan sekalipun perubahan peruntukkan tersebut terjadi maka Pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah guna mengakomodir kerugian yang ditimbulkan dari perubahan peruntukkan lahan tersebut.

---

Publication of Ministry of Forestry decree No. 463/KPTS-II/2013, especially in an area of 1,834 hectares which change the designation of land management rights be protected forest area in Batam polemical. Region is in fact already established industrial area, residential area, and the Government office region, but with the publication of the Ministry of Forestry decree there will be use of a changing utilization of space in Batam.

Problems that can be observed is about how to change the designation of land management rights be protected forest area viewed from the perspective of spatial planning law and how to position holders of land rights on land management rights with respect to changes in the designation of land management rights be protected forest areas.

The method used in this paper when seen from the nature of exploratory research is research that explores where a Minister of Forestry Decree No. 463/KPTS-II/2013 about changing the designation of the land so as to change anyway spatial plan that has prevailed in Batam and has implications for the position of resident as the holder of land rights on land management rights whose status is uncertain.

The conclusion of the Ministry of Forestry decree issues that override the rules that apply in Batam mainly related to spatial planning rules in Batam as an industrial area and the position holders of land rights over the same land management rights to holders of land rights on the ground state and even change the designation of the case then the Government must provide guarantees and legal protection for holders of land rights in order to accommodate the losses from changes in the designation of the land."

"ABSTRAKKasus sengketa tanah dapat terjadi antara institusi dengan masyarakat baik institusi swasta maupun pemerintah. Pada tesis ini dilaporkan kasus sengketa tanah antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat di Kabupaten Sumenep.Tujuan studi ini adalah mengkaji kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok D sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan mengkaji hak-hak masyarakat atas tanah yang termasuk kawasan hutan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888k/PDT/2014.Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada kasus ini empat orang warga Sumenep menggugat Perhutani karena menganggap Perhutani telah menyerobot tanah milik mereka. Warga menggugat Perhutani berdasarkan kohir/petok D yang dimilikinya padahal kohir/petok D bukan alat bukti penguasaan tanah. Sementara itu Perhutani menggunakan penunjukan kawasan hutan sebagai dasar penguasaan tanah. Penunjukan kawasan hutan bukan dasar yang kuat terhadap kepemilikan tanah di kawasan hutan karena harus diikuti proses penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Pada kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi warga. Seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan hasil penilaian dari tim IP4T karena bila terjadi sengketa tanah di kawasan hutan, perlu dibentuk tim IP4T yang akan menilai dan menyelesaikan sengketa di kawasan hutan. Selanjutnya tanah tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan didaftarkan permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat. Dengan demikian warga dapat melakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

---

ABSTRACT

Land dispute cases could occur between institutions with society, either private and government institutions. This thesis reported cases of land disputes between the State Forestry Public Company (Perhutani) with peoples in Sumenep.

The purpose of this study are to assess legal force of the evidence Kohir/Petok D as Proof of Land Entitlement Rights in Forest Areas and examine the rights of peoples over land including forest area is related with the Supreme Court verdict No. 1888k / PDT / 2014.

The method used is the literature research to perform study towards a case that has become a court verdict and has enforceable. In this case there are four Sumenep villagers sued Perhutani because it assume Perhutani had usurped their properties. The residents that sued Perhutani based kohir/Petok D while them are not evidence of land tenure. Meanwhile, Perhutani use the designation of forest areas as a basis of entitlement of land. The designation of forest area is not a strong basis for the entitlement of land in the forest because they have followed structuring limit process and establishment of forest. In this case, the Supreme Court rejected the resident cassation. The Supreme Court should consider the results of the assessment IP4T team because, when there is land disputes in forest areas, need to be formed IP4T team that will assess and resolve disputes in the forest area. Furthermore, the land could excluded from of forest area and registered the application of land rights in the local land office. Thus residents can undertake a reconsideration of the verdict of the Supreme Court."

"Perkembangan teknologi informasi mengubah perilaku individu menjadi berjejaring, menciptakan lanskap bisnis yang horizontal dimana semua orang, penjual, pembeli, distributor, supplier, kompetitor, saling terhubung. Untuk menghadapi lanskap bisnis horizontal tersebut perusahaan dapat menjalankan konsep New Wave Marketing yang dimulai dengan communitization, yang mendorong terciptanya produk berbasis komunitas. Saat ini banyak komunikasi dalam social media komunitas yang bertujuan memasarkan produk. Padahal komunitas adalah sekumpulan orang dengan minat atau aktivitas yang sama, yang saling peduli antar anggotanya.Tesis ini meneliti bagaimana formulasi social media yang digunakan dalam pemasaran produk berbasis komunitas tersebut dalam menghadapi lanskap bisnis horizontal. Temuan penelitian formulasi social media adalah penggunaan social media search, social networking, interpersonal, publish, video, microblogging, dan photo sharing, dengan fungsinya masingmasing yang disesuaikan dengan elemen communitization, confirming, clarifying, commercialization, co-creation / Experience, communal activation / Anyplace, conversation / Communication dari New Wave Marketing dan ABCDE marketing mix. Social media pada akhirnya juga menciptakan word of mouth yang dapat mempengaruhi penjualan produk berbasis komunitas.

---

The development of information technology changed the behavior of individuals into networking, creating a horizontal business landscape where all people, sellers, buyers, distributors, suppliers, competitors, are well connected to each other. To deal with the horizontal business landscape, company can execute New Wave Marketing concept that began with communitization, which encourages the emergence of community-based products. Today there is a lot of product marketing communication in community’s social media, though the community is a group of people with similar interests or activities that its members take care of each other.

This thesis examines how social media formulations used in the community based products marketing based dealing with the horizontal business landscape. Social media formulation of research findings is the use of search, social networking, interpersonal, publishing, video, microblogging, and photo sharing social media, with their respective functions that are adapted to communitization, confirming, clarifying, commercialization, co-creation / Experience, communal activation / Anyplace, conversation / Communication elements of New Wave Marketing and ABCDE marketing mix elements. At the end, social media also creates word of mouth that can affect community-based product sales."