Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUsaha Kecil dan Menengah pada saat ini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya, pembahasan mengenai UKM bukan menjadi agenda penting kerja sama kawasan. Namun, pada saat ini ASEAN menjadikan isu UKM sebagai salah satu isu penting. Salah satu bentuk keseriusan ASEAN terhadap isu UKM adalah dengan masuknya agenda pembahasan UKM pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 khususnya pada pilar equitable economic development. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masuknya agenda UKM dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 merupakan bentuk dari developmental regionalism, yaitu agenda pengembangan UKM dalam cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan ekonomi domestik negara anggota ASEAN, khususnya Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Meskipun UKM telah menjadi pembahasan kerja sama ASEAN, namun pada saat ini negara anggota ASEAN belum memiliki kesepakatan yang sama terkait definisi UKM. Selain itu, kebijakan dan strategi mengenai UKM masih ditentukan oleh kebijakan domestik masing-masing negara anggota ASEAN yang berlandaskan pada ASEAN Strategic Action Plan for SME Development.

---

ABSTRACTCurrently, Small and Medium Enterprises SME has become one of the sectors which is being concerned in ASEAN member countries. Formerly, the discussion about SME was not an important agenda of regional cooperation. However, at this time, ASEAN makes the issue of SME as one of the important issues. One of ASEAN rsquo s actions towards the issue of SME is the appearance of the SME discussion on ASEAN Economic Community Blueprint 2015 agenda, especially on the pillars of equitable economic development. The results of this study found that the appearance of the SME agenda on Blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 is a form of developmental regionalism, which is SME development agenda on blueprint of the ASEAN economic community is an extension of the domestic economic policies of ASEAN member countries, especially Singapore, Malaysia, Indonesia, and Thailand. Even though SME has been a discussion of ASEAN agenda, but at this time, ASEAN member countries have not yet the same agreement on the definition of SME. In addition, policy and strategy on SME is still determined by domestic policy which depends on ASEAN Strategic Action Plan for SME Development."

"Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menegah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk mengadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan 'Tidak baik'. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria 'Tidak baik'. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

---

This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung. Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs.

The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time.

The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good". Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung.

Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers."

"Perjanjian Kemitraan Antara Ritel Modern Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di dalam Persaingan Usaha Industri Ritel Terdapat Posisi Dominan dan Ketidakseimbangan oleh Ritel Modern yang berdampak terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membahas Permasalahan mengenai bagaimana Implementasi Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM di Wilayah Kota Madya Bogor, dan apakah Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM tersebut sesuai dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Sehat, serta bagaimana Model/Mekanisme Pengawasan Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Tesis ini, penulis mengambil contoh perjanjian kemitraan antara Yogya Bogor Junction (Ritel Modern) dengan salah satu Usaha Kecil di wilayah Kota Bogor.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara tidak langsung Yogya Bogor Junction telah menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Jo. Pasal 12 huruf (a) PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengawasan Kemitraan menggunakan 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu Pengawasan secara Preventif dan Pengawasan secara Represif, Perizinan merupakan salah satu bentuk Pengawasan Preventif dan yang berwenang melakukan Pengawasan Represif adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa Pemerintah Pusat harus terus mengawasi Pelaksanaan maupun Penerapan Program Kemitraan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan hendaknya Usaha Besar Ritel Modern selalu memegang teguh prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, agar dapat ikut membina usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi lebih mandiri dan berdaya guna.

---

Partnership Agreement between Modern Retail with The Micro, Small, And Medium Enterprises (SMEs) in the retail industry competition there dominant position and imbalance by Modern Retail that affecting welfare Micro, Small, And Medium Enterprises (SMEs). This study discusses the problem about The Implementation of The Partnership Agreement between Modern Retail with SMEs in The Bogor City, and whether The Partnership Agreement between The Modern Retail with SMEs in accordance with The Principles Of Fair Business Competition, and how The Model/Monitoring Mechanism Partnership Agreement between The Modern Retail with SMEs. The Method used in this Research is a normative legal research methods, with the approach of legislation. In this research, The Authors take an example of a Partnership Agreement between Yogya Bogor Junction (Modern Retail) with a Small Enterprise in The Bogor City.

The Research concludes that indirectly Yogya Bogor Junction has mastered SMEs as business partners in The Implementation of The Partnership, it is contrary to Article 35 of Act Number 20 of 2008 on SMEs and Article 12 (a) of Government Regulation Number 17 of 2013 on The Implementation of Act Number 20 of 2008 on SMEs. Monitoring partnership uses two (2) types of monitoring is preventive and repressive, licensing is one form of preventive monitoring and authorized to repressive monitoring is The Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In The End, The Authors recommend that The Central Government must be continue to monitor implementation and application of partnership program to make it work as expected and should large enterprises such as Modern Retail always uphold The Principles Of Of Fair Business Competition, in order to participate to foster Micro, Small And Medium Enterprises become more independent and efficient."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap perpajakan Indonesia masih jauh dari maksimal. Penelitian ini menguji pengaruh tiga faktor penting terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro di Indonesia, yaitu Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran, dengan menggunakan regresi berganda. Survei secara online dilakukan untuk mengumpulkan data dari 122 responden di kota Surabaya dan berfokus pada wajib pajak perusahaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha mikro. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in Indonesia's economy. However, the contribution of MSMEs to Indonesian taxation is still far from reaching the maximum point. This research examines the effect of three critical factors on tax compliance among the Micro Enterprises in Indonesia, namely Tax Knowledge, Tax Rate, and Equity and Fairness, by using multiple regression. An online survey was conducted to collect data from 122 respondents in Surabaya and focused on micro-enterprises taxpayers. The result indicates that Tax Knowledge, Tax Rate, Equity and Fairness significantly impact tax compliance among the micro-business taxpayers. Tax Knowledge had the most significant impact on compliance behavior among the taxpayers."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

"ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini secara garis besar adalah, pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peritel tradisional Indonesia berdasarkan ratio decidendi putusan-putusan KPPU. Kedua, tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum ritel tradisional Indonesia, dan ketiga, penulis ingin melihat bagaimana prospek perlindungan hukum ritel indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN setelah sebelumnya dibandingkan dengan kondisi perlindungan hukum ritel tradisional di Thailand secara singkat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif dengan kajian literatur yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, putusan, serta perbandingan.Penulis mengidentifikasikan bahwa pada dasarnya isu perlindungan hukum bagi ritel tradisional Indonesia memiliki kesamaan dengan ritel tradisional di Thailand yaitu persaingan secara langsung dengan ritel besar modern. Respon pemerintah Thailand adalah dengan menerbitkan undang-undang khusus di bidang ritel serta adanya Code of Ethic. Persaingan secara lansung antara ritel tradisional dan besar modern di Indonesia terjadi karena berkaitan dengan regulasi dan efektivitas zonasi, aturan jam buka layanan, rendahnya kompetensi pedagang serta pengelolaan pasar, dan juga berkaitan dengan lemahnya ruang lingkup kewenangan KPPU serta kurang efektifnya penegakan perlindungan hukum.Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan penguatan kewenangan KPPU dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, untuk meningkatkan posisi tawar peritel tradisional Indonesia sebaiknya memiliki asosiasi atau perkumpulan yang dapat merespon permasalahan ?permasalahan yang dihadapi.

---

ABSTRACT

The purpose of writing this paper are, first, to find out the problems faced by Indonesian traditional retailers based on ratio decidendi in Commission's decisions. Secondly, this paper wants to know how the law regulate Indonesian traditional retail industry, and third, the authors wanted to see how the prospects for legal protection of Indonesian traditional retail industry in the ASEAN Economic Community as compared to the previous condition of the legal protection of traditional retailing in Thailand. The research method that I use is normative literature review supported with the statute approach, and conceptual, decision, as well as a comparison approach.

The authors identified that basically the issue of legal protection for traditional retail Indonesia has in common with traditional retail in Thailand namely direct competition with large retail modern. Thai government's response is to publish specific legislation in the field of retail as well as the Code of Ethics. Direct competition between traditional retail and modern large in Indonesia occurred as it relates to the effectiveness of regulation and zoning, rules of opening hours, lack of competence and management of market traders, and also relates to the weakness of the Commission's scope of authority and a lack of effective enforcement of legal protection.

Based on the problems identified previously, for the ASEAN Economic Community is necessary to strengthen the authority of the Commission and revision of Law No. 5 of 1999. In addition, to improve the bargaining position of Indonesian traditional retailers should have an association or associations that can respond to the problems faced."

" ABSTRAKPada saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan dalam menjalankan keberlangsungan kegiatannya. Salah satu tantangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sedang dihadapi diantaranya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki keterbatasan dalam menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menganggap bahwa penerapaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja membutuhkan biaya yang mahal. Salah satu upaya perbaikan secara berkala dan progresif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan adalah peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja dan pengusaha melalui program pelatihan perbaikan lingkungan kerja dengan menggunakan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Skripsi ini membahas bagaimana proses pelaksanaan program, kendala pelaksanaan program, dan pencapaian pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE merupakan program pelatihan yang memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan suatu tindakan yang praktis dan hanya mengeluarkan biaya yang rendah namun dapat memperbaiki kondisi tempat kerja. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hasil perbaikan kondisi tempat kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sudah menerapkan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja setelah para pekerja dan pengusaha Usaha Mikro, kecil, dan Menengah mengikuti pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE . Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE yaitu keterlibatan unsur tripartit dalam melaksanakan program Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE , masih rendahnya kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah, dan tindak lanjut action plan.

---

ABSTRACTUntil recently, Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are facing various challenges in carrying out their sustainability. One of the current challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises is the limitation in applying safety and health aspects according to the expected standards. This limitation is caused by Micro, Small, and Medium Enterprises 39 consideration that the application of health and safety aspects requires high cost. One of the government 39 s progressive improvement efforts are given by the Ministry of Manpower to raise awareness of workers and employers through a work improvement program using the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program for Micro, Small, and Medium Enterprises. This thesis discusses the process, obstacles, and the achievements from implementation of Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program that are given by the Ministry of Manpower to increase the awareness of safety and health for Micro, Small and Medium Enterprises. This research is a qualitative research with descriptive design. The result shows that the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program can actually improve workplace conditions as training program for Micro, Small and Medium Enterprises by performing a practical and low cost action. In addition, the results of this study indicate that there are improvements in the workplace conditions of Micro, Small, and Medium Enterprises that have been implemented in accordance with safety and health standards. However, there are still obstacles found in implementing the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program, which includes the involvement of tripartite elements in implementing the Working Improvement in Small Medium Enterprise WISE program, the low level of safety and health awareness on Micro, Small and Medium Enterprises, and from action plan follow up. "

"ABSTRAKTesis ini melakukan pembahasan mengenai pengaruh sebelum dan sesudah atas intervensi yang dilakukan oleh sektor swasta dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam studi kasus Wirausaha MudaMandiri. Beberapa hal yang akan dilakukan analisis adalah mengenai pengaruhatas intervensi swasta terhadap perkembangan usaha dari UMKM yang dilihatberdasarkan peningkatan omset, aset usaha dan net profit, kemudian mengenaiperngaruh atas intervensi swasta terhadap akses keuangan dari UMKM, sertapengaruh intervensi swasta dalam menarik perhatian Pemerintah terhadap parapelaku UMKM yang telah mendapatkan intervensi swasta

---

ABSTRACTThis thesis is a discussion about the effect before and after the intervention by theprivate sector in the empowerment of the micro small and medium enterprises incase study of Wirausaha Muda Mandiri . Some things that will be analyze is theimpact of the intervention of the private sector to the development of the businessof SMEs is seen by the increase in turnover , business assets and net profit , thenthe impact of the intervention of the private sector to the access to finance ofSMEs , as well as the effect of the intervention of private in drawing theGovernment's attention to the the SMEs that have gained private intervention ."