Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang efektivitas metode penggalangan terhadap mantan narapidana teroris di Indonesia. Terorisme di Indonesia terbukti masih ada bahkan berkembang dalam bentuk dan kelompok-kelompok baru. Penelitian ini berupaya mengukur efektivitas metode penggalangan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum maupun yang dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa triangulasi yang membandingkan data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Responden yang diwawancarai adalah sumber utama yang terlibat langsung baik sebagai subjek maupun objek penggalangan intelijen. Hasil penelitian ini menyarankan adanya upaya terkoordinasi antara aparat negara dalam memberdayakan mantan narapidana kasus terorisme. Selain itu, pendekatan lunak dengan metode RASCLS dinilai efektif dan dianjurkan untuk digunakan.

---

This thesis discusses a method of raising the effectiveness of the intelligence conditioning for ex-convict terrorists in Indonesia. Terrorism in Indonesia has proven to still exist and even thrive in the form of new groups. This research seeks to measure the effectiveness of intelligence conditioning methods that have been carried out by law enforcement as well as those carried out by the nongovernmental organizations. This study is a qualitative study using techniques that compare data triangulation analysis and interviews from several sources. Respondents were interviewed is the main source directly involved either as the subject or object of intelligence conditioning. These results suggest the existence of a coordinated effort between state agencies to empower ex-convict terrorism cases. In addition, the soft approach RASCLS method is considered effective and is recommended for use."

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."

"Operasi keamanan gabungan telah dilaksanakan di wilayah Sulawesi Tengah selama satu dekade terakhir. Operasi ini dilaksanakan untuk mencari dan melumpuhkan kelompok teror jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun, operasi yang melibatkan TNI dan Polri tersebut belum mampu memberikan rasa aman yang substansial kepada masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya serangan dan kekerasan dari organisasi bersenjata MIT pada tahun 2020. Situasi tersebut mendorong upaya pembentukan Operasi Gabungan Khusus. Tesis ini mengkaji tentang Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan wawancara mendalam kepada sumber primer yang mewakili lembaga pelaksanan operasi keamanan gabungan. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi dari pelaksanaan Operasi Gabungan Khusus. Teori Intelijen Strategis dan Teori Strategi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi gabungan khusus yang dikuatkan dengan enam konsep. Enam konsep tersebut meliputi pertahanan negara, kepemimpinan strategis, first among equals, pelibatan TNI, the center of gravity, serta pertempuran hutan dan gerilya. Pendekatan intelijen strategis dilakukan guna mendapatkan hasil analisis dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Koopsgabsus dilakukan dalam dua cara yaitu dengan metode soft power dan hard power yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi dari kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kurang optimalnya Koopsgabsus dalam mencapai tujuan strategis salah satu penyebabnya adalah mengenai ketidakjelasan regulasi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara teknis pelaksanaan operasi gabungan khusus. Selain itu, karena alat perlengkapan di bidang tugas masih terbatas, adopsi teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Koopsgabsus. Hal-hal tersebut menjadi penghambat upaya strategis Koopsgabsus dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

---

For the past decade, joint security operations have been carried out in the Central Sulawesi region. This operation was conducted to find and dismantle the East Indonesia Mujahidin terror group (MIT). However, the procedure involving the TNI and the Polri has failed to give the people a powerful sense of security. This condition is evidenced by the increase in attacks and violence from the MIT armed organization in 2020. This situation prompted efforts to establish Special Joint Operations. This thesis examines the Special Joint Operations (Koopsgabsus) to counter terrorism in Central Sulawesi. A qualitative approach with an intrinsic case study method was chosen as the type and type of research with in-depth interviews with primary sources representing the institutions implementing joint security operations. Secondary data were obtained from literature studies and documentation studies from the implementation of Koopsgabsus. Strategic Intelligence and Strategy Theory are used to study and evaluate the performance of special joint operations reinforced by six concepts. The six concepts include national defense, strategic leadership, first among equals, TNI involvement, the center of gravity, and forest and guerrilla warfare. The study results found that the strategy was carried out in two ways, namely the soft power and hard power methods, which were carried out based on the tasks and functions of deterrence, prosecution, and recovery activities. On the other hand, Koopsgabsus was still not wholly successful in achieving their strategic objectives. One of the causes for Koopsgabsus's is a lack of regulatory certainty. Based on the research findings, existing regulations do not technically restrict the execution of special joint activities. Furthermore, because the equipment in the field of work is still restricted, technological acceptance remains a barrier to Koopsgabsus deployment. These causes impede Koopsgabsus's strategic attempts to counter terrorism in Central Sulawesi."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi lembaga yang memberi perhatian pada terorisme sebagai akibat dari paham radikalisme. Berdasarkan keterangan dari BNPT, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, beberapa diantaranya kembali melakukan aksi terorisme. Hal ini menjadi perhatian khusus aparat keamaan, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah aksi-aksi terorisme. Selain itu terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi terealisasinya aksi terorisme, salah satunya di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kegiatan penggalangan kepada mantan narapidana terorisme (Napiter) oleh pihak terkait dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme di wilayah Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan teori penggalangan, teori deradikalisasi, dan teori sinergitas. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan Nvivo sebagai alat bantu untuk mengkategorikan dan mempermudah dalam mendeskripsikan permasalahan serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan kepada mantan narapidana terorisme sudah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan intelijen negara di daerah, meliputi BIN, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, para napiter diberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait nasionalisme, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) oleh pihak LP dan kepolisian maupun setelah keluar LP dengan pemantauan dari BIN, TNI, Polri dan pemerintah daerah. Selain itu, proses penggalangan ketika napiter sudah bebas tetap diberikan perhatian khusus melalui silaturahmi ke rumah-rumah napiter dengan komunikasi persuasif oleh aparat setempat. Selanjutnya juga diberikan pendampingan kewirausahaan dan usaha mandiri oleh pemerintah daerah, serta sosialisasi terkait bahaya hoaks dalam dunia digital baik dari gadget ataupun media lain. Deradikalisasi secara mendasar sudah dilaksanakan oleh pihak BNPT dengan mensinergikan semua pihak dari lembaga- lembaga lain. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut menjadikan satu pertimbangan dan contoh nyata bahwa penggalangan dapat mencegah menyebarnya paham radikalisme dan aksi terorisme di masyarakat."

"Kelompok teroris menggunakan berbagai cara untuk melakukan mendukung pendanaan kelompoknya, salah satunya dengan membuat sebuah organisasi non profit yang menerima donasi dari masyarakat. Salah satunya Syam Organizer yang dibentuk Jamaah Islamiyah (JI) secara tertutu dan menerapkan sistem terputus untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat dan menggunakan sebagian dari donasi tersebut untuk memberangkatkan anggotan JI ke negara konlfik seperti Suriah. Organisasi tersebut dikendalikan oleh seorang Direktur Utama salah satunya Wahyu Hidayat yang memiliki tugas signifikan untuk mengendalikan organisasi. Sistem tertutup yang dibangun kemudian dapat dipecahkan oleh aparat intelijen dan penegak hukum. Pendekatan Routine Activity Theory (RAT) digunakan untuk mengalisa kejahatan Wahyu Hidayat dan teori intelijen dasar untuk menganalisa strategi intelijen dalan pengungkapan pendanaan teror. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada 6 (enam) narasumber yaitu Wahyu Hidayat (narapidana terorisme), Densus 88 Anti Teror Polri, Badana Intelijen Negera (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAKT) dan Kementerian Agama RI (Kemenag RI). Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan publikasi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan Wahyu Hidayat memiliki motivasi yang tinggi yang juga dipengaruhi oleh kajian rutin dari JI sehingga bersedia memanipulasi donasi dari masyarakat, memanfaatkan potensi pengumpulan uang dan barang yang besar dari masyarkat dan memanfaatkan celah regulasi di Indonesia terkait pengumpulan barang dan uang. Sementara intelijen, menerapkan strategi dengan baik untuk dapat mengungkap pendanaan teror yang dilakukan Wahyu Hidayat untuk Syam Organizer.

---

Terrorist groups use various ways to support the funding of their groups, one of which is by creating a non-profit organisation that receives donations from the public. One of them is Syam Organizer, which was formed by Jamaah Islamiyah (JI) in covered measures and implemented a cut off system to collect donations from the public and use part of the donation to send JI members to conflict countries such as Syria. The organisation is controlled by a Director, Wahyu Hidayat, who has significant duties to control the organisation. The closed system built can then be broken by intelligence and law enforcement officials. Routine Activity Theory (RAT) approach is used to analyse Wahyu Hidayat's crime and basic intelligence theory to analyse intelligence strategy in disclosing terror funding. This research is qualitative research with primary data collection through interviews with 6 (six) resource persons, namely Wahyu Hidayat (terrorism convict), Densus 88 Anti Terror Police, National Intelligence Agency (BIN), National Counterterrorism Agency (BNPT), Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (PPATK) and Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI). Secondary data was obtained from literature studies and publications from government agencies related to the research topic. This research shows Wahyu Hidayat has high motivation which is also influenced by regular studies from JI so that he is willing to manipulate donations from the public, take advantage of the large potential for collecting money and goods from the public and take advantage of regulatory loopholes in Indonesia related to the collection of goods and money. Intelligence, meanwhile, implemented a good strategy to uncover Wahyu Hidayat's terror funding for Syam Organiser."

"Tugas Karya Akhir ini berfokus pada strategi pencegahan kejahatan terorisme di dua bentuk rumah ibadah, yaitu masjid dan gereja. Rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat beribadah ternyata tidak terlepas dari risiko ancaman terorisme. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih tiga puluh serangan teroris yang dilakukan di masjid seluruh dunia, baik yang berbentuk pengeboman, penusukan, dan penembakan. BNPT sebagai aktor penanggulangan terorisme di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman terorisme dengan membentuk suatu strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pencegahan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dalam Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, dan Situational Crime Prevention. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat bagaimana upaya BNPT dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman terorisme di rumah ibadah.

---

This research focuses on the terrorism crime prevention strategy in two places of worship, mosques and churches. Evidently, places of worship is exposed to risks of terrorism threats. From 2015 to 2017, there are approximately thirty terrorist attacks in mosques around the world in the form of bombing, stabbing and shooting. The National Agency for Combating Terrorism who is the actor of terrorism countermeasures in Indonesia is responsible for giving protection from terrorism threats by forming a prevention strategy that involves several stakeholders. The prevention strategy is inline with what is explained in Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, and Situational Crime Prevention. This research aims to see how is BNPT`s efforts in giving protection from terrorism threats in places of worship."

"Pemerintah RI telah berupaya melakukan penanganan terhadap permasalahan terorisme dengan membentuk peraturan perundangan-undangan sebagai landasan hukum serta Lembaga dan Satuan Tugas seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus-88 Polri. Upaya penindakan berbasis penegakan hukum maupun deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dan Densus-88 ternyata belum menunjukkan hasil sesuai harapan karena masih terjadi aksi-aksi terorisme di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa. Pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam penganggulangan terorisme telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 5 Tahun 2018 namun sampai saat ini aturan pelaksanaannya melalui peraturan presiden belum disahkan sehingga pelibatan TNI belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki TNI dan bagaimana TNI dapat diperankan dalam penanggulangan terorisme khususnya pada upaya deradikalisasi oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah tergelar sampai ketingkat Desa (Babinsa). Peneliti mengunakan social bond theory dalam mengidentifikasi perubahan perilaku sehingga mantan narapidana terorisme meninggalkan ideologi kekerasan dan melepaskan diri dari organisasi teroris.

---

The Government of Indonesia has attempted to deal with the problem of terrorism by establishing legislation as a legal basis as well as Institutions and Task Forces such as BNPT (National Agency for Countering Terrorism) and Densus-88 Polri. Efforts to take action based on law enforcement and deradicalization carried out by BNPT and Densus-88 have not shown results as expected because there are still acts of terrorism in Indonesia that cause casualties. The involvement of the TNI (Indonesian National Army) in countering terrorism has been regulated in Law No. 34 of 2004 concerning the TNI and Law no. 5 of 2018 but until now the implementation rules through a presidential regulation have not been ratified so that the involvement of the TNI cannot be fully operationalized. This study uses a qualitative method to identify the potential of the TNI and how the TNI can be played in countering terrorism, especially in efforts to deradicalize the TNI (Indonesian National Army) which has been deployed to the village level (Babinsa). Researchers use social bond theory in identifying behavioral changes so that ex-terrorism convicts leave the ideology of violence and escape from terrorist organizations."