Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan program KB pascapersalinan danpascakeguguran di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan KepalaBKKBN Nomor : 146 Tahun 2009 dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya danSikap Pengelola dan Pelaksana Program KB.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptifanalitik.Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dari tingkat pengelola masih belummemiliki jalur koordinasi yang terprogram, selain itu perubahan kebijakan dariJampersal ke JKN sangat mempengaruhi komitmen pelaksana program. Masihkurangnya tenaga bidan dan dokter terlatih sehingga program belum dapatdilaksanakan secara optimal. Disamping itu edukasi yang disampaikan kepadamasyarakat belum fokus pada pelayanan KB MKJP. Belum adanya PeraturanDaerah tentang pelayanan KB MKJP pascapersalinan dan pascakeguguran di DKIJakarta. Sebab masih kurangnya komitmen dari pengelola dan pelaksana programdalam memprioritaskan KB MKJP pascapersalinan/pascakeguguran di DKIJakarta.Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untukmenjadikan Program KB MKJP pascapersalinan/ pascakeguguran menjadiprogram prioritas di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT"This thesis discussed about the implementation of postpartum and post abortion""family planning programs in DKI Jakarta Province based on The Head of National Family Planning Board (BKKBN) Regulation Number : 146/2009, focusing on communications, resources and attitudes of Family Planning (FP) Program Managers and Implementers.""This study was a qualitative research with descriptive analytic study design.""The study found that the communication from the management level still has no programmed coordination. In addition, policy changes from Jampersal to National Health Insurance (JKN) greatly affected the commitment of the program managers. There were still a lot of midwives and doctors not trained yet so that the program can not be implemented optimally. In addition, public education submitted was not focused on Long Acting Methods (LAM) family planning program. The absence of a Local Regulation on postpartum and post abotion LAM family planning services in Jakarta, was caused by a lack of commitment from Program Managers and Implementers in prioritizing Postpartum and Post Abortion LAM Program in DKI Jakarta.""Therefore, a strong commitment from the government is needed to make the postpartum and post abortion LAM FP Program be a priority program in DKI Jakarta.";"This thesis discussed about the implementation of postpartum and post abortion""family planning programs in DKI Jakarta Province based on The Head of National Family Planning Board (BKKBN) Regulation Number : 146/2009, focusing on communications, resources and attitudes of Family Planning (FP) Program Managers and Implementers.""This study was a qualitative research with descriptive analytic study design.""The study found that the communication from the management level still has no programmed coordination. In addition, policy changes from Jampersal to National Health Insurance (JKN) greatly affected the commitment of the program managers. There were still a lot of midwives and doctors not trained yet so that the program can not be implemented optimally. In addition, public education submitted was not focused on Long Acting Methods (LAM) family planning program. The absence of a Local Regulation on postpartum and post abotion LAM family planning services in Jakarta, was caused by a lack of commitment from Program Managers and Implementers in prioritizing Postpartum and Post Abortion LAM Program in DKI Jakarta.""Therefore, a strong commitment from the government is needed to make the postpartum and post abortion LAM FP Program be a priority program in DKI Jakarta.", "This thesis discussed about the implementation of postpartum and post abortion""family planning programs in DKI Jakarta Province based on The Head of National Family Planning Board (BKKBN) Regulation Number : 146/2009, focusing on communications, resources and attitudes of Family Planning (FP) Program Managers and Implementers.""This study was a qualitative research with descriptive analytic study design.""The study found that the communication from the management level still has no programmed coordination. In addition, policy changes from Jampersal to National Health Insurance (JKN) greatly affected the commitment of the program managers. There were still a lot of midwives and doctors not trained yet so that the program can not be implemented optimally. In addition, public education submitted was not focused on Long Acting Methods (LAM) family planning program. The absence of a Local Regulation on postpartum and post abotion LAM family planning services in Jakarta, was caused by a lack of commitment from Program Managers and Implementers in prioritizing Postpartum and Post Abortion LAM Program in DKI Jakarta.""Therefore, a strong commitment from the government is needed to make the postpartum and post abortion LAM FP Program be a priority program in DKI Jakarta."]"

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."

"Kejadian HIV yang terjadi pada seorang anak karena anak tersebut ditularkan oleh ibunya pada saat proses kehamilan, persalinan atau menyusui. Penularan HIV tertinggi pada saat proses persalinan. Penularan HIV terendah pada saat proses pemberian ASI eksklusif. PPIA atau Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak merupakan intervensi pada ibu hamil dengan cara melakukan pemeriksaan HIV dan pemberian ARV pada ibu hamil dengan HIV. Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari implementasi layanan PPIA di Provinsi DKI Jakarta, dengan wawancara mendalam kepada pemegang program di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta selatan, dan analisis data dari sistem pelaporan data HIV-AIDS SIHA pada tahun 2014-2016. Hasil yang didapatkan bahwa subjek yang mengikuti layanan PPIA di DKI Jakarta terbanyak pada usia reproduktif 20 - 49 tahun dan terdapat pada kelompok pasangan risiko tinggi. Selain itu, ada kecenderungan penurunan kegiatan layanan PPIA di DKI Jakarta pada tahun 2014 - 2016. Kurangnya dan adanya keterlambatan dalam pelaporan merupakan masalah dalam SIHA. Oleh sebab itu, dibutuhkannya pengembangan terhadap Program PPIA dan memperkuat SIHA, dengan meningkatkan pelatihan untuk petugas kesehatan disemua fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan antenatal dan mempromosikan sistem pelaporan wajib SIHA dengan sistem pelaporan yang lebih lengkap dan akurat.

---

Infant with HIV are transmitted from mother with HIV during pregnancy, delivery or breastfeeding period. Most of HIV tranmission could happened during delivery process. The lowest risk of HIV transmission among mother who practice exclusive breastfeeding. PMTCT or prevention of mother to child transmission is interventions by reaching pregnant women, by HIV screaning and providing ARV among mother with HIV. The objective of my paper is to study the barriers of PMTCT implementation in DKI Jakarta provinc, by using depth interview with program amangers at DKI Jakarta Provincial Health Office, West Jakarta, East Jakarta and South Jakarta districs, and analyzing the data from HIV AIDS Reporting System SIHA at period 2014 2016.

The results showed that subjects who followed PMTCT services in DKI Jakarta at most at reproductive age 20 49 years and risk group of high risk couple. In addition there is a declining trend in PMTCT services activities in Jakarta in 2014 2016. In addition, there is a decreasing in PMTCT services in DKI Jakarta in 2014 2016. Under reporting and delayed of reporting are the problem in SIHA. Need improving of PMTCT Program ans strengthening the SIHA, by increasing capacity training for health workers in all health facilities that provide antenatal services on the PMTCT and promoting mandatory reporting system SIHA with the complete and accurate of reporting systems."

"Tesis ini tentang Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009. Disain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian kombinasi Sequential Explanatory Sedangkan model implementasi yang digunakan adalah Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model tersebut kebijakan dihubungkan dengan kinerja. Variasi dalam ke 6 variabel Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik mempengaruhi kinerja kebijakan secara linier.

---

This thesis about Implementation Analysis Public Health Centre As Recipient Institution Obligation Report For Narcotic Addicts Policy in Greater Jakarta Province in 2014. Research design used is a combination of research methods Sequential Explanatory While the implementation model used is the model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. In that model of policy associated with performance. The relationship is influenced by six variables: Standards and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes of the implementing and Environment, Sosial, Economic and Political. Variation in the 6 variables Standar and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes and Environment Implementing Social, Economic and Political influence policy performance linearly."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terkait penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi pada SKPD BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan 2014. Analisis yang dilakukan mengenai penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan serta hambatan yang dialami dalam penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi di satuan kerja tersebut. Data yang dianalisis terdiri atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana di BPMPKB pada tahun 2013 sudah cukup baik, begitu juga pada tahun 2014, karena secara umum BPMPKB sudah menerapkan peraturan-peraturan terkait, dan mengikuti prosedur penatausahaan/pengelolaan keuangan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

---

This final paper aims to determine the accountability related to the administration/management of SKPD BPMPKB deconcentration fund in Jakarta in 2013 and 2014. The analysis conducted on the administration/management and reporting as well as the constraints experienced in administration/management of deconcentration fund in the work unit. Data that were analyzed consists of documents related to the administration/management and reporting of the deconcentration fund. The conclusion of this paper is the accountability of the management of funds in BPMPKB in 2013 is quite good, so was in 2014, because in general BPMPKB has already implemented related regulations, and followed the procedures of administration/financial management although there are still some drawbacks."

"Pada tahun 2014, terdapat permasalahan di bagian logistik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budi Kemuliaan yang berkaitan dengan pengendalian logistik yaitu ketidaksesuaian pencatatan kartu stok dengan jumlah persediaan aktual dan terjadinya penumpukan barang umum tidak rutin. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengendalian barang umum dan menganalisis faktor yang berhubungan dengan pengendalian barang umum di bagian logistik RSIA Budi Kemuliaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat delapan sarana pengendalian yang mempengaruhi fungsi pengendalian logistik, yaitu struktur organisasi, kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pemeriksaan internal. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan empat titik strategis pengendalian logistik yang belum optimal diantaranya pelaksanaan prosedur pengadaan, pelaksanaan pencatatan inventarisasi, pelaksanaan penyimpanan, dan pelaksanaan pendistribusian. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan pengadaan barang umum, kekurangan persediaan barang rutin, dan penumpukan barang tidak rutin.

---

In 2014, there were problems in the logistics control at Budi Kemuliaan Mother and Child Hospital (RSIA) which is a mismatch between the recording of stock card with the number of actual inventory and the accumulation of non routine general goods in the warehouse. This qualitative study aims to describe general goods control and its controlling in the logistics unit of RSIA Budi Kemuliaan.

The results showed that there were eight control measures that affect the function of logistics control which are organizational structure, policies, human resources, procedures, planning, recording, reporting and internal audit.

The conclusion of this study indicate four strategic points of control that not optimal including the implementation of procurement procedures, the implementation of recording inventory, implementation of storage, and implementatiton of distribution. These cause delays in procurement general goods, inventory shortage routine and non-routine accumulation of general goods"

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir park and ride di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan parkir park and ride memiliki tujuan untuk dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan sebagai penerimaan daerah berupa retribusi parkir, parkir ini merupakan off street parking yaitu bentuk parkir yang berada di luar badan milik jalan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta dengan menggunakan teori manajemen pendapatan daerah, James McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta belum sesuai dengan teori menajemen pendapatan daerah James McMaster. Dari dimensi Adequacy and Elasticity, sudah dapat terpenuhi, selanjutnya dari dimensi equity tidak terpenuhi karena tidak meratanya fasilitas dan tarif yang digunakan dilapangan, selanjutnya dimensi Administrative Feasibility sudah terpenuhi dengan struktur dan pengelolaan administrasi yang baik, dan yang terakhir adalah Political Acceptability sudah terpenuhi karena sudah jelasnya dasar hukum, law enforcement yang sesuai dengan porsinya, dan dukungan masyarakat didalam pelaksanaan kebijakan park and ride.

---

This study discusses the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta. Park and ride parking policy has mission of being able to overcome traffic congestion in Jakarta and a reception area in the form of parking charges, park and ride is off street parking that form of parking which is outside the body of way. The purpose of this study is to describe how the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta using the theory of local revenue management, James McMaster. The approach used in this study are post-positivist approach with using method of data collection field studies and literature.

The results of this study stated that the implementation of the policy of the park and ride in Jakarta is not in accordance with the theory of local revenue management James McMaster. From the dimensions Adequacy and Elasticity, had to be fulfilled, the next dimension of equity is not satisfied because the unequal distribution of facilities and tariffs that are used in park and ride, the next dimension of Administrative Feasibility has been fulfilled with the structure and management of good administration, and the last is Political acceptability has been met because it was clear legal basis, in accordance with the law enforcement portion, and community support in the implementation of policies of park and ride."