Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Di kota-kota besar dunia, termasuk Jakarta, fenomena permukiman kumuh (slum) merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebuah idiom yang melekat pada perkotaan; sebuah persepsi sebagian besar masyarakat tentang lingkungan pemukiman yang kualitasnya buruk, tidak teratur, dan jelek yang menurut sebagian pihak sebaiknya disembunyikan atau dihilangkan keberadaannya. Di Jakarta, tindakan penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap pemukiman ini dengan memindahkan penduduk ke tempat lain yang dianggap layak. Dalam hal ini solusi yang diambil pemerintah adalah dengan menempatkan mereka di rumah susun atau rumah sederhana. Namun solusi ini memiliki kendala dengan adanya penolakan penduduk untuk dipindahkan ke rumah susun atau rumah sederhana dengan berbagai alasan dan pertimbangan di antaranya masalah lapangan pekerjaan, jarak tempuh ke tempat kerja yang terlalu jauh atau penjualan unit rumah baik itu rumah susun maupun rumah sederhana kepada pihak lain (masyarakat berpenghasilan menengah maupun berpenghasilan tinggi) yang sering terjadi karena desakan ekonomi dan permasalahannya. Aspek pengawasan setelah masyarakat dipindahkan dan bertempat tinggal di rumah susun atau rumah sederhana merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya pengalihkuasaan unit rumah yang seharusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah kepada pihak Iain yang tidak berhak. Dengan demikian banyaknya kasus penjualan unit rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Hal ini perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah yang lain seperti perangkat hukum (aturan) yang jelas, aparatur pemerintah yang berdedikasi tinggi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perluasan Iapangan kerja. Seringkali solusi yang diambil pemerintah kurang menyentuh akar permasalahan sebenarnya karena ada rangkaian proses yang terlupakan seperti masalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini memiliki peranan yang cukup penting terhadap keberhasilan program perumahan yang akan diterapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Suatu langkah yang selama ini disadari atau tidak disadari terabaikan oleh pemerintah. Masalah perumahan masyarakat berpenghasilan rendah bukan masalah yang mudah dipecahkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Solusi yang telah diterapkan pemerintah terhadap permasalahan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah baik tiu rumah susun dan rumah sederhana mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif dan sisi negatif tersebut dapat diambil langkah yang dianggap tepat dan bijaksana dengan mempertimbangan aspek politik,ekonomi, sosial, budaya dan nilai kemanusiaan untuk mengatsi permasalahan."

"Indekos merupakan salah satu alternatif hunian bagi mahasiswa yang ingin menyewa kamar dekat dengan kampus. Beragam fasilitas disediakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam beraktivitas ataupun kebutuhan yang menunjang studi.  Kukusan Teknik merupakan salah satu kawasan di Depok yang mengakomodasi kebutuhan hunian mahasiswa Universitas Indonesia. Namun, terbatasnya jenis indekos di area Kukusan Teknik menyebabkan mahasiswa harus memilih hunian yang kurang sesuai dengan preferensinya. Ketidaksesuaian standar/norma mahasiswa terhadap kondisi indekos yang mempengaruhi kebutuhan fisik, psikis dan sosial individu  mengakibatkan housing deficit. Skripsi ini mecoba membahas housing adjustment seperti apa yang dilakukan pada indekos yang menurut individu defisit. Berdasarkan studi kasus, terdapat 3 respon yang dilakukan individu untuk meminimalisir housing deficit, yaitu residential adaptation, resident adaptation dan residential mobility. Respon ini dilakukan individu untuk mempertahankan kondisi hunian sesuai dengan standar/norma yang dimiliki.

---

Indekos is one of the housing alternative for college students who want to rent a room around campus proximity. Various facilities are provided to meet students needs and learning activities. Kukusan Teknik is one of the areas in Depok that accommodates the needs of housing. However, limited amount of student accomodation types in Kukusan Teknik caused them to choose indekos that do not suit their preferences. The discrepancy between students norms and actual housing condition which also affecting physical, psychological and social needs of the individuals led to housing deficit.

This thesis tries to identify what kind of housing adjustment that these individuals do to the student housing based on individual deficit. According to the case studied, there are 3 responses to minimize housing deficit, residential adaptation, resident adaptation and residential mobility. These responses are based on the needs of individuals on maintaining housing condition accordingly to their own standards/norms."

"Kelas menengah adalah kelompok mayoritas dari masyarakat di dunia yang banyak berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di dunia. Meskipun mayoritas penduduk di dunia maupun di Indonesia adalah kalangan menengah, namun kebijakan yang berlaku masih banyak yang belum mewadahi kalangan menengah ini, termasuk dalam aspek perumahan. Hunian adalah suatu kebutuhan primer, namun nyatanya meskipun begitu masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah pribadi. Dalam mendefinisikan kelas menengah dengan konteks Jakarta perlu dilihat dari beberapa perspektif salah satunya adalah dari pendapatan dan juga pengeluaran seseorang serta aset yang dimiliki. Tentunya hal-hal tersebut tidak dapat mendefinisikan secara jelas posisi seseorang dalam sebuah spektrum kelas menengah, namun dapat menjadi acuan dalam menentukan housing attributes yang tepat baginya. Housing attributes adalah aspek-aspek yang melekat dengan suatu hunian dan dapat berupa atribut internal dan eksternal, dan hal-hal inilah yang akan memengaruhi preferensi seseorang ketika ingin memilih suatu hunian, selain menjadi preferensi juga bisa menjadi restriksi. Sehingga dengan konteks yang ada dan restriksi yang berlaku, muncul pertanyaan apakah ada hunian yang layak bagi kalangan menengah di Jakarta? Untuk kalangan bawah sudah ada rumah subsidi dari pemerintah, kalangan atas tentu tidak memiliki permasalahan dalam membeli hunian. Dari analasis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kalangan menengah paling menengah di Jakarta belum bisa memiliki hunian dengan status kepemilikan pribadi karena adanya ketimpangan yang terlalu jauh antara pendapatan bulanan dengan harga hunian di Jakarta.

---

Middle class is a group of people that contributes the most to the world’s economy. Despite that, they’re often overlooked and the policy rarely accomodate them, including in the context of housing. Housing is a primary need, but in reality there’s a lot of people that struggle to have their own private residence. In defining the middle class with the context of Jakarta, it needs to be seen from multiple perspectives such as income, outcome, and also assets. Those things wouldn’t be able to define a person’s position in a spectrum of middle class, but can be a reference in determining the right housing attributes for them. Housing attributes are aspects that stick close to a housing and be in an internal or external form, these kinds of things that’ll affect someone's preference when they’re looking for a new house, other than preference it also can be a restriction. With the existing context and restrictions, it generates a question of is there any proper housing that fits the middle class in Jakarta? For the lower class there’s already subsidized housing from the government, the upper class surely doesn’t have the same struggle. From the theoretical and contextual analysis, it’s been found that the ultimate middle class in Jakarta won’t be able to have a private owned housing because of the imbalance of the monthly income compared to the housing prices in Jakarta."

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, disamping menampakkan kegemerlapan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan, juga tidak terlepas dari berbagai perkotaan yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Terbentuknya kelompok masyarakat miskin ini terutama terakumulasi sebagai akibat dari adanya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah, dengan tujuan untuk mengadu nasib di kota metropolitan yang menurut mereka megah dan gemerlapan serta merailiki daya tarik yang besar. Masalah penduduk miskin yang berkaitan dengan urbanisasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, akibat dari perkembangan sektor industri di perkotaan yang banyak membutuhkan tenaga kerja murah dari daerah sekelilingnya, dan kedua , harapan yang besar diantara para pendatang tersebut untuk meraih kehidupan yang lebih baik dimana sebagian besar dari mereka merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dengan kemampuan yang terbatas. Kedatangan mereka ke kota terbentur pada masalah mendapatkan lapangan kerja, tempat tinggal dan rendahnya taraf hidup yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan lain."