Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan sistem merit agar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya. Pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi selama ini masih sarat kecurangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN . Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara BKN mengembangkan metode seleksi dengan menggunakan alat utama yaitu Computer Asissted Test CAT. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Badan Kepegawaian Negara BKN dalam mewujudkan sistem merit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori utama standar seleksi yang dikemukakan oleh Noe dkk 2008 yang terdiri dari lima dimensi yaitu realibility, validity, generalizability, utility dan legality dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist di mana teori standar seleksi dan sistem merit menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2017 sudah menunjukkan arah perwujudan sistem merit dimana seleksi dilakukan berlandaskan kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tanpa membedakan asal usul, ras dan golongan serta kekurangan fisik dari peserta. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang terpenuhi dan keseluruhan pelaksanaan seleksi telah berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, perwujudan ini dirasa masih kurang sempurna karena belum menggunakan hasil final seleksi sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan memetakan kinerja CPNS.

---

Human resource is one of the factor that play a big role in an organization or Government in providing services to the public. Therefore, a recruitment and selection system that is appropriate to the merit system is required to produce civilian state apparatus who are qualified and competent in their field. All this time, the implementation for recruitment and selection indicates that there 39 s still fraud and CCN Corruption, Collution, Nepotism. Badan Kepegawaian Negara BKN developing the method with the use of primary tools which is computer asissted test CAT.

This study aims to describe the implementation is a candidate for civil servants in BKN in the realization of the merit system in Indonesia. This research will use the primary theory which is standard selection by Noe et al 2008 . It consists of five dimensions which is reliability, validity, generalizability, utilities and merit system.

This research use post positivist approaches where standard theory is the base of the merit system and the analysis of the research findings. The data is obtained from the interviews, and the study of literature.

The results showed that the selection of CPNS conducted in 2017 has shown the direction of the merit system where the selection is based on the qualification and competence of participants without distinguishing the origin, race and class and physical deficiencies of the participants. This can be shown from the indicators that are met and the overall implementation of the selection has been based on the applicable legislation. However, this manifestation is still not perfect yet because the final result of selection has not been used as a reference in evaluating and mapping the performance of CPNS."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Pelayanan merupakan tugas utama sebuah organisasi pemerintahan tidak terkecuali dengan Departemen Komunikasi dan Informatika. Biro Kepegawaian dan Organisasi merupakan satuan kerja di bawah unit Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi yaitu penyelesaian masalah-masalah kepegawaian. Dalam menyelesaikan masalah kepegawaian, pengetahuan dan pengalaman seorang pegawai sangat dibutuhkan sehingga diperlukan sebuah knowledge management system untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan serta pengalaman tersebut kepada pegawai lainnya agar pelayanan prima pun dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancangan model knowledge management system yang sesuai dengan kondisi Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima melalui analisis dan perancangan prototipe dari model yang dikembangkan. Model knowledge management system dihasilkan dari analisis faktor-faktor kontingensi yang kemudian dipetakan ke dalam SECI model dari Nonaka dan Takeuchi. Model knowledge management system yang dikembangkan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk ke dalam penangkapan pengetahuan yaitu melalui proses internalisasi dan eksternalisasi. Aplikasi dari model knowledge management system dapat digunakan untukmengevaluasi model tersebut serta diperlukan strategi dalam pengimplementasiannya. Database knowledge management system dapat.

---

The service was the main task of an organization of the government including with the Department of Communication and Informatics. The bureau of Employment and Organization is a part of Secretariat General in Department of Communication and Informatics. Based on Minister Communications and Informatics regulation number 25/P/M.KOMINFO/7/2008 about the Organization and managerial in Department of Communication and Informatics, one of the functions that was held by the Bureau of Employment and Organization that is solving the employment problems.In resolving the problem of the employment, knowledge and the experience of an employee really were needed so we needed Knowledge Management System to manage and distribute knowledge as well as this experience to the other employee so that the good service could be then realized. This research aim to getting model of Knowledge Management System according with condition at Bureau of Employment and Organization in realizing good service through analysis and develop prototype from developed model. Knowledge Management System Model is yielded from contingency factor analysis and then mapped into Nonaka and Takeuchi SECI model.Knowledge management system model what is developed at Bureau of Employment and Organization as according to fundamental duty and its function representing in knowledge capture that is internalization and externalization process. Knowledge management system application from model can be used to evaluated that model and also strategy needed for implementing that knowledge - management. Knowledge management system database can applicable to helpdesk employment application."

"Perubahan paradigma pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit perlu didukung Sistem Informasi Manajemen ASN. Beban kerja yang berkurang, tumpang tindih pekerjaan, tidak tercapainya output yang telah ditetapkan, pekerjaan yang membutuhkan koordinasi lintas direktorat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menggambarkan permasalahan struktur dan proses transformasi input menjadi output teknologi yang belum optimal di Kedeputian SINKA BKN. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post postivist dengan pendekatan penelitian mix method untuk menganalisis karakteristik teknologi unit pada masing-masing direktorat dan menganalisis kesesuaian dimensi struktur formalisasi, sentralisasi, kualifikasi pegawai, dan koordinasi dengan karakteristik teknologi unit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknologi unit pada Dit AK I dan Dit AK II rutin sedangkan Dit Lahta non rutin kemudian Dit PSIK engineering. Sentralisasi Dit AK I dan II sedang. Kualifikasi pegawai Dit AK I dan AK II memiliki tingkat pengalaman tinggi dan pelatihan rendah. Formalisasi dan Sentralisasi Dit Lahta sedang karena pegawai diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan internal di unit walaupun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Dit Lahta memiliki tingkat kepatuhan pada peraturan tinggi meskipun sikap atasan fleksibel. Kemudian kondisi struktur di Dit PSIK memiliki formalisasi tinggi, kualifikasi pegawai dalam hal pelatihan masih sedikit dan tidak tersedia bagian/alat/orang yang digunakan untuk mekanisme koordinasi.

---

The change of ASN management paradigm based on merit system needs to be supported by ASN Management Information System. Decreased workload, overlapping work, not achieving predetermined output, jobs that require coordination across the directorate take a long time. This illustrates the problem of structures and processes of transforming inputs into outputs technology that have not been optimal in the SINKA BKN Deputy. This research uses postpostivist research paradigm with mix method research approach to analyze technological characteristics of unit in each directorate and analyze suitability of structure dimension formalization, centralization, qualification of employee, and coordination with technology characteristic of the unit. The results showed that the characteristics of unit technology on Dit AK I and Dit AK II routine while Dit Lahta non routine then Dit PSIK engineering. The centralization of Dit AK I and II is moderate. The qualifications of the employees of Dit AK I and AK II have high level of experience and low training. The formalization and centralization of the Lahta territory is due to the fact that employees are given the freedom to determine internal policies in the unit although they are seldom involved in decision making. Employees of Dit Lahta have high regulatory compliance level although supervisor atittudes tend to be flexible. Then the structural conditions in Dit PSIK have high formalization, the qualification of employees in the case of training is still few and there is no part tool person used for coordination mechanism."

"Tesis ini membahas tentang Resistensi dalam Manajemen Perubahan Pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian Negara. Analisis Resistensi berisi faktor penghambat perubahan, strategi mengatasi hambatan, serta langkah change management mensukseskan perubahan dalam kasus perubahan strategi pelayanan pensiun cepat, tepat menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan berstandar Internasional ISO 9001:2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat perubahan di Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara adalah parochial self interest, Misunderstanding and lack of trust, different assessment, dan low tolerance of change. Strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitasi training, negoisasi, dan paksaan atau tindakan tegas. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara telah melakukan delapan tahapan Kotter (1996) namun masih memiliki kelemahan pada tahap increase urgency, communicate for buy in, empower action create, short term wins dan anchoring new approaches in the culture.

---

This thesis discusses about the resistance of change management on the Retirement Directorate of Civil Servants and State Officials at the National Civil Service Agency The Resistance Analysis consists of the change resistance factors strategy to overcome resistances and the change management steps to succeed the change on the strategies for a faster and precise service of retirement using the National Civil Service Information System and international standard of ISO 9001 2008 This research uses the post positivist approach by the kualitatif method

The research result shows that the change resistance factors on the Retirement Directorate of Civil Servants and State Officials are parochial self interest misunderstanding and lack of trust different assessment and low tolerance of change Meanwhile the strategies used to overcome those obstacles are education and communication participation training facilitation negotiation and enforcement or forceful conduct It shows that the Retirement Directorate of Civil Servants and State Officials has already been conducting the eight steps."

"[ABSTRAKTesis ini akan menguraikan mengenai eksistensi dan kedudukan BadanKepegawaian Negara dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara, sertakedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundangundangandi Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif,dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) danpenelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BadanKepegawaian Negara memiliki kedudukan yang jelas, penting, dan strategis dalampembinaan manajemen kepegawaian negara. Badan Kepegawaian Negara memilikifungsi pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negarayang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepegawaian.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara memenuhi kualifikasi sebagaisebuah peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan yang jelas,sehingga terhadap pelanggaran atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat dijatuhi sanksiadministrasi.

---

ABSTRACTThis thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agencyin the development of the civil service management, as well as the status of theRegulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legalsystem. This research is a normative legal research, by using library research andfield research. The results showed that the National Civil Service Agency has aclear position, important, and strategic in fostering civil service management. TheNational Civil Service Agency has a regulatory function in the form of theRegulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains thenorms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. TheRegulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislationand have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures,and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil ServiceAgency may be imposed to administrative sanctions.;This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agencyin the development of the civil service management, as well as the status of theRegulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legalsystem. This research is a normative legal research, by using library research andfield research. The results showed that the National Civil Service Agency has aclear position, important, and strategic in fostering civil service management. TheNational Civil Service Agency has a regulatory function in the form of theRegulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains thenorms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. TheRegulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislationand have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures,and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil ServiceAgency may be imposed to administrative sanctions., This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agencyin the development of the civil service management, as well as the status of theRegulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legalsystem. This research is a normative legal research, by using library research andfield research. The results showed that the National Civil Service Agency has aclear position, important, and strategic in fostering civil service management. TheNational Civil Service Agency has a regulatory function in the form of theRegulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains thenorms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. TheRegulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislationand have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures,and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil ServiceAgency may be imposed to administrative sanctions.]"