Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan sektor perbankan penuh dengan berbagai macam risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit dan berbagai jenis risiko lainnya. Merujuk pada kejadian krisis perekonomian global tahun 1998 yang dialami industri keuangan Indonesia menyebabkan banyaknya bank-bank umum nasional yang mengalami kesulitan likuiditas dan atau solvbilitas, dan bahkan mengalami kebangkrutan akibat terganggunya Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sehingga memicu ketidak percayaan masyarakat pada sektor perbankan pada waktu itu. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan adalah merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industry perbankan dan bisa menjadi pondasi yang kuat bagi sektor perbankan sehingga krisis yang pernah terjadi tidak akan terulang. Untuk meningkatkan dan memelihara stabilitas industri perbankan, Pemerintah telah membentuk Lembaga Penjamin simpanan (LPS) pada tahun 2005 yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dengan dibentuknya LPS diharapkan akan mampu meminimalisasi terjadinya berbagai permasalahan perbankan termasuk moral hazard dan mampu memberikan solusi terbaik yang bisa memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank) serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan sehingga stabilitas sektor perbankan akan selalu terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari tinjauan aspek yuridis terhadap pembayaran klaim penjaminan tabungan hasil reklasifikasi dari pos gaji pegawai yang terutang ini akan memberikan gambaran dan bukti pentingnya peranan LPS dalam menjamin simpanan nasabah.

---

ABSTRACTActivities of the banking sector full of with different kinds of risk to be faced on ranging from operational risk market risk the risk of liquidity, risk the interest rate, credit risk and the different kinds of risk other. Based on the global economic crisis 1998 financial industry in Indonesia causes a lot of banks which had national funds and difficulties or solvbilitas, and even to collapse due to disruption interbank money market causing disbelief people in the banking sector at that time. To restore public trust in the banking sector, one is with the legal certainty in the regulation and supervision of banks and guarantee customer deposits bank. With the return of public trust in the banking sector is is one of the keys to maintain the stability of banking industry and could become the foundation is strong for the banking sector so that the crisis that has happened will not happen. To improve and maintain the stability of the banking industry the government has formed the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) in 2005 that serves guarantee customer deposits the depositary. The formation of the IDIC is expected to minimize problems related to the banking sector, including moral hazard and able to offer the best solution to give secure and comfort to both parties (customers and bank) to maintain public trust in the stability of the banking sector, that would always be maintained well. The results of research review of juridical aspects of the claims to guarantee savings reclassification of the results of post of salaries owed this will give a description and proof of the importance of the role of LPS in guaranteeing customer deposits."

"ABSTRAKKontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah konsep penguasaan Negara atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia ?. Kedua, bagaimanakah pengaturan mengenai kontrak bagi hasil gross split yang berlaku di Indonesia ?. Terakhir, bagaimanakah pemberlakuan kontrak bagi hasil gross split di Indonesia ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari aspek penguasaan Negara, terdapat degradasi peran pengawasan dan pengendalian Negara di dalam kontrak bagi hasil gross split dibandingkan dengan kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Kesimpulannya adalah kontrak bagi hasil gross split masih tidak lebih baik dibanding kontrak bagi hasil dengan cost recovery yang telah digunakan di Indonesia ditinjau dari aspek penguasaan negara. Kata Kunci: kontrak bagi hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi

---

ABSTRACTGross split production sharing contract is one form of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides production sharing contract with cost recovery basis. There are three issues in this research. First, how the state control concept of natural oil and gas resources in Indonesia . Second, how the regulation of gross split production sharing contract in Indonesia . Last, how the enforcement of gross split production sharing contract in Indonesia . In this research, the writter uses normative legal research method by conducting literature studies. The results show that viewed from the state control aspect, there are degradations of State s supervision and control role in gross split production sharing contract compared with production sharing contract with cost recovery. The conclusion is the gross split production sharing contract is still no better than production sharing contract with cost recovery basis that has been used in Indonesia viewed from state control aspect. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"ABSTRAKPerjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian pasti ada para pihak, adapun penyebutan pihak yang berutang atau yang memberi utang dalam perjanjian dikenal istilah Debitur atau Kreditur. Pada tesis ini PT. GA selaku Debitur Lama melakukan pengalihan kepada anak Perusahaannya yaitu PT. A. Akibat dari pengalihan tersebut terjadi kesalahan Pembayaran yang dilakukan PT. A kepada PT. C. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui cara pengalihan utang dari Debitur Lama kepada Debitur Baru dan tanggung jawab Kreditur kepada Debitur Baru serta Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur Baru ketika terjadi kesalahan pembayaran dalam perjanjian sewa LAN dan IP Telephony untuk kantor area Senayan City dan Panin Tower PT. GA dengan PT. C menurut Kitab Undang ? Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata khususnya dalam buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan terkait dengan Novasi dan Pembayaran tak terutang. Penelitian ini memberikan saran agar setiap pihak yang akan membuat perjanjian untuk memasukkan klasul tentang Novasi di dalam perjanjiannya

---

ABSTRACTAgreement is an action, in which one or more persons bind himself to one or more persons. In the Agreement there must be parties, while the addressing of those who owe debt and give debt in the Agreement is respectively referred to as the debtor and creditor. In this thesis, PT. GA as the old Debtor transferred its debt to its subsidiary company, PT. A. As a result of the transfer, a payment error conducted by PT. A. occurred in its payments to PT. C. This thesis aims to find the method of the transfer of debt from the old Debtor to the new Debtor and the Creditor's responsibility toward the new Debtor, and also the legal remedies available to the new Debtor in the event that a payment error occurs in the performance of the LAN and IP Telephony lease contract between PT. GA and PT. C for the office areas of Senayan City and Panin Tower based on the Civil Code. The research method used is the normative juridical method, namely by reviewing the application of the Civil Code, specifically the terms of the Third Book of the Civil Code regarding contracts, concerning novation and undue payments. This study provides advice to any parties into an agreement to insert a certain clause regarding novation into the contract itself."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip Insurable Interest dalam asuransi jiwa. Tertanggung memiliki insurable interest terhadap dirinya sendiri sehingga, tertanggung yang mengasuransikan jiwanya mempunyai hak untuk menunjuk seseorang lainnya sebagai penerima manfaat klaim asuransi saat tertanggung meninggal dunia. Sengketa yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan putusan No.10/PDT.G/2015/PN.LBP dengan pokok permasalahan yakni; apakah penyelesaian klaim asuransi jiwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip insurable interest dan apakah ahli waris yang namanya tidak ditulis sebagai pihak yang berhak menerima manfaat polis klaim berhak secara hukum untuk menerima manfaat klaim polis asuransi jiwa. Dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan memberikan manfaat klaim asuransi kepada pihak lain yang tidak tertulis sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa tersebut dikarenakan merupakan ahli waris dari tertanggung. Sehingga ahli waris mendapatkan manfaat klaim asuransi walaupun, namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat asuransi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus, serta menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan prinsip insurable interest yang merugikan pihak yang berhak menerima manfaat klaim asuransi jiwa tersebut dan perjanjian asuransi bukan merupakan warisan sehingga bukan merupakan hak ahli waris untuk menerima dana asuransi jika nama ahli waris tersebut tidak tertulis dalam polis asuransi sebagai penerima manfaat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the principle of Insurable Interest in life insurance. The insured has an insurable interest to himself so that the insured who insures his life have the right to appoint another person as the beneficiary claim of insurance when the insured passed away. The dispute discussed in this study is based on the district court decision No.10 PDT.G 2015 PN. LBP with the research questions is the settlement of a life insurance claim on the above decision is in accordance with the principle of insurable interest and is an heir whose name is not written as a beneficiary entitled to receive a policy benefit claim is legally entitled to receive life insurance benefit claims . In this court decision the Panel of Judges decided to grant benefits claims of insurance to other parties who are not written as beneficiaries in the life insurance policy due to their legal standing as the heirs of the insured. This thesis uses normative juridical method, where the writer use the approach of law, conceptual and case study, and use descriptive analytical method. The results of this research is the Panel of Judges has incorrectly applied the insurable interest principle and the insurance law. "

"Skripsi ini membahas tentangAnalisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip Good Governance.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah:telah terjadi suatu perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) masih berlaku aktif namun formulasi pajak terutang dalam ketentuan tersebut menjadi berubah, yakni dari jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Manakala atas jumlah yang disetujui tersebut telah dibayarkan, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap memiliki hutang pajak saat mengajukan banding. Perubahan ini dirasa membantu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip Good Governance yang membantu Pengadilan Pajak dalam upaya mewujudkan Pengadilan Pajak yang berasas cepat, murah, dan sederhana.

---

This thesis discusses about the Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle. The study used descriptive qualitative research design. The results of this study is: there has been a change in the formal requirements of the relevant provisions of fifty percent of the tax payment owed when submitting an appeal to the Tax Court. The provisions in Article 36 paragraph (4) is still valid, but the formulation of tax payable in such provisions has changed to be the approved amount of the taxpayer at the end of the closing conference. When the agreed amount was paid, the taxpayer is no longer considered to have a tax liability when submitting the appeal. This change was felt to help the realization the tax system that adheres to equity and legal certainty principle and also increasingly realized the fulfillment of good governance principle and reflect and helps the Tax Court to realize it?sfundamental of a fast, inexpensive, and simple court."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."

"Kebijakan liberalisasi ritel yang membuka bisnis ritel terhadap investasi asing, mendorong pesatnya pertumbuhan industri ritel Indonesia, mengakibatkan menjamurnya ritel-ritel modern. Hal ini selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif kepada pelaku usaha dalam negeri, khususnya para pelaku usaha kecil. Ritel modern umumnya adalah pelaku usaha dengan modal besar serta jaringan yang luas, yang secara otomatis dapat mendominasi pasar. Dominasi pasar tersebut tidak hanya akan berdampak pada pelaku usaha lain dalam hubungan horizontal, melainkan juga pada pelaku usaha lain dalam hubungan vertikal, yaitu pemasok. Tesis ini memberikan penjelasan bahwa dominasi ritel modern dapat menciptakan ketidaksebandingan posisi tawar antara ritel modern dan pemasok yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan posisi tawar yang dominan (abuse of dominant bargaining position) oleh ritel modern yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, hampir semua negara melarang tegas aktivitas tersebut, tidak terkecuali Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Tesis ini, penulis mengambil studi kasus penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Carrefour Indonesia yang dilakukan dengan menerapkan persyaratan perdagangan (trading terms) yang memberatkan pemasok, yang dilakukan dengan menganalisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2005 dan 2009. Selain itu Tesis ini juga memberikan gambarang tentang bagaimana larangan atas penyalahgunaan posisi dominan di dalam hukum persaingan Amerika Serikat dan Jepang.

---

The retail liberalization policy which opened the retail sector towards foreign investments, encouraging the rapid growth of the retail industry in Indonesia. Beside causing a positif impact, the situation also causing negative impact towards local businesses. Generally, modern retail come with high capital and extensive networks, which automatically could dominate the market. The market domination not only have impact to other businesses in horizontal relation, but have impact to other businesses in vertical relation, which is the supplier. This thesis giving explanation that the modern retail domination may cause unequality bargaining position between modern retail and the supplier which may leads to abuse of dominant bargaining position by the modern retail that leads to unfair competition. Therefore, almost every countries stricly prohibited the said activity, Indonesia, America and Japan are no exception. The thesis is made with judicial normative research methods which refers to Law Number 5 of 1999 on Prohibition on Monopoly and Unfair Practices. In this thesis, the researcher take a case study of abuse of dominant bargaining position by Carrefour Indonesia by implementing the trading terms, by analyzing the decision of Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) of 2005 and 2009."

"Dalam sebuah pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, keberadaan kontrak merupakan pedoman untuk pihak pengguna jasa (owner) dan penyedia jasa (kontraktor) serta untuk pengendalian selama masa pekerjaan konstruksi. Selama masa pelaksanaan inilah seringkali terjadi perubahan atau ketidaksesuaian antara yang tercantum dalam kontrak dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, pihak kontraktor berhak mengajukan klaim kepada pemilik proyek. Klaim merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses konstruksi berlangsung, apabila tidak ditangani secara cerdas dan sungguh-sungguh bisa berdampak pada terganggunya kinerja waktu proyek atau bahkan mungkin dapat menggagalkan proyek yang sedang dilaksanakan.

---

In an execution of a construction work, the existence of the contract is a guide to the service user (owner) and service providers (contractors) and for control during construction work. During the implementation of this is often a change or inconsistency between stated in the contract with the reality that existed in the field. Therefore, the contractor entitled to lodge a claim with the project owner. The claim is one of the problems that often arise in the process of construction in progress, if not handled intelligently and can seriously affect the project time performance disruption may be able to thwart or even projects that are underway."