Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bidang Intelijen Kejaksaan memikili peran yang sangat vital dalam pengungkapan kasus yang berhubungan dengan penangan kasus tindak pidana korupsi. Berbagai masalah secara internal dan eksternal masih menjadi tantangan bagi Operasi Intelijen Yustisial dalam upaya penyelidikan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Efektifitas operasi intelijen yustisial dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas operasi intelijen kejaksaan tidak terlepas dari faktor Pengambil Keputusan (user), Kewenangan, Aktivitas/Operasi, dan Agen Intelijen. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Kegiatan Operasi Intelijen Yustisial Dilingkungan badan kesbanglinmas Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Kalimantan Barat. Keempat faktor yang menjadi landasan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode dalam penelitian diantaranya metode kualitatif, wawancara, dan kepustakaan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang akar permasalahan dalam efektifitas operasi intelijen kejaksaan maka pada penelitian ini digunakan metode analisis Tulang Ikan (Fishbone).

---

In Indonesian, Attorney General, Attorney Intelligence Divisions has a very vital role in the case of disclosure of the case relating for handling corruption cases. Effectiveness of judicial intelligence operations in collecting information materials (Pulbaket) in the case of alleged corruption is influenced by several factors. The factors that influence the effectiveness of intelligence operations prosecutor can not be separated from the Decision Maker (user), the Authority, Activity/Operations Intelligence Agency's environtment Kesbanglinmas Fiscal Year of 2008 and 2009 in west Kalimantan. These four factors are the bedrock in this study used a qualitative approach, interviews, and literature. To get a full picture of the effectiveness of intelligence operations, the prosecutor in this study using the analysis of Fish Bone method(Fishbone)."

"Tesis ini membahas tentang dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang kejaksaan di negaranegara lain, dan mekanisme penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus dilihat dari aspek historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis; peranan jaksa berkaitan dengan penyidikan, ada empat kelompok yang dianut oleh berbagai negara, yaitu: jaksa memiliki wewenang penyidikan tindak pidana, jaksa memiliki wewenang penyidikan tindak pidana tertentu, jaksa tidak memiliki wewenang penyidikan namun diberikan wewenang supervisi penyidikan, jaksa tidak memiliki wewenang penyidikan dan supervisi penyidikan; mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di kejaksaan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap upaya hukum dan eksekusi, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus, yang struktur organisasinya berkarakter birokratis, sentralistis, pertanggungjawaban hierarkis dan sistem komando.

---

This thesis discusses the rationale for the authority of the prosecution service in the investigation of corruption, tasks and powers of the prosecution services in other countries, and mechanisms of corruption cases handling in the prosecution service. This type of research is the juridical-normative. The results of research reveal that the rationale for the authority of the prosecution service in the investigation of corruption should be viewed from the aspect of historical, sociological, strategic environment, and juridical; the role of the prosecutor relating to the investigation, there are four groups adopted by various countries: the prosecutor have the authority to criminal investigations, the prosecutor have the authority of certain criminal investigations, the prosecutor do not have the authority of investigations but given the authority supervising the investigations, the prosecutor do not have the authority to investigations and supervise the investigations; mechanisms of corruption cases handling in the prosecution service consists of four stages, stage of inquiry, investigation, prosecution, legal remedy and execution, and the implementation is done by the intelligence and special crime division, the organizational structure characterized by bureaucratic, centralized, hierarchical accountability and command system."

"Penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

The transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor's Team for Development Acceleration GTDA. The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type.

From the results of this study, it is known that the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation.

To increase public participation, the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."

"Dewasa ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh Yayasan. Yayasan yang pada dasarnya bertujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam penelusuran yang Penulis lakukan, tidak terdapat Yayasan yang dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua kasus tindak pidana yang melibatkan Yayasan dalam melakukan tindak pidana adalah kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian dan Yayasan Cakradonya. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana Yayasan serta penerapannya dalam kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian dan Ketua Yayasan Cakradonya. Berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan Yayasan. Skripsi ini akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu Yayasan. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Yayasan termasuk dalam definisi korporasi dalam beberapa undang-undang pidana khusus Indonesia, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yayasan dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang yang berwenang mewakili dan mengatasnamakan Yayasan, untuk menguntungkan Yayasan, oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan Yayasan baik secara sendiri maupun bersama-sama. Dalam kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian, tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dapat diatribusikan sebagai perbuatan Yayasan Berkarya Dalam Pujian, sedangkan dalam kasus Ketua Yayasan Cakradonya, tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dapat diatribusikan sebagai perbuatan Yayasan Cakradonya karena tidak dilakukan untuk menguntungkan Yayasan Cakradonya.

---

Today, criminal offenses can be committed by the Foundation. Foundations that are basically aimed at social, religious, and humanitarian fields, are used as instruments for committing criminal acts. However, in the searches that the Author did, there was no foundation charged with liability for the offenses he committed. Two criminal cases involving the Foundation in committing a crime are the case of the Chairman of Berkarya Dalam Puji Foundation and Cakradonya Foundation. This thesis tries to answer questions about the concept of criminal responsibility of the Foundation and its application in the case of the Chairman of Berkarya Dalam Pujian Foundation and the Chairman of Cakradonya Foundation. Based on theories of corporate criminal liability and foundation, this thesis will analyze the criminal liability in the case of criminal acts committed by a Foundation. From the results of the analysis, it is known that the Foundation is included in the definition of corporations in several special criminal laws of Indonesia, such as the Law on the Eradication of Criminal Trafficking in Persons and the Corruption Eradication Act. The foundation may be liable in the event of a criminal act committed by a person authorized to represent and on behalf of the Foundation, to benefit the Foundation, by a person who has a working relationship or other relationship, and within the Foundation environment either individually or collectively. In the case of the Chairman of Berkarya Dalam Pujian Foundation, the trafficking of persons trafficked can be attributed as the act of Berkarya Dalam Pujian Foundation, while in the case of the Chairman of Cakradonya Foundation, the criminal act of corruption committed cannot be attributed to Cakradonya Foundation because it is not commited to benefit the Cakradonya Foundation. "

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul: Perspektif Intelijen Dalam Rangka Pembentukan KomisiPemberantasan Korupsi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sedangmenghangatnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dipicu daridibentuknya suatu lembaga anti korupsi dengan sepak terjang yang luar biasa.Darisinilah muncul pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi tujuanpembentukan KPK yang sebenarnya, mengapa lembaga yang secara khususdirancang untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak sanggup meningkatkanperingkat IPK Indonesia secara signifikanDalam penelitian ini digunakan Teori Intelijen khususnya Teori OrganisasiIntelijen khususnya alur rasionalitas produksi intelijen yang kemudian dibalikproses alur pembentukkannya sehingga memungkinkan dijadikan PerangkatAnalisa Organisasi Intelijen. Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di KomisiPemberantasan Korupsi. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode analisadengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka danstudi lapangan berupa wawancara narasumber. Penentuan narasumber ditentukandari seberapa jauh narasumber terlibat dalam proses awal pembentukan KPK.Hasil penelitian menunjukkan beberapa ketidak selarasan antara perangkatorganisasi KPK dengan kebutuhan KPK untuk mendorong pemberantasankorupsi. Terlalu beratnya perangkat organisasi KPK kepada upaya penindakantindak pidana korupsi, menyebabkan timpangnya upaya pemberantasan korupsiyang bertumpu pada keseimbangan upaya penindakan dan pencegahan. Terlihattujuan sebenarnya pembentukan KPK adalah untuk penindakan korupsiOleh karena itu dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kembaliperangkat-perangkat organisasi didalam KPK apabila tujuan dari pembentukanKPK merupakan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Dan apabila tidak adapenyesuaian, KPK harus mengakui bahwa tujuan dari pembentukan KPK adalahhanya untuk menindak korupsi

---

ABSTRACTThis study entitled: Intelligence Perspectives in the Establishment of CorruptionEradication Commission. The background of this research is being warmingefforts to eradicate corruption in Indonesia that triggered the establishment of ananti-corruption agency with tremendous result. But unfortunately the internationaltransparency of data shows that the level of corruption in Indonesia is still quitehigh , which in the 10 years since the establishment of the Commission, the valueof Indonesian corruption CPI increased only gradually . In addition, whencompared with neighboring countries that also seeks to eradicate corruption inIndonesia's rating is still far below them . from here on appeared questions relatedto what the actual purpose of establishing the Commission , why institutions thatare specifically designed to combat corruption cannot significantly increaseIndonesian GPA rank. This research use intelligence theory, especiallyIntelligence Organization Theory who then Modified to serve the needs ofOrganization Analysis Tool.This research was conducted in Jakarta, which is in the KPK . The researchmethod used in this research is a qualitative approach . Source of data obtainedthrough library research and field studies in the form of informant interviews .Speakers is determined by how much resource is involved in the process ofestablishment of the Corruption Eradication Commission.The results showed some lack of harmony between the organization devices of theCommission with the Commission needs to combat corruption. organizationdevices of the Commission tense to attempt enforcement of corruption rather thanprevent it. causing the gap in efforts to combat corruption , which is based on thebalance of enforcement and prevention efforts . Looks like the real goal of theestablishment of the Commission is to crack down corruptionTherefore, further studies are needed to readjust organization devices in theCorruption Eradication Commission , if the purpose of the establishment of theCommission is to promote the eradication of corruption . And if there is noadjustment applied, the Commission must recognize that the purpose of theestablishment of the Commission is only to crack down on corruption"

"Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan yang sudahdiakui sejak pertama kali diundangkan Undang-Undang Kejaksaan Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkarapidana berdasarkan kepentingan umum. Maka seharusnya eksistensi diskresi kejaksaan dengan berlandaskan asas oportunitas dapat dijadikan acuan para jaksa untuk melawan praktik-praktik korupsi yang sudah merajalela dan banyak menimbulkan kerugian keuangan negara, agar proses pengembalian tersebut dapat dilakukan tanpa harus melewati tahapan persidangan yang begitu panjang. Untuk itu maka diperlukan adanya regulasi khusus dan pemahanan komperhensif agar dapat menemukan suatu formula yang tepat dan efektif dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan korupsi. Dengan mencari korelasi antara penerapan asas oportunitas dan asas oportunitas, serta dengan menggunakan metode perbandingan hukum terhadap peraturan-peraturan di berbagai negara di dunia.

---

State Attorney, in running the function of judicial power in prosecution field for law enforcement and justice, also performs other judicial functions which are given by the law. Especially in handling corruption cases that one of the main objectives (purposes) is to recover or restore state financial losses due to Corruption. By optimizing the state Attorneys discretion authority that has been recognized since it was first enacted by the Generals Attorney Law Number 15 of 1961 that in Indonesia the Attorney General has the authority to disregard criminal cases based on public interests. So the existence of a prosecutors (state attorneys) discretion based on the principle of opportunity can be used as a reference to fight corruption practices that are already rampant and cause a lot of state financial losses, so that the return process can be carried out without having to go through such a long trial. For this reason, special regulations and comprehensive understanding are needed in order to find an appropriate and effective formula in anticipating various forms of corruption. By looking forcorrelations between the application of the legality of principle and the principle of opportunity, and by using the method of comparing laws against regulations in various countries in the world."

"Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan. Namun, jumlah pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan PPA masih sedikit dan pelaksanaannya sekarang ini hanya dilakukan setelah ada putusan pengadilan, padahal seharusnya dapat dilakukan penelusuran (asset tracking) sejak sebelum putusan. Selain itu, urgensi keberadaannya masih dipertanyakan mengingat ruang lingkupnya hampir sama dengan Labuksi KPK dan Rupbasan pada KemenkumHAM yang secara tidak langsung menimbulkan tarik menarik kewenangan antara unit aparat penegak hukum tersebut. Untuk itu, diperlukan optimalisasi PPA Kejaksaan agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan secara cepat, efektif dan transparan.

---

The Asset Recovery Center (PPA) as the Republic of Indonesia General Attorney's unit is responsible for ensuring asset recovery is carried out in Indonesia with an integrated asset recovery system (Integrated Asset Recovery System) in an effective, efficient, transparent and accountable manner. By conducting searches, safeguards, maintenance, seizures, and returning assets resulting from criminal acts of corruption handled by the General Attorney. However, the amount of asset recovery resulting from the criminal acts of corruption carried out by PPA is still small and its implementation is currently only carried out after a court decision, even though asset tracking should have been carried out before the verdict. In addition, the urgency of its existence is still questionable considering its scope is almost the same as the KPK and Rupbasan production at the Ministry of Law and Human Rights which indirectly raises the pull of authority among the law enforcement unit units. For this reason, it is necessary to optimize the PPA of the General Attorney so that the assets resulting from corruption can be recovered quickly, effectively and transparently."