Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas berbagai faktor yang menentukan keberhasilan sanksi ekonomi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan literatur ke dalam empat kelompok berdasarkan fokus kajiannya, yaitu sender-focused, target-focused, sender-target relations-focused, dan instrument-focused. Hasil analisis menunjukkan beragamnya faktor penentu keberhasilan sanksi ekonomi dari tiap kelompok literatur. Faktor-faktor penentu tersebut meliputi tipe rezim negara, jumlah negara yang terlibat sebagai sender, stabilitas ekonomi dan politik negara target, hubungan ekonomi dan politik sender-target sebelum penerapan sanksi ekonomi, preferensi dan persepsi sender dan target, tingkat kepentingan isu dan kepentingan politis, cost sanksi ekonomi bagi sender dan target serta durasi sanksi ekonomi.

---

This Final Assignment discusses the determining factors of economic sanctions effectiveness. The analysis is done by classifying relevant literatures into four groups namely sender-focused, target-focused, sender-target relations-focused, and instrument-focused. This Final Assignment recognizes diverse determining factors of economic sanctions effectiveness which includes political regime type, numbers of countries involved as sender, political and economic stability of target country, sender-target relations before economic sanctions takes place, sender?s and target?s preference and perception, issue salience and political interests, economic sanctions cost to sender and target, and duration of economic sanctions."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan sanksi ekonomi yang dijatuhkan PBB terhadap Irak melalui Resolusi DK PBB no. 661 tanggal 6 Agustus 1990 yang disebabkan oleh invasi Irak atas Kuwait tanggal 2 Agustus 1990;Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran sanksi ekonomi dan efektifitasnya; apa alasan bagi PBB mengenakan sanksi terhadap Irak; dan apa saja faktor yang mempengaruhi gagalnya sanksi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Irak, terutama untuk menjatuhkan Saddam Hussein;Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin, yaitu 4 determinan perilaku politik luar negeri yang akan digunakan sebagai sebab kegagalan sanksi ekonomi PBB yaitu: konteks internasional; pengambil keputusan; politik dalam negeri; dan kondisi ekonomi dan militer.Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif analisis yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dalam berbagai bentuk seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Konsep-konsep yang diteliti dalam penelitian ini adalah: program oil for food; faktor Saddam Hussein; dan dukungan militer Irak kepada Saddam Hussein, sebagai faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya sanksi ekonomi PBB terhadap Irak.Penelitian ini berhasil menemukan bahwa ketiga faktor tersebut di atas, yaitu program oil for food, faktor Saddam Hussein dan faktor dukungan militer Irak terhadap Saddam Hussein merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak."

"Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998."

"Tesis ini menjabarkan mengenai alasan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan faktor pengkondisian suatu negara oleh Richard Barnet dan Ronald Muller dalam menganalisis pengambilan strategi politik luar negeri Korea Selatan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Pertama adalah untuk menjaga konsistensi sikap non-proliferasi Korea Selatan. Kedua adalah untuk menjaga aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Ketiga adalah pertimbangan ekonomi yaitu adanya ketakutan akan terjadi balasan dari Amerika Serikat jika Korea Selatan tidak memberlakukan sanksi.

---

This thesis explains South Korea rsquo s reason on giving economic sanctions against Iran in 2010. This thesis uses state rsquo s conditioning factors by Richard Barnet and Ronald Muller to analyze South Korea foreign policy strategy. This research is descriptive and qualitative research. There are three main reasons which become South Korea rsquo s consideration on giving economic sanctions against Iran in 2010. First is to maintain South Korea rsquo s consistency with its non proliferation ideology. Second is to maintain the alliance between South Korea and United States. Third is the economic consideration, there is fear that United States will retaliate if South Korea did not give sanctions against Iran."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"Tesis ini membahas tentang kajian strategi Hungaria dalam hubungannya dengan Rusia pada konteks sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi tersebut diperpanjang berkali-kali sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi dan teori diplomasi energi melalui perspektif state dan non-state actor untuk menganalisis isu tersebut. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan desain triangulasi konkuren yang menggunakan studi pustaka, literatur, dokumentasi atau observasi yang dibatasi oleh rentan waktu adanya sanksi Uni Eropa kepada Rusia. Penelitian ini menemukan 4 faktor keamanan energi Hungaria yang menjadi alasan kuat mengapa bekerjasama dengan Rusia ditengah sanksi Uni Eropa. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan peran penting Perusahaan milik Rusia dalam menyukseskan keberhasilan kerjasama dalam sektor energi. Faktor kerjasama keamanan energi dapat mempererat hubungan baik antara Hungaria dengan Rusia ditengah konflik sanksi Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana eratnya hubungan antara Hungaria dengan Rusia di era sekarang serta hubungannya Uni Eropa sebagai anggota sejak 2004. Selain itu, penelitian ini juga melihat kebijakan Hungaria dalam mendiversifikasi keamanan energi negaranya untuk kepentingan serta contoh pola kebijakan untuk negara eropa lainnya.

---

This thesis discusses the study of Hungary's strategy in relation to Russia in the context of European Union sanctions against Russia. The sanctions were extended several times until July 2020. This study uses the concept of energy security and energy diplomacy theory through the perspective of state and non-state actors. This study uses mixed-methods with concurrent triangulation design that uses literature studies, literature, documentation, or observations that are limited by the timeframe of the EU sanctions against Russia. This study finds 4 factors of Hungarian energy security which are strong reasons for cooperating with Russia in the midst of European Union sanctions. In addition, this study also reveals the important role of Russian-owned companies in the success of cooperation in the energy sector. The energy security cooperation factor can strengthen good relations between Hungary and Russia amid the European Union sanctions conflict. This study was conducted to see how close the relationship between Hungary and Russia is in the present era and the relationship between the European Union as a member since 2004. In addition, this study also looks at Hungary's policy in diversifying its country's energy security for the benefit and examples of policy patterns for other European countries."

"Penelitian ini menganalisis tentang penyebab inefektivitas implementasi Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) pada periode Pemerintahan Obama I. CISADA secara signifikan mengatur tentang pembatasan transaksi finansial dan perdagangan energi dengan Iran, transfer teknologi, dan aktivitas yang berhubungan dengan usaha pengembangan nuklir. CISADA bersifat lebih ekspansif dari sanksi-sanksi sebelumnya karena kebijakan unilateral AS ini memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memberi sanksi kepada individu, perusahaan, atau institusi keuangan negara lain yang diindikasikan terlibat dalam transaksi finansial di sektor energi Iran. Target akhir dari kebijakan sanksi ekonomi AS ini adalah untuk menekan rezim Iran agar bersedia menghentikan pengembangan proyek nuklirnya. Meskipun implementasi CISADA telah menekan perekonomian Iran, terbukti Pemerintah Iran konsisten menjalankan program pengayaan uraniumnya hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CISADA tidak efektif selama Pemerintahan Obama I. Setelah melakukan studi literatur dan in depth interview yang berdasarkan kerangka pemikiran economic sanction, penelitian ini menemukan bahwa inefektivitas CISADA disebabkan oleh dua faktor. Pertama, Pemerintah Iran memiliki resistensi yang tinggi terhadap kebijakan AS yang menentang kebijakan nuklirnya. Kedua, munculnya Cina sebagai mitra perdagangan alternatif Iran selama masa sanksi. Kedua faktor ini membuat Iran tidak bersedia menghentikan program nuklirnya. Kesulitan ekonomi selama sanksi terbantu oleh kerjasama ekonomi bilateral Iran dengan Cina.

---

This research aims to identify the causes of Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) ineffectiveness during Obama`s first term. CISADA significantly regulates the limits of financial and trade transaction in energy sector with Iran, technology transfers, or any other related activities that supports Iran`s nuclear development program. CISADA is more expansive compared with the previous U.S. economic sanctions to Iran; it enables US Treasury Department to sanction foreign individual, companies, financial institution, or any states that are indicated being involved in energy transactions with Iran. The main goal of CISADA is to halt Iran`s nuclear development program. Though CISADA has prompted pressure on Iran`s economy, Iran is still consistent on its nuclear program and is doing uranium enrichment up until now. This signifies the ineffectiveness of CISADA during Obama first term. Based on literature studies and in depth interview with using "economic sanction" concept, this research has discovered the two factors that cause this ineffectiveness. The first factor is the high resistance of Iran toward U.S. policies in stopping Iran`s nuclear program. The second factor is China`s involvement as Iran`s alternative trade partner during the sanction. These two factors have strengthened Iran`s reluctance to stop its nuclear program. In addition, Iran`s economic difficulty during the sanction has been solved by its bilateral economic cooperation with China."

"Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi ini. Namun, dalam konteks sanksi ekonomi yang dikeluarkan DK PBB pada tahun 2017, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan bagaimana implementasi oleh China terkait sanksi tersebut. Hal ini mengingat China sebagai negara anggota tetap DK PBB yang seharusnya menjadi penjuru dalam penegakkan Resolusi DK PBB terbukti menjadi salah satu negara yang justru rendah komitmennya dalam menegakkan sanksi ekonomi DK PBB terhadap Korea Utara. Dengan menggunakan konsep Restrukturisasi Perubahan Kebijakan Luar Negeri (Hermann, 1990) dan Kebijakan Luar Negeri (Holsti, 2016), temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perubahan sikap China atas sanksi DK PBB terhadap Korea Utara dipengaruhi oleh persepsi Xi Jinping terhadap Korea Utara, pertimbangan potensi ancaman non-militer serta kepentingan strategis China di Kawasan yang juga berkaitan dengan pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

---

This research analyzes changes in the direction of China's foreign policy in carrying out economic sanctions based on the UNSC Resolution on North Korea in 2017. Previous studies on this topic illustrate that the commitment of UN Security Council member states and the enthusiasm of North Korea greatly influence the success of the sanctions. However, in the context of economic sanctions issued by the UNSC in 2017, previous studies have not yet explained how China implements these sanctions. As a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), China should be the cornerstone in enforcing the UN Resolutions. China proved to be one of the major countries classified as not having a strong commitment in enforcing the UNSC economic sanctions against North Korea. By using the concept of Foreign Policy Restructuring (Hermann, 1990) and Foreign Policy Change (Holsti, 2016), the findings in this study indicate that the change in China's attitude towards UNSC sanctions on North Korea is influenced by Xi Jinping's perception of North Korea, potential non-military threats as well as China's strategic interests in the Region which are also related to the influence of the United States on the Korean Peninsula."

"Sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan administrasi di Indonesia. Fenomena perumusan kedua jenis sanksi tersebut mengalami dinamika baik dalam perumusan maupun penerapannya, khususnya dalam ketentuan tentang kepabeanan dan cukai, perpajakan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yang mana keadaan ini membawa permasalahan dalam praktik penegakannya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok tentang pentingnya suatu pedoman untuk menentukan perumusan ketentuan pidana dalam ketentuan administrasi sebagai suatu pola formulasi yang melandasi perumusan sanksi dalam menentukan jenis sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dalam ketentuan di bidang fiskal dan sumber daya alam serta perlunya pengaturan tentang pedoman bagi pejabat administrasi dan/atau penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan sanksi tersebut. Jawaban dari pertanyaan penelitian dicari melalui studi dokumen terhadap ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan dalam bidang yang menjadi topik penelitian. Mengingat fokus penelitian adalah pengaturan dan penerapan sanksi administratif dan pidana dalam ketentuan administrasi, maka kajian tentang sanksi administratif dan sanksi pidana, teori tentang pidana dan pemidanaan, serta penerapan prinsip ultimum remedium dan una via, digunakan untuk menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang menyusun ketentuan dengan dua jenis sanksi tersebut dan bagaimana pejabat administrasi menentukan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus faktual. Penelitian ini menghasilkan temuan, sebagai berikut: pertama, dalam pembentukan jenis dan sifat sanksi, pembentuk undang-undang merujuk pada ketentuan yang telah ada, namun dalam risalah pembahasan RUU tidak dilengkapi argumentasi tentang justifikasi pidana dan pemidanaan serta prinsip ultimum remedium, melainkan hanya mempertimbangkan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk memperkuat sanksi administratif guna menjerakan para pelaku; kedua, penerapan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dalam kasus-kasus faktual dilakukan sebagaimana kualifikasi dalam rumusan pasal yang dilanggar, urutan prosedur penyelesaian kasus serta dapat pula diterapkan secara bervariasi sehingga dapat bersifat kasuistis untuk tiap-tiap kasus dan tulisan ini memberikan pedoman untuk persoalan tersebut; ketiga, prinsip ultimum remedium digunakan dalam bidang perpajakan dan lingkungan hidup kecuali untuk rumusan yang tidak memberikan sanksi yang berjenjang karena mengingat sifat bahaya dan seriusnya perbuatan dari pelanggaran tertentu. Prinsip una via telah diterapkan dalam kasus fiskal khususnya di bidang perpajakan di tingkat Mahkamah Agung, dengan catatan bahwa prinsip una via berlaku sebagai perluasan dari prinsip nebis in idem, bahwa untuk satu pelanggaran yang serupa tidak dapat diterapkan dua jenis sanksi yang memiliki sifat punitif yang sama. Saat ini prinsip una via sudah dirumuskan dalam ketentuan di sektor keuangan.

---

Criminal sanctions and administrative sanctions are two types of sanctions formulated in various administrative acts in Indonesia. The phenomenon of the formulation of these two types of sanctions experiences dynamics situation both in formulation and implementation, particularly in provisions concerning customs and excise, taxation, forestry, and the environment, which creates problems in the law enforcement practices. This research departs from the main problem regarding the importance of a guideline for determining the formulation of criminal provisions in administrative provisions as a pattern of formulation that underlies the formulation of sanctions in determining the types of administrative sanctions and/or criminal sanctions in provisions in the fiscal and natural resources sector and the need for setting guidelines for administrative officials and/or law enforcement officials authorized to apply the sanctions. To finds the answers for the research questions are sought through document studies of statutory provisions and acts, doctrines, and court decisions. Considering that the research focus is on the regulation and application of administrative and criminal sanctions in administrative provisions, the study of administrative sanctions and criminal sanctions, the theory on justification of punishment as well as the application of the principles of ultimum remedium and una via, are used to analyze how legislators formulate provisions with the two types of sanctions and how administrative officials determine the sanctions imposed in factual cases. This research resulted in the following findings: first, in establishing the type and nature of sanctions, the legislators referred to existing provisions, however, the treatise on deliberating the bill was not accompanied by arguments regarding criminal justification and sentencing as well as the ultimum remedium principle, but only considered that criminal sanctions are needed to strengthen administrative sanctions to deter the perpetrators; secondly, the application of criminal sanctions and/or administrative sanctions in factual cases is carried out according to the qualifications in the formulation of the article that was violated, the sequence of procedures for resolving cases and can also be applied in a variety of ways so that it can be casuistic for each case and this research provides guideline to tackle the challenges; third, the principle of ultimum remedium is used in the fields of taxation and the environment except for formulations that do not provide tiered sanctions due to the nature of the harm and the seriousness of the actions of certain violations. The una via principle has been applied in fiscal cases, especially in the case of taxation at the Supreme Court level, with a main consideration that the una via principle applies as an extension of the ne bis in idem principle, that for one similar violation for two types of sanctions which have the same punitive sanction which cannot be applied. Currently, the una via principle has been formulated in provisions in the financial sector."