Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penerapan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sehingga perlu dipastikan setiap inisiasi TI dapat terimplementasi dan diterima dengan baik di lingkungan pemerintahan dan sejalan dengan arahan implementasi e-gov oleh pemerintah pusat. Tidak semua penerapan TI di Kota Bogor berujung pada keberhasilan, dari beberapa aplikasi yang dikembangkan Pemkot Bogor dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, empat aplikasi dengan pengguna seluruh unit kerja maupun pada internal unit kerja memiliki tingkat utilisasi yang rendah (kurang dari 80%) dan lima aplikasi lainnya tidak lagi dioperasikan akibat dari sepinya pengguna pada aplikasi tersebut. Sejumlah proses kembali dilakukan secara manual karena rendahnya tingkat utilisasi pada aplikasi yang mengotomasi prosesnya.Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan individu dalam implementasi TI di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan model penerimaan TAM (Technology Acceptance Model) karena beberapa penelitian sejenis sebelumnya menunjukkan bahwa TAM dapat digunakan sebagai dasar model penerimaan TI untuk memprediksi niat penggunaan TI pada pegawai pemerintah di sebagian besar kota di Indonesia. Metodologi yang digunakan berupa Survey Research dan bersifat kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 410 pegawai pemerintah kota bogor. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistika deskriptif dan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).Hasil pengolahan data membuktikan bahwa Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat menggunakan TI (Behavioural Intention) pada Pemerintah Kota Bogor. Niat menggunakan TI (Behavioural Intention) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan TI secara nyata (Actual Use), dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness).

---

Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention., Application of Information Technology (IT) in local government carried out with the aim to improve service to the citizens so that needs to be ascertained every IT initiatives can be implemented and accepted well by government employees and has to be in line with the direction of the implementation of e-Government by the central government. Not all of the application of IT in the city of Bogor lead to success, some of the applications developed by Bogor city government in the period between 2008 to 2013 running with low utilization (less than 80 %) and five other applications no longer operate as a result of very minimum user. A number of processes related to services performed manually because of the low level of utilization in applications that automate the process.This study analyzes the individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government Environment using TAM (Technology Acceptance Model) because some previous similar studies showed that TAM can be used as the basis of a model to predict the IT acceptance in government employees in most cities in Indonesia. This study is quantitative Survey Research using sample of 410 employees of Bogor city. Data processing was performed using descriptive statistical techniques and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).The results prove that the Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use has a significant influence on the Behavioural Intention to use IT at Government of Bogor City. Behavioural Intention has a significant influence on the Actual IT Use, and Perceived Ease Perceived Ease of Use had a significant effect on the Perceived Usefulness. The individual factors that influence the acceptance of implementation of IT in the Government of Bogor City are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Behavioural Intention.]"

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."

"Salah satu arah kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 adalah pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. E-Government bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pengembangan TIK memerlukan perencanaan strategis sebagai pedoman secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metodologi perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi Ward dan Peppard yang menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, SWOT SI/TI, PESTEL, tren teknologi, dan Mc Farlan strategic grid. Hasil dari penyusunan perencanaan strategis SI/TI adalah strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Tujuan penelitian adalah menghasilkan IT Master Plan yang memuat cetak biru dan rencana pengembangan TIK sebagai solusi awal pengembangan e-government di Kabupaten Sumbawa Barat.

---

One of the objectives of the Bureaucratic Reform Roadmap policy of 2015-2019 is the development of e-government in Local Government for the transparency and accountability. E-government objective to create an effective and efficient bureaucracy and improving public services in order to achieve good governance accordance with Presidential Instruction Number 03 of 2003 on National Policy and Strategy of e-government development. Development of ICT requires strategic planning as a guide in the short term, medium term, and long term. The IS/IT strategic planning methodology uses the Ward and Peppard methodology by analyzing internal and external environments using Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, IS/IT SWOT, PESTEL, trend of technology, and Mc Farlan strategic grid method. The results of IT/IS strategic planning are IS strategy, IT strategy, and IT/IS management strategy. The objective of this research is to produce IT Master Plan which contains blueprint and ICT development plan as initial solution of e-government development in West Sumbawa Regency."

"Pustekkom sebagai pengelola layanan TI di internal Kemdikbud bertugas untuk menjamin bahwa layanan TI yang disediakan cukup handal dan memadai untuk mendukung kelancaran aktifitas bisnis dari organisasi Kemdikbud. Kualitas layanan yang terjaga baik akan berdampak positif pada kelancaran operasi bisnis, dan pada akhirnya adalah ketercapaian visi, misi dan sasaran organisasi. Salah satu syarat utama agar tercipta layanan berkualitas adalah adanya keselarasan antara kebutuhan pengguna dan penyediaan layanan. Hal ini dibangun dari pemahaman akan kebutuhan tingkat layanan pada pengguna. Pada penelitian ini dilakukan kajian tentang bagaimana strategi untuk mengimplementasikan proses Service Level Management guna membangun kesepahaman akan kebutuhan layanan dalam operasional Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) model dari kerangka kerja ITIL v3 digunakan sebagai metodologi pendekatan permasalahan. Dari tahapan penilaian atas kondisi saat ini dan kondisi sasaran yang menggunakan acuan penilaian kematangan atribut proses dari Cobit diketahui bahwa kondisi kematangan atribut saat ini rata-rata pada tingkat dua sedangkan rata-rata kondisi kematangan sasaran atribut pada tingkat tiga. Dari kondisi yang ada maka direkomendasikan perbaikan dimulai dengan menjalin komunikasi dan survei ke pelanggan yang lebih intens agar kebutuhan layanan teridentifikasi dengan baik. Dokumentasi formal dalam semua aktifitas proses juga perlu dibuat.

---

Pustekkom, as the internal IT service provider of Ministry of Education and Culture must ensure that the IT services provided are reliable and capable enough in supporting business activities of the organization. The stability of good services will have positive impact on daily business operation, organization performance, and finally the achievement of the vision, mision, and target of the organization. The main prerequisite in establishment quality of IT services is to build common understanding about user requirements on the IT services provided. A research about implementation strategy of Service Level Management process was conducted with the purpose to build common understanding about requirements and provided IT services in daily operation of Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) from ITIL v3 framework was used as the methodology. From the maturity assessment on the level of process attribute, it was identified that the average values of current attributes maturity was two and the average values of expected attributes maturity was three. It is highly recommended for Pustekkom to set up the improvement process starting from identification of business requirement of IT services and developing documentation on process activities."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"ABSTRAK

E-participation memiliki peranan penting dalam pemerintahan digital karena merupakan salah satu faktor strategis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2017, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation di Kota Metro. Portal situs web pemerintah adalah alat yang strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan. Menggunakan  Citizens Web Empowerment Index (CWEI), dilakukan penilaian terhadap 60 situs web untuk mengetahui sisi penyediaan e-participation Pemerintah Kota Metro - Lampung, dan dari hasil penilaian CWEI dengan nilai sebesar 13,42%, maka diketahui bahwa tingkat penyediaan layanan e-participation di Kota Metro masih rendah. Untuk mengetahui sisi kebutuhan e-participation, dilakukan survei yang melibatkan 397 responden yang berasal dari masyarakat Kota Metro, dan didapati bahwa kebutuhan masyarakat akan e-participation cukup tinggi, ini terlihat dari hasil survei dimana mayoritas responden menghendaki adanya keterbukaan informasi, media penyampaian aspirasi online, pengaduan online, survei/polling online, komunikasi online dengan walikota, konsultasi dan voting online. Menggunakan Citizens Web Empowerment Index (CWEI) sebagai dasar, lalu dikombinasikan dengan hasil analisis sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation disusunlah rekomendasi perbaikan layanan e-participation dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan.

---

ABSTRACT

---

E-participation has an important role in digital governance, because it is one of the strategic factors that can increase public participation. Through the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 45 of 2017, the local government is required to empower the citizen in government. The purpose of this study is to investigate the provision and demand side of e-participation in Metro City. The government portal is a strategic tool for empowering people in government. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI), an assessment of 60 Metro City government websites was conducted to find out the provision side of e-participation of the Metro city - Lampung, and from the result, the CWEI score (13.42%) showed that e-participation level provided by Metro city is still low. To find out the demand side of e-participation, a survey involving 397 respondents from the Metro City citizen was conducted, and it was found that citizen needs for e-participation were quite high, as seen from the survey results where the majority of respondents wanted of information disclosure, online media for aspirations, online complaints, online surveys / polls, online communication with the mayor, consultation and online voting. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI) as a basis, then combined with the results of the analysis of the provision and demand side of e-participation, recommendations were made to improve e-participation services with the aim of citizen empowerment in government.

"

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."