Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi Informasi Komunikasi merupakan terminologi yang mencakup tentang keseluruhan teknis untuk menjelaskan proses dan penyampaian informasi. Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi sangat membantu dalam setiap kegiatan yang memiliki data dan informasi untuk diproses dan diolah. Dalam bidang kesehatan yang terdiri dari data dan informasi juga memerlukan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penerapannya. Hal ini didukung dengan kebijakan tentang kesehatan yang mencakup penerapan Teknologi Informasi Komunikasi di dalamnya antara lain Undang-Undang No.36 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.192. Dengan adanya kebijakan-kebijakan kesehatan tersebut perlu diketahui seberapa besar kebijakan kesehatan tersebut telah diterapkan untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan tersebut yaitu dilakukan analisa kesenjangan antara setiap strategi Teknologi Informasi Komunikasi yang dimiliki oleh kebijakan kesehatan dengan kebutuhan strategi Teknologi Informasi Komunikasi yang didapatkan dari hasil analisa permasalahan setiap fasilitas kesehatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelayanan kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan yaitu metode wawancara. Dari hasil kesenjangan tersebut dapat diketahui Sistem Informasi Kesehatan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi permasalahan fasilitas kesehatan. Adapun hasil dari analisa Sistem Informasi Kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi permasalahan fasilitas kesehatan antara lain Sistem Informasi Nomor Identitas Kesehatan, Sistem Informasi Rekam Medis Terpadu dan Sistem Informasi Rujukan Medis Terpadu.

---

Information Communication Technology is a term that includes overall technical term to explain the process and delivery of information. Usage of Information Communication Technology is helpful in any activities that have data and information required to proceed and inform. In the health sector that consists of information and data also requires the use of ICT in its application. This is supported by health policy that includes the application of Information Communication Technology in it, among others, National Policy Number 36 and Policy by Minister of Health Number 192. With the health policies are need to know how big the health policy has been implemented to help improve health services in Indonesia.

The method used to determine how the implementation of these policies is to analyze the gap between each strategy ICT owned by health policies with the needs of Information Communication Technology strategy that results obtained from the analysis of the problem every health facility. While the data collection methods used to obtain data on health services at each health facility is the method of interview.

From the results of this gap can be known what the Health Information System is needed to improve health services and overcome the problems of health facilities. The results of the analysis of health information systems needed to improve health services and overcome the problems of health facilities among others Identification Numbers Health Information Systems, Information Systems and Integrated Medical Record Information System Integrated Medical Referral."

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang kinerja ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat di Indonesia. TIK pada sektor ekonomi kreatif tidak hanya dapat mendukung pengurangan biaya (cost reduction) atau penciptaan pendapatan (revenue generation) seperti pada business as usual, melainkan juga sebagai modal penting untuk mengintensifkan kreativitas dari sumber daya manusia yang menjadi faktor produksi utama dalam ekonomi kreatif. Dengan menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS), studi ini menganalisis data cross section yang bersumber dari Survey Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 dan menemukan bahwa walaupun secara umum pemanfaatan TIK berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kreatif, namun secara khusus hubungannya sangat bergantung pada jenis kegiatan atau subsektor dalam ekonomi kreatif. Pengaruh yang negatif terhadap pemanfatan TIK ditemukan pada subsektor desain komunikasi visual (DKV), musik, aplikasi dan games, dan seni rupa. Lebih jauh penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan TIK pada usaha skala mikro berpengaruh negatif terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis subsektor dan skala usaha adalah faktor yang menentukan peran positif TIK dalam meningkatkan kinerja usaha ekonomi kreatif.

---

This research aims at analyzing to what extent the role of information and communication technology (ICT) could support the performance of the creative economy sector that is rapidly growing in Indonesia. ICT in creative economy is not only helpful in promoting cost reduction or revenue generation as in business as usual, but also in itself is important asset to intensify the creativity of human resources which is the main production factor in creative economy. Using Ordinary Least Square (OLS) analysis method, this study analyzed cross section data from the Special Survey of the Creative Economy (Survei Khusus Ekonomi Kreatif/SKEK) by Indonesian Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) in 2016 and found that although the use of ICTs delivers a positive effect on creative economy performance in general, the correlation varies depending on the type of activities or subsector of the creative economy in particular. The negative impact of the use of ICTs on firm performance is found in the visual communication design, music, application and games, and fine art subsectors. Furthermore, this study also uncovered that the use of ICTs in micro scale businesses was associated negatively with its performance. The result indicates that the type of subsectors and the scale of the firms are the determinants of whether ICT would have a positive effect in the performance of the creative economy."

"Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dunia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ini umumnya berdampak positif bagi perekonomian bagi sebuah negara. Indonesia juga turut mengalami perkembangan dalam TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan TIK di Indonesia adalah sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya e-commerce di Indonesia. Melihat perkembangan TIK di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan nilai IP-TIK dan pentingnya sektor perdagangan, dalam tulisan ini penulis akan mencoba mencari bagaimana hubungan IP-TIK dan pertumbuhan sektor perdagangan provinsi di Indonesia. Penulis akan menggunakan data panel untuk 34 provinsi pada rentang waktu tahun 2015-2020. Penulis akan menggunakan model Cobb-Douglas untuk dengan variabel independen IP-TIK, tenaga kerja, investasi, jumlah pasar, dan rasio jalan terhadap luas provinsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Jumlah pasar dan rasio jalan terhadap luas provinsi juga menunjukan hasil yang positif dan signifikan. Sementara itu, investasi dan tenaga kerja berhubungan positif namun tidak signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara pandemi Covid 19 dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Selain itu, penulis juga menemukan adanya perbedaan karakteristik wilayah di Indonesia yang menyebabkan perbedaan pada infrastruktur dan variabel lain yang berhubungan signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan.

---

Information and Communication Technology (ICT) in the world has developed rapidly in the last decade. These developments generally have a positive impact on the economy of a country. Indonesia is also experiencing developments in ICT. The Information and Communication Technology Development Index (IDI) is a standard measure that describes the level of development of information and communication technology in a region, the digital divide, and the potential for ICT development. One of the sectors affected by the development of ICT in Indonesia is the trade sector. This is marked by the growing development of e-commerce in Indonesia. Seeing the development of ICT in Indonesia which is marked by an increase in the value of IDI and the importance of the trade sector, in this paper the author will try to find out how the relationship between IP-ICT and the growth of the provincial trade sector in Indonesia is. The author will use panel data for 34 provinces in the 2015-2020 period. The author will use the Cobb-Douglas model for the independent variables of IDI, labor, investment, number of markets, and the ratio of roads to area. The results show that IDI has a positive and significant relationship with the growth of the trade sector. The number of markets and the ratio of roads to area also show positive and significant results. Meanwhile, investment and employment have a positive but not significant relationship with the growth of the trade sector. In this study the authors also found a negative and significant relationship between the Covid 19 pandemic and the growth of the trade sector. In addition, the authors also find differences in regional characteristics in Indonesia which cause differences in infrastructure and other variables that are significantly related to the growth of the trade sector."

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"ABSTRAKTeknologi berkembang pesat dalam menunjang aktivitas manusia, salah satunya proses menggambarkan ruang kota dan wayfinding. Pada tahun 1960, Kevin Lynch merilis buku berjudul The Image of the City sebagai solusi dari permasalahan masyarakat dalam proses wayfinding di ruang kota melalui penggambaran ruang kota yang terwujud dari legibilitas dan proses cognitive maps. Teori Lynch masih digunakan di era kemudahan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Dilakukan studi kasus untuk membandingkan dua proses pembentukan gambaran ruang kota, yaitu berdasarkan teori Lynch dan melalui ruang virtual. Di sisi lain, era Teknologi, Informasi dan Komunikasi merubah konsep gambaran ruang kota yang dilakukan pada masa teori Kevin Lynch dirilis

---

ABSTRACTTechnology is growing fast in uses to help people activities, such as imagining city and in wayfinding process. In 1960, Kevin Lynch released The Image of the City as a solution for society in wayfinding problems, through city image which was built by legibility and cognitive maps process. Lynch 39 s theory is still being used in Information, Communication and Technology Age. Case study was held to compare the process of imagining city by Lynch 39 s theory and the process through virtual reality. On the other hand, Information, Communication and Technology age changed the concept of imagining city space by Lynch 39 s theory. "