Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"There is an interesting link between the conception of copyright protection and the multimedia industry. The Copyright Law direction in identifying who authors are as well as defining the Copyright ownership ang the process of creation, including the legal status of elements used in the process. In its normal practice, the basis of determining the status of a creator and copy right ownership of multimedia works in commonly based on the scheme of creation made on the basis of orders. From the copyright perspectives, advertising and other multimedia works will only be protected if they are original, which stem from the author. To multimedia works, the Copyright Law present the occurence of modification, distortion, ang mutilation; while to adaptation works, thw law demands authors, intellectual honesty as a basis of recognition ang protection of their right. Unfortunately, the Copyright Law has not so far played its role as an engine of creativity for multimediacommunity. Instead, the law is often regarded as an abstacle in creativity and the exploration of creation. For that reaso, the law needs to be disseminated in order to play more intensive role as a driving force of creativity and a buffer to pillars of the creative multimedia industry in line with efforts to boots economic growth and public welfare. "

"ABSTRAKKajian ini menyajikan ilustrasi daya saing UMKM Industri Kreatif pada sebuah kota di Indonesia. Berbeda dengan konstruksi daya saing yang sudah dilakukan dalam riset sebelumnya - misalnya market based view dan resource based view, maka daya saing direkonstruksi dengan basis kerangka kelembagaan bertingkat tiga, dengan meminjam model new institutionalism in economic sociology (NIES) ebagaimana diperkenalkan oleh Nee.Kajian ini termasuk dalam SSM-based action research dengan kategori theoretical research practice atau research interest. Menurut Flood and Jackson (1991) dengan pilihan ini, perubahan yang diinginkan dan mungkin dilakukan (feasible and desirable change) dengan mempertimbangkan systematically desirable, culturally feasible adalah pertimbangan di antara para peneliti dan reviewers, bukan pada pemilik masalah (problem owner).Berbeda dengan kajian Hardjosoekarto (2012), kajian ini senada dengan Kane dan Del Mistro (2003) yang memperlakukan P (small-and Medium-scale Creative Industry's) sebagai real world instance of A (Competitiveness Based on Three-tiered Institutional Frameworks), seperti yang disebutkan oleh McKay dan Marshall (2001).Hasil kajian menunjukkan bahwa daya saing UMKM Industri Kreatif (institutional framework based competitiveness) ditentukan oleh tiga tingkat kerangka kelembagaan (three-tiered Institutional Frameworks), yaitu regulasi, struktur tata kelola dan institusi informal yang berisi norma, budaya, nilai dan keterlekatan. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), konstruksi dya saing ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai promary thesis dari konstruksi daya saing berdasarkan tingkat tataran kelembagaan, yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

ABSTRACT

The research presents a reconstrction of creative industry small medium enterprises competitiveness in a city in Indonesia. Unlike the competitiveness reconstruction done in previous researches, such as the market-based view and the resource-based view, this research reconstructs competitiveness based on the three-tiered institutional frameworks, borrowed from Nee's New Institutionalism in Economic Sociology (NIES) (2003, 2005).

The study applies SSM-basd action research with the category of theoretical research practice or research interest. According to Flood and Jackson (1991), through the choise, the feasible and desirable change, by considering the systematically desirable and culturally feasible factors, is the consideration among the researchers and reviewers, not on the problem owners.

Different from Hardjosoekarto's study (2012), the study s more similar to the one by Kane and Del Mistro (2003) that treated P (SMEs on Creative Industry) as the real-world instance of A (Competitiveness Based on Three-tiered Institutional Frameworks) as stated by McKay and marshall (2001).

The result of the research shows that the institutional framework-based competitiveness of SMEs is determines by the three tiered institutions consisting norms, culture, values, and embededness. As a resulth of Action Reserch study, according to Checkland &Scholes (1990), the competitiveness reconstruction is an experience-based knowledge that can be categorized as the primary thesis of the competitiveness reconstruction based on the more reliable institutional frameworks founded on the exploration of scientific study as stated by Barton et al. (2009), and Stephens et. al. (2009), later confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"Perjanjian memiliki peranan dalam industri musik. Terbukti dengan adanya kontrak-kontrak yang dibuat antara pencipta dengan para pengguna karya cipta milik pencipta. Namun, kenyataannya para pelaku industri musik kurang sadar akan pentingnya hukum perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta, terbukti dengan adanya sengketa-sengketa yang terjadi antara pencipta lagu dan produser rekaman suara. Adanya hal tersebut, beberapa pencipta mengalihkan haknya untuk dikelola oleh pihak lain sehingga pihak tersebut bertanggung jawab terhadap hak pencipta. Salah satu pengelola hak cipta lagu milik pencipta di Indonesia ialah KCI (Karya Cipta Indonesia)yang menerima kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta lagu dan menjadi kuasa atas pencipta dalam hal pengeksploitasian hak-hak milik pencipta yang digunakan pihak lain, salah satunya produser rekaman suara. Berdasarkan uraian tersebut, studi ini mengkaji perjanjian pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia. Studi ini mengkaji perjanjian antara pencipta, KCI, produser rekaman suara. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu menurut hukum Indonesia, bagaimana bentuk pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri rekaman suara di Indonesia,bagaimana praktek pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dalam industri musik rekaman suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ialah pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak KCI. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Ketentuan mengenai pengalihan pengelolaan dan lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC) jo Pasal 45 UUHC.Bentuk pengalihan diwujudkan dengan perjanjian yang ketentuannya secara umum tunduk pada buku III KUHPerdata.Prakteknya, pencipta mengalihkan pengelolaan hak atas karya cipta lagu kepada KCI, selanjutnya KCI atas kuasa pencipta mengadakan perjanjian lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu dengan produser rekaman suara."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi Pemerintah Kota Denpasar dan faktor yang mendukung serta menghambatnya dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek. Teori yang digunakan adalah inovasi di sektor publik, faktor pendukung dan penghambatnya, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, serta industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, existing statictic, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Denpasar melakukan tujuh kegiatan/kebijakan inovatif antara lain himbauan menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival, Pemilihan Duta Endek, Denpasar Design Center, pelaksanaan Misi Dagang, pembangunan Imperium Kumbasari, dan pendirian Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar. Faktor-faktor pendukung inovasi Pemerintah Kota Denpasar antara lain faktor internal, eksternal, dan politik, sedangkan faktor penghambatnya adalah internal dan eksternal.

---

This research aims to desrcibe the Denpasar Goverment innovation in enhancing the resources of endek woven cloth creative industry. Besides, It will describe the driver and barrier of it. This research use innovation in the public sector, the driver and barrier of it, enhancing the resources in regional economic development, and creative industry concept. The appoach is positivist that utilize in-depth interview, existing statictic, and literature study.

The result are Denpasar Government has done suggestion for using endek products, holding Denpasar Festival and trade mission, promoting Endek Ambassador, building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center, and establishing Denpasar’s Endek, Bordir, and Songket Association; The driver of Government Innovation are internal, external, and political factors; The barrier of Government Innovation are internal and external factors."

"ABSTRAKDalam dunia sekarang ini, teknologi dan internet sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa internet menghubungkan orang-orang dari semua bagian dunia. Saat ini, hampir semua konten terutama musik dan film dapat diakses melalui internet. Namun, sebagian besar konten ini dilindungi oleh hukum hak cipta dan distribusi yang tidak sah, atau pembajakan, adalah ilegal, dan telah menjadi isu utama dalam industri ini. Baru-baru ini, layanan media streaming seperti Netflix dan Spotify telah datang dan mengisi celah di pasar. Ini memiliki potensi untuk mengurangi pembajakan dengan cara menjadi alat yang mudah untuk mengakses musik dan film.Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana layanan berlangganan khususnya Netflix dan Spotify akan mengurangi atau menambah pembajakan. Sebagai studi kualitatif, penelitian ini akan menganalisis aktivitas pembajakan sebelum dan sesudah tahun Spotify dan Netflix timbul. Untuk melakukannya, baik data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber di internet. Hasilnya, terlihat bahwa pengenalan layanan berlangganan, khususnya Netflix dan Spotify, telah memiliki peranan yang penting dalam penurunan tingkat pembajakan, meskipun tidak memliki efek yang signifikan. Sebagai tambahan, penting untuk tidak hanya meningkatkan penegakan hukum di industri musik dan film, tetapi juga untukmeningkatkan investasi di layanan berlangganan. Kata Kunci: pembajakan, layanan berlangganan, netflix, spotify

---

ABSTRACTIn today rsquo s world, technology and the Internet are essential to our daily life. It could be said that Internet connects people from every parts of the world. Nowadays, contents especially music and movies can be access via the Internet. However, the majority of this shared content is protected under copyright law and unauthorised distribution of these contents, also knows as piracy, is illegal, and has become a major issue in this industry. Recently, legal media streaming services such as Netflix and Spotify has came along and fill the gap in the market. These have a potential to reduce piracy by way to being convenient tools to access both music and movies.The aim of this paper is therefore to know how the legal subscription services particularly Netflix and Spotify will decrease or increase piracy. As a qualitative study, this research will analysed the activity of piracy before and after the years of Spotify and Netflix arise. In order to do so, both primary and secondary data was collected from various sources in the Internet. As a result, it is apparent that the introduction of subscription service, particularly Netflix and Spotify, has had a role in the reduction of piracy rates, even though the effects are definitely not that drastic. Based on the results, it is important to not only increasing the enforcement law in the industry, but also to encourage and support by increasing investment in legal subscription services. Key words piracy, subscription services, netflix, spotify "

"Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga dalam hal ini baik pencipta maupun pemegang hak cipta dapat memperbanyak ciptaannya dan dia juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menerbitkan hasil ciptaannya ataupun memberikan persetujuan pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut. Di Indonesia, pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Aueteurswet 1912. Negara Indonesia pernah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang hak cipta, akan tetapi mengalami beberapa pergantian. Beberapa Undang-Undang yang di miliki oleh Indonesia yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Mengenai sifat dari hak cipta dapat kita lihat pasal 3 Undang ? undang hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan (transferable) seluruhnya atau sebagian dengan cara- cara tertentu yaitu : Pewarisan, Hibah, Wasiat, Dijadikan milik Negara, dan Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Lisensi merupakan salah satu contoh dari beralihnya hak cipta kepada orang lain. Lisensi bisa juga berupa suatu bentuk perjanjian dimana pemegang Hak Kekayaan Intelektual mengijinkan pihak lain untuk menggunakan hak eksklusifnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran royalti. Karena lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian, maka bagi perjanjian Lisensi berlaku Ketentuan Umum dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku ke III KUHPerdata. Dalam hal ini ada beberapa persamaan mengenai kendala atau masalah dalam perjanjian lisensi hak cipta yang biasa terjadi dalam perjanjian lisensi. Salah satunya adalah sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikannya. Tinjauan yuridis putusan mahkamah agung dalam kasus pembatalan hak cipta cap kaki tiga menjadi fokus dalam penulisan tesis ini dengan uraian pembahasan mengenai dasar hukum hak cipta dan jenis jenis ciptaan yang dilindungi, fungsi hak cipta, konsep lisensi dalam hak cipta, kendala dalam lisensi hak cipta dan analisis kasus pembatalan hak cipta cap kaki tiga.

---

Copyright is a privilege granted to the creator or copyright recipients to publish or reproduce his creations, in this case, both the authors and copyright holders has the right to reproduce his creation and also to exclude others from publishing the results of his creations or giving permission to other parties to publish or reproduce the creations. In Indonesia, regulation of intellectual property rights has long been known and owned as a positive law since the day of the Dutch East Indies with the implementation of Aueteurswet 1912. Indonesia once had legislation governing intellectual property rights, especially in the field of copyright, but experienced some changes. Some of the Act, which is owned by Indonesian Law No. 6 of 1982 on Copyright, as amended by Law No. 7 of 1987 and subsequently amended by Law No. 12 of 1997, which subsequently repealed and replaced by Law No. 19 of 2002 about Copyright. Regarding the nature of copyright, we can see article 3 of the Copyright Laws that are regarded as moving objects and can be transferred (transferable) in whole or in part in certain ways, which is : Inheritance, Grant, Probate, cite belongs to the State, and the agreement made by deed, provided that the agreement is only the authority named in the deed. License is one example of the shift of the copyright to another person. Licenses can also be a form of agreement which the holders of intellectual property rights permit others to use the exclusive right within a specified period in return for royalty payments. Because licensing is a form of agreement, the license agreement applicable to the General Provisions set out in the Legal Agreements in Book III of Indonesian Civil Code. In this case there are several similarities concerning obstacles or problems in copyright licensing agreements that are common in the license agreement. One of the case is the dispute that caused by the former licensee to produce goods or services using other brands, but the quality is exactly the same as the quality of the previous brands that were licensed. The focus in this thesis is the Judicially review of the Supreme Court's Decision in the case of Copyright Cancellation of Cap Kaki Tiga with an explanation on basic descriptions of copyright law and the types of creatures that are protected, the function of copyright, licensing concept in copyright, licensing constraints in copyright and analysis of copyright cancellation of Cap Kaki Tiga."

"Perkembangan musik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peran musisi di Indonesia, mereka melakukan berbagai cara untuk membuat karya ciptaan yang kreatif untuk menghibur masyarakat agar dapat terus berkembang di Indonesia, salah satunya dengan menciptakan karya lagu dan/atau musik menggunakan teknik sampling dengan menggunakan atau mengambil suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial. Permasalahan yang muncul terdapat dalam pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia yang masih abu-abu akan perkembangan teknik sampling dalam industri musik menyebabkan terancamnya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta lagu dan/atau musik orisinal dan Pencipta lagu dan/atau musik yang menggunakan teknik sampling. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan pengaturan dan penerapan doktrin Fair Use dalam perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik teknik sampling di negara Indonesia dan Amerika Serikat agar dapat meningkatkan pengaturan terkait di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan studi perbandingan dengan cara membandingkan dua atau lebih suatu kondisi. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan mengenai doktrin Fair Use dalam perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik yang menggunakan teknik sampling di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada pengaturannya terutama dalam ruang lingkupnya, pada penerapannya produser lagu yang menggunakan teknik sampling di Amerika Serikat dapat menggunakan elemen dari lagu lainnya untuk dijadikan sampel tanpa perlu meminta izin kepada produser lagu orisinal dengan catatan bahwa elemen lagu yang dijadikan sampel tidak bersifat substansial dan memiliki perbedaan makna dengan lagu orisinal dengan memenuhi 4 faktor doktrin Fair Use, berbeda dengan Indonesia yang sangat terbatas dan tidak dapat diaplikasikan sebagai pembelaan dan pembuktian.

---

The development of music in Indonesia can not be separated from the role of musicians in Indonesia, they do various ways to create creative works to entertain the public in order to continue to grow in Indonesia, one of them by creating a song and / or music using sampling techniques by using or taking a Creation in whole or in substantial part. Problems that arise are in the regulation of copyright protection in Indonesia which is still gray on the development of sampling techniques in the music industry causing the threat of moral rights and economic rights owned by the creator of the original song and / or music and the creator of the song and / or music using sampling techniques. The purpose of the research in this thesis is to identify the differences in regulation and application of the doctrine of Fair Use in copyright protection of songs and / or music sampling techniques in Indonesia and the United States in order to improve related arrangements in Indonesia. The research method used in this study is a juridical-normative research method and uses a comparative study approach by comparing two or more conditions. This research indicates that the differences in the doctrine of Fair Use for copyright protection of songs and/or music using sampling techniques in Indonesia and the United States lie in their regulations, particularly in their scope. In practice, song producers in the United States who utilize sampling techniques can use elements from other songs as samples without needing to obtain permission from the original song producer, provided that the elements used are not substantial and carry a different meaning from the original song, in accordance with the four factors of the Fair Use doctrine. This contrasts with Indonesia, where the regulations are considerably restrictive and cannot be applied as a defense or proof."

"Tesis ini membahas hubungan kelembagaan dalam upaya penguatan daya saing industri kreatif kerajinan Kota Bogor dengan menggunakan konsep New Institutionalism in Economi Sociology yang melihat industri kerajinan melalui tiga tataran kelembagaan yaitu makro yang direpresentasikan oleh pemerintah sebagai institutional environment, meso yang direpresentasikan dengan organisasi sebagai governance structure, dan mikro adalah komunitas/individu kreatif sebagai informal structure. Ketiganya berinteraksi dimana dalamnya terdapat elemen formal dan informal seperti norma, nilai, aturan, kebiasaaan yang diterjemahkan ke dalam suatu tindakan oleh aktor-aktor di setiap tataran tersebut melalui mekanisme sistemnya masing-masing.Situasi problematis pada industri kerajinan dilihat dengan sistem aktivitas manusia yang kemudian ditransformasikan ke dalam dalam bentuk root definition yang merupakan deskripsi terstruktur dari sistem aktivitas manusia yang relevan dengan situasi problematis yang kemudian dibuat model konseptualnya. Penelitian ini menghasilkan empat buah model konseptual, yang kemudian digunakan pada tahap perbandingan dan perumusan rekomendasi hasil penelitian. Sesuai dengan kaidah Soft Systems Methodology, pada tahap 6 determinasi kebutuhan dan perubahan yang memungkinkan, proses pembandingan dan debating untuk tujuan research interest melibatkan praktisioner SSM peneliti , academic advisor dan academic reviewer.

---

This research presents the institutional relation as an effort to strengthen the competitiveness of craft creative industry in Bogor City using New Institutionalism in Economic Sociology concept that viewed craft industry through three levels of institutional macro, meso, and micro . In macro level represented by the government as an institutional environment, in meso level represented by the organization as a governance structure, and in micro level represented by creatives community individual as an informal structure. These three level interact by connected formal and informal elements such as norms, values, rules, and customs which translated into actions by actors in three institutional level through the mechanism of the respective system.Problematic situation in craft industry is viewed using human activity systems HAS and transformed into root definitions which is a structured description of a HAS that relevant with the problematical situation and became basis to create conceptual models. This research results four conceptual models which is used for comparison stage and formulate recommendation for research result. Refer to norm of Soft Systems Methodology SSM , stage 6 changes systematically desirable, culturally feasible , comparison and debating process involve SSM rsquo s practitioner, academic advisor and academic reviewer."

"Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan.

---

Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation.

This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law.

After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself."