Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aims to determine how performance-based budget planning is implemented in the Civil service police force pematangsiantar city and to find out the constraint faced and to know tha efforts should be done. This research uses descriptive qualitative approach using data collection techniques participant observation, in-depth interviews and documentary studies. there are 12 key information in this research. To test credibility of data, it uses 3 methods namely the extension of the observation, improvement and triangulation of data triangulation and theory triangulation. The results shows that in budget planning the civil service police force pematangsiantar city still has not applied performance-based budgeting. the research find few obstacles encountered in implementing performance-based budgeting in the office of the civil sesrvice police force pematangsiantar city , including: 1. the low competence of human resources; 2. there are not any performance indicators;3. lack of internal coordination; 4. the limited budgeting allocated; 5. lack of coordination with making up taams budgets in the pematangsiantar city government and the parlianment pematangsiantar city."

"Kebugaran adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki energi dan vitalitas yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dan berekreasi secara aktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai proporsi tingkat kebugaran serta mengetahui perbedaan antara status gizi, asupan gizi yang berkaitan dengan tingkat kebugaran pada pegawai satuan polisi pamong praja di wilayah kerja kota administrasi Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kuantitatif dengan desain cross sectional dengan metode simple random sampling dan tes kebugaran dengan 3 menit YMCA Step Test dan pengukuran denyut nadi. Jumlah sampel yang digunakan adalah 124 responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 69% responden memiliki status tidak bugar dan faktor-faktor yang berhubungan antara lain IMT (p value 0,019) , asupan karbohidrat (p value 0,221), asupan protein (p value 0,609), asupan lemak (p value 0,020), asupan vitamin C (p value 0,565), dan asupan zat besi (Fe) (p value 0,326) dan kebiasaan merokok (p value 0,029). Namun diperlukan penelitian lanjutan yang dapat mengkur hubungan kausalitas pada faktor-faktor tersebut.

---

Fitness is a condition where a person has enough energy and vitality for everyday chores and active recreation without experiencing significant fatigue. The purpose of this study was to assess the proportion of fitness levels as well as knowing the difference between nutritional status, nutrition-related fitness levels in the civil service employees of the police force in the Satuan Polisi Pamong Praja in Working Area of East Jakarta 2015. The study was conducted using a quantitative study with cross sectional design with simple random sampling method?s and fitness test with 3 minutes YMCA Step Test and measurement pulse.The results showed that as many as 69% of respondents have no fitter status and related factors among others BMI (p value 0,019), carbohydrate intake (p value 0,221), protein intake (p value 0,609), fat intake (p value 0,020), vitamin C (p value 0,565), and the intake of iron (Fe) (p value 0,326) and smoking (p value 0.029). However, further research is needed to mengkur causality on these factors."

"Lubuklinggau city's economic growth in 2012 is quite high relative directly or indirectly increasing urban population. In additional, to the positive side, the urban as well as the growing negative impact of street vendors, illegal immigrants, and so on. The condition can affect to the increasing workload of civil service police (municipal police) Lubuklinggau city. Taking into account the increased workload and government (PP) No.6 in 2010, the municipal police pelru done effective and efficient? Raightsizing is neeed to improve the quality. To answer that question this study uses descriptive evaluation methods and semi-explanatory. The analysis shown that city municipal police Lubuklinggau feasible arrangements with the organization in accordance with type A no.Permendagri 40 in 2011. kelayakan is also supported by the office of the real condition of the municipal police workload is increasing from year to knowledge, especially in the field of public law enforcement and community protection. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan antara kompensasi, kepuasan kerja dengan disiplin kerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor serta sejauh mana hubungan antara ketiga variable tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja dan hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja. Penelitian bersifat deskriptif dan asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data atau instrumen berupa skala ordinal dan merupakan pemahaman kuantitatif yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka agar dapat dianalisa menggunakan program statistik SPSS (Statitistical Product and Service Station) versi 15,0. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert. Populasi dari peneltian ini adalah seluruh petugas lapangan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor jumlah keseluruhan populasi sebanyak 141 orang. Dari seluruh populasi tersebut kemudian semuanya dijadikan sampel penelitian ini.Hasil pengolahan data dan pembahasan menunjukkan dengan tingkat kepercayaan 95 %, kompensasi berhubungan dengan kepuasan kerja sebesar 0,526 dan determinasi (r2) sebesar 27,7%. Sedangkan dari uji hipotesis diketahui t hitung sebesar 6,902 lebih besar dari t tabel sebesar 1,960. Artinya hipotesis awal penelitian yaitu terdapat hubungan antara kompensasi dengan kepuasan kerja teruji secara statistik dan hasil pengolahan data dan pembahasan juga menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95 % kepuasan kerja berhubungan dengan disiplin kerja sebesar 0,566 dan determinasi (r2) sebesar 32 %. Sedangkan dari uji hipotesis diketahui t hitung sebesar 7,759 lebih besar dari tabel sebesar 1,960. Artinya hipotesis awal penelitian yaitu terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja juga teruji secara statistik.Dari hasil pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bila terdapat peningkatan pada kompensasi yang diterima oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor maka peningkatan tersebut akan berdampak secara langsung terhadap kepuasan kerja petugas dan adanya peningkatan kepuasan kerja petugas akan berdampak secara langsung terhadap disiplin kerja petugas lapangan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Oleh karena itu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor disarankan untuk memenuhi kebutuhan petugas, karena bila kepuasan kerja petugas tercapai maka disiplin kerja petugas akan meningkat.

---

The aim of the research is to find out the relation of compensation, job satisfaction on officer?s discipline work in the Municipal Government Police Department and how far the relations between those three variables. Besides the aim of this research is also look at the relations of compensation and job satisfaction and the relation of job satisfaction and discipline of work in the department. This research is a descriptive and associative by using quantitative approach, where data or instrument such as an ordinal scale as akualitative data that will be translated into numeric analisys by using statistical program, SPSS (statistical product and service Station) version 15.0. In collecting data, this research using quetionnaire with structured statement (Likert scale). The population of this research is all the Municipal Government Police Department officers in Bogor with the total amount of the population is about 141 respondent. All that population then become the sample of this research.Based on the result of data processing and discussion we can find out that in the trust level is 95 %, realtion of compensation and job satisfaction in the rate of 0,526 and determination (r2) is 27,7 %. From the hypothesis test known that t count is 6,902 more than t table wich is 1,960. It means that early hypothesis of the resesarch is there?s a relation of compensation and job satisfaction tested statistically and the result of data processing and discussion is also show that in the trust level is 95 %, realtion of job satisfaction and discipline of work in the rate of 0,566 and determination (r2) is 32 %. While the hypothesis test known that t count is 7,759 more than t table wich is 1,960. It means that early hypothesis of the resesarch is there?s a relation of job satisfaction and discipline of work also tested statistically.As the result of the discussion above, can be concluded that if there is an increasing of the compensation that recieved, that increasing will straightly affected to the job satisfaction of the officer and the increasing of officer?s job satisfaction will straightly affected to the discipline of work of the officer Municipal Government Police Department in Bogor. So, Municipal Government Police Department in Bogor is sugested to fulfill the need of the officers, because if the job satisfaction is recahed, the discipline of work will increase."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi Pegawai Negeri Sipil Sipil di SatuanPolisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tentang Pemberian TunjanganKinerja Daerah 2015. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana PersepsiPegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta PusatTentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah 2015. Pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian deskriptif.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Equity Theory yang dikemukakanoleh Charles T. Schmidt (2006) dari The Unversity of Rhode Island. Berdasarkanhasil penelitian, menunjukkan bahwa persepsi Pegawai Negeri Sipil di Satuan PolisiPamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah positif dan Equity berdasarkanlima dimensi yang dikemukakan oleh Schmidt, yaitu dimensi kontribusi pekerjaan,kontribusi kinerja, kontribusi individu, aturan distribusi, dan komparasi.

---

ABSTRACT This research aims to look at civil servant Perception in Civil Service Police Unit ofCentral Jakarta about Provision of Regional Performance Benefits 2015. Thequestions in this research is how Civil Servant perception in Civil Service Police Unitof Central Jakarta about Provision of Regional Performance Benefits 2015. Theapproach used in this research is quantitative research and descriptive researchpurpose. The theory used in this research is Equity Theory advanced by Charles T.Schmidt (2006) of The University of Rhode Island. The results of the study show thatCivil Servant perception in Civil Service Police Unit of Central Jakarta was Positiveand Equity based on five dimensions expressed by Schmidt, they are the dimension ofthe Job Contribution, Performance Contributions, Personal Contributions,Distribution Rules and Comparisons."

"Perubahan dalam konteks perilaku organisasi adalah pergantian cara pandang dan perilaku dalam mengerjakan sesuatu untuk melakukan pergeseran dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang diinginkan di masa datang. Perubahan perilaku organisasi yang pertama kali terjadi di Satpol PP di awali dengan faktor lingkungan strategis dengan terpilihnya Gubernur baru di DKI Jakarta yaitu Joko Widodo. Komitmen beliau untuk merubah wajah Satpol menjadi lebih humanis selanjutnya diimplementasikan oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta yaitu Kukuh Hadi Santosa. Model Gaya kepemimpinan, peran dan hambatan kepemimpinan Kasatpol PP dalam mengimplementasikan perubahan organisasi Satpol PP menjadi poin yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan dan diperkuat dengan hasil kuesioner yang menggunakan teori Multifactor Leadership Question (MLQ), Skala Peran H.Mitzberg dan hambatan Kepemimpinan. Dari penelitian diketahui bahwa peran kepemimpinan memiliki dominasi besar dalam melakukan perubahan perilaku organisasi., selanjutnya model gaya kepemimpinan Kukuh Hadi selaku Kasatpol PP DKI adalah transformasional. Adapun peran kepemimpinan yang paling dominan adalah interpersonal, sedangkan hambatan kepemimpinan yang paling dominan karena faktor ketegasan, menyalahkan situasi dan kesejahteraan anggota.

---

A change in the context of organizational behavior is the turn of viewpoint and behavior in working on something to do shifting from its present state towards the desired state of the future. The change of organizational behavior firstly occurred in Satpol PP initiated with environmental factor strategic, with the chosen of the new governor of DKI Jakarta, namely Joko Widodo. Mr. Joko Widodo committed to change the face of Satpol PP to be more humanist, was upcoming implemented by the Head of Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa. A model of leadership style, role and leadership barrier of the Head of Satpol PP in implementing organizational change of Satpol PP being the point will be outlined in this study. The qualitative method was used in this study conducted by in- depth interview with specified informants and reinforced with the results of a questionnaire using the theory Multifactor Leadership Question (MLQ), the scale of role H.Mitzberg and the barrier in leadership. The study shown that the role of leadership has significant dominance in making change of organizational behavior. Furthermore, the model of leadership style of Kukuh Hadi as the Head of Satpol PP DKI is transformational. As for the most dominant role of leadership is interpersonal, whereas the most dominant leadership barrier due to assertive"

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami Pengorganisasian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Kebayoran Baru sebagai salah satu aparat Pemda DKI Jakarta (khususnya aparat Pemerintah Wilayah Kecamatan setempat) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).Secara umum hasil penelitian yang bersifat eksploratif ini dapat mengidentifikasikan adanya "Gunung Es Permasalahan" yang sangat ruwet dan kompleks sifatnya, mengenai eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Sistem Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Namun, secara khusus apa yang dapat diungkapkan dan dibahas dalam tesis ini, hanyalah secuil realitas dari ?Gunung Es Permasalahan? yang terungkap ke permukaan.Kedudukan dan peranan Satpol PP sebagai aparat Pemda yang secara normatif begitu penting dan mengesankan, sebagaimana diamanatkan di dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Keputusan Gubernur; dalam kenyataannya di Kecamatan Kebayoran Baru justru mengalami "degradasi" hanya sekadar aparat Tramtib yang kegiatannya lebih terfokus kepada operasi-operasi penertiban yang bersifat represif terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang dipandang telah mengganggu kepentingan umum dan melanggar Perda DKI Jakarta Nomor Tahun 1988, seperti penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang asongan, joki "three in one," dan sebagainya. Hal ini terjadi, karena adanya berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang tidak sinkron bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain.Akibatnya, timbul "citra negatif" terhadap aparat Tramtib (Satpol PP), terutama di mata para "PKL ilegal" yang sering mejadi sasaran operasi penertiban; dan sebaliknya "citra negatif? PKL di mata para petugas Tramtib (Satpol PP) yang sering melakukan operasi penertiban tersebut. Kondisi semacam ini tidak jarang memicu teriadinya konflik di antara keduabelah pihak, yang tidak saja menggangu ketertiban umum, tetapi juga membawa korban harta dan korban fisik di antara masing-masing pihak. Deskripsi dan anlisis pola penyelesaian konflik di atas, juga melengkapi paparan dalam tesis ini."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana viktimisasi pekerjaan yang dialami oleh petugas lapangan Satpol PP DKI Jakarta, sejak petugas memilih untuk bekerja di Satpol PP hingga selama menjalankan tugas di lapangan. Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah dihadapkan dengan kondisi yang dilematis. Disatu sisi, petugas lapangan harus menegakan Perda. Disisi lain, petugas dihadapkan dengan permasalahan dan perlawanan oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori penegakan hukum, within the job troble dan on the job trouble. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner dan teknik pengumpulan data kulitatif melalui wawancara tidak berstruktur.

---

This mini thesis discussed about how risk of job victimization which is experienced by Satpol PP field officer, ever since that officers chose to work at Satpol PP until did their duty on the field. Satpol PP as a local law enforcer is faced by a dilemmatic condition. On one side, they have to uphold local law and on the other side, they are confronted by problems and oppositions from society when doing their job. The theories that had been used in this research were law enforcement theories, within the job trouble, and on the job trouble. The mixed method was applied in this research due to its purpose for reconfirming the results from different data sources by combining data collecting both quantitative approach and non structure interview technique with qualitative approach."