Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis isi paket informasi perkebunrayaan bertujuan untuk mengetahui topik berita yang paling banyak diliput dan media massa apa saja yang paling banyak meliput. Data diolah dalam program microsoft exceldan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Data yang dianalisis adalah paket informasi perkebunrayaan tahun 2010. Hasil analisis menunjukkan ada sejumlah 116 judul pemberitaan yang dimuat. Berita yang paling banyak diliput tumbuhnya rafflesia patma sebanyak 23 pemberitaan atau 11,4%, urutan ketiga berita tentang Kebun Raya Bogor sebagai tempat tujuan wisata sebanyak 10 liputan atau 8,8% dan urutan keempat berita tentang peresmian perpustakaan digital Kebun Raya Bogor sebanyak 7% atau 8 liputan. Media massa cetak yang paling banyak meliput urutan pertama kompas sebanyak 37,1% atau 10 liputan, urutan kedua Jurnal Bogor sebanyak 7 liputan atau 25,9% dan urutan ketiga Radar Bogor sebanyak 5 liputan atau 18,5%. Media massa online/elektronik yang paling banyak meliput adalah kompas.com sebanyak 20,1% atau 18 liputan, diurutan kedua tempointeractive.com sebanyak 7,9% atau 7%. Dan urutan ketiga yaitu okezone.com sebanyak 5,5% atau 5 liputan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melacak pengenalan dan pengelolaan waterschap Bengawan di wilayah Vorstenlanden Surakarta. Sebagai badan irigasi yang otonom, waterschap bertugas untuk mengatur distribusi air secara adil di antara dua kepentingan, yaitu pengusaha perkebunan dan petani. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik, penelusuran sumber meliputi kajian terhadap literatur, arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, serta surat kabar sezaman yang disusun menjadi satu kesatuan dalam narasi penulisan sejarah. Sejauh penelusuran diketahui bahwa waterschap Bengawan belum bisa menjalankan tugasnya dengan efektif karena terbentur dengan beberapa aturan yang lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Hak otonom perkebunan dalam pengelolaan air menyebabkan sebagian besar air irigasi dialokasikan ke perkebunan sehingga meningkatkan produksi. Di sisi lain, hak otonom yang dimiliki oleh perkebunan ini juga memicu konflik antara perkebunan dan petani. Banyaknya perkebunan yang tutup selama krisis malaise, menyebabkan distribusi air difokuskan untuk pertanian yang pada akhirnya meningkatkan hasil produksi padi.

---

This research aims to trace the introduction and management of the Waterschap Bengawan in Vorstenlanden Surakarta. As an autonomous irrigation agency, the waterschap was tasked with organising the equitable distribution of water between two interests, plantation entrepreneurs and farmers. However, several problems were found in practice. The method used in this research is the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation, and historiography. In the heuristic stage, the source search includes a study of literature, archives of the Dutch East Indies government, and contemporaneous newspapers that are compiled into a single unit in the narrative of historical writing. It is known that the Waterschap Bengawan has not been able to carry out its duties effectively due to several regulations that favour the interests of the company. The autonomous rights of plantations in water management caused most of the irrigation water to be allocated to plantations, thus increasing production. On the other hand, the autonomous rights owned by plantations also trigger conflicts between plantations and farmers. As many plantations closed during the malaise crisis, water distribution was focussed on agriculture, which in turn increased rice production."

"Deteksi dini yang menghasilkan peringatan dini terjadinya kebakaran hutan di Indonesia, yang sangat terkait dengan praktik pengelolaan lahan (termasuk lahan gambut), diperlukan untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Riau dipilih dalam penelitian ini karena kerentanannya terhadap kebakaran hutan. Keterpencilan wilayah ini menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan alat peringatan alternatif menggunakan informasi meteorologi dan media sosial. Penilaian untuk mempelajari korelasi antara indeks meteorologi terkait kebakaran dan informasi Twitter dengan kebakaran hutan antara tahun 2015-2019 dilakukan. Analisis isi dilakukan untuk 31 berita lokal online terkait kebakaran. Pendekatan yang ada yang digunakan BMKG dan lembaga Indonesia lainnya untuk mendeteksi aktivitas kebakaran ditinjau, dan pendekatan baru berdasarkan informasi crowdsourcing meteorologi dan Twitter diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara informasi meteorologi dan Twitter dengan informasi hotspot yang berasal dari satelit. Berita online memberikan wawasan tentang masalah dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Implikasi kebijakan dari hasil ini menyarankan bahwa informasi meteorologi dan Twitter perlu dimasukkan dalam sistem manajemen kebakaran di Indonesia untuk mendukung deteksi dini kebakaran sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana kebakaran dan pendekatan kebijakan top-down diperlukan pada saat terjadinya kejadian cuaca ekstrim terkait kebakaran hutan.

---

Early detection that results in early warning of forest fires occurrences in Indonesia, which are strongly related to land management practices (including peatlands), is necessary to mitigate land and forest fires in Indonesia. Riau has been chosen in this study because of its vulnerability to forest fires. The remoteness of this region is one reason for developing alternative warning tools using meteorological and social media information. Assessment to study the correlation between 2015-2019 fires related meteorological indices and Twitter information with the forest fires was conducted. Content analysis was also performed for 31 online local online newss related to fires. Existing approaches that the BMKG and other Indonesian agencies use to detect fire activities are reviewed, and a novel approach based on crowdsourcing of meteorological and Twitter information is proposed. The results show a correlation between meteorological and Twitter information with satellites derived hotspot information. Online news do provide insights into problems in fires mitigation policy. The policy implications of these results suggest that information should be included in the fire management system in Indonesia to support fire early detection as part of fire disaster mitigation efforts and the top-down policy approach is needed during the occurrence of extreme weather events related to forest fires."

"ABSTRAKDi era globalisasi pada masa pasca Perang Dingin, negara-negara semakin perlu untuk melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan akibat adanya hambatan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam tulisannya, penulis bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai kerja sama industri pertahanan internasional dan selanjutnya menganalisis karakter hubungan yang tercipta. Dalam pembahasannya, literatur tersebut kemudian penulis kategorisasikan berdasarkan tipologi motif pelaksanaan kerja sama industri pertahanan menurut Widjajanto, et al. (2012) yang meliputi motif anggaran, teknologi, dan pasar. Hasil temuan berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahwa kategorisasi juga dapat dilakukan melalui sifat hubungan regional, multilateral, maupun bilateral dalam kerangka aliansi, kemitraan strategis, dan juga atas dasar proyek. Melalui tinjauan terhadap literatur, diketahui bahwa sebagian besar hubungan kerja sama didasarkan atas motif atau kepentingan teknologi dan sifat hubungan bilateral menjadi kondisi yang lebih efektif untuk melaksanakan kerja sama. Temuan baru yang diidentifikasi penulis adalah pelaksanaan kerja sama industri pertahanan juga dapat turut dilaksanakan melalui motif persamaan ancaman.

---

ABSTRACT

In the era of globalization of the post-Cold War time, countries increasingly need to collaborate in defense industry sector due to economic, political and social barriers. In this paper, the author aimed to review the literatures on international defense industry cooperation and further analyzed the character of the relationships that are created. In the discussion, the author then categorized the literature based on the typologies of the motives for implementing defense industry cooperation according to Widjajanto, et al. (2012), which consists of budget, technology, and market motives. The findings based on the literature review indicated that categorization can also be made through the nature of regional, multilateral, and bilateral relations within the framework of alliances, strategic partnerships, and project-based program. Through the review, it is known that most cooperative relationships are based on technological motives or interests and the nature of bilateral relations is a more effective condition for carrying out cooperation. The new finding identified by the author is that the implementation of the defense industry cooperation can also be made through the threat motive."

"Penelitian ini merupakan kajian kriminologi yang melihat pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia. Berfokus pada kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik seperti anggota DPR RI, partai politik dan kepala daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan kajian terhadap dokumen persidangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Penjelasan terkait dengan pola memperdagangkan pengaruh pada penelitian ini menggunakan teori pola kejahatan oleh Brantingham (1981). Penelitian ini menemukan bahwa pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia, dapat dijelaskan dengan teori pola kejahatan. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesempatan struktural yang muncul dari proses sah yang kemudian mampu menyebabkan terjadinya korupsi dengan pola memperdagangkan pengaruh.

---

Current research is a criminological study that examines the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia. Focusing on cases involving political actors such as members of the Indonesian Parliament, political parties and regional leaders. Current research's approach is qualitative utilizing scientific literature, trial documents studies and interviews as data collection techniques. The explanation related to the pattern of trading influence in this study uses the theory of crime patterns by Brantingham (1981). This study found that the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia, can be explained using theory of crime patterns. Furthermore, current study found structural opportunities arising from legal processes which were then able to cause corruption by trading patterns of influence."

"Nama : Eko Sukti WibowoProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul Tesis : Kajian Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan PadaFasilitas Onshore Operations PT. XYZ Tahun 2017AbstrakKebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang sering terjadi di fasilitas SumatraOnshore Operations PT. XYZ. Berdasarkan statistik terdapat 22 kasus kebakaran lahanantara tahun 2013 sampai 2015, terjadi antara bulan Juli sampai Oktober. Kebakaran inimenimbulkan kerusakan aset dan menggangu kegiatan operasional di lapangan. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko fasilitas Plant, Sumur dan Jalur pipa padaradius 25 meter terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian dapat ditentukankebijakan administratif dan teknis untuk menanggulangi dampak yang terjadi.Pengambilan data primer dalam penelitian ini adalah mengacu pada PeraturanPenanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman umum PengkajianRisiko Bencana. Sedangkan data sekunder diambil dari kajian risiko jalur pipa Level 1 danLevel 2 PT.XYZ. Dari hasil analisa data primer menunjukkan bahwa seluruh aset beradapada tingkat risiko rendah sampai dengan sedang terhadap bahaya kebakaran hutan danlahan. Aset dengan nilai indeks kerentanan paling tinggi sebesar 1.5 adalah sumur 13,jalur pipa 2, 3, 13, 14 dan trunk line. Sedangkan tingkat kapasitas berada pada tingkatindeks sedang dan tinggi.Sedangkan berdasarkan kajian risiko jalur pipa level 1 dan 2, terdapat beberapa jalur pipayang memiliki tingkat risiko yang Signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor korosi akbiatkerusakan coating. Untuk aset yang tidak memenuhi kriteria penerimaan PT. XYZ, sudahditerapkan proses mitigasi yang tepat dan terancana. Kebijakan penanggulangan bencanayang dilakukan adalah rutin revalidasi dokumen kajian risiko, evaluasi ulang strategiprogram surveillance dan land clearing, inspeksi dan program perlindungan jalur pipa,pelatihan tim tanggap darurat dan penduduk lokal, dll.Kata kunci: Kajian Risiko, Kebakaran hutan lahan, Jalur Pipa, PT. XYZ.

---

ABSTRACTName Eko Sukti WibowoStudy Program Magister Occupational Health and SafetyTitle Forest and Land Fire Risk Assessment at SumatraOnshore Operations Facilities of PT.XYZ Year 2017AbstractForest and land fire are recurring event at Sumatra Onshore Operations Facilities ofPT.XYZ. Statistic shows that there were 22 cases reported during 2013 until 2015, occurredamong May until October. This fire causing asset damaged and interrupted operationalactivities at field. This research is conducted to define risk level of Plant, Well and Flowlinewithin radius 25 meters from forest and land fire. Then able to determine administrativeand technical action to mitigate it effect.Primary data in this research was taken refer to lsquo Peraturan Penanggulangan BencanaNomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman umum Pengkajian Risiko Bencana rsquo . Meanwhile,the secondary data taken from pipeline risk assessment Level 1 and Level 2 of PT. XYZ.The analysis results of primary data shows that all A1 assets have low up to medium risklevel to forest and land fire hazards. Asset which has highest vulnerability index 1.5 areWell 13, flowline 2, 3, 13, 14 and Trunk line. Meanwhile the capacity index on medium high level.Then based on pipeline risk assessment level 1 and 2, there are some flowlines withsignificant risk level. It caused by external corrotions factors due to coating breakdown.However proper mitigation plan has been implemented specific for assets aren rsquo t meet withrisk acceptance criteria of PT. XYZ. Strategies that should be developed to mitigate impactare regular revalidation risk assessment study, re evaluate strategy surveillance and landclearing program, inspection and flowline protection programs, training socializationemergency respond team and local community, etc.Key words Risk Assessment, Forest and land Fire, Flowline, PT. XYZ"

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."