Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dokumen standar sebagai sumber informasi belum banyak digunakan. Hal ini sebagian disebabkan oleh banyaknya perpustakaan yang belum menjadikan dokumen standar tersebut sebagai koleksinya. Dokumen standar tersebut banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya industri. Diduga jurusan-jurusan yang berkaitan dengan industri di universitas banyak membutuhkan dokumen standar. Kajian yang dilakukan di Fakultas Teknologi Pertanian IPB menyimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian IPB banyak menggunakan dokumen standar yang dicerminkan oleh skripsi 2010-2012 menjadikan standar sebagai salah satu referensinya sebanyak 48,48 %. Dari semua informasi standar yang digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi penulisan skripsi, Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar paling banyak digunakan yaitu sebesar 54,38 %. Selain standar SNI, mahasiswa juga menggunakan standar asing seperti AOAC, ISO, ASTM, APHA dan Codex Alimentarius Commission (CAC)"

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"Penelitian ini mengkaji perilaku penelitian (research behavior) dari calon lulusan Program Magister Teknologi Informasi untuk Perpustakaan (MTIP), Departemen Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor yang berkaitan dengan komunikasi ilmiah di antara para peneliti. Kajian/ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sitiran karya ilmiah mahasiswa S2 MTIP IPB. Tesis mahasiswa MTIP IPB yang di kaji dari lulusan tahun 2008 sampai dengan 2018 berjumlah 66 tesis mahasiswa MTIP IPB. Analisa dilakukan terhadap: jumlah literatur, bahasa, jenis dokumen, dan tingkat keusangan literatur yang disitir. Kajian/penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif melalui metode pengambilan data dokumentasi dan observasi. Analisis data statistik deskriptif menggunakan persentase, modus dan median. Data yang dianalisa adalah daftar pustaka pada setiap tesis calon lulusan MTIP. Jumlah artikel yang disitir selama 10 tahun sebanyak 2 039 judul dengan rata-rata setiap tesis menyitir sebanyak 31 literatur. Bahasa literatur yang disitir terbanyak adalah literatur berbahasa Inggris dengan perbandingan 53% berbahasa Inggris dan 47% berbahasa Indonesia. Jenis literatur yang paling banyak disitir adalah buku yaitu sebesar 37,49%, artikel jurnal sebesar 26,68%, artikel internet (web) sebesar 18,92%, literatur kelabu sebanyak 2,41%, prosiding sebanyak 2,21% dan jenis literatur lain-lain sebanyak 12,29. Sitiran literatur yang memiliki rentang waktu usia 0-10 tahun berjumlah 1445 (70,87%). Pengarang dengan jumlah paling banyak disitir adalah Sulistyo-Basuki yaitu sebanyak 38 sitiran. Paro hidup literatur yang disitir adalah 7 (tujuh) tahun."

"This research aims to know the correlation between research outcome and the process of thesis writing on agriculture science from about 2004-2006 at the Faculty of Agriculture Gadjah Mada University Yogyakarta...."

"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalampembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuandan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yangdigunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authenticdeed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who havebad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the futurecould cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is toanalyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warrantywithout permission and approval from his wife, and the husband provide a falsedocument which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to createan authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approvalletter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. Thisstudy is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inferenceconcluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken byhusband related their sharing property of marriage without permission andapproval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT isinvalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by thehusband by providing false documents which is the approval letter from wife toNotary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicablerules, they can not be blamed because it does not possible to make a legaldisability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of theparties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and alsoneed attitude of prudence in terms of examination of documents provided by theparties (penghadap).]"

"ABSTRAKBerawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan. Melalui model komunikasi yang dikenal sebagai hierarchy of effect, kajian evaluasi ini melihat bahwa dalam kegiatan komunikasi diharapkan dapat menimbulkan akibat (efek) yang tinggi dalam penerimaan dan lindakan terhadap informasi peran akta Catatan Sipil. Dalam model komunikasi ini kelihatannya responden kurang bergairah, lamban mengambil keputusan, dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru baru mencari dan memperjelas kembali mformasi yang lengkap, akurat, dan pasti untuk mengurus penerbitan akta Catatan Sipil.Lebih jauh penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembudayaan akta Catatan SipilPengumpulan data pada penelitian ini, yakni Melalui studi kepustakaan dan evaluasi program-program pembudayaan akta Catatan Sipil, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebagai data sekunder, di samping juga menggunakan data primer.Hasil pengumpulan data yang ditelaah secara mendalam akhirnya dapat memberikan suatu pandangan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi akta Catatan Sipil memang cukup tinggi, hal ini disebabkan kelima wilayah kota telah ada satuan pelaksana Catatan Sipil yang bertugas melayani warga masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.Tetapi informasi yang cukup tinggi ini belum diikuti dengan kesadaran, pemahaman, dan tindakan untuk memiaki akta Catatan Sipil bagi setiap warga DKI. Akibatnya timbul salah pengertian dan persepsi yang berbeda, serta melahirkan citra negatif bagi aktifitas kantor Catatan Sipil dalam melayani masyarakat. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta-akta di kantor Catatan Sipil.Berdasarkan hal-hal diatas, make kesimpulan peneliti yakni menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan startegi komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil dan membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap fungsi kantor Catatan Sipil, antara lain : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat) Pemda DKI Jakarta, membuat standarisasi komunikasi dan penggunaan alat, serta media komunikasi yang lengkap, mudah dipahami serta menarik untuk disimak dan dilaksanakan."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan refleksi diri atas pengalaman magang dan melakukan evaluasi atas verifikasi dokumen dan pengakuan tagihan pada PT RK. PT RK merupakan anak perusahaan dari PT X yang bergerak pada bidang konstruksi. Evaluasi pengendalian internal proses penagihan menggunakan komponen aktivitas pengendalian dari kerangka pengendalian internal COSO. Komponen aktivitas pengendalian yang dievaluasi terdiri dari verifikasi, rekonsiliasi, otorisasi dan persetujuan, pemisahan tugas pengendalian data utama, pengendalian supervisi, dan pengendalian teknologi. Setelah melakukan evaluasi, PT RK telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Evaluasi juga dilakukan terhadap pengakuan tagihan PT RK. PT RK telah mengakui tagihan sesuai dengan PSAK 72. Berdasarkan refleksi diri dari pengalaman yang didapat saat program magang, hal yang harus ditingkatkan kembali adalah komunikasi, tanggung jawab dan semangat dalam bekerja, serta memperdalam ilmu pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

---

This internship report aims to conduct self reflection based on internship experience and evaluate the document verification and recognition of account receivable at PT RK. PT RK is a subsidiary of PT X which is engaged in the construction sector. Evaluation of the billing process internal control using the control activity component of the COSO internal control framework. The control activity components that were evaluated consisted of verification, reconciliation, authorization and approval, segregation of duties for main data control, supervisory control, and technology control. After conducting the evaluation, PT RK has a very good internal control implementation. Evaluation was also carried out on the recognition of PT RK’s billing. PT RK has acknowledged accordance with PSAK 72. After reflecting on the experience gained during the internship program, things that must be improved are communication, responsibility and enthusiasm for work, also deepening knowledge related to accounting and finance."

"ABSTRAKPendeteksian topik adalah metode praktis untuk menemukan topik pada suatu koleksi dokumen. Salah satu metodenya adalah metode berbasis clustering yang mana centroid merepresentasikan topik contohnya eigenspace ndash; based fuzzy c ndash; EFCM . Proses clustering pada metode EFCM diimplementasikan pada dimensi yang lebih kecil yaitu ruang eigen. Sehingga akurasi dari proses clustering memungkinkan berkurang. Pada tesis ini, penulis menggunakan metode kernel sehingga proses clustering tersebut dapat diimplentasikan pada dimensi yang lebih tinggi tanpa mentransformasikan data ke ruang tersebut. Simulasi penulis menunjukkan bahwa kernelisasi ini meningkatkan akurasi dari EFCM berdasarkan skor interpretability pada berita online berbahasa Indonesia.

---

ABSTRACT Topic detection is practical methods to find a topic in a collection of documents. One of the methods is a clustering based method whose centroids are interpreted as topics, i.e., eigenspace based fuzzy c means EFCM . The clustering process of the EFCM method is performed in a smaller dimensional Eigenspace. Thus, the accuracy of the clustering process may be reduced. In this thesis, we use the kernel method so that the clustering process is performed in a higher dimensional space without transforming data into that space. Author simulations show that this kernelization improves the accuracies of EFCM in term of interpretability scores for Indonesian online news."

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"Perpustakaan adalah institusi pengelola sumber informasi baik yang tercetak maupun yang terekam secara profesional dengan menggunakan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Repositori adalah wadah atau tempat sekumpulan paket informasi yang dihasilkan oleh sebuah institusi, tempat tersebut berguna sebagai penyimpanan, pelestarian dan penyebaran informasi sehingga dapat ditemukan kembali melalui internet. Cara menghimpun koleksi Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk repositori bisa dengan menerima dan bahkan dengan cara menjemput bola kepada para pemangku kebijakan institusi, seperti mendatangi Fakultas, Departemen, unit ain yang berada di lingkup IPB, sesuai dengan peraturan Rektor IPB tentang Serah Simpan Karya Ilmiah di lingkungan IPB. Masalah dalam menghimpun koleksi repositori IPB diantaranya adalah: (1) Kurangnya kesadaran staf pengajar untuk menyerahkan KTI; (2) Kurangnya informasi bahwa ada Peraturan Rektor tentang wajib serah simpan KTI di lingkungan IPB. Tujuan kajian adalah: (1) Mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Rektor nomor 06/13/PL/2010 tentang serah simpan KTI; (2) Mengetahui kondisi terakhir jumlah koleksi repositori IPB dan persoalan yang timbul dalam pengumpulan koleksi repositori; (3) Memberikan rekomendasi kepada Perpustakaan IPB terkait dengan pelaksanaan Peraturan Rektor Serah Simpan KTI."