Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"There are four principles of islamic economic. The first is PLS (profit and loss sharing). The second is halal and thoyyib. The third is zakat. The fourth is paying labor’s reward wisely. PLS is a instruments to move the riil sector in islamic economic. Interest is a instrument to move the riil sector in the general econimic now. To change the interest system to the PLS system is not an easy job. The human paradigma is a something logical and realistist. PLS is not stabil and fluctuative. The nisbah share between deposan and bank is constant and stabil, but the revenue of bank is always labil. The implementation of PLS in the syari’ah money group like bank, BMT has many problems. The first, the deposan aren’t ready. The second is the competition between many conventional bank used interest system. There is not opening in giving information about revenue that they get it. This is a factor why PLS was difficult to be implemented."

"Sampai saat ini perbankan syariah telah tumbuh sebagai suatu lembaga keuangan internasional. Pertama didirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank oleh sekelompok pengusahan muslim dari berbagai negara. Sepuluh tahun kemudian tidak kurang dari 50 bank yang bebas bunga telah berdiri di berbagai negara. Bank islam juga didirikan di luar negara-negara islam, misal di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan Inggris....."

"Perbankan syariah khususnya BRI Syariah didirikan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat muslim yang belum menjadi nasabah (underserved) bank konvensional karena pertimbangan hukum islam (syariah)...."

"ABSTRAKPenerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnyaBank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk padapedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkankeberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bankumum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritasoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi strukturCG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputielemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan PemegangSaham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadapdokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di BankDKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKIsekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umumbagi sektor perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTCorporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularlyRegional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiarcharacteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that arecommonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI asRegional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banksrelated to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta ProvincialGovernment. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended toanalyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board ofDirectors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders,Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessmentreport at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite BankDKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector,result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process"