Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesian bentonite producers should be able to compete with overseas producers due to large amount of the bentonite deposits in Indonesia, the increase of palm oil processing industry, and market opportunity in Asia-Pacific region, mainly the ASEAN member states. The bentonite market prospect in Indonesia is still open, although it needs some efforts to develop its mining business through accurate information concerning reserve, quality improvement, techniques, and existing infrastructures."

"ABSTRAKPerkembangan industri tambang saat ini, mendorong perusahaan untukmelakukan peningkatan kinerja yang kompetitif dan manajemen strategi yangbaik. Strategi diturunkan dari visi dan misi akan menghasilkan indikator kinerjayang bersifat kuantitatif sebagai alat ukur perusahaan untuk menilai kinerjaperusahaan secara keseluruhan. Diperlukan adanya penilaian bobot terhadap KPIyang selaras dengan strategi perusahaan menggunakan metode Analytic HierarchyProcess. Didapatkan indikator kinerja prioritas yang memiliki nilai bobot tertinggiadalah ?Sustainability Growth Rate? sebesar 18,5% (0,185). KPI ?SustainabilityGrowth Rate? ini menjadi penting bagi perusahaan dalam mewujudkan strategiperusahaan. Hasil bobot ini diharapkan dapat menggambarkan arah dan tujuanperusahaan sesuai dengan tema strategi tahunan perusahaan.

---

AbstractDevelopment of the mining industry today, encourages companies to increasecompetitive performance and a good management strategy. Strategy derived fromvision and mission will generate quantitative performance indicators as ameasurement tool to assess the overall corporate performance. Required theassessment of the weight of the KPI is aligned with corporate strategy using themethod of Analytic Hierarchy Process. Obtained priority performance indicatorsthat have the highest weight value is "Sustainability Growth Rate" of 18.5%(0.185). KPI "Sustainability Growth Rate" is important for the company inrealizing the company's strategy. The results of this weight is expected to describethe direction of the company in accordance with the theme of the company'sannual strategy."

"Small scale mining concept is derived from two ideas, which is to give opportunity to the people who are interested in mining sector and handling the illegal gold mining occurred. This concept was modified from Komar Priatna Anwar's ideas developed in 1990 dealt with people participation to involve in mining sector."

"Nowadays the exertion of mineral in Indonesia should be based on the GBHN of 1993 which is set for the next 25, the year 2019. According to the Pelita VI, there are several points that should be considered in mining industry. The mining industry should include all aspect related to regional economics, regional manpower, considering land use allocation, infrastructure development, reclamation, etc. In line with the rapid growth of Asia-Pacific economy, Indonesian mining should be able to compete. To anticipate future economic challenge, Indonesia should prepare important aspects including building infrastructure, establishing relationship with neighboring countries, as well as improving administration services among others."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan antar provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Sektor pertambangan yang menjadi tumpuan pendapatan negara pada masa Orde Baru nyatanya sampai dengan saat ini pendapatan riil dari sektor pertambangan meningkat sepanjang tahun. Begitu juga dengan proporsi ekspor sektor primer yang meningkat bahkan sudah mulai melebihi proporsi ekspor sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas sektor pertambangan tersebut mempengaruhi penurunan tingkat keberlanjutan secara rata-rata di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi, dampak negatif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat keberlanjutan yang menggunakan indikator genuine saving merupakan akibat dari hubungan positif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat deplesi. Walaupun masih tinggi pendapatan sektor pertambangan yang menyebabkan deplesi, harus dilakukan proses alih kapasitas kepada modal manusia untuk menjaga tingkat keberlanjutan tetap positif. Berdasarkan hasil regresi, hubungan pendapatan sektor pertambangan dengan investasi modal manusia memang positif namun tidak berpengaruh signifikan.

---

This study analyzes the impact of mining sector activities on sustainable development among provinces in Indonesia for the period 2000 to 2010. Mining sector, which became the main source of the state revenues during the New Order era, has an increase in real income during observed year. In addition, the proportion of primary sector exports has been increasing moreover it started to exceed the proportion of manufacturing exports. Increased mining sector activity affects a decrease of sustainability level in Indonesia.

Based on the regression result, the negative impact of mining sector revenues to the level of sustainability using Genuine Saving as indicator is the result of a positive relationship between the mining sector incomes to natural resource depletion. Although higher mining sector incomes lead to depletion, capacity transfer process must be made to the human capital capacity investment in order to maintain positive level of sustainability. Based on the regression result, the mining sector revenue relationship with human capital investment is positive but not significant."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACTThis research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "

"Indonesia's mineral and energy industry plays a key role in sustaining Indonesia's export earnings, employment and regional development. The importance of the industry is destined to increase, with development in coal and base metals taking place at this moment or in the very near future. The importance of mining can be measured by its contribution to the GDP, export revenues and government fiscal revenue. The contribution to the GDP is of particular importance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam pengendalian produksi dan ekspor batubara di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengendalian produksi dan ekspor batubara terhadap penanaman modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa pengendalian produksi dan ekspor batubara belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pandangan bahwa pengendalian produksi batubara telah dilaksanakan melalui Domestic Market Obligation, padahal kebijakan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Belum adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut menimbulkan dampak terhadap tidak terkendalinya produksi dan ekspor batubara sehingga terjadi kondisi oversupply dan tidak sejalan dengan cetak biru pengelolaan energi nasional. Dalam kaitannya dengan penanaman modal, adanya pengendalian produksi dan ekspor batubara dapat menurunkan investasi di bidang pertambangan batubara. Namun demikian, pengendalian produksi dan ekspor batubara harus dilaksanakan karena memiliki tujuan jangka panjang untuk menjamin ketahanan energi nasional.

---

This research aims to determine the concept, purposes, regulations, and implementation of the control of coal production and export in Indonesia and to determine its impact to the investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews with research persons.From this research, it is concluded that the control of coal production and export has not yet been implemented because there is no Minister of Energy and Mineral Resources Regulation regarding the procedure of the control of coal production and export, and there is a misunderstanding that the coal production has been controlled through the Domestic Market Obligation policy. The nonexistent of the Ministry Regulation has resulted in the uncontrollability of coal production and export, making it not in accordance with the national energy policy. In its relation to investment, the control of coal production and export can lead to a decrease of investment in the coal mining sector. However, the control of coal production and export must be implemented due to its long-term purpose to secure the national energy."