Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus kajian artikel ini adalah variabel ancaman di wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia (NKRI) dengan negara federal Malaysia, khususnya wilayah Malaysia Timur .…"

"Korupsi diakui sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi, demokrasi dan martabat manusia, yang tentu juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak seluruh elemen dalam suatu negara, baik di bidang ekonomi pembangunan, sosial dan politik, pertahanan dan keamanan, hingga lingkungan. Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2018 cukup menuai perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun para pakar hukum. KPU mengeluarkan PKPU (revisi) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dengan dua poin persyaratan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan analisis potensi ancaman atas pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan legislatif, sehingga dapat ditemukan upaya antisipasi ancaman dan minimalisasi resiko terhadap ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan peringkat ancaman yang tinggi serta peringkat risiko yang extrem. Analisis pola terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kalangan legislatif digunakan untuk menemukan upaya dalam mengantisipasi ancaman dan meminimalisir risiko. Berdasarkan analisis pola, terdapat dua opsi upaya yang dapat dilakukan, yaitu: meningkatkan sumber pendanaan partai sebesar 50 % dan membangun platform kampanye berbasis media sosial sebagai wadah bagi calon legislatif sehingga dapat menekan tingginya biaya kampanye sekaligus informasi untuk masyarakat menyangkut reputasi dari calon legislatif.

---

Corruption is recognized as a threat to economic development, democracy, and human dignity, which of course also has a negative impact that can damage all elements in a country, both in the fields of economic development, social and political, defense and security, to the environment. It was enough to reap debate both among the public and legal experts. The KPU issued a PKPU (revision) that allowed former corruption to run for legislative elections with two points of requirements. This is a consideration for researchers to analyze the potential threats to the nomination of corruption in legislative elections, so that efforts can be found to anticipate threats and minimize risks to national security. The method used is a qualitative method with a descriptive approach and literature study.

The results of the study showed high threat ratings and extreme risk ratings. The process of criminal acts of corruption is committed to the efforts of anticipating threats and minimizing risks. Based on pattern analysis, there are two options for efforts that can be made, namely: increasing party funding sources by 50% and building a social media-based campaign platform as a forum for legislative candidates so they can reduce campaign costs as well as information about the reputation of legislative candidates."

"Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government."

"Hari Harganas yang dirayakan Lapangan Merdeka Ambon dan di hadiri Presiden diwarnai dengan aksi tarian cakalele (tanpa jadwal) oleh sekelompok orang yang diakhiri dengan pembentangan bendera tak sebagaimana mestinya karena terjatuh, yang dilansir Pemerintah itu adalah bendera RMS. Makar(aanslag) berarti serangan, yang lebih jelasnya dalam pasal 87 KUHP disebutkan bahwa makar (aanslag) suatu perbuatan dianggap ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum. Dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan. Namun untuk tindak pidana makar tidak berlaku apa yang termuat dalam pasal 53 KUHP. Dalam makar yang dilindungi adalah keamanan Negara yang meliputi (1) Keamanan Kepala Negara, (2) Keamanan Wilayah Negara, (3) Keamanan Bentuk Pemerintahan Negara. Tindak Pidana Makar di dalam KUHP yaitu pasal 104, 106, 107, 108, 110. Terdapat kontroversi antara Tindak Pidana Makar dengan Kebebasan berekspresi setiap orang yang dijamin oleh setiap Negara melalui undang-undang. Di Indonesia kebebasan berekspresi diatur dalam pasal 28, 28E ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, sedangkan berdasarkan instrument internasional diatur di dalam International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) yang memiliki kekuatan mengikat kepada Negara anggota PBB pada tahun 1976. Di satu sisi pemerintah ingin menjaga keutuhan Negara dari serangan-serangan yang hanya menyebabkan terganggunya keutuhan/kedaulatan wilayah Negara baik sebagian atau seluruhnya, tetapi di pihak lain kebebasan berekspresi setiap warga Negara merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan karena dijamin oleh undang-undang untuk dapat menyalurkan aspirasi, pesan, protes kepada Pemerintah. Untuk itu dalam memutuskan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana makar, hakim harus lebih hati-hati agar pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini kemerdekaan berekspresi setiap warga Negara tidak terganggu dan dihalangi, tetapi memiliki tanggung jawab dan batasan yang hanya diatur oleh undang-undang, karena sifatnya yang derogable."

"ABSTRAKPiutang pajak negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan piutang pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang pajak serta penyajiannya dapat menggambarkan nilai piutang pajak bersih yang dapat direalisasikan dengan baik, mengetahui kelemahan penggolongan dan penyisihan piutang pajak yang ada saat ini, dan mengetahui faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan piutang pajak tak tertagih. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan periode penelitian antara tahun 2012 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan atas dokumen organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang tidak tertagih saat ini tidak dapat menggambarkan nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan dengan baik. Tingkat akurasi net realizable value akurasi NRV secara rata-rata hanya sebesar 11 selama tahun 2012 sampai 2015. Kelemahan metode penggolongan kualitas dan penyisihan piutang pajak saat ini adalah tidak mempertimbangkan faktor kemampuan membayar Wajib Pajak. Faktor keuangan Wajib Pajak hendaknya dijadikan faktor pertimbangan dalam menentukan kualitas piutang pajak dan penyisihannya. Metode yang dapat dipergunakan agar faktor kemampuan membayar Wajib Pajak dijadikan pertimbangan adalah metode impairment seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dan oleh sektor swasta.

---

ABSTRACTState tax receivables have different characteristics with receivables in general. This study was conducted to determine whether the classification of the quality of state tax receivables and the allowance for state tax receivables and its presentation can illustrate the net releazible value of tax receivables well, knowing the weakness of classification and allowance for tax receivables that exist today, and find out the factors to be considered in determining tax allowance for doubtful accounts. The study was conducted by conducting a case study in Menteng Dua Tax Office of the study period between 2012 to 2016. The method used is a qualitative research method with data collection through interviews, observation, and a review of documents the organization. The results showed that the quality classification of taxes receivable and allowance for doubtful accounts is not currently able to describe the value of receivables net realizable value well. The level of accuracy of net realizable value NRV accuracy on average only 11 during 2012 to 2015. The weakness of the classification method and the quality of the current tax allowance is not considered taxpayer 39 s ability to pay as. Taxpayers financial performance should be the determining factor in the classification of the quality of tax receivables and its allowance. The method can be used in order to pay the taxpayer 39 s ability factor taken into consideration is the impairment method as practiced by some countries and by the private sector."

"Latar Belakang Daerah Kabupaten Sangir Talaud, yang penduduknya mengalami kesukaran di dalam kehidupannya sehari-hari bilamana bulan-bulan gelombang laut besar. Hasil bahan pangan yang mereka usahakan sendiri di daerah tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di pulau-pulau kecil di daerah tersebut, banyak terdapat pohon-pohon kelapa sebagai tanaman utama.Disebabkan jumlab persediaan beras yang didatangkan di Kepulauan Sangir Talaud tidak teratur dan kurang mencukupi untuk konsumsi penduduknya,maka di dalam keadaan kekurangan bahan makanan. hasil kelapa tersebut tidak diolah menjadi kopra tetapi dijadikan makanan penduduk di daerah itu tanpa diolah lagi. Dengan pertimbangan, bahwa jika dijadikan kopra maka hasilnya tidak dapat diperdagangkan dengan cepat di daerah lain di Indonesia, misalnya Manado, atau kota-kota besar lainnya. Tidak adanya pemasaran mu-pun sarana penyimpanan kopra yang dihasilkan oleh daerah Sangir talaud, menyebabkan kopra menjadi rusak dan akibatnya akan lebih merugikan lagi.Di kepulauan Sangir Talaud hampir tidak tersedia lagi tanah yang dapat ditanami jagung, ubi-ubian dan lain sebagainya disebabkan luas tanah terbatas. Sebagian penduduknya memilih pergi ke Pulau Mindanao bagian Selatan dan berani menanggung risiko di tempat baru itu, dengan beberapa di antaranya "memiliki" tanah-tanah untuk berkebun, bekerja menjadi buruh-buruh di kebun-kebun milik orangorang Filipina atau sebagai buruh yang bekerja di gudang-gudang perusahaan hasil bumi dan lain sebagainya daripada mereka menjadi penganggur di daerabnya.Beberapa orang di antaranya ada yang mencoba berusaha di bidang perdagangan, dengan membawa kopra, kopi, tikar dan lain-lain hasil wilayah Indonesia, untuk dilual di wilayah Filipina sedangkan kembalinya ke Indonesia, mereka membawa barang-barang hasil industri Filipina yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Indonesia, misalnya minuman ringan (soft drink), susu kaleng, korek api, bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya.Dengan demikian terjadilah kunjungan penduduk daerah perbatasan di Indonesia ke wilayah Filipina. Yang dimaksud dengan daerah perbatasan adalah wilayah kecamatan yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Sangir Talaud."

"Akhir-akhir ini, berbagai kejahatan yang menggunakan bahan peledak sebagai sarananya, banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Karena itu, setiap negara berupaya meningkatkan kemampuan aparatnya dalam menghadapi setiap kejahatan yang menggunakan bahan peledak. Di Indonesia terdapat satuan yang memiliki kemampuan khusus tentang bahan peledak yaitu "tim gegana polri" yang di dalamnya terdapat "tim penjinak bom (tim jihandak)".Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan eksistensi tim jihandak gegana polri dalam menghadapi setiap ancaman bom. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang keberadaan tim jihandak Polri. Berbagai hal yang dibahas di sini mencakup, landasan formal dan nonformal pembentukan tim jihandak, keberadaan tim dibandingkan dengan hasil yang dicapai, serta operasionalisasi tim jihandak yang mencakup prosedur, teknik, kerja sama, sarana, dan kegiatan tim. Dengan mengetahui gambaran tersebut akan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan bom yang lebih efektif di masa yang akan datang.Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian lapangan menunjukkan belum efektifnya penanganan born yang disebabkan berbagai hal seperti belum tersosialisasinya prosedur penanganan baik yang mencakup teknik, kerja sama intern/ekstern dan sarana, maupun karena keterbatasan personal baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.Melihat semakin maraknya ancaman yang terjadi, keberadaan tim jihandak mutlak diperlukan. Tim ini harus ada dalam setiap kesatuan Polri terutama di tingkat Polres. Hal ini perlu karena ancaman yang terjadi tidak mengenal batas waktu, tempat, maupun pelaku.Daftar Kepustakaan: 32 (1980 -2003)"