Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The interest in regional development planning in Indonesia as well as in many other third world countries is growing rapidly since the early 1970s. However the subject matter of regional development planning is still in process of taking shape. As a consequence, considerable differences exist regarding the interpretation of this field of enquiry and action. The present article aims at addressing three basic questions 1) What is the rationale for the introduction of planning for development on a regional basis? 2) What types of regional development planning do exist and what are their respective characteristics? 3) What are the various implications of the spatial dimension of regional development planning for professional practice? As the understanding of the dynamic situation in an are in a holistic way is a sine qua non condition for the planning of effective development intervention, the input of geography in the regional planning process is indispensable."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan potensi atau kapasitas sumber daya manusia yang ada yaitu meliputi dimensi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja, produktivitas dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode positivist yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat sudah mampu melaksanakan pengembangan kawasan tetapi masih terdapat kapasitas yang kurang berjalan seperti keterampilan, kompetensi dan etos kerja sehingga diperlukan upaya peningkatan agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

---

This study to describe regional development execution at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan from the human resource capacity review. Focussed on how the execution of regional development held at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan by the potential or human resource capacity of knowledge, skill, competency, work ethics, productivity and health. This study uses positivist research with quantitative approach and qualitative technique, with descriptive design. The results show the execution of regional development done with potential less in skill, competency and work ethics then needs to increase for maximum regional development execution at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan."

"Dana Insentif Daerah merupakah salah satu bentuk Intergovernmental Fiscal Transfer atau Transfer Pusat ke Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah. Dengan menggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen, skripsi ini menganalisis mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan mengkaji salah satu daerah penerima yaitu Kota Depok. Pengalokasian Dana Insentif Daerah kepada Kota Depok ditemui berbagai permasalahan mulai dari tidak terpenuhinya kriteria, kekeliruan perhitungan, hingga praktek penyalahgunaan Dana Insentif Daerah oleh Kota Depok. Tidak adanya keterbukaan informasi, formula/perhitungan yang tidak baku, pengawasan yang rendah, serta tidak adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah sarat akan tindakan percaloan anggaran dan korupsi.

---

Regional Incentive Fund are one form of the Intergovernmental Fiscal Transfer or Transfer to Central Region is allocated to a particular area by considering the specific criteria for the implementation of educational functions. In the implementation of the Regional Incentive Fund there are various problems associated with the Regional Incentive Fund allocation mechanism. By using qualitative research methods with techniques of data collection in-depth interviews and document studies, this thesis analyzes the Regional Incentive Fund allocation mechanisms by studying one of the recipients of Depok City.

Allocation of Regional Incentive Funds to the City of Depok encountered various problems ranging from non-fulfillment of the criteria, calculation errors, to abuse the practice of Regional Incentive Funds by the City of Depok. The absence of disclosure of information, formulas / calculations that are not standard, low supervision, the absence of a strong legal basis led Regional Incentive Fund allocation mechanism will be full of action brokering budgets and corruption."

"Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW mencakup berbagai aspek salah satunya adalah rencana pola ruang. Perubahan pola ruang pada Daerah Aliran Sungai DAS berpengaruh pada nilai koefisen aliran yang menyebabkan perubahan debit sungai. Analisa perubahan debit sungai sungai yang melintasi kota Jakarta akibat perubahan. Pola Ruang dilakukan berdasarkan Peta RTRW tahun 2010 dan 2030 DKI Jakarta Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Curah hujan rencana dihitung dengan metode Gumbel sedangkan debit banjir rencana dihitung dengan metode Rasional dan Soil Consevation Service Curve Number perbandingan debit sungai pada 13 sungai di Jakarta akibat perubahan pola ruang berdasarkan peta RTRW Tahun 2010 dan 2030 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan debit sungai pada sungai Mookervart Angke Pesanggrahan Grogol, Krukut, Ciliwung, Kali Baru Timur, Cipinang dan Kramat Jati sedangkan pada sungai Kali Baru Barat Sunter Buaran dan Cakung terjadi penurunan debit sungai Meskipun kedua metode menghasilkan kecenderungan yang sama hal ini perlu diwaspadai mengingat penyajian peta RTRW dari berbagai Dinas Tata Kota dan Bappeda berbeda beda tingkat kerinciannya.

---

The Regional Spatial Plan covers various aspects one of which is plan of spatial patterns. Changes of spatial pattern in the Watershed effect on the value of the runoff coefficient which causes changes in river discharge. Analysis of changes in flow of rivers that traverse the Jakarta due to changes of spatial pattern based of Regional Spatial Plan 2010 and 2030 of Jakarta, Tangerang, Tangerang regency, Depok, Bogor, Bogor regency, Bekasi and Bekasi regency. Design rainfall calculated using Gumbel method while the design flood calculated using Rational Method and Soil Consevation Service Curve Number Comparison of river discharge on 13 rivers in Jakarta due to changes in the spatial pattern based on the map of Regional Spatial Plan 2010 and 2030 showed that an increase of river discharge in Mookervart Angke Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Ciliwung, Kali Baru Barat, Cipinang and Kramat Jati while on Kali Baru Barat Sunter Buaran and Cakung decreased river flow. Although the two methods result the same trend it is necessary to watch out considering present of spatial planning maps from various City Planning Department and Bappeda different levels of details ."

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"