Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsumsi ikan laut makin meningkat di masyarakat, tetapi beberapa jenis penyakit zoonosis yang berasal dari ikan laut telah ditemukan, salah satunya anisakiasis. Anisakiasis adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi larva stadium III cacing nematode anisakis, dan dapat menginfeksi manusia (zoonosis). Transmisi larva stadium III Anisakis sp. ke manusia terjadi ketika manusia mengkonsumsi ikan laut mentah. Anisakis sp. Menyebabkan penyakit granuloma eosinofilik dalam usus manusia. Penemuan larva Anisakis sp. dalam beberapa ikan laut dapat digunakan sebagai indikator kualitas daging ikan berdasarkan nilai intensitas parasit. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi Anisakis sp. pada beberapa ikan laut di 3 tampat pelelangan ikan (TPI) Cilacap. Metode penelitian adalah surveii dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Area sampling di 3 TPI yaitu: Pelabuhan samudra, Teluk Penyu, dan Lengkong. Ikan sampel berupa kembung, selar, dan ikan tenggiri swanggi. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Parasitologi dan Entomologi, Fakultas Biologi Unsoed, yang meneliti organ internal, tubuh, dan daging ikan. Identifikasi Anisakis sp. dilakukan berdasarkan Moller dan Anders, 1986. Larva Anisakis sp. ditemukan dan diidentifikasi adalah larva stadium III Anisakis sp. Jumlah Anisakis sp. tertinggi ditemukan pada ikan selar. Nilai Prevalensi larva Anisakis sp. yang itemukan di selar, kembung, dan ikan tenggiri swanggi dapat menunjukkan bahwa ikan-ikan tersebut memiliki kualitas daging yang relatif buruk. "

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."

"Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Indonesia, yang terdiri dari Teritorial 0,3 juta Km2, Nusantara 2,8 juta Km2 dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta Km2, dengan potensi lestari sumberdaya hayati perairan tercatat sebesar 6.6 juta ton/tahun, meliputi berbagal jenis komoditi Ikan pelagis dan lion demersal, seperti Cakalang, tuna, udang, dan ikan karang. Sumber daya hayati perairan ini telah dimanfaatkan sekitar 60 %. Selama tahun 1989-1999, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 produksi perikanan taut mencapal 4 juta ton atau mencapai 75% dari total produksi perikanan di Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap, 2000).Karena potensi yang begitu besar, sub-sektor perikanan memberikan peranan yang berarti dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat pedesaan, terutama yang menetap di pesisir pantai dan daerah-daerah kepulauan, serta merupakan salah satu sumber devisa negara. Hasil sub-sektor perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga merupakan salah satu komoditas ekspor.Pengembangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan, memperbaiki tingkat hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan, yaitu melalui peningkatan pendapatan, konsumsi protein hewani, ekspor dan mengurangi impor hasil perikanan. Akan tetapi usaha pengembangan ini selama ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : ciri hasil tangkapan nelayan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya : sifat sumberdaya perikanan yang mudah busuk, produksi yang sulit diramalkan, proses produksi sangat tergantung pada musim serta resiko ketidakberhasilan yang tinggi. Semua ini membuat nelayan berada pada posisi tawar yang rendah. Lemahnya posisi tawar ini juga disebabkan oleh system."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Tesis ini membahas tentang perencanaan pengembangan TPI Kronjo, Kabupaten Tangerang. Pengembangan TPI diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan Analisis Proses Hirarki (AHP) melalui Focus Group Discussion (FGD) dan analisis deskriptif. Data primer diperoleh dari persepsi para ahli. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa prioritas level skenario adalah Meningkatkan Sarana dan Prasarana TPI dengan bobot 51,9% sementara hambatan yang paling besar adalah masalah pendanaan dengan bobot 31,7%. Pelaku yang paling berperan dalam pengembangan TPI adalah Pemda dengan bobot 69,5%. Pemerintah Daerah perlu menyediakan TPI dan infrastrukturnya agar produktivitas masyarakat pesisir meningkat. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan efisien menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan angka kemiskinan. Adapun kebijakan yang perlu ditempuh oleh Pemda adalah Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dengan bobot 30,6% sehingga dapat meningkatkan Sarana dan Prasarana TPI Kronjo.

---

The focus of this study is to plan TPI’s Development in Kronjo. The development of TPI is expected to increase the fishermen’s income. This is qualitative research using Analytic Hierachy Process (AHP) approach trough Focus Group Discussion (FGD) and descriptive analysis. The primary data were collected from experts’s perception. The research suggests that the priority of scenario is the better availibity of infrastructure with weight 51.9% while the greatest impediment is budgetary constraint with weight 31.7%. Regional Government contributes to TPI’s Development the most with weight 65,9%. Regional Government should provide the availability of TPI infrastructure to increase fishermaen productivity. This would be increasing productivity of seashore’s civilization. Sustainable socioeconomic development and poverty reduction cannot be achieved without adequate and efficient infrastructure. The Policy which was implemented by Regional Government to develop TPI infrastructure is Human Resources Capacity with global weight 30.6%."

"ABSTRAKPenggunaan es dalam mengawetkan ikan agar tetap segar bukanlah hal baru dalam dunia perikanan. Es bubur adalah media pendingin yang baik untuk mengawetkan ikan. Es slurry dapat menjaga kesegaran dan menjaga ikan agar tidak mudah busuk karena es slurry dapat menghambat bakteri yang ada pada ikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kinerja dari ice slurry generator yang dirancang sebelumnya dengan yang baru. Dimana pada desain baru ini dilakukan perubahan pada daya condensing unit yang digunakan yaitu 2 PK dengan kondisi variasi salinitas air laut yang digunakan sebesar 10ppt, 20ppt dan 30ppt. Dari pengambilan data didapatkan bahwa laju produksi dan nilai daya alat yang paling optimum diperoleh pada salinitas air laut 10ppt dengan hasil masing-masing 0,239 Ton/12Hours dan 1090,3 Wh. Hasil dari bubur es ini digunakan untuk mendinginkan ikan selama perjalanan di dalam cooler box mobil dari TPI Binuangen menuju pasar ikan Rangkasbitung yang memakan waktu 3 jam perjalanan. Dari pengujian dan penelitian didapatkan hasil Cooling Load sebesar 4,5 kW atau 1,28 TR, dibutuhkan sekitar 145 kg Ice Slurry untuk menjaga suhu ikan selama perjalanan dengan suhu akhir ikan sebesar 0,29°C.ABSTRACTThe use of ice in preserving fish to keep it fresh is not new in the world of fisheries. Ice porridge is a good cooling medium for preserving fish. Slurry ice can maintain freshness and keep fish from rotting easily because slurry ice can inhibit bacteria in fish. This research was conducted to compare the performance of the previously designed ice slurry generator with the new one. Where in this new design, changes are made to the condensing unit power used, namely 2 PK with conditions of seawater salinity variations used of 10ppt, 20ppt and 30ppt. From the data collection, it was found that the production rate and the most optimum tool power value were obtained at seawater salinity of 10ppt with the results respectively 0.239 Ton/12Hours and 1090.3 Wh. The result of this ice slurry is used to cool the fish during the journey in the car cooler box from TPI Binuangen to the Rangkasbitung fish market which takes 3 hours of travel. From testing and research, it was found that the Cooling Load was 4.5 kW or 1.28 TR, it took about 145 kg of Ice Slurry to maintain the temperature of the fish during the trip with the final temperature of the fish at 0.29°C."

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan Vendu Reglement (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karena itu diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pada pelaksanaan lelang ikan.

---

This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative analysis methods. Vendu Reglement (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still weak, it can be concluded from the appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason is the buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to provide more legal protection to fishermen."

"Bangunan Cagar Budaya merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki peran yang sangat penting, yakni untuk mentrasfer identitas budaya pada generasi selanjutnya. Namun, adanya penurunan kondisi Bangunan Cagar Budaya terkait usia serta kurangnya perawatan berdampak akan kondisi Bangunan Cagar Budaya yang memprihatinkan. Maka dari itu, melakukan pelestarian Bangunan Cagar Budaya merupakan hal yang krusial untuk dilakukan untuk menjaga keberlanjutan akan keberadaannya. Selain menjaga keberlanjutannya, menjaga keaslian bangunan juga tidak kalah penting, mengingat tanpa keasliannya, Bangunan Cagar Budaya kehilangan hal mendasar yang menjadi tujuan keberadaanya. Oleh karenanya, melakukan pelestarian sesuai dengan tahapan yang benar serta sesuai etika dan kaidah konservasi merupakan hal yang harus dipahami dan diperhatikan demi terjaganya keaslian Bangunan cagar Budaya. Dengan demikian, maka nilai-nilai sejarah dapat tetap terjaga.

---

The Cultural Heritage Building is a historical heritage that has a very important role, namely to transfer cultural identity in the next generation. However, the decreasing condition of age-related Cultural Heritage Buildings and the lack of maintenance have an impact on the poor condition of Cultural Heritage Buildings. Therefore, preserving the Cultural Heritage Building is a crucial thing to do to maintain the sustainability of its existence. In addition to maintaining its sustainability, maintaining the authenticity of buildings is no less important, bearing in mind that without its authenticity, the Cultural Heritage Building loses its fundamental purpose for being. Therefore, conducting conservation in accordance with the correct stages and according to the ethics and rules of conservation is something that must be understood and considered for the preservation of the authenticity of the Cultural Heritage Building. Thus, historical values ​​can be maintained.

"

"Infeksi akibat cacing dapat mengakibatkan terjadinya anemia, gangguan gizi, pertumbuhan, dan kecerdasan yang dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepadatan lalat dengan kejadian kecacingan dan untuk mengetahuan hubungan antara variabel risiko (jenis kelamin, umur, ketersediaan jamban, kebersihan kuku, kebiasaan memakai alas kaki, pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi, kondisi lantai, sanitasi makanan). Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 97 orang yang diambil dari umur 7-15 tahun. Hasil pemeriksaan feses menunjukkan bahwa siswa yang positif infeksi kecacingan sebanyak 5 orang (5,2%) dan negatif sebanyak 92 orang (94,8%). Angka kepadatan lalat di wilayah Muara Angke masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil di atas diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara kepadatan lalat, jenis kelamin, umur, ketersediaan jamban, kebersihan kuku, kebiasaan memakai alas kaki, pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi, kondisi lantai dan sanitasi makanan.

---

Infection due to worms can lead to anemia, nutritional disorders, growth, and intelligence which in the long run will reduce the quality of human resources. This study aims to determine the relationship of density of flies to helminthiasis and to know the relationship between risk variables (gender, age, latrine availability, cleanliness of nails, footwear habits, parental education, socio-economic conditions, floor conditions, food sanitation). This study was an observational analytic study with a cross sectional approach with a total sample of 97 people taken from the age of 7-15 years. Based on the above results it was concluded that there was no relationship between fly density, gender, age, latrine availability, hygiene of nails, footwear habits, parental education, socio-economic conditions, floor conditions and food sanitation."