Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"ABSTRACTBilyet giro kosong merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia perbankan. Dengan banyak terjadinya penarikan bilyet giro kosong tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan peraturan terbaru terkait bilyet giro dan bilyet giro kosong yaitu PBI No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan PBI No. 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Terdapat perubahan baru di dalam peraturan tersebut, baik dari syarat formal bilyet giro hingga hal-hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis akan menelaah peraturan bilyet giro yang terdahulu hingga yang terbaru, serta melakukan analisis terkait peraturan bilyet giro tersebut. Sistematika penulisan skrispsi ini dibagi menjadi beberapa pada bab pertama merupakan pendahuluan kemudian bab kedua adalah tinjauan umum mengenai bilyet giro dan penggunaannya dalam sistem pembayaran di Indonesia, bab ketiga adalah tinjauan mengenai pengaturan hukum terkait penarikan bilyet giro kosong menurut ketentuan perbankan di Indonesia, bab keempat adalah analisis pengaturan perbankan dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong, dan bab kelima adalah penutup. Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peraturan baru terkait bilyet giro dapat menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro itu sendiri dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penarik bilyet giro kosong.

---

ABSTRACTWithdrawal of the blank Bilyet Giro is one of the crime in the world of banking. With a lot of the withdrawal of the blank bilyet giro, Bank Indonesia issued the latest regulations related to Bilyet Giro and Blank Bilyet Giro, namely PBI No. 18/41/ PBI / 2016 concerning Bilyet Giro and PBI No. 18/43/PBI/2016 concerning the National Black List of Check Pullers and / or Blank Bilyet Giro. There are new changes in the regulation, both from the formal requirements of the giro account to things that must be fulfilled by the parties. The method used by the author is a normative juridical method. Normative juridical research method is legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be examined by conducting a search of the rules and literature-literature relating to the problems. The author will review the current bilyet giro regulations up to the latest, as well as conduct an analysis related to the bilyet giro regulations. The systematics of writing this questionnaire is divided into several in the first chapter is an introduction, then the second chapter is an overview of the demand deposit and its use in the payment system in Indonesia analysis of banking arrangements in guaranteeing legal protection for holders of empty demand deposits, and the fifth chapter is closing. The results of the study are expected to be able to explain how the new regulations related to the bilyet giro can guarantee legal protection for the bilyet giro holders themselves."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Percepatan konsolidasi perbankan nasional yangdilakukan otoritas perbankan tidak dapat dihindarkanmemaksa bank melakukan penambahan modal. Bank Indonesiamensyaratkan rasio kecukupan modal sekurang-kurangnya 8%s/d 12%. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalahmenerbitkan obligasi subordinasi dengan berlandasakan PBINo. 3/12/PBI/2001. Instrumen Obligasi tidak lain adalahkonstruksi pinjam meminjam yang secara umum diatur dalamBab XIII pasal 1754 s/d pasal 1773 KUH Perdata. Obligasisubordinasi diakui sebagai modal pelengkap (tier 3) dengancatatan setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti bankyang bersangkutan. Tetapi, berkaitan dengan upaya pemenuhankebutuhan modal, hubungan hukum antara kreditur dengan bankdalam perjanjian penerbitkan obligasi subordinasi untukmemenuhi kebutuhan modal bank menjadi agak berbeda, dalamkeadaan tertentu lebih mendekati hubungan hukum antarapemegang saham dengan perusahaan. Hubungan hukum yang agaklain ini disebabkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan bagipinjaman dimaksud. Sebagai missal, salah satu syarat yangditetapkan bagi instrument utang yang diterbitkan oleh bankdengan maksud memenuhi kebutuhan modalnya, mengharuskanpinjaman yang diperoleh dari penerbitan instrumen obligasisubordinasi tersebut mempunyai kedudukan yang sama denganmodal pada saat bank mengalami kerugian yang melebihi labaditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti.Artinya, pemegang obligasi subordinasi dalam hal terjadilikuidasi atas bank, hak tagihnya berlaku paling akhir darisegala pinjaman yang ada"

"Pasal 6 ayat 1 Undang undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur mengenai kebebasan bagi tertanggung untuk secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun untuk memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya Hal tersebut ditujukan untuk melindungi tertanggung sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap objek asuransi Namun dalam produk Kredit Pemilikan Rumah yang diselenggarakan oleh perbankan terdapat kewajiban bagi debitur untuk menutup perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang telah menjadi mitra dari bank bersangkutan Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang undang dan pendekatan analitikal yang menggunakan Undang Undang No 2 Tahun 1992 Kitab Undang Undang Hukum Dagang peraturan perundang undangan di bidang perbankan serta karya hukum jurnal artikel yang terkait Di akhir penelitian Penulis berkesimpulan bahwa bank berhak untuk menunjuk beberapa perusahaan asuransi untuk menjadi penaggung dari debitur karena kepentingan yang juga dimilikinya terhadap objek asuransi Bank tidak diperbolehkan menunjuk satu perusahaan asuransi saja karena praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan memilih penanggung yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU No 2 Tahun 1992.

---

Article 6 verse 1 Law Number 2 Year 1992 concerning Systems of Insurance Undertaking regulates the freedom of the insured to freely choose any insurance company to be their insurer This stipulation is mean to protect the insured as the most concerned party to the insurance object Nevertheless in House Mortgage product which is performed by bank there is an obligation for the debtor to cover an insurance agreement with the insurance company which had been the partner of the bank This research was based on statute approach and analytical approach which use Law Number 2 Year 1992 Commercil Code regulations on banking field also some related works in law journals articles At the end of the study the author concluded that bank has right to appoint several insurance company to be the insurer of the debtor based on the bank interest to the insurance object Banks are prohibited to appoint one certain insurance company as that practice is the violation of freedom to choose insurer principle regulated in article 6 verse 1 Law Number 2 Year 1992."

"ABSTRAKIn the current situation acquisition is an instrument that could not be separated in the economy sector particularly in banking sector. Acquisition is the one of many ways that bank to expand their business and also originate the inter-connection that would be facing. Because of that the acquisition of BTPN by SMBC is a challenge to BTPN for expand their self and ready to develop as a huge bank, furthermore, SMBC is a one of the foreign bank which entered to Indonesian market. Based onthe fact that the BTPN itself being acquired through directly by shareholder which could be found hardly in Indonesia banking system. Research methods used in this research is juridical normative. the result of this research is suggesting the government to regulated the acquisition through the shareholder particularly and amendment of prevailing Act in order to compete in international world.

---

ABSTRACTDewasa ini Akuisisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perbankan. Akuisisi merupakan salah satu cara bank untuk mengembangkan bisnisnya dan juga jalan untuk memperluas jaringan yang akan dihadapi di dunia internasional. Oleh karena itu akuisisi Bank BTPN oleh SMBC merupakan tantangan sendiri untuk BTPN dalam mengembangkan bisnisnya, terlebih lagi, SMBC merupakan bank asing yang memasuki pasar Indonesia. Fakta yang ditemukan bahwa BTPN ini diakuisisi melalui pemegang saham yang dimana jarang sekali dalam dunia perbankan hal ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normative.Hasil dari penelitian in menyarankan agar pemerintah lebih khusus mengatur tentang akuisisi melalui langsung pemegang saham dan juga meamandemenkan undang-undang tentang akusisi sekarang agar dapat bersaing di dunia internasional."

"Wanprestasi dalam Garansi Bank di P.T Bank Negara Indonesia (Persero), Skripsi, Agustus, 1996. Garansi Bank merupakan salah satu jenis usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin pihak ketiga apabila debitur wanprestasi. Dengan berkembangnya kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan gedung ataupun jalan, mengakibatkan diperlukannya garansi bank. Pihak pemilik proyek biasanya mensyaratkan agar pelaksana proyek menyerahkan garansi bank. Begitu pula dalam bidang perdagangan. Perusahaan-perusahaan mensyaratkan adanya garansi bank untuk menjamin prestasi yang diperjanjikan. Garansi bank dapat diterbitkan karena adanya perjanjian pokok antara debitur dan pemegang garansi bank. Apabila debitur wanprestasi, pemegang garansi bank dapat mengajukan klaim agar garansi bank tersebut dicairkan. Penerbitan garansi bank sudah lazim dilakukan oleh bank. Namun dalam prakteknya sering menimbulkan masalah, terutama mengenai wanprestasi. Debitur menyatakan tidak wanprestasi tetapi pemegang garansi bank telah mengajukan klaim dengan alasan debitur wanprestasi."