Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The paper contends that it is possible to synthesise the various studies unilineally relating population processes to regional development into a comprehensive overview within which the process of differential regional development and planning and that of differential population levels can be universally assessed in a system framework. The paper presents a simple planning control system model of regional development based on its process and structure in space and the dynamics of population reactions over time. "

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACTThis research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development."

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"

"Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu daerah. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah untuk periode tahun 2023-2043. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah Kota Palembang selama dua dekade ke depan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam melalui pertanyaan “Apakah proses pembentukan peraturan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah sesuai prosedur?” dan “Bagaimanakah Prosedur Peralihan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2023-2043?” Analisis prosedur peralihan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kajian dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis kebijakan publik. Hasil Analisis menunjukan bahwa, proses peralihan dimulai dengan penyusunan draft oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan pedoman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah melalui tahap konsultasi publik dan revisi sesuai masukan dari berbagai pihak, draft final disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menjadi peraturan daerah. Lalu implementasi peraturan daerah ini melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat kota dan provinsi untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Sayangnya, Penyusunan Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palembang belum berjalan sesuai prosedur karena memakan waktu lebih lama daripada waktu yang seharusnya, meskipun dalam proses pembuatan Perda RTRW ini telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh stakeholders. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 merupakan langkah strategis dalam mengelola pertumbuhan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Prosedur peralihannya dari peraturan menteri menjadi peraturan daerah menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang yang efektif.

---

Regional spatial planning is an important aspect in the management and development of a region. Palembang City, as one of the large cities in Indonesia, requires comprehensive spatial planning to support sustainable economic, social and environmental growth. Therefore, there is a need for regional regulations that regulate regional spatial planning for the 2023-2043 period. The aim of this draft regional regulation is to establish policies and strategies for spatial planning in the City of Palembang for the next two decades. This includes regulating land use, infrastructure development, and environmental preservation. This research will analyze more deeply through the question "Is the process of forming regional regulations in the Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning the 2023-2043 Regional Spatial Planning according to procedures?" And "What is the procedure for transitioning the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 concerning the Palembang City Regional Spatial Planning Plan into the Palembang City Regional Regulation for 2023-2043?" Analysis of transition procedures from the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 to the Regional Regulation of the City of Palembang was carried out using a qualitative approach. This method involves reviewing legal documents, interviews with relevant stakeholders, and public policy analysis. The results of the analysis show that the transition process began with the preparation of a draft by the Palembang City Government based on guidelines from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The draft was then discussed in a coordination meeting between the central and regional governments. After going through the public consultation stage and revisions according to input from various parties, the final draft was approved by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City to become a regional regulation. Then the implementation of these regional regulations involves various relevant agencies at the city and provincial levels to ensure alignment with national development plans. Unfortunately, the preparation of regional regulations regarding the Palembang City RTRW has not proceeded according to procedures because it took longer than it should have, even though the process of making this RTRW Regional Regulation has involved various related parties, such as local government, academics, the community and other stakeholders, with The aim is to ensure that the resulting policies reflect the aspirations and needs of all stakeholders. The Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning Regional Spatial Planning for 2023-2043 is a strategic step in managing city growth in an integrated and sustainable manner. The transition procedure from ministerial regulations to regional regulations shows the synergy between the central and regional governments in realizing effective spatial governance."

"Laju pertambahan penduduk yang tinggi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat. Program KB di Indonesia diakui secara nasional dan internasional sebagai salah satu program yang telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran yang nyata. Melalui pelaksanaan program KB yang efektif dan efisien diharapkan tekanan penduduk dapat dikurangi serta dapat terjadi peningkatan kualitas penduduk.Program Keluarga Berencana (KB) secara mikro berdampak terhadap kualitas individu dan secara mikro berkaitan dengan tujuan pembangunan pada umumnya. Secara mikro, KB berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup ibu/perempuan, juga kualitas bayi dan anak. Secara makro, KB dan kesehatan reproduksi berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meraih MDG?s.Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai implementasi kebijakan program keluarga berencana di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitiannya difokuskan kepada telahaan secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan kebijakan keluarga berencana. Adapun proses implementasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi variable komunikasi, sumber daya, struktur organisasi dan sikap kelompok sasaran sesuai dengan dengan teori Model George C. Edward III. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektifitas kebijakan keluarga berencana dan mengidentifikasi pelaksanaan program KB dalam kerangka ketahanan daerah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin muncul pada saat pelayanan keluarga berencana diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB di Kabupaten Sleman efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang di Kabupaten Sleman di tahun 2007 yang sebesar 2,07% menjadi 1,28% di tahun 2012 seiring dengan peningkatan jumlah akseptor KB baru setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman di antaranya adalah : Komunikasi, yaitu bahwa penentu keefektifan pelaksanaan KB dari faktor komunikasi yatu pada tingkatan structural serta upaya komunikasi yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Sumber Daya yang ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan jumlah penyuluh KB, anggaran belanja dan jumlah personil dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sikap Kelompok Sasaran, diketahui bahwa efektifitas muncul karena masyarakat Sleman yang tidak hanya menerima namun juga memiliki kesadaran dan keyakinan akan manfaat program. Pelaksanaan program KB di wilayah Kabupaten Sleman sudah cukup efektif dalam menunjang keberhasilan ketahanan daerah.

---

When the high population is not followed by high economic growth, the low income rate will lead to grow the unemployment, poverty and underdeveloped-society. The family planning program in Indonesia is obviously recognized nationally and internationally as one of the programs that have been successful in reducing the rate. Through the implementation of effective and efficient family planning is expected to reduce the pressure of society and increase the society quality of life. Family planning program affects to individual quality in micro perspective and deals with development objective in general. In micro perspective, family planning is dealing with health and quality of life of mothers or women, babies and children as well. In macro perspective, family planning and the health of reproduction contributes to achieve the MDG?s directly or indirectly.This research is a case research on the implementation of the policy of family planning programs in Sleman, Yogyakarta. The research focuses on deep discussion of implementation process of family planning policies. The implementation process of policies in this research consists of communication variable, human resource, organization structure and attitude of target group based on the theory of George C Edward III. This research is basically aimed to provide an overview of the effectiveness of the family planning policy and identify family planning program implementation within the framework of regional security. Furthermore, this research is aimed to identify factors supporting and inhibiting that may arise when family planning service are implemented. This research uses descriptive qualitative researchThe research results showed that the implementation of family planning program in Sleman is effective in reducing the rate of population growth. It can be seen from the decline of the population growth rate in Sleman district in the year 2007 of 2.07% to 1.28% in 2012 due to the increase in the number of family planning acceptors each year. Factors that influence the effectiveness of the implementation of family planning programs in reducing the rate of population growth in Sleman district are: communication, it means that the effectiveness of family planning implementation in communication factor is in structural level and communication efforts of family planning officers, the shortage of human resource in the field, budget and number of personnel in the regional working units. The attitude of target group shows that the effectiveness arises from Sleman people which not only accept but also aware and believe in the benefits of the program itself. The implementation of the family planning program in Sleman has been quite effective in supporting the success of regional security."

"Peran jasa transportasi udara di Indonesia meningkat secara signifikan sejak awal tahun 2000. Salah satu penyebabnya adalah deregulasi industri jasa penerbangan. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan pengguna jasa transportasi udara dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkeskplorasi dampak ekonomi dari tumbuhnya penggunaan jasa transportasi udara terhadap pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Observasi dilakukan terhadap 52 bandara di Indonesia, dengan menggunakan metode regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penumpang dan kargo memberikan dampak positif terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu PDRB per-kapita dan serapan tenaga kerja. Deregulasi industri jasa penerbangan mendorong peningkatan manfaat ekonomi dari tumbuhnya pengguna transportasi udara.

---

The role of air transport service in Indonesia has increased significantly since 2000. One of the main causes is the deregulation of air transportation industry. However, the relationship between air transportation growth and regional economics development is unclear. This study seeks to explore the economic impact from the growing number of air transportation usage to the regional economic development in Indonesia. Fifty-two airports are the units of observation with the use of panel regression methods. The result reveals that the growth of passenger and cargo impact the economic growth indicators positively, including GDP per-capita and employment. The deregulation of air transportation industry boosts the economics benefits obtained from the growing users of air transport services."