Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata (perang) mendapat perlindungan hukum, seperti diatur Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Orang-orang yang dilindungi, meliputi kombatan, anggota milisi dan levee en maase dan orang sipil, tetapi perlindungan nya belum terlaksana dengan baik, karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Penulisan ini menjelaskan tentang orang-orang yang dilindungi sebagai orang yang terlibat dalam konflik dan yang tidak terlibat. Pada dasarnya para pihak melindungi orang-orang yang ikut dalam konflik saat mereka menjadi korban sakit dan luka yang jatuh ke tangan musuh, tawanan perang, korban hilang dan tewas, perlindungan penduduk sipil dan objek-objek sipil, tetapi perlindungan itu masih jauh dari yang semestinya karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Demikian juga terhadap orang-orang sipil banyak yang menjadi korban akibat tindakan yang tidak manusiawi. "

"Pada konflik bersenjata, perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dalam hukum humaniter internasional, terlebih lagi dengan adanya suatu fenomena baru dalam prakteknya, yaitu penggunaan penduduk sipil yang dijadikan human shield untuk menahan serangan lawan. Penerapan ini juga dikaitkan dengan kasus yang terdapat di ICTY mengenai praktek human shield ini. masalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang dianut oleh Indonesia juga menjadi permasalahan apakah termasuk dalam praktek penggunaan human shield atau bukan. Pengertian mengenai penduduk sipil dan perlindungan yang didapatkan terhadap penggunaan human shield yang terjadi pada kasus dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

---

In armed conflict, the protection of the civilians is an important part of international humanitarian law, especially with the existence of a new phenomenon in its practice, whic using the civilians as human shield to deter the opponent's attack. The application has also been associated with cases contained in the ICTY's practice of human shield therein. The Total Defence System problem which adopted by Indonesia is also a problem whether its practice is constitue of using human shields or not. The comprehension of the protection of civilians and the use of human shields in the case of the People's Total Defense System became the main discussion in this paper."

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut :Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada."

"Peperangan pada masa Nabi Muhammad merupakan lembaran sejarah peperangan yang pertama kali mereformasi kode etik perang menjadi beradab dan berprikemanusiaan. Kaidah-kaidah perang yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad, seperti Iarangan membunuh orang yang tidak aktif berperang (non-combatant), larangan menghancurkan sumber penghidupan dan anjuran memperlakukan tawanan dengan baik, setidaknya menjadi fakta betapa Nabi Muhammad menjunjung tinggi nllai-nilai kehormatan manusia (human dignity) meskipun dalam kondisi perang. Akan tetapi masih banyak dari kalangan orientalis yang memiiiki persepsi negatif terhadap bentuk peperangan dan operasi militer Nabi Muhammad.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentukbentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan aturan perang yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui apakah kebijakan-kebijakan Nabi yang terkait dengan peperangannya bertentangan dengan pasal-pasal Konvensi Jenewa (1949) berikut dua protokol tambahannya (1977) dan Konvensi Den Haag (1929). Penulisan thesis ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kontruktivism. Fenomena peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad akan penulis pahami dari perspektif luar (other perspective) berdasakan pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi tersebut. Adapun kerangka pemikiran dibangun dengan menggunakan Teori Perang dan Damai, Hukum Humaniter Internasional, dan Hak Asasi Manusia. Agenda perjanjian gencatan senjata, pengiriman delegasi ke luar negeri dan strategi Nabi Muhammad di medan perang, mempunyai arti yuridis yang sangat berharga dan secara tidak Iangsung mendukung cita-cita Hukum Humaniter Internasional, yaitu untuk meminimalisir jatuhnya korban dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Peperangan Nabi Muhammad sesungguhnya merupakan respons terhadap tindakan-tindakan resisten yang dilancarkan oleh lawan-lawan politiknya atau tindakan untuk mempertahankan diri (self defence) dari segala bentuk serangan. Instrumen kekerasan dipakai oleh Nabi jika memang upaya rekonsiliasi dengan musuh manual kegagalan.Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diterapkan Nabi Muhammad dalam kondisi perang sejalan dengan ide-ide kemanusiaan seperti yang dikehendaki oleh Hukum Humaniter Internasional. Pada gilirannya fakta tersebut lambat laun menepis image Orientalis tentang pribadi Muhammad yang garang dan lebih senang berperang daripada berunding.

---

The history of war in the Prophet Muhammad era was the first reformation of the war ethic code to become more civilized and humanities. The principle of war that had ever been applied by the prophet Muhammad such as prohibition to kill non-combatant to destroy resources and suggestion to treat well a captivated people. At least these examples are becoming as a matter of facts that the prophet Muhammad glorified the principles of human dignity even in the battle. However. most of orientalists are still have a negative perception toward war formation and military operation at prophet Muhammad SAW.

The purpose of this thesis is know how the formations of protection of human rights and a rules of war which had been applied by the prophet Muhammad. Thus, I want to know that are the prophet policies have a contradiction with a clauses of Geneva Convention in 1949 and its two addition rules in 1977 and a Den Haag Convention dictates in 1929. This thesis uses a qualitative method with a constructive paradigm. I'd like to understand the war phenomenon that happened in Muhammad period from the other perspective relies on the clauses in that convention. Now, a frame work which is developed by using war and peace theory, International Humanitarian Law and Human rights. The agenda of truce agreement, dispatching a delegation to abroad and the prophet strategy in the battle have a priceless jurisdiction meaning and indirectly can be carry on the back of International Humanitarian Law-will. The mean to the minimize number of victim and avoid unnecessary destruction. Actually. war if the prophet Muhammad responded for resistant action from his political enemies or for self defense of any kind of attack. The violent instrument would be use by the prophet-lithe reconciliation effort to the enemy was failed.

The short or explanation above can be concluded. that the forms of Human Rights protection which had been applied by the prophet Muhammad in the war in compliance with humanity ideas as well orientalists image about Muhammad as a person who I fierce and prefer to wage war rather than to confer."

"ABSTRAKUntuk penanggulangan korban bencana dari luar rumah sakit, diperlukan suatu perencanaan dalam bentuk Disaster Plan. Setiap rumah sakit harus membuat Disaster Plan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Pelayanan Kesehatan Sint Carolus telah menyusun suatu Disaster Plan korban dari luar rumah sakit sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 itu, belum pernah dilakukan latihan penanggulangan bencana serta belum teruji dengan keadaan bencana yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengbasilkan suatu struktur model Disaster Plan korban dari luar rumah sakit yang baik dan cocok bagi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus. Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dirancang dengan analisis ? kualitatif. Sebagai bahan pembanding digunakan struktur model dari kepustakaan serta model aplikatif dari dua rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dengan melakukan analisis terhadap aspek struktur model Disaster Plan korban dari luar rumah sakit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa struktur model Disaster Plan yang baik dan cocok bagi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus, yang terdiri dari organisai, akses informasi, sistem aktivasi struktural dan operasional, koordinasi dan pengendalian, ruang penerimaan korban, informasi data korban, cadangan logistik, perencanaan tiap satuan kerja, kasus huru-hara, kasus keracunan dan penanganan pasca bencana. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah ada semacam pola umum dalam penanggulangan korban bencana dari luar rumah sakit, dengan kekhususan pada beberapa struktur model sesuai dengan kharakteristikc tiap rumah sakit.Saran-saran yang diusulkan antara lain:1. Perlu dilakukan sosialisasi dan latihan penanggulangan bencana bagi semua unsur rumah sakit yang terkait.2. Perlu kejelasan sistem aktivasi terutama aktivasi tenaga medis dan perawat3. Perlu peningkatan dalam hal informasi data korban serta peningkatan kinerja sumber daya yang berhubungan dengan komunikasiHasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pertimbangan dalam perbaikan pelayanan bagi korban bencana dan luar rumah sakit.

---

ABSTRACT

To render service to external disaster victims a hospital needs a program which called Disaster Plan Every hospital should make a Disaster Plan adjusted with its condition. Sint Carolus Health Services has made a Disaster Plan since 1990. But any exercise has never been performed since then. A real condition has also never examined the program. This study intends to produces a model structure of External Hospital Disaster Plan which matches to Sint Carolus Health Services. This is a comparative study using in-depth interview and is designed by a qualitative analysis. Two hospitals and bibliography are used as a comparative model. This study was performed in Sint Carolus Health Services using analytical study towards the model of structure aspect of Disaster Plan which is appropriate with Sint Carolus Health Services, comprising of organization, access or information, structural and operational activation system, coordination and control system, victim admission room, victim data information, logistics, unit planning, riot cases, poison cases and post disaster program. The important result of this study is that there is a general pattern in handling external disaster victims, with specialties in some model structure according to the hospital characteristics.

Suggestions after completing the study are :

1. It is necessary to perform a socialization and an exercise program for every unit involved.

2. It is necessary to clarify the activation system especially for the medical and nursing staff

3. It is necessary to improve the information system for the victims identification and improve the performance of the information system sources.

The results of the study are supposed to be a consideration in improving the service rendered to the external disaster victims."

"Penelitian ini mengenai Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komuniaksi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehinggadapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.

---

The research is about Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster Management Policies in Education. The research was conducted in district Tasikmalaya dan Cianjur, West Java. The research examines about the analysis of the implementation of disaster management policy in education in depth and detail. Policy implementation model used in analyzing the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of disaster management policy in education is the model proposed by George C. Edward III. The model explains that there are four important variables in achieving the success of implementation, they are: communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Since the research questions the meaning of an object in depth and complete and accurate description of each variable, the method used in this study is combination of quantitative and qualitative.The result of the research shows that based on above explanation can be concluded that all the aspects or dimensions, which are communication, resource, disposition and bureaucratic structure are still in medium category, which means the implementations of disaster management in education needs to be improved for more leverage and more effectively, so that it can generate the community?s self-awareness in disaster management in education. Thereby, reducing disaster risk will be addressed more easily."

"Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman, yaitu target relokasi penduduk di kawasan rawan bencana tidak bisa tercapai. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya penyerapan dana sesuai dengan yang telah dianggarkan dan dana itupun harus dikembalikan ke kas negara di akhir tahun 2012. Kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan data kualitatif dengan kerangka berpikir menggunakan teori Mazmanian-Sabatier sehingga dapat dianalisa variabel variabel yang mempengaruhi kebijakan implementasi tersebut hingga akhirnya mendapatkan temuan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi ada kendala dalam implementasinya. sehingga dibutuhkan solusi untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi yaitu dengan cara pengurangan resiko bencana yang merupakan bagian dalam manajemen bencana.

---

The research background was raised by several problems surrounding the implementation of rehabilitation and reconstruction post disaster merapi volcano eruption at Sleman Regency, which is the target of relocation of residents in disaster-prone areas can not be reached. This led to the failure of funds absorption that have been budgeted and even then must be returned to the state treasury at the end of 2012. Recovery of housing policy implemented through relocation scheme from KRB III region uninhabitable map according to recomendation from Ministry of Energy and Mineral Resources, BNPB, Bappenas and Ministry of Public Works.

This study uses a positivist approach with qualitative data and using the theoretical framework from Mazmanian-Sabatier that can analyzed variables that affect the implementation of policies to get the findings in the study. Data was collected by in-depth interviews and document review.

The results obtained are that the Rehabilitation and Reconstruction policies are in accordance with existing regulations, but there are obstacles in its implementation. Disaster risk reduction as a part of disaster management is solution for people who do not want to be relocated."