Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"As the biggest city in Central Java, Semarang face a severe problem in the provision of housing for the urban poor who are homeless. Since most of them work in the informal sectors without fixed income. They are not covered by both public and private housing agencies. Realizing this problem, in 1983 a charity foundation was set up to help those who cannot themselves in providing land, shelter and communal services. The programme was then extended beyond housing, including self-help transmigration and informal training to enhance and develop the economic capabilities of the poor urban citizen."

"Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan, melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi fisik masing-masing ruma, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu. Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas individu."

"Hak bermukim sebagai hak yang harus dimiliki setiap penduduk untuk bermukim di kota, harus dipenuhi dalam keadaan krisis khususnya pada saat pandemi COVID-19. Perubahan keseharian perkotaan yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 terlihat pada aspek density dan proximity. Peralihan tempat untuk beberapa kegiatan seperti belajar dan bekerja, dialihkan ke rumah. Perubahan ini memiliki dampak buruk yang mempengaruhi kesehatan serta kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya hak bermukim yang bisa memenuhi kebutuhan di kala pandemi ini. Pengupayaan ini bisa lakukan oleh pemerintah dan/atau penduduk. Wujud pengupayaannya bermacam-macam sesuai dengan peranannya masing-masing. Apa saja wujud upaya pemenuhan hak bermukim berkaitan dengan pandemi ini? Peranan apa saja yang dipegang oleh pemerintah dan penduduk dalam penanganan pandemi COVID-19 ini?Studi ini mempelajari perubahan keseharian penduduk dan upaya yang diusahakan oleh pemerintah dan penduduk dalam penanganan pandemi COVID-19. Studi ini dimulai dengan mengkaji literatur untuk mendefinisikan hak bermukim, perkampungan kota, dan koteks pandemi COVID-19. Kemudian mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di perkotaan dan sistem baru yang dibutuhkan, yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Lalu mempelajari Kota Semarang sebagai konteks yang lebih besar dari Gisikdrono untuk dipelajari karakteristik kantong-kantong permukimannya, sistem penanganan yang dijalankan di Semarang, dan sebagainya. Kemudian melakukan observasi pada perkampungan di Gisikdrono secara mendetail terkait dengan kegiatan keseharian mereka serta peranan para pihak dalam menangani pandemi COVID-19.Observasi ini memperlihatkan bagaimana karakteristik penduduk dalam penanganan COVID-19 baik secara spasial maupun upaya yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Penduduk memanfaatkan beberapa kondisi ruang untuk menunjang penerapan protokol kesehatan. Penduduk juga memiliki peranan yang penting dan bermakna untuk memenuhi hak bermukim di saat krisis pandemi COVID-19.

---

The right to inhabit that belongs to every resident of city must be fulfilled during the crisis of COVID-19 pandemic. The change of urban daily activities can be seen in density and proximity of city. The changes of place for some activities such as studying, and working are shifted to home. These changes have a negative impact on health and social life. This shows the effort to fulfill the right to inhabit are needed during pandemic. This effort can be carried out by the government and/or residents. The form of the effort can be varied according to each of their respective roles. What are the efforts that can fulfill the right to inhabit related to this pandemic? What roles are held by the government and residents in handling the COVID-19 pandemic?

This study examines the changes of daily activities of residents and the effort by government and the residents in handling COVID-19 pandemic. This study begins by doing literature review to define the right to inhabit, city’s kampung, and the context of COVID-19. Then continue to study the urban changes and the new healthcare system required nowadays which have been investigated by other researchers. Investigate the Semarang City as the big context (and the background) for Gisikdrono to investigate the characteristic of settlements enclaves, the healthcare system for COVID-19 in Semarang, and so on. Finally, the detail observation of Gisikdrono’s kampung related to the resident’s daily activities and the role of some parties in dealing with the COVID-19 pandemic,

This observation shows how is the resident’s characteristic in dealing with the COVID-19 pandemic both spatially and in their daily activities. The residents take advantages of several space condition to support the implementation of health protocols. The residents also have some important and meaningful roles to fulfill the right to inhabit during the COVID-19 pandemic crisis."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara objektif tentang kehidupan sosial komunitas di rumah susun Bidaracina Jakarta Timur. Isinya mengungkapkan bagaimana keadaan kepentingan bersama permasalahan yang muncul dan mereka hadapi bersama, institusi sosial apa yang diharapkan dapat menanganinya serta faktor sosial yang memiliki peranan di sana. Disamping itu melalui penelitian ini juga untuk mengetahui gambaran komunitas di rumah susun. Kemudian bagaimana aspirasi yang mereka harapkan tentang manajemen pengembangan rumah susun yang akan datang. Manajemen pengembangan tersebut diharapkan menjadi model pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang. Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan studi kasus terhadap komunitas penghuni rumah susun Bidaracina Jakarta Timur, Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung oleh data kuantitatif melalui kegiatan survei sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden di samping menggunakan studi kepustakaan. Rumah susun ini secara spesifik merupakan bangunan gedung bertingkat dilengkapi sarana fasilitas dan utilitas, taman terbuka, tempat bermain anak - anak, tempat usaha dan mushola serta halaman parkir semuanya diperuntukkan bagi komunitas penghuni. Rumah Susun Bidaracina merupakan hasil dari program urban renewal DAS Ciliwung dengan membangun kembali sebanyak 688 unit hunian rumah susun. Bila dilihat secara makro program ini telah berhasil mengatasi daerah kumuh daerah perkotaan dan memberikan kontribusi sebanyak 688 unit rumah susun atau 7 % terhadap target Pemda DKI Jakarta sebanyak 9.750 unit rumah susun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Sedangkan secara mikro program ini telah berhasil membangun 688 unit (tipe 18 ) hunian rumah susun yang layak huni. Namun hal ini masih dirasakan terlalu sempit terutama bagi keluarga yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Mereka mendambakan suatu rumah yang memeperhatikan kepentingan dan kebutuhan penghuninya ( Hayward, 1987 ). Mereka yang sekarang menempati rumah susun memiliki kehidupan sosial yang mencerminkan keanekaragaman asal suku, agama maupun jenis pekerjaan. Sebagai komunitas di rumah susun secara bersama - sama mereka menghadapi permasalahan akan kebutuhan yang yang mendesak seperti : air bersih, keamanan dan kebersihan. Pemenuhan kebutuhan ini diserahkan kepada institusi lokal seperti PPRS maupun RT - RW. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunitas di rumah susun. Telah berkembang. Namun pengembangannya mengalami beberapa hambatan seperti : adanya kelonggaran aturan dan kurangnya sanksi bagi si pelanggar sehingga menimbulkan konflik antara yang mau tertib dan disiplin dengan mereka yang tidak mau tertib (tak mau membayar iuran wajib ). Konflik ini juga menghambat kelancaran PPRS dan RT - RW. Kendala lain berupa rusaknya sebuah mesin pendorong air sehingga kebutuhan air bersih mengalami hambatan. Gejala lainnya adalah organisasi informal lokal (akar rumput) dapat mengambil peran mengupayakan sebagian kebutuhan komunitas yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi formal. Organisasi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan komunitas rumah susun. Atas dasar pengalaman selama ini dan aspirasi para penghuni (individu, rumah tangga dan komunitas) mereka mendambakan pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang agar menghiraukan aspek manusia atau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para penghuni. Pengembangan tersebut merupakan manajemen yang dirumuskan dalam suatu Model Pengembangan Komunitas Rumah Susun Yang Hirau Aspek Manusia. Pelaksanaanya meliputi 5 aspek kegiatan pengembangan komunitas (Korten, 1986) dengan berperinsip kepada pelayanan berbasis kebutuhan lokal dan pengembangan masyarakat berbasis organisasi akin rumput. Melalui manajemen pengembangan komunitas tersebut diharapkan komunitas rumah susun berkembang. Pengembangan ini ditandai dengan indikator terpenuhinya kebutuhan komunitas dengan sumber lokal yang ada dan kehidupan komunitas menjadi lebih baik. Akhirnya di sampaikan pula rekomendasi untuk pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang agar mempergunakan manajemen pengembangan model tersebut, termasuk untuk pengembangan komunitas di rumah susun Bidaracina."

"Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2000 akan mencapai sekitar 210 juta jiwa, dan diperkirakan 40% nya tinggal di daerah perkotaan. Dampaknya adalah peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Salah satunya adalah perumahan, yang merupakan gejala umum yang terjadi khususnya di perkotaan. Untuk menanggulangi masalah perumahan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan memperlunak peraturan pembangunan perumahan dan memberikan pelayanan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sedang. Salah satunya dengan membentuk sistim pembayaran melalui Kredit Pemilikan Rumah. Tingginya jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah di Jabotabek menimbulkan keinginan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi setiap pemilik rumah dalam menentukan lokasi perumahannya. Atas dasar itu maka telah dilakukan penelitian di Jabotabek untuk 1) mengetahui jumlah kebutuhan rumah di Jabotabek dan perkotaan Indonesia, berdasarkan faktor demograf, tingkat penggantian dan tingkat kekurangan dari rumah, 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik dalam memilih lokasi perumahan. Dan 3) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah.Pertumbuhan penduduk Jabotabek khususnya dan daerah perkotaan di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh: pertambahan penduduk alamiah, migrasi neto penduduk dan rekiasifikasi desa menjadi kota. Unsur ini mempengaruhi kebutuhan rumah berdasarkan faktor demografi. Disamping itu, juga diperhitungkan kebutuhan rumah untuk mengganti rumah yang tidak memenuhi persyaratan yaitu sebesar 2% dan jumlah rumah dan kekurangan rumah yang tidak terpenuhi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1% dari jumlah rumah. Untuk mengetahui pola penyebaran lokasi perumahan dilihat melalui alasan pemilihan lokasi perumahan melalui survey lapangan di perbatasan Jakarta dengan Bogor, Tangerang dan Bekasi. Ada tiga faktor utama yang diteliti yaitu kemudahan hubungan ketempat bekerja dan sekolah anak, harga tanah di lokasi tersebut dan fasilitas yang tersedia disekitar perumahan juga termasuk kenyamanan lingkungannya. Ketiga alasan ini diuji dengan menggunakan metode chi kuadrat Variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan efektif terhadap rumah atau pengeluaran untuk rumah adalah besarnya pendapatan konsumen, harga rumah yang dibelinya dan jumlah anggota rumah tangga. Variabel tersebut dirangkum dalam satu model regresi untuk melihat signifikansi variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu pengeluaran untuk perumahan dengan menggunakan metode Pangkat Dua Terkecil Biasa (Ordinary Least Square, OLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah yang dibutuhkan baik di Jabotabek maupun perkotaan Indonesia meningkat terus dari tahun ke tahun, dan faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya setiap tahunnya. Bila kita bandingkan jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang disediakan oleh sektor formal ternyata setiap tahun kebutuhannya melebihi dari yang dapat disediakan oleh sektor formal. Dari hasil pengujian chi kuadrat terhadap alasan pemilihan lokasi temyata ketiga alasan pemilihan lokasi (yaitu kemudahan hubungan, harga tanah/rumah dan fasilitas lingkungan) sangat mempengaruhi setiap konsumen dalam memilih lokasi perumahan dan dari hasil penelitian lapangan ternyata dari ketiga faktor alasan tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah harga rumah yang terjangkau, sehingga mereka memilih lokasi tersebut diikuti oleh kemudahan hubungan dan kelengkapan fasilitas dimana termasuk didalamnya kenyamanan lingkungan. Hasil perhitungan persamaan permintaan perumahan dengan menggunakan data konsumen KPR-BTN di Botabek, dan Jakarta tidak digunakan. Hal ini dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang mengambil fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut, Besarnya perubahan pendapatan mempengaruhi besarnya pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap konsumen akan meningkatkan pengeluaran untuk rumah jika pendapatannya meningkat, tetapi besarnya peningkatan pengeluaran untuk rumah tidak lebih besar dan kenaikan pendapatan, sehingga dapat kita katakan bahwa rumah merupakan barang pokok bagi konsumen KPR-BTN dan bukan barang investasi. Harga rumah mempengaruhi pengeluaran untuk rumah, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap bila harga rumah meningkat maka pengeluaran untuk perumahan meningkat pula, dimana peningkatan pengeluaran untuk rumah lebih kecil dari peningkatan tingkat harga dari rumah. Sedangkan faktor jumlah anggota rumah tangga ternyata tidak mempengaruhi pengeluaran untuk perumahan.Dari hasil pengamatan dimana disatu sisi kebutuhan akan rumah meningkat terus setiap tahunnya dan pola permintaan rumah sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan tingkat harga rumah, sedangkan data menunjukkan bahwa besarnya pendapatan seluruh rakyat Indonesia yang terbesar yaitu + 80% berada pada kelompok golongan berpendapatan menengah dan rendah, kemudian adanya perubahan tata cara kehidupan rumah tangga muda karena adanya proses modernisasi, maka jenis rumah yang paling tepat dibangun adalah rumah tipe kecil dengan fasilitas yang cukup lengkap dan lingkungan alam yang nyaman dan asri."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban)."

"ABSTRAKRumah atau papan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia, disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Dewasa ini permasalahan perumahan dan pemukiman tampak semakin transparan dan jelas bagi masyarakat luas. Hal ini terutama disebabkan oleh peranan media massa, salah satunya surat kabar, dalam meliput hal-hal yang kritis, seperti masalah pembebasan tanah dengan ganti rugi yang tidak sesuai, perilaku developer yang kurang bertanggung. jawab, perumahan frktif, maraknya keluhan konsumen, dan lain-lain. Harian Kompas menyajikan permasalahan ini dalam bentuk liputan berita, tajuk rencana dan artikel opini. Sedangkan dari konsumen rumah atau masyarakat di sekitar kompleks perumahan keluhan ini umumnya disampaikan melalui surat pembaca. Guna memahami permasalahan perumahan yang diliput di surat kabar, maka penulis melakukan kajian isi (content analysis) terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca di Harian Kompas selama periode tahun 1991- 1995. Analisis ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang umumnya dipermasalahkan oleh para pemuka masyarakat, pakar, masyarakat dan konsumen rumah. Di samping itu juga untuk mengetahui perkembangan isu dan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca dapat diketahui beberapa permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman seperti masalah pertanahan, perijinan dan pungutan, fasilitas sosial dan umum (faros dan fasum), perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, perilaku dan etika bisnis para developer, lingkungan hidup, tata kota, KPR, keluhan konsumen dan warga masyarakat di sekitar kompleks perumahan baru, dan lain-lain. Adanya liputan berita, tajuk rencana, artikel opini, dan surat pembaca ini merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Harian Kompas terhadap permasalahan pembangunan perumahan dan pemukiman. Harian ini juga telah melaksanakan fungsi pengawasan lingkungan dan pertalian (correlation) di bidang ini. Kompas juga telah melaksanakan fungsi pemberian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. "

"Tata ruang adalah kegiatan manusia dalam mengatur ruang hidupnya sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya (Rapoport, 1982: 179). Beberapa pakar mengatakan bahwa tata ruang yang tidak sesuai akan menimbulkan ketegangan dan frustrasi (Daldjoeni, 1992: 155), juga tidak operasionalnya konsep-konsep budaya pelaku akan menimbulkan stres (Hall, 1966). Sehingga bila tata ruang tidak sesuai dengan kebudayaan penghuni rumah, maka penghuni rumah akan merubah tata ruang rumahnya. Pada kompleks perumahan yang dibangun secara massal, dalam hal ini kompleks perumahan BTN, kondisi tersebut terjadi karena perencana tidak bertemu muka dengan calon penghuni rumah. Guna memahami apa yang dibutuhkan penghuni rumah, perencana harus mempelajari kebudayaan penghuni rumah, yang merupakan kajian pada bidang Antropologi. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kebudayaan penghuni rumah terhadap tata ruang rumahnya. Perubahan sistem tata ruang berarti perubahan dalam model-model pengetahuan mengenai hakekat keluarga, yaitu struktur keluarga, kekerabatan, kehidupan ekonomi, pengasuhan anak (Suparlan, 1986: 17). Kebudayaan adalah serangkaian ide-ide atau gagasan, kepercayaan dan pengetahuan yang dimiliki manusia (Spradley, 1972: 6). Hall (1966: 2), mengatakan bahwa setiap bangsa, suku bangsa tidak hanya memiliki cara berbicara yang berbeda tetapi bahkan bagaimana mereka mendiami dunia dan bagaimana mereka mengolah dunia atau membuat lingkungan binaannya- dengan cara- yang berbeda pula. Kelengkapan pustaka mengenai akar kebudayaan Jawa, dan waktu yang terbatas, maka pada penilitian ini akan mengkaji suku bangsa Jawa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan tata ruang terutama didorong oleh tidak sesuainya konsep penataan komunikasi, yaitu tidak terpenuhinya unsur "Privacy". Pada satu sisi,penghuni rumah melakukan perubahan tata ruang berdasarkan pola berpikir modern, di mana penataan ruang lebih didasarkan pada efisiensi ruang. Namun di sisi lain mereka masih berpedoman pada kebudayaan Jawa yang bersifat tradisional, terlihat pada unsur-unsur budaya inti yang tidak mengalami perubahan yang terungkap pada konsep penataan ruang, waktu dan komunikasi."

"ABSTRAK

The study is trying to understand how Tongkonan, the Toraja traditional architecture, in facing the influence of modern culture towards the traditional culture such as believes, values, regulation and habits of the Toraja community. Culture is a perception or knowledge of community such as believe, norms, as a reference in facing the environment, such as social environment and physical environment.

Now the social environment is gradually changing by the rush of tourism in Toraja. In the one hand Tourists exist to fulfill their social needs such as beautiful scenery, religious ceremony, Toraja traditional architecture (Tongkonan), etc, whilst tourism itself by their modern culture could influence the traditional culture of the Toraja community.

The changes caused by modernization process will be gradually changing the daily living pattern of the Toraja community; the questions will be derived such as :

(1) how far these changes eliminate Tongkonan function ?, and

(2) does Tongkonan as a physical traditional still needed by Toraja community

This study is trying to answer the above-mentioned questions by using survey method in the Tikuna Malenong village, Sanggalangi district at Toraja Regency as a sample. Questionnaire and interview are mainly emphasized on the community's daily habits and living pattern towards old ethnic tradition of Toraja, namely A7uk Todo7o, especially in conjunction with the traditional house of Toraja.

The result of the study are as follows :

1. The physical room lay-out is limited, so the movement of the inhabitant is also limited.

2. However, the present living pattern needs more flexibility then the room layout now adjusted as shown in the new Tongkonan namely Tongkonan Dilanggara.

3. Eventhough the modern culture influences the community living pattern, the old tradition is still reluctant to be changed as shown in the unchanged basic design of Tongkonan.

The benefits of the study is to provide an understanding of the attitude of ethnic community in facing the modern culture, how to maintain their living pattern through the cultural form such as the architecture of traditional house, and also as a suggestion to the decision maker in managing the Indonesian ethnic culture.

---

Kajian ini berusaha memahami pengaruh budaya masyarakat Toraja masa kini terhadap arsitektur tradisionalnya yang bernama Tongkonan. Yang dimaksud budaya disini adalah pandangan atau pengetahuan suatu masyarakat berupa kepercayaan, nilai-nilai, aturan-aturan yang menjadi acuan dalam bertindak guna menghadapi lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik atau lingkungan buatan.

Kini lingkungan sosialnya telah berubah oleh adanya pariwisata yang makin meningkat. Para wisatawan disatu pihak hadir untuk suatu kebutuhan tertentu, dan melahirkan tuntutan yang akan dinikmatinya, misalnya keindahan alam Tana Toraja, upacara keagamaan, dan keberadaan arsitektur tradisional seperti Tongkonan tadi. Sementara itu wisatawan juga membawa pengaruh yang bersifat modern, berupa pengetahuan baru yang mungkin sekali mempengaruhi pengetahuan lama yang dimiliki orang Toraja.

Pengetahuan baru karena pengaruh pariwisata tadi menyebabkan orang Toraja menentukan pilihan, terutama yang menyangkut keberadaan Tongkonan. Pilihan itu harus diambil karena orang Toraja harus mempertahankan Tongkonan dan hal lain yang terkait dengan itu, misalnya upacara. Keutuhan Tongkonan memberi pengaruh terhadap peningkatan taraf hidup mereka, karena Tongkonan merupakan salah satu faktor yang menarik wisatawan.

Pengetahuan mereka yang berkembang menyebabkan perubahan persepsi mereka tentang kesehatan (penyediaan jamban dirumah), keamanan (kondisi dapur yang tidak mudah menimbulkan kebakaran), kesejahteraan: misalnya ruangan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang memenuhi syarat. Keadaan tersebut diatas melahirkan masalah yang akan dicoba difahami, meialui penelitian ini. Permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah fungsi Tongkonan akan tergeser karena perubahan pola hidup ?

2. Apakah masyarakat Toraja masih memerlukan suatu wujud budaya secara fisik dalam bentuk Tongkonan ?

Lokasi yang dipilih adalah desa Tikuna Malenong, kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Dipilih lokasi ini karena : masyarakatnya masih menganut adat istiadat etnik Toraja, lokasi Bering -dikunjungi wisatawan , sehingga diduga Bering berinteraksi dengan orang luar Toraja, kepadatan penduduknya paling tinggi dan lokasi memiliki obyek wisata cukup lengkap.

Data-data dikumpulkan dengan menggunakan cara pengambilan sampel acak sederhana. Data dikumpulkan dari responder melalui wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang terstruktur. Analisis data dilakukan secara diskriptif dan analisis uji statistik.

Kesimpulan yang didapat penelitian ini adalah :

1. Ditinjau dari segi kesehatan dan keselamatan lingkungan, bentuk Tongkonan asli tidak dapat dipertahankan.

2. Fungsi Tongkonan dasar belum tergeser, karena fungsi Tongkonan dapat dilengkapi dengan ruangan yang diinginkan. Kelengkapan ruangan itu dapat ditemui dalam Tongkonan Dilanggara.

3. Pengaruh tradisi dalam kaitannya dengan Tongkonan masih akan melekat dalam waktu cukup lama ditinjau dari perilaku masyarakatnya.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan masyarakat Toraja dalam menghadapi modernisasi yang datang ke daerahnya. Dan bagaimana mempertahankan pola kehidupan melalui bentuk kultural seperti arsitektur rumah tradisional dan juga sebagai sumbang saran bagi pembuat keputusan dalam mengelola kebudayaan etnik di Indonesia."

"Tingginya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta masih rendahnya permukiman, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan tantangan utama sektor perumahan dan permukiman. Untuk mengatasi tantangan utama ini, lembaga pendidikan tinggi (Universitas), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Puskim) Bandung, asosiasi-asosiasi dan lembaga-lembaga yang terlibat melakukan penelitian dalam bidang perumahan dan permukiman.Agar penelitian-penelitian ini tepat guna, maka perlu dibuat pemetaan penelitian perumahan sederhana. Dari pemetaan ini dapat diketahui penelitian yang belum dilakukan dan sudah dilakukan, sudah diterapkan dan keberhasilannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan penelitian perumahan sederhana di DKI Jakarta dan Bandung, lalu dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada di pengembangan perumahan sederhana. Data diperoleh dengan metode survey, yaitu menyebarkan kuisioner kepada stakeholders yaitu Puskim (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman) Bandung, Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional) Jakarta, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta, Apersi (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia), REI (Real Estate Indonesia), PSPP (Pusat Studi Penelitian Properti), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bank Tabungan Negara (BTN), dan developer. Kemudian data dianalisa dengan Descriptive Analysis.Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan, bahwa penelitian mengenai kebijakan/peraturan, pembiayaan/pendanaan, kelembagaan, tanah/lokasi, desain dan teknologi/material masih perlu dilakukan, terutama penelitian mengenai pembiayaan/pendanaan dan tanah/lokasi karena penerapannya kurang berhasil."