Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pidana sebagai suatu derita atau nestapa harus dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan jenis dan lama/banyaknya pidana dalam suatu undang-undang, terutama dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang semula hanya merupakan perbuatan administratif atau keperdataan. Pada dasarnya, ukuran atau pedoman pemidanaan belum secara lengkap diatur, namun pembentuk undang-undang seyogyanya berpikir secara realistik dan proporsional mengenai penentuan pidana yang diinginkan (criminal policy), dengan cara melihat apakah penentuan pidana dimaksudkan untuk pembalasan atau pembinaan? Ukuran pidana juga bisa diperbandingkan dengan undang-undang lain atau undang-undang di negara lain. Jadi, rasa keadilan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi juga oleh pembentuk undang-undang."

"Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya.Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkantenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian jugadalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan daripulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yangmengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, sehingga lalu lintas barang dapat terkontroldan untuk menambah pemasukan dalam bentuk pajak tidaklangsung pada pemerintah.Kepabeanan masuk dalam bidang hukum administrasi,karena dalam penerapan sanksinya menggunakan sanksiadministrasi berupa denda disamping sanksi pidana.Pengkategorian ini didasarkan pada jenis pelanggaran yangdilakukan, pelanggaran ringan dikenakan sanksiadministrasi saja, sedangkan untuk pelanggaran yang beratdikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.Dalam penelitian yang penulis lakukan di DirektoratJenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara danKejaksaan Negeri Jakarta Utara, pelanggaran yang palingsering terjadi adalah pemalsuan dokumen baik impor maupunekspor. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PPNSdari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawahkoordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian.Selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diprosessesuai dengan hukum yang berlaku yaitu menggunakanketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidanaberupa pidana penjara dan denda.Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah SanksiPidana dalam Hukum Administrasi dengan Mengkaji Undang-Undang Kepabeanan (UU No. 10 tahun 1995). Disini penulismembahas penggunaan sanksi pidana dalam penerapanketentuan pidana pada UU Kepabeanan bagi pelaku tindakpidananya."