Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Private transfer have important role in economic landscape. Unlike in developed countries, many people in developing countries must depend on financial transfer from their children as main of old-age support. Therefore, transfer from children replaces the function of social security institution that insure elderly to enjoy smoothing consumption over his or her remain lifetime. Therefore, parents finance human capital investment to their children and, in return, children repay their loan by providing support (in form monetary transfer) for their parents. This article aimsto examine the role of level education of children, intensity of contact and geographic proximity on intergenerational transfer, especially income transfer from children, using data from Indonesian Family Life Survey (IFLS). By controlling for any characteristics of children (i.e., age, gender and marital status) and characteristics of parent (activity, parent's education and health status), the results show that education of children has significant and systematic effect on child-to-parent income transfer, i.e: the higher education level, the higher amount of transfer. Additionally, both money transfer and commodity base transfer have significant relationship with parent's regularly activity. To some extent, these findings are consistent with idea that children area the important source of old-age support security, especially in developing countries."

"Tesis ini membahas evaluasi pencapaian tujuan pelatihan pengolahan makanan program usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK (UP2K PKK) yang merupakan program dari kementerian dalam negeri melalui Tim Penggerak PKK yang bertujuan tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/perorangan UP2K-PKK,sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Perencana program disini adalah UP2K Kota, pelaksana program disini adalah UP2K Kelurahan yang terdiri dari berbagai kelompok pelaksana, sedangkan penerima manfaat adalah anggota UP2K yang memiliki usaha pengolahan makanan dan non usaha pengolahanmakanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi pencapaian tujuan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pendrikan Lor, Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah pelatihan pengolahan makanan program UP2K merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan evaluasi pelatihan Kirkpatrick menghasilkan pada tingkat pertama yaitu reaksi peserta merasa sangat tertarik, pada tahap kedua, peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Tahap ketiga, perilaku, peserta memanfaatkan pengetahuan yang didapat saat pelatihan untuk pengembangan usaha mereka. Tahap keempat, hasil, dilihat dari peningkatan produksi, peningkatan kualitas, penguranganbiaya/cost, peningkatan penjualan, dan meningkatnya keuntungan yang dirasakan olehpeserta setelah melakukan pelatihan. Faktor pendorong pencapain tujuan pelatihan adalahmendapat dukungan dari pemkot, sarana dan prasarana sudah disediakan oleh panitia, iklim kompetitif, pengurus UP2K berdedikasi tinggi, trainer yang kompeten, dan antusiasme anggota UP2K. Sedangkan faktor penghambat dari pencapaian tujuan antara lain keterbatasan dana dalam melaksanakan pelatihan, rendahnya tingkat pendidikan, dan waktu pelaksanaan pelatihan yang bersamaan dengan kegiatan peserta. Dari hambatan tersebut peneliti merekomendasikan perlunya sosialisasi pelatihan, melibatkan CSRdalam pelaksanaan pelatihan dan melakukan lagi kegiatan pendampingan.

---

This thesis discusses the evaluation of the achievement of the food processing training

objectives of the PKK (UP2K PKK) family income improvement program which is a program of the interior ministry through the PKK Driving Team which aims to achieve family economic improvement through UP2K-PKK group/individual businesses, thereby increasing income and family welfare. The program planner here is UP2K Kota, the program implementer here is the Kelurahan UP2K which consists of various

implementing groups, while the beneficiaries are UP2K members who have food processing and non-food processing businesses. This study uses a qualitative approach with this type of evaluation research. This research was conducted in Pendrikan Lor Village, Semarang City. The results of this study are that the UP2K program food processing training is one form of community empowerment. Using Kirkpatrick's training evaluation resulted in the first level, namely the reaction of the participants feeling very interested, in the second stage, participants experienced an increase in knowledge and skills after attending the training. The third stage, behavior, participants utilize the knowledge gained during training for the development of their businesses. The fourth stage, results, seen from the increase in production, quality improvement, cost/cost reduction, increased sales, and increased profits felt by participants after training. The driving factor for achieving the objectives of the training was getting support from the municipal government, facilities and infrastructure provided by the committee, competitive climate, dedicated dedicated UP2K management, competent trainers, and enthusiasm from UP2K members. While the inhibiting factors for achieving goals include limited funds in carrying out training, low levels of education, and the timing of training that coincides with participant activities. From these obstacles the researchers recommended the need for training socialization, involving CSR in the implementation of training and conducting more mentoring activities.

"

"Pendidikan merupakan salah satu cara bagi individu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai jika masih terdapat permasalahan pada Pendidikan itu sendiri. Saat ini, terdapat dua permasalahan Pendidikan secara umum yaitu aksesibilitas bagi Pendidikan dan imbal hasil dari Pendidikan bagi setiap individu. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu penanggung jawab permasalahan tersebut telah membuat berbagai macam kebijakan, namun hal tersebut tidak akan bermanfaat secara maksimal jika pembentukan kebijakan tidak didasarkan pada hasil analisis yang menyasar kepada berbagai kelompok. Berfokus pada pendapatan sebagai imbal hasil Pendidikan, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi pendapatan sebagai imbal hasil Pendidikan di Indonesia secara umum, antarjenjang, dan antarjenis wilayah. Menggunakan data Susenas 2019 dengan pendekatan analisis deskriptif dan ekonometrika persamaan mincer, didapatkan hasil bahwa: 1) Jenjang tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Indonesia yang telah bekerja adalah SD, diikuti oleh SMA, SMP, Pendidikan Tinggi, dan tidak bersekolah; 2) Rata-rata peningkatan pendapatan sebagai imbal hasil dari Pendidikan di Indonesia setiap tahun tambahan Pendidikan sebesar 5,02%; 3) Rata-rata peningkatan pendapatan sebagai imbal hasil Pendidikan paling tinggi berada di jenjang Pendidikan Tinggi, dan semakin rendah sesuai dengan urutan jenjangnya; 4) Rata-rata peningkatan pendapatan sebagai imbal hasil Pendidikan di wilayah Metropolitan dan Perkotaan lebih tinggi dibandingkan Non-metropolitan dan Perdesaan; 5) Disparitas imbal hasil Pendidikan untuk Metropolitan dan Perkotaan dibandingkan Non-metropolitan dan Perdesaan akan meningkat seiring dengan peningkatan jenjang yang ada. Rekomendasi yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut adalah peningkatan akses bagi seluruh individu untuk mengenyam Pendidikan tertinggi dan perbaikan kualitas Pendidikan bagi wilayah Non-metropolitan dan Perdesaan.

---

Education is one way for individuals to improve their welfare. However, this goal will not be achieved if there are still problems in education itself. Currently, there are two general education problems, namely accessibility for education and the imbalance of educational outcomes for each individual. The Indonesian government as one of the people in charge of these problems has made various policies, but these will not be of maximum benefit if these policies are not based on the results of the analysis of various groups. Focusing on income as a result of education, this study aims to see how the conditions of income as a return on education in Indonesia are generally, between levels, and between regions. Using the 2019 Susenas data with a descriptive approach and mincer equation econometrics, the results show that: 1) The highest level completed by working Indonesians is elementary school, followed by high school, junior high school, higher education, and not analysis; 2) The average increase in income as a result of education in Indonesia each year of additional education is 5.02%; 3) The average increase in income as a result of education is highest at the Higher Education level, and gets lower according to the sequence of levels; 4) The average increase in income as a result of education in metropolitan and urban areas is higher than in non-metropolitan and rural areas; 5) The disparity of educational returns for Metropolitan and Urban compared to Non-metropolitan and Rural will increase along with the increase in existing levels. The appropriate recommendations based on the results of the analysis are increasing access for all individuals to receive the highest education and improving the quality of education for non-metropolitan and rural areas."

"Keberadaan sektor informal memberikan lebih banyak kerugian dalam perkembangan ekonomi sebuah negara, dan individu yang berkerja pada sektor ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Tetapi, teknologi berperan penting dalam menekan jumlah orang yang bekerja pada sektor informal dan meningkatkan produktivitas kerja. Studi ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh penggunaan internet pada aktivitas pekerjaan wirausahawan di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 dan 2020. Hasilnya mengungkap bahwa penggunaan internet secara signifikan berkorelasi terhadap kenaikan pendapatan sebesar 11.8%. Pengaruh ini 12% lebih besar untuk wirausahawan di wilayah non-Jawa, dan wirausahawan laki-laki menikmati keuntungan 14% lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, penggunaan media perdagangan elektronik formal berkontribusi 6.7% terhadap kenaikan pendapatan daripada penggunaan media non-formal, dan penggunaan media formal dan non-formal secara sekaligus memberikan efek kenaikan dua kali lipat. Hasil-hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunakan internet pada bisnis di sektor informal sangat penting, oleh karena itu disarankan bahwa pemerintah dapat mengurangi hambatan dalam mengakses internet dan mendukung perkembangan wirausaha di sektor informal.

---

The presence of the informal sector gives rise to more disadvantages in the economic development of a country, and individuals working in this sector are more vulnerable to poverty. However, technology plays an essential role in decreasing the extent of informality and increasing work productivity. This study was conducted to examine the extent to which the use of the Internet in the main job activity of entrepreneurs in the informal sector could increase their income. Accordingly, data from the Indonesian Labor Force Survey 2019–2020 was used. This study reveals that the use of the Internet significantly correlates with an increase in income by 11.8%. The effect was found to be 12% higher among entrepreneurs in the non-Java region, and male entrepreneurs were noted enjoy a 14% greater benefit than female ones. Meanwhile, the use of formal e-commerce platforms contributes to a 6.7% increase in earnings rather than the use of single non-formal platforms, and the using both platforms more than doubles the effect. The findings indicate that the use of the Internet for business in the informal sector is vital; therefore, it is suggested that the government reduce barriers to Internet access and support the development of digital entrepreneurship."

"Pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai aktor utama. Kehadiran sektor swasta yang dapat menciptakan shared value melalui operasi bisnis mereka diperlukan dalam mempertahankan pembangunan ekonomi masyarakat local di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, private-community partnership mampu menjadi cara yang potensial bagi bisnis meningkatkan competitive advantage-nya dan di saat yang sama mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait private-community partnership dengan meneliti bisnis penggemukan domba Alifa Farm. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan system dynamics menunjukkan pentingnya pasokan bakalan atau bibit domba dalam mempertahankan pengembangan program kemitraan. Oleh karena itu, alih-alih memfokuskan kemitraan pada program penggemukan domba, program pengembangbiakan domba merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pasokan bakalan domba tersebut. Hasil simulasi dari intervensi menunjukkan peningkatan jumlah warga di komunitas lokal yang dapat merasakan manfaat kemitraan. Maka dari itu, kerja sama antara Alifa Farm dan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan intervensi kebijakan tersebut.

---

Sustainable economic development should not just be borne by government as the primary actor. The presence of private sectors that could create shared value through their business operation is needed to take a role in sustaining their local community’s economic development. Private-community partnership is a potential way for businesses to gain competitive advantage while also fostering its local community. Therefore, this research aims to construct a model regarding private-community partnership by studying Alifa Farm’s sheep-fattening business. Key variables along with their interdependences and interrelations in this business-community partnership are identified and modelled by using system dynamic methodology. The simulation results show the importance of lamb supply in sustaining the development of the partnership programs. Therefore, instead of focusing its shared value only through sheep fattening partnership program, sheep breeding program is an alternative to solve the lamb supply issues while expanding Alifa Farm’s role in sustaining and developing the local community’s economic development. The simulation’s result from the intervention shows an increased number of citizens in the local community who are able to experience the benefit of the partnership. However, public-private-partnership with the local government is needed to realize the economic development potential of the intervention."

"Keberhasilan kualitas layanan pada anggota kelompok UPPKS, tentunya tidak terlepas dari upaya layanan jasa yang diberikan oleh pemerintah melalui BKKBN dan fasilitas jasa yang menyertai pelayanan tersebut. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas layanan jasa BPMPKB DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur dilihat dari sisi para anggota kelompok UPPKS sebagai pelanggan dengan menggunakan atribut-atribut yang melekat pada lima dimensi kualitas layanan jasa, antara lain berwujud (tangible), keandalan (reliability), kesigapan (responsiveness), kepastian (assurance), dan keempatian (emphaty). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dalam mendukung ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kuantitatif evaluatif.Hasil penelitiannya adalah bahwa para anggota Kelompok UPPKS masih mempersepsikan layanan jasa yang diberikan BPMPKB DKI Jakarta cukup baik dan belum memuaskan karena masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dimana harapan para anggota kelompok UPPKS lebih tinggi dari kenyataan yang diterimanya. Skor gap per dimensi : berwujud (tangible) -0.69, keandalan (reliability) -0,81, kesigapan (responsiveness) -0.72, kepastian (assurance) -0.44, dan keempatian (emphaty) -0.61. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi BKKBN khususnya BPMPKB DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi pembangunan keluarga di masa yang akan datang.

---

The success of service quality to members of the group UPPKS, of course, is inseparable from the efforts of services provided by the government through the BKKBN and also the service facilities that accompany it. This research is used to see how the service quality of BPMPKB DKI Jakarta, especially in East Jakarta from the group members UPPKS as a customer by using the attributes attached to the five dimensions of service quality, among other : tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The purpose of this study is to know importance and performance levels analysis program of economic empowerment families through UPPKS group in support of family resilience. The research uses descriptive quantitative method of analysis.

The results of the study is that the members of UPPKS still perceive the services quality given by BPMPKB DKI Jakarta is good enough and has not been satisfactory because of the persistence of the gap between expectations and reality, in which members UPPKS expectations higher than reality. The gap score per dimension : tangible -0.69, reliability -0,81, responsiveness -0.72, assurance -0.44, and emphaty -0.61. Results of this study are expected to be used as one input for BKKBN, especially BPMPKB DKI Jakarta in efforts to improve the service quality for family development in the future."

"Dua fenomena perilaku intoleransi dan ketimpangan ekonomi yang muncul belakangan ini di Indonesia dapat mengancam persatuan Indonesia. Wahid Foundation pada 2017 mencatat bahwa insiden pelanggaran kebebasan beragama telah meningkat secara signifikan dan meluas di 27 provinsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak inklusif karena ketimpangan yang tumbuh cepat. Koefisien Gini telah meningkat dari sekitar 0,33 pada tahun 1996 menjadi 0,41 pada tahun 2015. Meningkatnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi katalisator untuk perilaku kolektif seperti perluasan protes sosial yang telah terlihat akhir-akhir ini di Indonesia. Apakah kedua fenomena ini berkorelasi kuat? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan dan perilaku intoleransi di Indonesia menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS). Kami mengukur perilaku intoleran menggunakan persepsi individu yang terkait dengan persetujuan untuk hidup dengan agama lain di rumah kos, tetangga dan desa. Estimasi ekonometrika kami menggunakan model order logit menemukan bahwa individu yang memiliki pendapatan serta pencapaian pendidikan di bawah rata-rata masyarakat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak toleran. Ketimpangan dalam pendapatan dan pendidikan dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya mendorong perilaku intoleransi terhadap orang lain. Temuan ini menyerukan keprihatinan serius dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan masyarakat yang damai dari beragam masyarakat di Indonesia.

---

Two phenomena of intolerance behavior and inequality that have emerged lately in Indonesia can threaten Indonesias unity. The Wahid Foundation in 2017 recorded that incidents of violations of religious freedom have increased significantly and widely in 27 provinces in Indonesia. At the same time, the economic growth in Indonesia has not always been inclusive due to fast-growing inequality. The Gini coefficient has increased from roughly 0.33 in 1996 to 0.41 in 2015. Rising inequalities can be a catalyst for collective behavior such as the expansion in social protests that have been seen lately in Indonesia. Are these two phenomena strongly correlated? This study aims at exploring the relationship between inequality and intolerance behavior in Indonesia using the Indonesia Family Life Survey (IFLS). We measured intolerant behavior using the perceptions of individuals related to consent to live with other religions in boarding houses, neighbors and village. Our econometric estimations using the ordered logit model found that individuals owning income as well as educational attainment below the average of the community have a higher tendency of being intolerance. Inequality in income and education might induce social jealousy which in turn encourages intolerance behavior towards others. These findings call for serious concerns from stakeholders to maintain a peaceful society of diverse society in Indonesia."

"Salah satu cara pandang untuk hidup menurut Surbakti adalah dengan cara polap pertaninan. Komunitas lokal secara bersama-sama menggunakan lahan kering untuk bercocok tanam, seperti sayur-sayuran dan lainnya. Masalah yang ingin didiskusikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permanen atau tidak permanen perempuan petani dalam hal perekonomian, pendapatan keluarga, tingkat konsumsi dan tabungan. Analisa data yang digunakan adalah rata-rata tabulasi dan test perbedaan bentuk presentasi dari figur dan bentuk tabulasi menggunakan analisa multipel regresi. Penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: Ada perbedaan permanen dan tidak permanen perempuan petani di dalam aktif aktifitas ekonomi, yang mencapai derajad kepercayaan 95%. Kontribusi perempuan pekerja memberikan sumbangan yang lebih besar 50% ternyata ditolak. Pendapatan keluarga tidak berpengaruh terhadap persoalan ekspenditur. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dari permanen dan tidak permanen perempuan petani dengan tingkat tabungan. Tidak ada relasi antara perempuan pekerja yang permanen dan tidak permanen terhadap tingkat dan pola konsumsi keluarga."

"ABSTRAKPajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia yang pemungutannya bersifat memaksa sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Namun dalam pelaksanaan pemungutannya terdapat permasalahan, salah satunya tindakan penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi setoran pajaknya sehingga menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak terpenuhi yang mana pengembalian pengembalian dengan dasar hukum yang tepat di pengadilan menjadi penting agar penerimaan yang hilang tersebut dapat dikembalikan sehingga penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dan data yang dihasilkan adalah berbentuk deskriptif analitis. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pengaturan tindakan faktur pajak fiktif didalam undang-undang perpajakan sehingga para penegak hukum menggunakan dua dasar hukum yang berbeda sebagai dasar pengenaan denda.

---

ABSTRACTTax is the largest source of income for Indonesias revenue which is collected from the citizen forcefully by the government. The basic of this action is Constitution No. 16 Year 1999 about General Requirement and Tax Collecting Procedure. In reality, tax collecting procedure has some problems, such as the act of Issuing and using Fictitious Tax Invoices by the taxpayers to reduce their tax amount. As a result, the National Income is less than it should be. Therefore, returning unpaid taxes with the right legal basis is important in order to prosper the citizen. The methodology of this research is normative juridical and the data collected is descriptive analytical. Based on data analysis, writer concluded that there are two arrangements of fictitious tax invoice action on tax laws to be used by law enforcement officer as punishment basis. "