Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi adalah masalah yang tidak akan pernah berakhir dan cenderung meningkat bersamaan dengan dinamika masyarakat. Hal ini memicu pembacaan yang lebih komprehensif mengenai korupsi, tidak terkecuali Al-Qur'an. Kitab suci ini tidak menyebutkan korupsi sebagai entitas hukum yang eksplisit. Namun istilah-istilah tertentu seperti ghulul, al-suht, al-dawl, hirabah yang mengarah pada korupsi tersebut jelas dalam al-qur'an. Solusi dari pemberantasan korupsi terus diajukan, di antaranya adalah melalui tindakan moral yang bersifat preventif."

"Corruption cases in Indonesia from the perspective of criminal law and government bureaucracy."

"Program pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil jika melahirkan dampak efek jera bagi para pelakunya. Dalam konteks penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, ada atau tidaknya efek jera bisa dilihat dari bagaimana aparat penegak hukum memberikan perlakuan terhadap pelaku korupsi. Lemahnya tuntutan kurungan badan yang diajukan ke pengadilan dan minimnya nilai kerugian negara yang harus dikembalikan oleh koruptor sering menjadi alasan mengapa korupsi sulit diberantas. Karena korupsi merupakan kejahatan kalkulasi, pelakunya akan memperhitungkan dengan cermat apakah resiko ditangkapnya lebih kecil atau besar, peluang bebasnya terbuka atau tidak, serta penghitungan apakah selepas menjalani kurungan badan, pelaku bisa menikmati harta hasil korupsinya atau tidak. Oleh karena itu, tanpa adanya efek jera, memberantas korupsi ibarat memadamkan api yang sumbernya ada di berbagai tempat. Berbagai ide yang dilontarkan untuk mendorong timbulnya efek jera bagi pelaku korupsi dapat dipertimbangkan sebagai solusi, salah satunya bagaimana upaya embuat koruptor tidak dapat secara bebas menikmati hasil korupsinya. Wacana memiskinkan koruptor sebagai contoh telah menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki strategi memberantas korupsi. Hanya saja perlu digarisbawahi, apakah hal itu sudah didukung oleh perangkat aturan main yang memadai dan didukung oleh upaya yang serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah. Jika usaha menyita, merampas, dan mengembalikan harta dari tindak kejahatan korupsi dapat dioptimalkan, tentu saja kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi akan pulih dengan sendirinya."

"ABSTRAKBank adalah suatu institusi yang salah satu tugasnya adalah menghimpun dana darimasyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bank harus mematuhi peraturanperundang-undang perbankan yang ada, serta menerapkan prinsip-prinsip serta asas-asasperbankan. Dengan kondisi tidak diterapkannya peraturan perundangan, prinsip-prinsip danasas-asas perbankan pada suatu institusi bank, memberikan peluang timbulnya perbuatanmenyimpang dan/atau perbuatan melawan hukum dalam sistem bank tersebut. Dalampraktiknya sering kali timbul maksud dan tujuan untuk melakukan perbuatan secaramelawan hukum oleh pegawai bank dalam jabatannya, maka bank seringkali gagal dalammeminimalisir risiko kerugian yang akan ditanggung institusi dan nasabahnya. Kerugian initidak hanya ditanggung baik oleh masyarakat perorangan, namun juga sering kali harusditanggung oleh suatu perusahaan, dan dalam perkembangannya dapat ditanggung pula olehbadan usaha milik negara. Kerugian ini kemudian dianggap merugikan keuangan negara,sehingga diperiksa baik melalui pengadilan negeri untuk memeriksa secara perdata danmelalui pengadilan tindak pidana korupsi untuk memeriksa pelaku perorangannya. Putusanpengadilan seringkali menimbulkan penggantian kerugian keuangan negara yang berganda,sehingga dibutuhkan sistem ganti kerugian yang tepat untuk dapat menyelesaikanpermasalahan tersebut.Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan metode analisa deskriptif dari data sekunderyang diperoleh.

---

ABSTRACTBank is an institution that one of its duties is to accomodate public funds. In the performanceof its duties, the Bank must comply with the banking rules also the principles andfundamentals of banking. With conditions the principles and fundamentals of banking wasnot complied in the banking institution, it will provide an incidence of aberrant behaviourand/or an act against the law in the banking system. The existing legislation, together withthe fundamentals and principles of banking also the application of good corporategovernance and risk management at the bank are expected to help the bank reduce their riskfor the bank its self as well as to its customers in order to carry out its business activities. Inpractice often arising the intents and objectives to do unlawful act by the banker on her/hisposition, therefore bank often failed to minimize the risk of loss which will be borne by itselfand its customers. This loss is not only borne by the customer as personal, but also often tobe borne by the company, and more evolved may be borne by the state-owned company.This loss was considered as a state financial losses therefore was examined either throughthe district court under civil law and through the court of criminal acts of corruption toexamine their individual perpetrator. The court decision often causes a double indemnities ofstate financial losses, therefore it needs a proper indemnity system to solve the problem."