Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini suasana di tanah air diwarnai antara lain oleh kesibukan menyongsong pesta demokrasi yakni penyelenggaraan pemilu 2009, baik pemilihan Calon Anggota Legislatif (Caleg), maupun pemilihan Presiden, wakil Presiden. Semua pihak yang terlibat sudah menunjukkan persiapan dan langkah awal yang konkrit, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Uraian berikut mencoba membaca situasi sekaligus membayangkan apa yang bakal terjadi, dari perspektif tertentu kiat Ken Arok dengan mentransformasikannya pada hal-hal yang relefan untuk saat ini."

"Salah satu isu utama selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 ini berlangsung adalah kualitas Pemilu. Masalahnya berkisar pada usaha atau pun tuntutan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, dengan maksud agar Pemilu 1997 dan pemilu-pemilu berikutnya dapat lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Gagasan tentang perlunya pemantau independen pemilu di Indonesia, yang kemudian telah direalisasikan dalam berbagai bentuk badan pemantau independen pemilu oleh beragam kelompok masyarakat, nampaknya sangat dilatarbelakangi oleh keinginan bersama meningkatkan kualitas Pemilu tersebut. Satu pertanyaan pokok dapat diajukan atas perkaitan antara kualitas pemilu dan pemantau independen pemilu, yaitu sejauh manakah pemantau independen pemilu mempunyai korelasi dengan peningkatan kualitas pemilu. Tulisan ini akan mencoba mencermati perkaitan antara kedua faktor tersebut, dan kemudian meletakkannya dalam konteks pemilu Indonesia. Dalam hal yang terakhir, pembahasan akan mencoba menggali apa yang dapat dilakukan oleh dan diharapkan dari badan-badan independen pemantauan pemilu atas usaha peningkatan kualitas pemilu di Indonesia."

"Tak lama lagi, Pemilu 1997 akan diselenggarakan. Ketiga orsospol peserta pemilu (OPP) kini tengah sibuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Dibanding PPP dan PDI, agaknya Golkar-lah yang paling siap untuk itu. Memang sejak pertama kali mengikuti Pemilu pada tahun 1971, ia selalu berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Terakhir pada Pemilu 1992, suara yang berhasil dikumpulkan Golkar menurun secara signifikan, meski posisinya sebagai single majority tak tergoyahkan. Tak heran kalau kini ia sangat berambisi meraih suara sebanyak mungkin. Sekitar 70,25% dan bahkan kalau bisa 80%, itulah target perolehan suara Golkar pada pemilu mendatang. Dan tentu saja ia sudah menyiapkan kiat-kiat penggalangan untuk itu. Salah satunya adalah melalui Korpri (Korps fegawai Negeri Republik Indonesia), yang jumlahnya kurang lebih enam juta orang. Tentang hal ini, Mendagri Yogie S.M. dalam Rakernas Korpri (25-9-1996) pernah menyatakan bahwa Golkar merupakan alat perjuangan politik para pegawai negeri. Bahkan Sekjen Korpri Waskito Reksosoedirjo, dengan mengacu pada keputusan Munas IV Korpri tahun lalu (22-9-1995), menegaskan bahwa pegawai negeri yang tidak memilih Golkar dalam pemilu diancam akan dikeluarkan dari Korpri, yang berarti pula berhenti menjadi pegawai negeri. Padahal, dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, tak ada ketentuan yang mengharuskan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota Golkar. Begitupun dalam PP No. 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Parpol dan Golkar {Suara Pembaruan, 2-10-1996). Bahkan ormas saja seperti AMPI dan Kosgoro tidak hams menyalurkan suaranya kepada Golkar (lihat wawancara Media Indonesia Minggu 10-11-1996 dengan pakar politik Dr. Maswadi Rauf). Apalagi sebuah korps para pegawai tentunya. "

"Sebagaimana sudah dimaklumi, Pemilu 1997 mendatang memiliki makna yang penting karena pada Pemilu kali ini berlangsung dalam suasana berakhirnya Pelita VI dan memasuki Pelita VII yang merupakan tahap lanjutan setelah lima tahun "tinggal landas" dalam Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) di masa Orde Bam ini. PJP II dianggap telah memberikan berbagai hasil positif, terutama pada skala pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Pemilu dalam masa Orde Bam ini telah berlangsung secara teratur setiap lima tahun sekali. Kemajuan-kemajuan itu ikut meningkatkan tuntutan-tuntutan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, di samping melebarnya kesenjangan sosial akibat dampak negatif dari pembangunan itu. Perkembangan-perkembangan negatif itu tidak dapat dihindarkan akan mempengamhi persepsi masyarakat yang negatif terhadap pembangunan. "

"Pemilihan Umum merupakan pesta politik rakyat, hajat politik pemilik kedaulatan, pertunjukan kemerdekaan politik rakyat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya secara merdeka, langsung, demokratis legal dan beradab sehingga terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang legitimate, mendapat pengakuan luas dari masyarakat. Pemilu Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Tujuan utama dengan dilakukannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak lain adalah merupakan bentuk apresiasi terhadap kedaulatan itu sendiri. Rakyat dalam pemilihan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan sikap dan pilihannya tentang siapa yang akan mereka pilih. Di sinilah kedaulatan rakyat sangat menentukan, rakyat bebas memilih, bebas, menentukan sikap dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat betul-betul berdaulat."