Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem ekonomi dan keuangan Syariah telah diperkenalkan lebih dari dua dekade lamanya di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah mencapai perkembangan yang luarbiasa. Karena itu, penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan melaksanaan akad dari perspektif hukum yang khas ini. Kajian berikut memperlihatkan asas-asas yang berlaku daiam kesepakatan sistem syariah terdiri dari prinsip keseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatan yang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil dan simpanan murni. Di bawah undang-undang dan regulasi yang baru. Bank Syariah memiliki potensi penawaran jasa yang lebih banyak dibandingkan bank yang dikelola secara konvensional."

"Sistem ekonomi dan keuangan Syariah telah diperkenalkan lebih dari duadekade lamanya di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah mencapai perkembanganyang luarbiasa. Karena itu, penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, danpelaksanaan akad dari perspektif hukum yang khas ini. Kajian berikut memperlihatkanasas-asas yang berlaku dalam kesepakatan sistem syariah terdiri dari prinsipkeseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatanyang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil,jasa/tarif, dan simpanan murni. Di bawah undang-undang dan regulasi yang baru, Bank Syariah memiliki potensi penawaran jasa yang lebih banyak dibandingkan bank yang dikelola secara konvensional."

"Penelitian ini berawal dari besarnya ghirah keislaman dalam pelaksanaan muamalat, dimana investasi syariah telah memasuki dunia pasar modal. Dalam pengambilan keputusan investasi, para investor sering menggunakan analisis-analisis teknikal keran ketersediaan data yang lebih lengkap dan murah. Analisis teknikal dalam penggunaannya terdapat kontra yang disebabkan ketidakmampuannya memproyeksi harga saham (menurut beberapa pihak) sehingga penggunaan analisis teknikal cenderung bersifat judi dan mengacu pada pelanggaran, masyir (judi) dan gharar (ketidakpastian).Penelitian ini membuktikan penelitian tersebut dan mencarikan solusi analisi teknikal. Dengan menggunakan Uji Larian (Run Test) akan dapat diukur korelasi antara harga saham di masa yang lalu terhadap harga saham di masa yang akan datang. Bila nilai korelasi yang diperoleh tinggi, maka dapat dikatakan bahwa analisis teknikal layak untuk tujuan prediksi harga. Bila tidak, maka harga bergerak dengan pergerakan acak (random walk). Dari hasil penelitian diketahui bahwa pasar saham pada indeks JII cenderung pasar efisien setengah kuat (beberapa pengamat mengatakan setengah kuat beranomali).

---

This research starts from the increasing of islamic ghirah in muamalah implementation, specially in syariah capital market (Stock). Investors who attract to invest in syariah stock frequently used technical analysis cause of data availability dan low cost. There are some contras of using technical analysis in valued syariah stock: tend to gambling (maysir) dan consist of uncertainty (gharar).

This research has proved that technical analysis can use to valuing syariah stock. By using the Run Test method, investors can measure corelation between stock price last time and future time. If the corelation is high (~ 1/-1), technical analysis proper to future price prediction. If the corelation is low (~ 0), the stock price move with random walk, so technical analysis isn't proper to future price prediction. Based on this research result, syariah stocks at Jakarta stock market are weak (correlation 0), so investors just valued syariah stock by emotional."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimasi portofolio aset Bank Syariah Mandiri dalam menghasilkan bagi hasil yang maksimal dengan pendekatan metode Linear Perogramming model Asset Liability Management dan membandingkan apakah portofolio aset Bank Syariah Mandiri sudah optimal dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan marjin dan bagi hasil dengan perhitungan Linear Programming sebesar Rp. 31.746.218.000,- lebih tinggi Rp.6.300.954.000,- dibandingkan pendapatan aktual pada bulan Juli 2003 sebesar Rp.25.445.264.000,-. Dengan pendapatan yang lebih tinggi ini diharapkan distribusi bagi hasil kepada pihak ketiga akan lebih tinggi dibandingkan distribusi bagi hasil aktual. Perbandingan antara indikasi tingkat bagi hasil aktual untuk nasabah lebih rendah dari rata-rata tingkat bagi hasil selama Januari 2001 sampai Juni 2003. Jika dibandingkan dengan perhitungan metode linear programming, indikasi tingkat bagi hasil lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bagi hasil selama Januari 2001 sampai Juni 2003 dan indikasi tingkat bagi hasil aktual pada Juli 2003.Perhitungan dengan linear programming terbukti cukup efektif untuk digunakan dalam manajemen portofolio aset bank syariah. Dengan tingginya pendapatan yang diperoleh dari investasi maupun pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan distribusi bagi hasil kepada nasabah sehingga dapat menarik perhatian nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syariah.Namun demikian dalam penggunaannya sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan bisnis riil pada waktu lalu, saat ini dan yang akan datang. Seperti faktor ekonomi makro pada masa resesi, normal dan booming juga perlu dipertimbangkan.

---

Optimation of Syaria Bank's Asset Portfolio in Profit Sharing Maximize (Case Study in Syaria Mandiri Bank)This research has a goal to analyze optimation of portfolio Syaria Mandiri Bank's asset in resulting maximum profit sharing with Linear Programming approach by asset liability management model and to compare if the portfolio of Syaria Mandiri Bank's asset has been optimum in giving maximum profit sharing to their customer.

Result of this research shows that margin revenue and profit sharing with linear programming method is Rp.31,746,218,000.- higher than Rp. 6,300,954,000.- compared by actual revenue on July 2003 is Rp. 25,445,264,000_-. The higher revenue can give profit sharing distribution to the third party higher than actual distribution profit sharing. The comparison between linear programming profit sharing level indication to the customer is higher than the average of profit sharing level for the period January 2001 until June 2003 and the actual profit sharing level on July 2003.

The Linear Programming method is proved effective enough to be used in portfolio management of syaria bank's asset. The higher revenue which is obtain whether from investment or financing is hoped that it could increase profit sharing distribution to the customer, so it may attract the customer's attention to invest their fund in syaria bank.

Although in the utilizing as utility in taking decision and planning, it needs adjustment and evaluation on economic condition and real business on the past, now and the future. As the economic macro factor on the recession, normal and booming period must be also considered."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah. "

"Current islamic banking in Indonesia is experiencing a significant growth. Up to February, 2013 the number of Islamic banks is as much as 35 banks which consist of 11 islamic banks and 24 islamic business units. This indicates that public interest in islamic banks is quite large and is projected in coming years will continue to increase along with the increasing moslems’ awareness of and need for usury-free banks. In islamic banking activities, any product will not be released from its contract. This study aims to determine the concept of contract in islamic law, principles used in islamic banking operations as well as the implementation of the murabaha contract in Islamic banking."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."