Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this paper is to investigate the role of public domestic debt on economic growth in emerging It does so by analysing the main question: Does public domestic debt affect market economies and in economic growth positively or adversely? Employing the system of pooled least square of panel data over the period 1990 to 2005 from 13 countries in Asia and Latin America, the results show that all coefficients are statistically significant and consistent with what important. Increasing one we expected. It is dear that the mole of domestic debt on economic development percentage point of domestic debt per GDP will increase economic growth point By applying the fixed effect model and the random effect model, the estimation is consistent with the pooled least square The effect of domestic debt/GDP on economic growth is non-liner The regression result shows that the sign of domestic debt/GDP square is negative. Although the variable of domestic debt square is not significant, intuitively this result suggest that in the long run the role of domestic debt may reduce economic growth. It may be happened since domestic debt in East Asian countries and Latin America countries is still growing and immature. The one of the recommendation of this paper is that emerging market economies in Asia and Latin America, including Indonesia, should focus on the improvement of domestic bond markets and should adopt more prudent policies in borrowing money from external sources by seeking the lowest cost of borrowing. "

"Peneiitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai mekanisme dalam meiakukan restrukturisasi hutang suatu perusahaan yang berkaitan dengan aspek perpajakan, khususnya berkenaan dengan penyelesaian hutang melalui BPPN dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPPN.Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus yang diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan, Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan.Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa dengan melakukan restrukturisasi hutang melalui BPPN perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, mekanisme yang telah diajukan oleh perusahaan tidak dapat direalisasikan mengingat masih adanya permasalahan hukum, khususnya dalam masalah perpajakan yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Penyelesasian lain yang ditawarkan oleh BPPN adalah memberikan alternatif agar penyelesaian hutang dilakukan melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPPN. Hasil yang diperoleh adalah permohonan restrukturisasi hutang perusahaan disetujui, hanya saja pelaksanaannya belum maksimal.Agar di masa mendatang perusahaan dapat menata kembali kinerja keuangannya secara lebih baik dan terarah maka peneliti menyarankan agar perusahaan memanfaatkan peluang yang diatur dalam undang-undang perpajakan secara optimal sehingga kewajiban pajak yang timbul dapat diminimalisasi.

---

The objective of this research is to find and understand any kind of mechanism to provide the debt restructuring of the company regarding the tax implementation, especially in connection with debt settlement through Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) and the third party appointed by IBRA.

The problem of the research are how do the company provide the debt restructuring through IBRA and the third party appointed by IBRA to minimize tax expenses.

This research was conducted using descriptive analysis method by formulation mentioned in tax regulation. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data collected by interview and survey. Secondary data collected from supporting documents of the company.

Based on the data analysis collected, the result of the research shows that the company be able to minimize tax expenses if they restructuring their debt through IBRA. But in fact, the mechanism have been proposed by the company was failed because of there was a legal pending matters especially taxes problem has been finished yet. The other solution offering by IBRA is make the agreement with third party appointed by IBRA to settle the company?s debt.

Therefore, to reform their financial perfomtance, the company should be taken an advantage which is regulated by tax regulation."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator.

---

ABSTRACTThis thesis examines about Creditors who do not register claims to the Curator and its legal consequences pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and other law especially the Book of the Law of Civil Law (KUHPER). The method used in this research is normative juridical. In essence based on the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment, Creditors who do not register claims to the Curator can not examine the bill rights to Debtor Bankruptcy because of neglecting the duty as a Bankruptcy Creditor. Bankruptcy Creditors also can not do the billing to the Bankrupt Debtor after the Bankruptcy Creditor loses the bill right even though bankruptcy procedures have been completed pursuant to Act No. 37 of 2004. The research results suggest that the government needs to improve provisions on Verification of Claim in Law Number 37 Year 2004 specifically on the implication for Creditors who do not submit accounts to the Curator."

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan Quantitative Easing QE AS terhadap dinamika perubahan harga Surat Utang Negara SUN di Indonesia periode 2003-2013. Peneliti menggunakan teknik autokorelasi perubahan harga SUN dalam periode sebelum, selama, dan antar tahap QE untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga SUN. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan QE berdampak terhadap dinamika perubahan harga SUN. Dampak tersebut terjadi pada periode sebelum dan selama QE,sedangkan pada periode antar fase QE, harga SUN cenderung mendekati efisien.

---

The research provides the impact of USA Quantitative Easing QE on the price changes of Indonesia government bond SUN in 2003 2013. This study examine the autocorrelation of SUN rsquo s price changes before, during, and between the phases of USA QE to identify its impact. The research finds the evidence that USA QE have an impact to the SUN rsquo s price changes. This impact appears before and during USA QE, while between its phases, the SUN rsquo s price changes tend to be efficient."

"In the past there decade, average economic growth rate gor emerging markets have been fairly above that of world average and debt of emerging markets are lower than that of advances economic. Thus, this paper attempts to discuss the evolution of external debt to DGP ratio in emerging economics and how it may have impacted on economic growth. Althouht the relationship between external debt level and economic growth is unclear, some studies have suggested that on average, high levels of external debt to GDP ratio is associated with slow economic growth (Hendon et all, 2013). Our anaysis is based on data from six emerging economies that are Brazil, India, Indonesia, Mexico, Nigeria and Turkey from 1972 to 2012."

"Tingkat utang publik daerah di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2019 mengalami tren pertumbuhan yang tinggi dan relatif berkesinambungan. Meskipun secara rasio tingkat utang publik daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif kecil, tetapi tren peningkatan yang tinggi dapat mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan utang publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari tahun 2011 sampai 2019 dengan pendekatan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang robust kemungkinan sulit didapatkan dikarenakan perbedaan hasil pada kedua model yang digunakan. Hasil estimasi pada model 1 menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa utang publik daerah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada tingkat utang publik daerah yang relatif tinggi dan melewati debt turning point hubungan tersebut berubah menjadi negatif. Sementara itu, hasil estimasi pada model 2 tidak menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan sehingga dapat diartikan bahwa perubahan utang publik daerah tidak memiliki hubungan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan terjadi karena pilihan pemodelan dan cakupan data.

---

Regional public debt in Indonesia during the period 2011 to 2019 has a high growth trend and relatively sustainable. Although the ratio of the level of regional public debt to GRDP (Gross Regional Domestic Product) is relatively small, the high trend of growth can threaten the fiscal sustainability of local governments. This study aims to provide empirical evidence related to the relationship of regional public debt to regional economic growth in Indonesia. This study uses panel data analysis from 2011 to 2019 with a fixed effects model. The results showed that a robust relationship was difficult to conclude due to different results in the two models used. The estimation results in model 1 show a significant nonlinear relationship. These results mean that the increase in local public debt at levels below the debt turning point will be positively related, and at relatively high debt levels by passing the debt turning point will be negatively related to regional economic growth. The estimation results in model 2 show insignificant nonlinear relationship, it means that changes in regional public debt have no relationship with changes in regional economic growth. The difference in the results likely due to the choice of modeling and data coverage."

"Utang luar negeri (ULN) merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri aktor internasional, sehingga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing aktor internasional. Sementara itu, ULN juga merupakan bagian penting dari struktur modal internasional. Hampir semua negara memiliki ULN, karena berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pentingnya posisi ULN bagi negara tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kerja sama internasional yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh dan mengelola ULN. Narasi yang berkaitan erat dengan ULN adalah kepemilikan ULN oleh negara berkembang dalam jumlah yang cukup besar. Salah satunya, adalah Indonesia, yang sudah berutang sejak Orde Lama hingga sekarang untuk menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia berutang karena kemampuan ekonomi yang belum memiliki kapabilitas untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi dan kegiatan, sekaligus untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kebutuhan Indonesia atas ULN sejak masa Orde Lama hingga saat ini, memicu banyaknya perbincangan mengenai konsekuensi ekonomi dan politik dari ULN. Studi ini akan menganalisa 32 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus. Literatur diorganisasikan dengan metode taksonomi, dengan membaginya ke dalam 3 tema utama yaitu (1) kebijakan pemerintah terhadap ULNI; (2) pengelolaan ULNI dan ancaman ketergantungan; dan (3) dampak ULNI terhadap dinamika ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bergantung pada ULN sehingga muncul upaya Indonesia untuk mengatasi ketergantungannya terhadap ULN. Namun, upaya pengelolaan ULNI untuk mengatasi ketergantungan cukup lemah, sehingga menyebabkan ULNI berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, antara lain memengaruhi terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indonesia berupaya untuk mengkonsolidasikan kemampuan ekonomi untuk mencegah dampak negatif ULN, namun konsolidasi tersebut cukup lemah. Pembahasan mengenai topik ini tidak begitu banyak berkembang pada literatur internasional, sehingga pembahasan topik ini didominasi oleh akademis berafiliasi Indonesia. Alhasil, melalui studi ini ditemukan banyak kesenjangan perkembangan pembahasan khususnya mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan ULN dan hubungan debitur-kreditur.

---

Foreign debt is a significant aspect of international actor’s foreign policy hence it is directly tied to their economic and political interests. Meanwhile, debt is a significant component of the international capital system. Almost all countries have foreign debt because it is an essential source of income for a country. The importance of a country's external debt status is reflected in its economic policies or international collaboration to obtain and manage foreign debt. The narrative that is directly tied to foreign debt is the ownership of substantial sums of foreign debt by emerging countries. One of them is Indonesia, which has been in debt to sustain economic progress since the Old Order until now. Indonesia is in debt because it lacks the economic capacity to finance diverse expenditures for economic demands and activities, as well as to support economic development. Since the Old Order period till now, Indonesia's requirement for external debt has sparked extensive debate concerning the economic and political consequences of foreign debt. This study will examine 32 pieces of literature from Scopus and other sources. The literature is grouped taxonomically, with three primary themes: (1) government policy toward Indonesia's foreign debt; (2) management of Indonesia's foreign debt and threats of dependency; and (3) the influence of Indonesia's foreign debt on economic dynamics. This study demonstrates Indonesia's reliance on foreign debt, indicating Indonesia's efforts to reduce its reliance on foreign debt. However, efforts to manage Indonesia's foreign debt in order to eliminate dependence were mostly ineffective, causing the nation's foreign debts to have a detrimental impact on the Indonesian economy, including stagnation in economic growth and inflation. Indonesia is attempting to strengthen its economic capability in order to mitigate the negative effects of external debt, but progress has been slow. Because the international literature on this topic has not developed considerably, Indonesian-affiliated scholars dominate the conversation. As a result, this study discovered numerous gaps in the growth of dialogue, particularly with critical concerns concerning foreign debt and debtor-creditor interactions."