Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini disusun secara komprehensif sebagai refleksi 63 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk kajian tentang revitalisasi kebangsaan, karakter dan jati diri bangsa. Pada era reformasi, ada kemajuan demokrasi, namun proses transisi demokrasi pada level elite politik, hanya bagus dilihat dari segi lahiriah saja, dan Indonesia tetap belum mengalami banyak perubahan dalam berbagai sektor. Mulai tahun 2002, muncul krisis yang serius, yakni krisis konstitusi dan krisis kebangsaan. Krisis konstitusi muncul sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 yang asli menjadi UUD 1945 hasil amandemen. Muncul juga krisis kebangsaan dikarenakan pada paruh kedua era reformasi, semakin tampak menipisnya wawasan kebangsaan. Yang menjadi korban krisis ini adalah rakyat, bukan elite politik. Dari waktu ke waktu, tampak jelas bahwa rakyat lah yang dijadikan komoditas dan objek kekuasaan…."

"Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam era desentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD. Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainya masih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

Development funding through regional transfer is one of the capital provided by the Central Government for regional development in this decentralization era. Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s ability to self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected in the Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional Finance Independence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional Finance Independence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of Regional Expenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree of Fiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value, the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over the period of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in the range of 30 up to 40 percent."

"This article explain that mainstrem econommists explain the current crisis as the bursting of the hpusing buble that had inflated to unprecedented levels since 2001...."

"PEMBUKAAN UUD NRI Tahun 1945 memuat amanat kemerdekaan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dengan tujuan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu-pengetahuan, memiliki karakter, disiplin sosial dan budaya positif serta kokoh yang didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, serta berjiwa kejuangan-patriotik yang menghayati semangat bhinneka-tunggal-ika, berjiwa Pancasila, menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD NRI Tahun 1945. Kecerdasan demikian itulah yang akan menjadi kekuatan dasar bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang maju, adil dan makmur. Namun. keadaan dunia pendidikan Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah segera, mendasar dan terpadu untuk memperbaikinya."