Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di RSUD Dokter Soedarso, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan kejadian penundaan pelayanan resep sebanyak 70-80% setiap bulannya. Penundaan pelayanan resep disebabkan habisnya persediaan obat di gudang penyimpanan. Dalam persiapan menjadi BLUD, pihak manajemen harus memperbaiki sistem pengadaan obat. Penelitian ini adalah analisis evaluasi ekonomi kuantitatif untuk menyusun model pengadaan obat antibiotik kelompok A nilai investasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya persediaan obat kelompok A. Kemudian dilakukan penghitungan EOQ serta ROP dilanjutkan dengan dilakukan simulasi pengadaan dengan metode EOQ dan perhitungan biayanya. Dari biaya yang diperoleh dilakukan perbandingan untuk melihat efektifitas pengadaan terhadap konsekuensi ITOR, service level, cakupan obat terlayani, jumlah waktu pekerjaan dan jumlah dokumen yang dihasilkan. Pengadaan persediaan farmasi di RSUD Dokter Soedarso Pontianak belum dilakukan dengan optimal untuk mencapai hasil yang efektif dilihat dari sudut pandang biaya. Dengan adanya keterbatasan anggaran, sebaiknya dilakukan prioritas dalam pengadaan obat-obatan dengan menggunakan analisis ABC nilai investasi. Metode ini akan membantu pihak manajemen untuk lebih memfokuskan diri terhadap obat-obatan yang mempunyai nilai investasi tinggi. Pengadaan obat antibiotik kelompok A nilai investasi mempunyai efektifitas biaya yang lebih baik dibandingkan dengan cara RSUD Dokter Soedarso saat ini jika dilihat dari sudut pandang service level, cakupan obat terlayani, jumlah waktu pekerjaan dan jumlah dokumen yang dihasilkan (CER EOQ < CER RS). Sedangkan dilihat dari sudut pandang ITOR, sangat tergantung dengan jumlah pemesanan. Jumlah pemesanan lebih dari 350 vial metode EOQ lebih efektif sedangkan jumlah pemesanan kurang dari 350 vial, cara RSUD Dokter Soedarso lebih efektif.

---

At the RSUD Dokter Soedarso, based on interviews, it was found 70-80% delay per month in pharmacy services (drog provison for patients). The reason for the delays was stockout of prescription drugs in the pharmacy storage. In preparation to be BLUD, the management should improve the drug procurement system. This was a quantitative analysis of economic evaluation study to compare a procurement methode for class A ABC investing score analysis antibiotics. The calculation of EOQ and ROP was performed, followed by procurement simulations with EOQ method and cost calculations. Total cost were compared with each consequences, namely, ITOR, service level, drug coverage, worktime needed and documents generated. The procurement method at RSUD Dokter Soedarso has yet to be implemented in an optimal way to reach the desired effectiveness from cost point of view. With budget limitations, it is advised to prioritize the drugs procurement using ABC insvesting score analysis. This method will help the management to focus more on the drugs that have a high investment value. Procurement of class A ABC investing score analysis antibiotics drugs using EOQ method is more cost effective compared with RSUD Dokter Soedarso?s ways viewed from service level, drug coverage, amount of time and amount of documents (CER EOQ < CER Hospital). Whereas from ITOR consequences, the cost effectivenes depends on the amount of purchasing. EOQ method is likely more cost effective f the amounts of purchasing exceed 350 vials."

"Penelitian ini menganalisa penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) terhadap PT ABC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan PSAK10 (revisi 2010) pada PT ABC yang mencakup penentuan mata uang fungsional, penentuan dan pengukuran pos moneter dan pos non- moneter yang terdapat pada perusahaan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 10 (revisi 2010), penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK 10 (revisi 2010), dan membandingkan laporan keuangan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 10 (revisi 2010). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara pada pihak perusahaan mengenai perlakuan transaksi mata uang asing serta data sekunder berupa data keuangan PT ABC dan PSAK 10 (revisi 2010). Kesimpulan yang dapat ditarik, PT ABC menggunakan USD sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan karena dengan menggunakan USD, selisih kurs yang dimiliki PT ABC lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dalam laporan keuangan PT ABC.

---

This study analyzed application of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC. The purpose of this study is to provide an overview of the effect of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC which includes the determination of the functional currency, determination and measurement of post monetary and non monetary in PT ABC in accordance with accounting standard PSAK 10 (Revised 2010), restatement of the financial statements due to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010), and compare the financial statements among before and after the implementation of PSAK 10 (Revised 2010). This study analyzed uses primary data which is the result of interview with staff of PT ABC regarding the treatment of foreign currency transaction and secondary data which is financial statements of PT ABC and PSAK 10 (Revised 2010). The result is PT ABC using USD as functional currency and reporting currency since by using USD, foreign exchange owned by PT ABC more reflect the real situation in the financial statements of PT ABC."

"Pengalokasian biaya masih berlebih untuk aktivitas-aktivitas berupa pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban dan pengukuran pada saat perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penting adanya penelitian untuk efisiensi biaya aktivitas. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) aktivitas-aktivitas departemen tersebut dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Perlu adanya metode penetapan biaya (costing) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kelebihan biaya aktivitas departemen pada saat perencanaan dan penganggaran. Pendekatan Time Driven Activity Based Costing (TDABC) digunakan sebagai metode penetapan biaya dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), sehingga diperoleh efisiensi biaya aktivitas pada saat perencanaan dan penganggaran. Departemen disarankan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas-aktivitas sejenis dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya dengan menggunkan metode TDABC.

---

The allocation of costs is over estimate for activities such as observation, detection of emission sources, monitoring, enforcement and measurement at the time of planning and budgeting in the Technical Implementation Unit ( UPT ) radio frequency spectrum monitoring, Directorate General of Resources and Equipment Post and Information. It is important for research for cost efficiency activities. The research was conducted with the aim of preparing Standard Output Cost ( SBK ) activities of the Department in the implementation of performance-based budgeting. There needs to be a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost ( SBK ) for the excess cost of the activity department at the time of planning and budgeting. Approach Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is used as a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost (SBK), in order to obtain the cost efficiency of the activity at the time of planning and budgeting. Departement advised to prepare Standard Output Cost ( SBK ) in planning and budgeting for similar activities and be repeated every year by using the method TDABC."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan standar biaya pelatihan klasikal dan e-learning, penyusunan standar biaya keluaran e-learning, dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan e-learning pada organisasi pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dampak penyelenggaraan pelatihan e-learning terhadap anggaran pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggali fenomena yang terjadi pada anggaran suatu instansi pelatihan sebagai akibat dari penyelenggaraan e-learning. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dipilih sebagai unit analisis karena telah mengimplementasikan pelatihan e-learning sebagai salah satu upaya efisiensi dalam rangka transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar biaya yang disusun saat ini belum optimal karena belum mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan e-learning. Standar biaya yang disusun sebaiknya dibedakan untuk masing-masing jenis pelatihan e-learning. Selain itu, untuk dapat meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan atas pelaksanaan e-learning diperlukan penyesuaian struktur organisasi yang ada saat ini dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung proses bisnis penyelenggaraan pelatihan e-learning.

---

This study aims to analyze the comparison of standard costs of traditional training and e-learning, formulate standard output costs of e-learning, and to provide recommendations for improving the efficiency of the training budget in a governmental organization. This study provides an overview of the impact of e-learning implementation on training budgets. This research uses qualitative method with case study approach by exploring phenomena that have occurred in the budget of an education and training institution due to e-learning implementation. Finance Education and Training Agency was chosen as the unit analysis because e-learning has been conducted as an efficiency effort in the context of bureaucratic transformation at the Ministry of Finance. The result shows that the current standard costs are less optimal because they do not cover all the costs needed to deliver e-learning. The standard costs should be differentiated for each type of e-learning. In addition, to improve the efficiency of the training budget, it is necessary to adjust the current organizational structure and the competency of human resources that support the business process of e-learning implementation"

"Biaya pemasaran mempunyai arti dan pengaruh yang sama pentingnya seperti halnya biaya produksi. Namun demikian seringkali biaya pemasaran kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan biaya produksi. Padahal dalam banyak perusahaan biaya pemasaran ini dapat mencapai 25% sampai 50% dari total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk suatu produk tertentu.Sebagai sistem akuntansi biaya yang menggunakan pendekatan aktivitas, sistem ABC memperlakukan semua biaya sebagai biaya langsung. Metode ini mencoba menelusuri semua biaya yang ter¬jadi karena adanya aktivitas ke penyebab timbulnya, sehingga setiap biaya yang dibebankan ke produk merupakan .biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dikonsumsi oleh produk yang bersangkutan. Sistem ABC ini akan sangat terlihat manfaatnya, apabila dilaksanakan di suatu perusahaan yang memproduksi banyak produk (multi-produk).Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisa bagaimana penerapan sistem activity-based costing untuk mengendalikan biaya pemasaran.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:1. Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan jalan meneliti buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan sistem ABC dan biaya pemasaran. Hasil penelitian ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis serta sebagai dasar untuk melakukan analisa atas hasil penelitian lapangan.2. Penelitian lapangan, dengan obyek penelitian berupa sebuah perusahaan industri lampu.Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa sistem activity-based costing memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan informasi biaya pemasaran per-produk dan per- daerah pemasaran secara lebih akurat. Dengan adanya informasi biaya pemasaran yang, lebih akurat ini maka pihak manajemen dapat mengendalikan biaya pemasaran tersebut secara lebih baik.Penerapan sistem activity-based costing juga memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan pengaturan aktivitas dengan lebih baik. Melalui sistem ABC, pihak manajemen dapat mengiden¬tifikasikan aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu melalui penentuan cost driver dan rate cost driver untuk setiap aktivitas, pihak manajemen akan memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai' penyebab dari variabilitas biaya aktivitas. Jadi, dengan mengatur aktivitas maka pihak manajemen mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengendalikan setiap pengeluaran biaya pemasaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi biaya PDAM secara umum di Indonesia serta aspek mikroekonomi dalam hal ini kemajuan teknis dan skala ekonomi yang diduga memengaruhinya. Data yang digunakan adalah data PDAM yang dikelompokkan menurut provinsi, periode 2002-2006 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode pengukuran yang digunakan adalah pendekatan fungsi biaya parametrik dengan langkah-langkah meliputi; pertama, penentuan fungsi biaya, dalam penelitian ini digunakan model fungsi biaya translog; kedua, penentuan skor efisiensi, dalam penelitian ini digunakan metode Distribution Free Approach (DFA); ketiga perhitungan indikator kemajuan teknis dan skala ekonomi serta pengaruhnya terhadap skor efisiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM belum berperilaku efisien pada biayanya, yang ditunjukkan dengan skor efisiensi rata-rata dalam setiap periode sampel belum mendekati nilai 1 (satu). Sementara dugaan keberadaan kemajuan teknis dan posisi Increasing Return To Scale (IRS) padaskala ekonomi berpengaruh terhadap skor efisiensi ternyata tidak terbukti, sehingga PDAM tetap harus melakukan penghematan biaya input untuk dapatmencapai tingkat efisiensi biaya yang optimal. Namun karena keterbatasan data, maka penelitian ini tidak menganalisa faktor inefisiensi alokatif pada biaya-biaya input PDAM. Dari 32 provinsi, terdapat satu provinsi yang teramati mengalami peningkatan ranking sejak tahun 2004 sehingga pada akhir periode sampel (tahun 2006) dapat mencapai ranking tertinggi baik dalam skor efisiensi, indikator kemajuan teknis, maupun nilai skala ekonomi, yaitu Jawa Timur.

---

This study aims to measure the general cost efficiency of PDAMs in Indonesia as well as the microeconomic aspects, in this case technical progress and economies of scale, which are thought to affect it. The data used are PDAM data grouped by

province, for the period 2002-2006 published by the Central Statistics Agency (BPS). The measurement method used is a parametric cost function approach with steps including; first, determining the cost function, in this study the translog cost function model is used; second, determining the efficiency score, in this study the Distribution Free Approach (DFA) method is used; the third calculation of

indicators of technical progress and economies of scale and their effect on the efficiency score. The results of the analysis show that most of the PDAMs have not behaved efficiently at their cost, which is indicated by the mean value of efficiency score in each sample period has not yet approached the value of 1 (one). Meanwhile, the presumption of technical progress and the position of Increasing Return To Scale (IRS) on economies of scale has an effect on the efficiency score, it is not proven. So the PDAM still has to make input cost savings to achieve an optimal level of cost efficiency. However, due to data limitations, this study does not analyze the allocative inefficiency factor of the PDAM input costs. Of the 32 provinces, one province was observed to have increased its ranking since 2004 so that at the end of the sample period (2006) it

was able to achieve the highest ranking both in terms of efficiency scores, indicators of technical progress, and values of economies of scale, it is East Java."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis penyusunan standar biaya keluaran yang berlaku untuk semua kementerian negara/lembaga SBKU pada Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen anggaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menetapkanpedoman penyusunan SBKU dengan pendekatan logic modelsehingga organisasi mempunyai acuan yang jelas dalam penyusunan SBKU. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirumuskan usulan rancangan pedoman penyusunan SBKU dengan menggunakan pendekatan logic model.Penggunaan pendekatan logic modeldilakukan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antara outcome, output, aktivitas/tahapan, dan input yang diperlukan dalam penyusunan SBKU sehingga dapat mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih baik.

---

This research is a descriptive qualitative research with case study approach aims to analyze standard output cost settingthat applicable to all ministries government agencies SBKU at Directorate General of Budget, Ministry of Finance. The research was conducted by interviewing and observing the related budget documents.

The results showed that the organization needs to set guidelines for the preparation of SBKU with a logic model approach so that the organization has a clear reference in the preparation of SBKU.

Based on the results of the study formulated a draft proposal proposal preparation of SBKU by using logic model approach. The use of a logic model approach is carried out to identify the linkages between outcomes, outputs, activities process, and the necessary inputs in the preparation of SBKU so as to support better implementation of performance based budgeting."