Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

---

Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road"

"ABSTRAKStudi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan (kenaikan) tarip tol pada jalan tol JAGORAWI berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang akan tetap menggunakan jalan tol JAGORAWI tersebut sebagai alternatif dalam menjalankan aktivitasnya. Pemililian jalan tol JAGORAWI dalam studi penelitian ini antara lain pertimbangannya adalah bahwa jalan tol ini sejak mulai dioperasikan sampai dengan studi ini dilakukan telah mengalami perubahan tarip tol sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu jalan tol JAGORAWI adalah jalan tol pertama di Indonesia dan merupakan salah satu jalan tol yang sibuk. Besarnya nilai elastisitas tarip tol merupakan, pokok pembahasan dalam studi penelitian ini dimana dicoba menurut 3 (tiga) konsep elastisitas yaitu konsep "shrinkage", "midpoint" dan "arc". Konsep elastisitas yang paling sesuai (cocok) dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam studi ini diantara ketiga konsep tersebut adalah yang menurut konsep "shrinkage". Pada studi ini ditinjau untuk 2 (dua) periode pengamatan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek metode penelitian yang sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan disini adalah menurut studi "before and after with control group", sedangkan untuk jangka panjang yang sesuai adalah menurut studi "time series". Dari perubahan tarip tol pertama sampai dengan ke IV, yang kondisinya relatif masih elastis adalah kendaraan golongan I (sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama), sedangkan kendaraan golongan II (juga sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama) dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke III kondisinya berangsur-angsur menjadi tidak elastis. Kendaraan golongan II tersebut pada perubahan tarip tol yang ke IV dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : - sebagian dimasukan ke dalam kategori golongan I (klasifikasi lama), - sebagian dikategorikan sebagai golongan IIA, dan - sebagian lagi dikategorikan sebagai golongan I1B. Dari ketiga kategori untuk kendaraan golongan II tersebut yang kondisinya elastis adalah yang dikategorikan sebagai golongan IIB. Dengan demikian jika penggolongan kendaraan yang baru tersebut sudah diberlakukan sejak mulai dioperasikannya jalan tol JAGORAWI ini maka kemungkinan besar dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV kendaraan golongan IIB tersebut kondisinya masih elastis seperti halnya yang terjadi untuk kendaraan golongan I. Pada studi ini melalui nilai-nilai elastisitas yang diperoleh untuk perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV dapat dikembangkan model untuk menghitung besarnya perubahan tarip tol yang diperkirakan dapat sesuai dengan keinginan baik pemakai ("user") maupun pengelola ("operator") jalan tol."

"One of the aspects needed to ensure smooth, safe, comfort and efficient operation of a toll road is related to service and operating system. The Minimum Service Standard (MSS) has been a parameter adopted for measuring the performance of a toll road and its service to the toll road users...."

"Dalam era globalisasi dunia usaha pada umumnya, maka dunia konstruksi dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalisme di dalam menangani proyek-proyek infrastruktur baik di wilayah regional maupun di internasional. Salah satu pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini masih diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia adalah pembangunan jalan tol. Apabila dicermati permasalahan yang ada di dalam pembangunan jalan tol di Indonesia sangatlah komplek. Kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol dituntut untuk handal di biding manajemen pengendalian waktu, mutu serta biaya. Untuk itu salah satu alat untuk mengatasi permasalahan diatas dicoba melakukan manajemen resiko pada proses pelaksanaan.Manajemen Resiko dapat digunakan sebagai aplikasi secara sistematis untuk mengatasi kebijakan manajemen, prosedur dan aplikasi pada proses pelaksanaan. Dimulai dengan penetapan konteks, identifikasi resiko, analisa resiko, evaluasi resiko, penanganan resiko serta monitoring berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori, maka dapat disusun hipotesis: Dengan melakukan Identifikasi Resiko pada proses pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan tol dapat meningkatkan kinerja waktu pelaksanaan. Dengan melakukan langkah-langkah manajemen resiko maka akan dapat diketahui resiko mana yang dapat mengganggu kinerja waktu proyek secara keseluruhan, sehingga sejauh mungkin dapat dicarikan penanganan yang tepat. Dalam rangka pembuktian terhadap hipotesa, maka penelitian dilakukan terhadap 20 sampel proyek pembangunan/peningkatan jalan tol di Indonesia dengan menggunakan 26 variabel bebas (mewakili kualitas manajemen resiko) dan 1 variabel terikat (kinerja waktu).Dari hasil analisa terhadap sampel dan variabel diatas yang dibantu dengan program SPSS versi 10, diperoleh 2 variabel penentu untuk model persamaan linier yaitu "Ketepatan waktu pembayaran kontraktor kepada supplier / subkontraktor" dan " ketepatan waktu penyerahan lahan".Dari hasil analisa juga diperoleh bahwa kualitas analisis identifikasi resiko berkorelasi positif terhadap kinerja waktu, atau dengan kata lain analisis identiiikasi resiko pada tahap pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan tol di Indonesia dapat meningkatkan kinerja waktu."

"Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol (Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Hakekat jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Tetapi pada kenyataanya jalan tol di Indonesia banyak diwarnai oleh kecelakaan lalu lintas.Berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka mencoba untuk membuktikan hubungan antara kecelakaan, volume lalu lintas dan karakteristik geometrik dari jaringan jalan. Karena keanekaragaman data frekuensi kecelakaan dari berbagai lokasi akan menunjukkan overdispersion, yang artinya bahwa data memiliki sebuah pemantauan menyimpang yang lebih besar daripada perkiraan penyimpangan yang diberikan oleh pengambilan sample model. Oleh karena itu dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan model negative binomial untuk menentukan model yang dapat memprediksikan kinerja keselamatan jalan tol dalam bentuk Safety Performa Function (SPF), yang selanjutnya dikombinasikan dengan penggunaan aturan bayes dalam melakukan studi "sebelum dan sesudah" dimana data hasil perkiraan dibandingkan dengan data aktual hasil observasi.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja keselamatan jalan tol Jakarta-Cikampek terhadap pengaruh dari pengembangan jalan tol berupa perubahan jumlah lajur pada jalan tol dan untuk menggambarkan pentingnya menggunakan model prediksi untuk melakukan estimasi keselamatan pada jalan tol. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait berkaitan dengan pentingnya melakukan evaluasi kinerja keselamatan jalan khususnya terhadap jalan tol. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan prediksi terhadap kinerja keselamatan jalan baik dengan skenario pengembangan jalan (do-something) maupun tanpa skenario pengembangan (do-nothing), dimana dari prediksi tersebut dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk melakukan perencanaan skenario pengembangan jalan lebih lanjut."