Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Malaysia dan Saudi Arabia pada tahun 2013 memberlakukan kebijakan pengetatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di negaranya, termasuk menerapkan deportasi pekerja ilegal. Hasil ini berdampak terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di kedua negaa tersebut. Pekerja WNI ilegal/ber masalah di Malaysia disebut sebagai TKI ilegal/bermasalah, sedangkan di Saudi Arabia disebut sebagai WNI Overstayer (WNIO) Ribuan TKI ilegal/WNIO telah dideportasi dari kedua negara tersebut pada tahun 2013. Banyaknya deportan yang kembali ke Indonesia mencerminkan banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal di negara-negera tersebut. Ironisnya, masih banyak para TKI deportan yang ingin kembali bekerja secara ilegal di negara-negara tersebut."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"ABSTRAKIndustri minyak dan gas bumi merupakan salah satu kegiatan yang padat modal, padat teknologi dan resiko yang tinggi. Cadangan migas di Indonesia saat ini semakin menipis, namun tidak menyurutkan perhatian investor asing untuk melaksanakan kegiatan migas di negara ini. Dengan kondisi modal, teknologi, dan tenaga kerja yang kurang memadai, pemerintah membuka peluang kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasi wilayah migas di Indonesia, mengingat perusahaan asing memiliki kompetensi dan persiapan yang lebih baik. Setelah masuknya perusahaan asing migas ke Indonesia, harapan pemerintah yaitu adanya pelaksanaan alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal agar tenaga kerja warga negara Indonesia semakin berkualitas terutama di bidang industri minyak dan gas bumi. Namun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan pemerintah terhadap kinerja tenaga kerja asing migas, serta dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri migas agar memiliki kompetensi, dan dapat bersaing secara profesional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan dengan metode analisa deskriptif dari data sekunder yang diperoleh.

---

ABSTRACTOil and gas industry is one of the activities of the capital-intensive, technology-intensive and high risk. Indonesia's oil and gas reserves are running low currently, but it did not discourage the interest of foreign investors to conduct oil and gas activities in the country. With the condition of capital, technology, and inadequate manpower, the government opened up opportunities to foreign companies for the exploration of oil and gas in Indonesia, given the foreign company has the competence and better preparation. After the entry of foreign oil and gas companies in Indonesia, the government hopes that the implementation of technology transfer from foreign workers to local workers that labor more qualified citizens of Indonesia, especially in the oil and gas industry. But there are obstacles to implementation, requiring government oversight of foreign labor performance of oil and gas, as well as support the government in improving the quality of human resources in order to have the competence and gas industry, and to compete in a professional manner."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Peran penting pekerja rumah tangga (PRT) terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonominegara masih kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka rentan mengalami banyakkasus, seperti kekerasan fisik, verbal, ekonomi, psikis, dan seksual bahkan praktik jual-belimanusia. Kasus-kasus itu terjadi dikarenakan PRT tidak masuk dalam perlindungan UUKetenagakerjaan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga banyak hak-hak PRT yang tidak dipenuhi,seperti mendapat gaji yang layak, batas waktu kerja yang jelas, serta merasa aman di tempatkerja. Kurangnya perhatian pemerintah pada PRT, membuat hidup mereka lekat dengankemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan adanya pemahaman ekonomi mainstream yang malecentereddan economic machine. Ekonomi menjadi tidak manusiawi karena melepaskanpembahasan moralitas dan meminggirkan aktivitas domestik perempuan yang dinilai kurangproduktif, sehingga tidak layak diakui sebagai kegiatan ekonomi. Pemahaman itu ditolak olehekonomi feminis Nelson dan new objectivity yang menginginkan bentuk ekonomi tanpa biasgender dan lebih manusiawi. Metode kritik feminis digunakan untuk menjelaskan letak biasgender dalam ekonomi mainstream yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukumbagi PRT, kemudian menjelaskan kritik ekonomi feminis dan new objectivity Nelson.Kesimpulan yang diperoleh adalah permasalahan PRT dapat diselesaikan dengan newobjectivity Nelson yang mendorong pemerintah agar memberikan PRT perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar.

---

The important role of domestic workers on the social life and the countrys economy is not appreciated. They are susceptible to many cases, such as physical, verbal, economic, psychological and sexual violence and even human trafficking problem. These cases occur because domestic workers are not included in the law protection as a job, so many domestic workers rights are not fulfilled, such as getting a decent salary, a clear work deadline, and feeling safe in the workplace. Lack of government attention to domestic workers, making their lives close to poverty. This condition is due to the understanding of the male-centered mainstream economy and economic machine. The economy becomes inhuman because it releases discussion of morality and marginalizes womens domestic activities that are considered less productive, so that they are not worthy of being recognized as economic activities. That notion was rejected by Nelson's feminist economy and new objectivity who wanted economic without gender bias and more humanity. The feminist critique method is used to explain the location of gender bias in the mainstream economy which is the cause of the lack of legal protection for domestic workers, then explain the criticism of feminist economy and the new objectivity of Nelson. The conclusion is that the problem of domestic workers can be solved by Nelsons new objectivity which encourages the government to provide domestic workers with legal protection to guarantee their rights as jobs that have economic value and bargaining position."

"Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh tiap kota dibarengi oleh proses transformasi struktural yang terjadi kota. Transformasi struktural ini merubah struktur wajah perekonomian di tiap sektor-sektor ekonomi yang ada. Pada umumnya pola transformasi struktural ini sejalan dengan proses industrialisasi yang mengakibatkan beralihnya distribusi tenaga kerja dari sektor primer (tradisional) ke sektor tersier (modern). Dengan menggunakan analisis shift share dan metode data panel dengan variabel jumlah tenaga kerja, pertumbuhan PDRB kota, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk mengestimasi elastisitas tenaga kerja, penelitian ini berusaha membuktikan bahwa terdapat pengaruh transformasi struktural di dalam pembangunan ekonomi kota yang berujung pada perpindahan distribusi tenaga kerja dari sektor tradisional (primer) ke sektor yang lebih modern (sekunder dan tersier) di Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar pada periode 1994?2005. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi struktural memiliki peranan dalam mempengaruhi struktur ketenagakerjaan kelima kota sampai level sektoral.Kata kunci : transformasi struktural, sektor primer, sekunder, tersier, elastisitas tenaga kerja, shift share, data panel."

"

Penelitian ini mengekplorasi hubungan antara dua aspek penting bagi pembangunan ekonomi, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) and upah riil di Indonesia. Level TPAK di Indonesia terus mengalami peningkatan, tetapi upah rill justru menurun. Penelitian ini berasumsi bahwa keadaan ini terjadi karena mayoritas pekerja perempuan di Indonesia bekerja di industri yang rendah level produktivitasnya, sehingga membuat garis pasokan pekerja pada kurva ketersediaan tenaga kerja dan upah riil bergeser ke kanan, ke titik upah yang lebih rendah. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik penelitian kuantitatif pada 30 provinsi di Indonesia periode 2002-2018, menggunakan regresi GLS dengan efek random. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS-RI. Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan level TPAKP di Indonesia membawa efek negatif pada tingkat upah riil per jam. Dengan kata lain, peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia menyebabkan penurunan level upah riil per jam, baik untuk upah pekerja perempuan maupun laki-laki. Penemuan ini merupakan indikasi bahwa peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja sebaiknya diikuti dengan pekerjaan yang berkualitas bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan terkait peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di industri yang lebih produktif merupakan hal yang penting, termasuk kebijakan guna mengurangi hambatan-hambatan kerja bagi perempuan.

 

---

This research explores the relationship between two essential aspects for economic development which are female labour force participation (FLFP) and the real wage in Indonesia. While the level of FLFP in Indonesia keeps increasing over time, the real wage decreases. This paper argues that this happens because most females work in less productive industries that makes the labour supply line shifts to the right and drives the wage to a lower level. Conducting in quantitative research for 30 provinces in Indonesia from 2002 until 2018, this paper uses Random-effects GLS Regression for panel data analysis. The data for this research is secondary data from BPS-Statistics Indonesia. This paper finds that the raising trend of FLFP in Indonesia has a negative effect on the hourly real wage. In other word, the raising of female labour supply in Indonesia generally worsens the hourly wage, both for female and male wage. This finding is an early warning that the high level of female participation in labour market should be followed by qualified job for them. Policies related to increasing job opportunity for women in more productive industries is vital, including dealing with some constraints that influence their time in the labour market.

 

"

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi

---

This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia."